Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) menyetujui agenda pembelian kembali (buyback) saham serta perombakan jajaran pengurus perseroan.

Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagja menjelaskan bahwa jumlah buyback saham mencapai Rp20 miliar, sementara itu perubahan pengurus perseroan mencakup penunjukan Nyi Mas Dewi Ratih Kamiliah sebagai Komisaris.

“Hasil persetujuan agenda RUPSLB ini tentunya akan semakin mendukung langkah kami menuju pertumbuhan berkualitas,” katanya dalam keterangan resmi perseroan, Rabu (21/8/2024).

Lebih lanjut, selain pembelian saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nominal di atas, RUPSLB juga menyetujui pengalihan saham hasil dari pembelian kembali saham tersebut.

Menurut Bagus, hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Selain itu, manajemen Bank Raya percaya bahwa share buyback adalah langkah positif yang dapat meningkatkan engagement dan ownership pekerja, sekaligus merupakan salah satu bentuk apresiasi.

“Upaya tersebut dilakukan agar seluruh jajaran dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pencapaian target perseroan,” sambung dia.

Sementara itu, Bagus mengatakan bahwa penunjukan Nyi Mas Dewi Ratih Kamiliah sebagai Komisaris Bank Raya akan berlaku aktif setelah usai proses uji kepatutan dan kelayakan (fit & proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Usulan dalam agenda perubahan susunan pengurus perseroan juga mencakup perubahan nomenklatur Direktur Bank Raya.

“Penyesuaian Pengurus ini diharapkan akan semakin memperkuat kinerja perseroan dalam menjawab berbagai tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh Bank Raya,” tandasnya.

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Raya usai RUPSLB 2024 pada Rabu (21/8/2024):

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Muhamad Sidik Heruwibowo

- Komisaris Independen: Johanes Kuntjoro Adi S.

- Komisaris Independen: Retno Wahyuni Wijayanti

- Komisaris: Nyi Mas Dewi Ratih Kamiliah (efektif usai fit & proper test OJK)

Direksi

- Direktur Utama: Ida Bagus Ketut Subagia

- Direktur Keuangan: Rustarti Suri Pertiwi

- Direktur Digital & Operasional: Lukman Hakim

- Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan SDM: Danar Widyantoro

- Direktur Bisnis: Kicky Andrie Davetra.

Bisnis.com, JAKARTA- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo angkat bicara terkait rencana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Agustus 2024.

Tiko mengatakan, RUPSLB tersebut kemungkinan akan membahas pergantian manajemen.

"Kemungkinan soal pergantian pengurus lagi," kata Tiko di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (11/7/2024).

Tiko juga memberi perkembangan terbaru terkait penggabungan usaha Garuda Indonesia ke dalam ekosistem PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney. Dia mengatakan, proses penggabungan masih berjalan hingga saat ini.

Tiko menjelaskan, pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penggabungan usaha ini masih terus berlangsung. Dia menargetkan regulasi tersebut akan rampung tahun ini.

"Lagi berjalan PP-nya, integrasinya dengan InJourney, bukan Pelita. Sekarang, lagi nunggu proses pembuatan PP. Tahun ini Insya Allah rampung," kata Tiko.

Adapun, mengutip pengumuman pada keterbukaan informasi pada laman Bursa Efek Indonesia pada Kamis (11/7/2024) rapat tersebut merupakan usulan dari pemegang saham seri A Dwiwarna.

Meski demikian, mata acara RUPSLB tersebut belum dijelaskan secara terperinci.

Pengumuman tersebut menjelaskan, sesuai dengan Pasal 16 Peraturan OJK dan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau satu Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.