JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan DPR RI terus menggodok Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan adanya perubahan pada UU Pelayaran tersebut diharapkan bisa memangkas tumpeng tindih kebijakan yang saat ini masih kerap terjadi.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan Komisi V DPR RI telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU tentang Pelayaran dari pemerintah. Menurutnya pembahasan RUU Pelayaran ini guna mengamodir perubahan-perubahan dalam dunia pelayaran dan juga untuk mendukung kemajuan pada dunia pelayaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang Pelayaran akan mencakup beberapa aspek teknis. Beberapa di antaranya adalah tarif, jasa pandu dan tunda, asas hipotik hingga keamanan.

Budi Karya mengklaim bahwa sampai dengan saat ini revisi UU Pelayaran mendapatkan respons positif dari stakeholder, terutama para menteri terkait.

“Saya pikir positif [responsnya], karena kita ada 10 item yang dibahas dan Insyaallah kita akan segera untuk mendapat persetujuan para menteri dan kita akan bawa ke depan,” kata Budi Karya di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (11/9/2024).

Budi Karya menjelaskan salah satu yang dibahas dalam revisi UU Pelayaran tersebut mengenai penentuan tarif dan jasa pandu tunda. Ke depannya, kata Budi, biaya logistik akan disesuaikan.

Selain itu, Budi Karya mengatakan RUU Pelayaran akan membahas terkait pandu tunda, yaitu kegiatan pemanduan kapal seperti mendorong, menarik, mengawal, dan membantu kapal untuk bertambat di dermaga atau lepas tambat keluar dermaga.

Budi menyebut saat ini tidak semua pelabuhan mewajibkan adanya pandu tunda. Hal ini menyebabkan keamanan barang yang masuk dan keluar pelabuhan tidak diperhatikan.

“Tidak memperhatikan safety, tidak memperhatikan kalkulasi jumlah yang datang dan pergi. Tidak memperhatikan. Harus, harus [ada pandu tunda],” kata dia.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (10/9/2024) dan membahas soal Revisi Undang-Undang tentang Pelayaran.

Pada dasarnya, revisi ini bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat.

“Angkutan laut pelayaran rakyat Ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing usaha untuk mendorong aktivitas perekonomian,” ungkapannya dalam unggahan Instagram @smindrawati.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (10/9/2024) dan membahas soal Revisi Undang-Undang tentang Pelayaran.

Pada dasarnya, revisi ini bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat.

“Angkutan laut pelayaran rakyat Ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing usaha untuk mendorong aktivitas perekonomian,” ungkpanya dalam unggahan Instagram @smindrawati.

Adapun revisi ini pasalnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024 bersama 47 RUU lainnya.

Selain membahas revisi ketiga UU Pelayaran tersebut, Sri Mulyani melaporkan dirinya bersama Menhub juga membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub untuk tahun depan.

“Saya sempat cerita kepada Pak Budi mengenai padatnya agenda rapat saya bersama DPR belakangan ini untuk membahas APBN TA 2025, termasuk di dalamnya, RKA dari masing-masing K/L,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan menjadi satu dari 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan anggaran jumbo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Kemenhub tercatat akan menerima alokasi anggaran senilai Rp31,46 triliun pada tahun depan. Nilai tersebut lebih besar dari usulan pagu yang awalnya senilai Rp24,76 triliun.

Sementara membandingkan dengan alokasi tahun ini senilai Rp43,47 triliun, anggaran Kemenhub tahun depan menyusut Rp12,01 triliun.

Secara umum, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp3.621,31 triliun.

Dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) bersama Badan Anggaran (Banggar) yang direncanakan senilai Rp2.701,44 triliun, di mana senilai Rp1.160,09 triliun merupakan belanja K/L.