MarkPlus Inc, lembaga riset pemasaran berbasis di Jakarta mengumumkan hasil penelitian harga mobil baru di Indonesia. Dari hasil penelitian menjelaskan harga mobil baru di Indonesia semakin tinggi sehingga melampaui kemampuan masyarakat.

Riset tersebut melibatkan 180 responden pekerja di berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam riset yang berjudul Menavigasi Masa Depan Industri Roda Empat yang ditulis oleh Iwan Setiawan dari MarkPlus, diungkap bahwa 56 persen responden mengaku jika harga mobil baru saat ini semakin tidak terjangkau.

"Sudah kemahalan harganya. Jadi dari survei kami terdapat 56 persen mengatakan kenaikan harga mobil melampaui pendapatan setiap tahunnya," kata dia di Jakarta Selatan, Rabu (6/11).

Ia mengungkapkan ada berbagai alasan mengapa responden menyebut harga mobil melambung tinggi, yang utama faktor pajak dan bunga dari perusahaan pembiayaan kian melambung, sehingga memengaruhi harga jual mobil kian tak terjangkau untuk golongan masyarakat tertentu.

Bahkan, Iwan menyebut kalau komposisi harga jual kendaraan sebesar 20-25 persen merupakan komponen pajak.

"Akhirnya banyak yang memilih membeli mobil bekas," ucap dia.

Lanjut Iwan menjelaskan ada celah terbilang jauh antara pendapatan tahunan karyawan dan harga jual mobil setiap tahunnya. Kenaikan harga mobil yang tak sebanding dengan pendapatan per kapita masyarakat sehingga masyarakat menghindari membeli mobil baru.

"Tapi kalau dilihat sekarang gap-nya makin menjauh, jadi artinya saya butuh kerja lebih dari 1 tahun untuk bisa beli mobil," tutur Iwan.

Sebelumnya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah merevisi target penjualan mobil baru dari 1,1 juta unit menjadi 850 ribu unit untuk tahun ini.

Penjualan mobil baru menurut Gaikindo sangat lesu. Pada September lalu terjadi penurunan 4,8 persen menjadi 72.667 unit dibanding Agustus menurut data wholesales yang disajikan Gaikindo.

Akumulasi penjualan selama sembilan bulan kini mencapai 633.218 unit, masih jauh dari proyeksi 1 juta unit pada tahun 2024.

Pasar domestik roda empat sudah lebih dari satu dekade jalan di tempat. Penjualan mobil rekor tertinggi pernah dicapai pada 2012 yakni 1.116.230 unit.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) akhirnya mengubah proyeksi penjualan mobil nasional dari sebelumnya 1,1 juta unit menjadi 850.000 unit pada akhir 2024.

Penyesuaian target ini merupakan imbas tekanan yang mendera pasar kendaraan roda empat Indonesia sepanjang 2024 berjalan.

Lihat saja, realisasi penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional menyusut 16,2% year on year (YoY) menjadi 633.218 unit pada Januari—September 2024. Tren serupa juga terjadi pada penjualan ritel (dealer ke konsumen) mobil nasional yang anjlok 11,9% YoY menjadi 657.223 unit.

Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menyampaikan, pihaknya mencoba realistis dan menerima fakta bahwa penjualan mobil nasional sangat sulit mencapai 1,1 juta unit pada 2024 seperti yang telah ditargetkan Gaikindo sebelumnya. Apalagi, hanya ada waktu tiga bulan saja untuk mencapai target tersebut.

Wajar apabila akhirnya Gaikindo memangkas proyeksi penjualan mobil nasional dari 1,1 juta unit menjadi hanya 850.000 unit saja hingga tutup tahun 2024.

Pengurangan target penjualan yang mencapai angka 250.000 unit memang sangat disayangkan, karena para agen pemegang merek (APM) otomotif terancam kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 62,5 triliun. Hal ini dengan asumsi harga rata-rata satu unit mobil di Indonesia senilai Rp 250 juta.

Kembali lagi, penyesuaian target penjualan mobil oleh Gaikindo sulit dihindari. Sejak awal tahun saja, pasar otomotif sudah mengalami tekanan akibat Pilpres 2024 yang membuat banyak konsumen menahan diri.

