JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengkritik pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengubah kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi sejajar dengan lembaga negara.

Menurutnya, perubahan ini tidak memiliki urgensi dalam penyelenggaraan negara dan berpotensi membebani anggaran negara.

"Menjadikan Wantimpres sebagai lembaga negara baru membutuhkan kajian mendalam," kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/9/2024).

Dia mengatakan, secara historis, lembaga ini ditempatkan di bawah presiden, bukan sebagai lembaga negara.

"Sekarang tiba-tiba diubah menjadi lembaga negara, tentu harus ada penjelasan akademiknya," ungkap dia.

"Apalagi lembaga ini tidak memiliki urgensi dalam penyelenggaraan negara, karena fungsinya hanya untuk memberikan masukan kepada presiden," tambah dia.

Feri juga menyoroti potensi pemborosan anggaran yang diakibatkan oleh perubahan status ini.

Dia menilai bahwa menjadikan Wantimpres setara dengan lembaga negara akan memberikan hak-hak yang sama dengan pejabat negara lainnya, yang artinya akan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

"Ini pemubaziran anggaran negara karena Wantimpres akan mendapatkan hak yang sama seperti pejabat lembaga negara lain," katanya.

"Pengeluaran untuk lembaga yang tidak urgen ini akan membebani negara secara finansial," lanjut Feri.

Selain itu, Feri mengingatkan bahwa jumlah anggota Wantimpres yang tidak dibatasi bisa membuka ruang bagi pembagian kepentingan politik.

Hal ini menurutnya, berpotensi digunakan sebagai cara untuk menampung partai-partai koalisi yang tidak mendapatkan posisi di kabinet.

"Jumlah anggota Wantimpres yang tidak terbatas memungkinkan terjadinya pembagian kepentingan politik. Ini bisa menjadi pelipur lara bagi partai-partai koalisi yang tidak mendapatkan posisi menteri, sehingga kepentingan mereka tetap terpenuhi," tegas dia.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan RUU tentang Wantimpres dalam rapat paripurna pada Kamis (19/9/2024).

Salah satu perubahan utama dalam undang-undang tersebut adalah peningkatan kedudukan Wantimpres yang kini dianggap sejajar dengan lembaga negara, serta status setiap anggotanya sebagai pejabat negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (19/9/2024).

Salah satu klausul yang diubah adalah soal kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang kini dianggap sejajar lembaga negara.

Selain itu, setiap anggota Wantimpres juga berstatus sebagai pejabat negara.

Dalam Pasal 1 UU Wantimpres yang baru, disebutkan bahwa “Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden”.

Selain itu dalam ketentuan di Pasal 2 ayat (2) juga berbunyi “Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Kemudian di Pasal 9 beleid terbaru ini, tertulis bahwa anggota Wantimpres Republik Indonesia merupakan pejabat negara.

Adapun di UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, di Pasal 2 hanya menerangkan bahwa Wantimpres berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Untuk Pasal 9 beleid terdahulu ini, tidak ada ketentuan bahwa anggota Wantimpres berstatus sebagai pejabat negara.

Dalam bab penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2006 juga ditekankan bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden, tidak dimaknai sebagai sebuah dewan pertimbangan yang sejajar dengan presiden atau lembaga negara lain.