Bisnis.com, BALI - Indonesia telah menggunakan campuran biodiesel 35% (B35) sebagai bahan bakar di industri pelayaran. Nantinya, campuran akan ditingkatkan menjadi 40% (B40) pada 2026.

Direktur Kenavigasian Kementerian Perhubungan Budi Mantoro menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah memprakarsai penggunaan biodiesel untuk bahan bakar kapal dengan campuran 35% (B35) sejak 2023.

“Tindakan berwujud ini sejalan dengan strategi IMO 2023 tentang pengurangan emisi GRK dari kapal dan juga diajukan pada sesi MEPC ke-82,” kata Budi pada pertemuan Co-operation Forum, Bali, dikutip Rabu (23/10/2024).

Selain biodiesel, Indonesia secara jangka panjang juga akan mengembangkan bahan bakar LNG. Nantinya Indonesia akan membangun beberapa stasiun pengisian LNG di pelabuhan.

“Beberapa perusahaan sudah menggunakan LNG, ke depan kita menyiapkan stasiun pengisian LNG. Target awalnya adalah 2050,” kata Budi.

Senada, Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Perhubungan Laut Ayu Kharizsa juga mengatakan implementasi biodiesel akan ditingkatkan menjadi 40% (B40) pada 2026.

“Indonesia telah secara aktif mengembangkan biodiesel sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi dalam sektor energi dan transportasi,” kata Ayu.

Lebih lanjut, Ayu menjelaskan bahwa biodiesel adalah komponen penting dari strategi Indonesia untuk mempercepat penggunaan energi baru dan terbarukan, terutama di sektor transportasi. Selain bahan bakar biodiesel, terdapat 10 rencana aksi mitigasi di sektor transportasi laut guna mempercepat penggunaan EBT, yaitu:

1. Modernisasi kapal
2. Implementasi rencana manajemen efisiensi energi kapal (SISP)
3. Implementasi sistem anti fouling untuk lambung kapal
4. Layanan telekomunikasi kapal (Informasi Prakiraan Cuaca)
5. Implementasi catu daya darat (OPS) di pelabuhan
6. Elektrifikasi fasilitas peralatan bongkar muat di pelabuhan
7. Pemanfaatan pencahayaan jalanan menggunakan tenaga surya di pelabuhan
8. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam infrastruktur transportasi
9. Penggunaan bahan bakar karbon rendah di kapal
10. Pemanfaatan AIDS ke sistem navigasi (SBNP)

Bisnis.com, BALI - Singapura dan Jepang gencar mengembangkan bahan bakar amonia untuk industri pelayaran. Teranyar, dua proyek uji coba telah selesai dilakukan oleh Singapura serta 1 kapal berbahan bakar Amonia milik Jepang selesai dibangun.

Wakil Direktur Maritime and Port Authority of Singapore Lim Jun Ming menjelaskan dua uji coba yang melibatkan penggunaan amonia telah dilakukan.

Uji coba pertama selesai pada 15 Maret 2024. Sebanyak 5 meter kubik setara 3 ton amonia cair digunakan dalam kombinasi dengan solar. Uji coba dilakukan selama 7 minggu.

“Kapal menerima persetujuan bendera dari pendaftaran kapal Singapura dan notasi amonia berbahan bakar gas oleh lembaga klasifikasi DNV untuk menggunakan amonia, dalam kombinasi dengan solar sebagai bahan bakar laut,” jelas Lim Jun pada pertemuan Co-operation Forum, Bali (22/10/2024).

Selain itu, untuk uji coba kedua selesai pada 6 Mei 2024. Sebanyak 6,4 meter kubik atau setara 4,4 ton amonia cair digunakan dalam kombinasi dengan hydrogenated vegetable oil (HVO).

Uji coba tersebut dilakukan selama 10 hari. Adapun untuk uji coba laut yang melibatkan uji propulsi dan kemampuan manuver dilakukan di bawah kendali pilot.

Di sisi lain, Jepang melaporkan penyelesaian pembangunan kapal tunda berbahan bakar amonia bernama Sakigake. Kapal yang digadang-gadang menjadi kapal komersial pertama yang menggunakan amonia sebagai bahan bakar ini merupakan bagian dari proyek dana inovasi hijau yang dimulai pada Oktober 2021 lalu.

Senior Deputy Director-General, Maritime Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan Hiroshi Funamoto mengatakan proyek tersebut berada di bawah Japan’s New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). Kapal tersebut selesai dibangun pada Agustus 2024 lalu.

Proyek ini diselesaikan melalui kerja sama dengan perusahaan Jepang IHI Power Systems dan lembaga klasifikasi ClassNK.

Perusahaan NYK, Shin-Nippon Kaiyosha, akan menggunakan kapal tersebut dalam operasi kapal tunda di Teluk Tokyo selama periode demonstrasi tiga bulan.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan DPR RI terus menggodok Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan adanya perubahan pada UU Pelayaran tersebut diharapkan bisa memangkas tumpeng tindih kebijakan yang saat ini masih kerap terjadi.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan Komisi V DPR RI telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU tentang Pelayaran dari pemerintah. Menurutnya pembahasan RUU Pelayaran ini guna mengamodir perubahan-perubahan dalam dunia pelayaran dan juga untuk mendukung kemajuan pada dunia pelayaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan bersama di Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Dalam pertemuan tersebut kedua anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sepakat untuk mencari jalan keluar dalam membasmi produk impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, salah satu upaya untuk membasmi produk impor ilegal yang dibahas bersama adalah adanya rencana untuk memindahkan pintu masuk impor 7 komoditas ke bagian timur Indonesia.

SHUTTERSTOCK/AUN PHOTOGRAPHER Ilustrasi impor.

Adapun 7 komoditas yang dimasuk adalah yakni tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.

“Pelabuhan pintu masuk barang impor tidak hanya ada di Pulau Jawa, ada di Makassar, Bitung, hingga Sorong. Kami mengusulkan untuk dipindahkan ke bagian timur,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Namun Zulhas menekankan, pemindahan pintu masuk tersebut hanya akan dilakukan jika pelabuhan tujuan impor di Pulau Jawa sudah kelebihan kapasitas. Rencana ini pun akan disampaikan ke Presiden Jokowi dalam Ratas.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan dukungannya akan rencana itu.

Sebab menurut Menperin Agus rencana memindahkan pintu masuknya impor akan menghasilkan efek berganda yang slaah satunya bisa meningkatkan dan menumbuhkan industri pelayaran nasional.

“Kami berdua melihat nilai positifnya kita membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru nanti akan berkembang di mulai dari pelabuhan dan ke kota yang lebih maju. Salah satu bentuk efeknya dengan menetapkan policy itu kita menumbuhkan industri pelayaran nasional,” jelas Menperin Agus.