Namun, seusai pesta demokrasi, pasar otomotif masih diliputi ketidakpastian lantaran daya beli masyarakat menurun seiring tingginya suku bunga acuan dan fluktuasi kurs rupiah. Ditambah lagi, kenaikan upah para pekerja tidak sebanding dengan kenaikan inflasi pada produk-produk konsums

Beberapa harga mobil baru di Indonesia pun mengalami kenaikan pada tahun ini akibat berbagai faktor. Sebagai contoh, harga Toyota Kijang Innova Zenix sempat naik Rp 6 juta untuk seluruh varian bensin pada Mei 2024, dibandingkan bulan sebelumnya.

Gaikindo pun sempat beberapa kali berdiskusi dengan para APM mengenai nasib pasar otomotif sebelum menentukan proyeksi terbaru atas penjualan mobil nasional.

"Kami harapkan target penjualan 850.000 unit dapat tercapai," kata Jongkie, Jumat (25/10).

Jongkie juga berharap penjualan mobil nasional pada tahun 2025 mendatang bisa kembali ke level yang normal. Hal ini didukung oleh suku bunga acuan yang sudah turun dan kepastian politik usai pergantian pemerintahan.

Di samping itu, Gaikindo juga berharap adanya insentif fiskal untuk membantu pemulihan pasar otomotif nasional di tengah melemahnya daya beli masyarakat. "Kalau bisa diberikan insentif, kami akan menyambut baik meski insentif tersebut hanya sementara," imbuhnya.

Sementara itu, Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menganggap target penjualan mobil nasional terbaru sebesar 850.000 unit cukup realistis untuk dicapai pada sisa tahun ini.

Dia juga memprediksi angka penjualan mobil nasional di kategori ritel bisa mencapai kisaran 900.000 unit.

Toyota sendiri tidak menetapkan proyeksi penjualan yang spesifik. Walau begitu, Toyota tetap berharap bisa terus menjadi pemimpin pasar mobil di Indonesia sekaligus mempertahankan pangsa pasarnya di atas 30%.

Untuk memaksimalkan potensi penjualan, Toyota tetap gencar memperkenalkan model baru di pasar. Terbaru, pabrikan asal Jepang ini meluncurkan kendaraan niaga serbaguna terbaru yakni All-New Hillux Rangga.

“Kami harap model baru ini menjadi salah satu stimulus penjualan Toyota menjelang akhir tahun,” tutur Anton, Jumat (25/10).

Seperti yang diketahui, penjualan ritel Toyota berkurang 8,4% yoy menjadi 217.608 unit hingga September 2024. Sejauh ini, penjualan Toyota banyak disumbang oleh model-model seperti Kijang Innova Zenix, Avanza-Veloz, dan Calya.

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Franciscus Soerjopranoto menilai, tanda-tanda penurunan penjualan mobil nasional sebenarnya telah terlihat sejak akhir 2023 lalu. Ini bertepatan dengan dimulainya masa kampanye Pilpres yang membuat sebagian konsumen wait and see.

Hyundai pun telah menurunkan asumsi kinerja pasar mobil nasional ke level 800.000 unit untuk tahun ini.

Terlepas dari itu, Hyundai tetap aktif memperkenalkan model baru ke pasar seperti All-New Santa Fe yang kini tersedia dalam varian hybrid. “Kalau produsen tidak menyegarkan pasar dengan produk baru, khawatirnya konsumen akan beralih ke pasar mobil bekas,” pungkas dia, Jumat (25/10).

Hyundai pun masih membuka peluang untuk memperkenalkan model baru, baik pada sisa tahun ini maupun pada awal tahun depan.

Tonton:Likuiditas Ketat, Kupon Obligasi Korporasi Diperkirakan Tetap Tinggi di Tahun 2025

PT Pertamina Patra Niaga terus mendorong masyarakat melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk mendapatkan QR Code. Pendaftaran ini khususnya untuk pemilik kendaraan roda empat (mobil).

Namun begitu, tak jarang masyarakat mendaftar tidak lolos verifikasi atau ditolak oleh sistem.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengungkap, faktor paling banyak yang membuat pendaftaran ditolak. Pertama, kualitas foto atau data yang diunggah kurang baik. Sebagaimana diketahui, dalam pendaftaran subsidi tepat, pendaftar harus mengunggah foto KTP, nomor polisi (nopol) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

"Kebanyakan ini karena yang pertama ini kualitas ini ya, kualitas foto yang dikirimkan ya biasanya pecah atau buram itu sistem otomatis langsung menolak," katanya kepada detikcom di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Kedua, dokumen yang diunggah tidak lengkap. Lalu, ketiga, masalah aktivasi akun.

"Biasanya mereka kadang sudah masuk tapi memang ada permintaan untuk aktivasi lagi nih. Nah ini yang mungkin masyarakat melihat 'Wah ini ribet deh'. Sebenarnya maksud dari verifikasi akun melalui email untuk memastikan email yg terdaftar aktif dan akan jadi sarana komunikasi tim verifikator untuk mengirimkan notifikasi ditolak atau diterimanya pendaftaran tersebut," terangnya.

Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat bersabar terhadap sistem ini. Dia mengatakan, memang awalnya masyarakat tidak terbiasa melakukan registrasi untuk melakukan pembelian. Meski begitu, dia mengatakan, pihaknya menyiapkan sistem yang mudah untuk memvalidasi pengguna BBM bersubsidi ini dan terpenting masyarakat dapat menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan dengan lengkap.

"Sebetulnya sistem yang kami buat ini cukup mudah yang penting itu tadi dokumen lengkap, foto tidak pecah/buram, Tinggal buat akun di website www.subsiditepat.mypertamina.id, upload data dan submit.
Setelah itu baru menunggu untuk verifikasi dan pastikan email pendaftar aktif karena notifikasi dan QR akan d kirim melalui email" ujarnya.

Simak Video: Warga Sulut Wajib Pakai QR Code Beli Solar Subsidi

[Gambas:Video 20detik]

Wacana Pengaturan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 1 Oktober 2024 mengemuka belakangan ini. Nantinya, bagi masyarakat yang bisa membeli BBM subsidi hanya yang memiliki QR Code Subsidi Tepat.

Wacana pembatasan BBM subsidi diungkapkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan, sebelum pembatasan BBM subsidi dilakukan, pemerintah akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

Bahlil menjelaskan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Sementara, sebelumnya pemerintah menyatakan akan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk memperketat penyaluran BBM subsidi.

Pemerintah sendiri memberikan subsidi pada BBM jenis solar dan Pertalite. Kabar yang beredar, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan untuk kendaraan roda empat.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, belum ada rapat khusus membahas mengenai pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober 2024. Namun begitu, Jokowi mengatakan, ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi.

Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar utamanya di Jakarta. Perlu diketahui BBM bersubsidi memiliki oktan rendah. Hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna, yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin agar ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga terus mendorong masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapat QR Code. Pendaftaran untuk mendapat QR Code ini berlaku untuk kendaraan roda empat. Hingga 3 September 2024, sebanyak 4.122.358 nomor polisi (nopol) telah terverifikasi dan bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pendaftaran ini untuk mewujudkan subsidi tepat dan mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatur pengguna BBM subsidi ke depan.

"Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan subsidi tepat dan dukungan pada kebijakan pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM subsidi ke depannya," terangnya dalam keterangan tertulis.

Adapun dokumen yang yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR. Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, pastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

"Bagi masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran," kata Heppy.

Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut terkait program subsidi tepat masyarakat dapat mengunjungi website https://subsiditepat.mypertamina.id dan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi salah satu syarat wajib yang harus dimiliki para pengendara kendaraan bermotor.

Untuk pengendara kendaraan roda empat atau mobil maka harus memiliki SIM golongan A.

Dalam pembuatan SIM A ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM yang diterbitkan pada Februari 2021, khususnya Pasal 9.

KOMPAS.com/GILANG SATRIA SIM A dan SIM C

Adapun syarat pembuatan SIM A perorangan atau umum berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf a, yaitu:

1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik.
2. Melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri kartu tanda penduduk elektronik bagi warga Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing.
3. Melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
4. Melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia.
5. Melaksanakan perekaman biometrik berupa sidik jari dan pengenalan wajah maupun retina mata.
6. Terakhir, menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Kemudian, untuk tarif pembuatan SIM sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana untuk SIM A sebesar Rp 120.000.

Selain itu, masih ada tarif jaminan jaminan asuransi dan tes kesehatan yang tarifnya bervariasi sesuai wilayah pemohon.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda 4 secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari perseroan lebih dahulu telah menerapkan pendataan di 41 kota atau kabupaten sejak Juli 2023.

Heppy mengatakan langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk Pertalite.

“Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota atau kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota atau kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya,” kata Heppy seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (23/7/2024).

Heppy mengatakan kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code bakal tetap dilayani nantinya di SPBU.

“Dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat,” tuturnya.

Heppy menjelaskan bahwa ini adalah pendataan bukan pembatasan dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

Hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mulai membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.