Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya senjata api yang dibawa penyidik saat menggeledah rumah anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah, beberapa waktu lalu. Upaya paksa itu untuk mencari keberadaan buronan Harun Masiku.

“Penyidik KPK tidak pernah menggunakan senjata api atau membawa sepanjang pengetahuan saya, kalaupun dimungkinkan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Tessa menjelaskan penyidik KPK selalu meminta bantuan pengamanan tambahan dari Kepolisian saat melakukan penggeledahan. Polisi pasti membawa senjata api.
“Senjata Laras panjang tentunya memerlukan perlakuan dan prosedur yang khusus dan itu dimiliki oleh aparat kepolisian dan tidak di gunakan oleh penyidik,” ujar Tessa.

Baca juga: Dewas Sebut Penggeledahan di Rumah Donny Sesuai Prosedur, PDIP Meradang

Sebelumnya, Kuasa Hukum Donny, Johanes Tobing menyambangi Dewas KPK kemarin, 30 Juli 2024. Mereka menyatakan protes usai para anggota pemantau menyatakan Rossa Purbo Bekti tidak melanggar etik usai menggeledah rumah kliennya, beberapa waktu lalu.

“Kami keberatan, bahwa tindakan yang tidak profesional, tindakan yang secara ugal-ugalan yang dilakukan penyidik KPK yang bernama Rossa Purbo Bekti itu,” kata Johanes di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

Johanes mengatakan Dewas KPK mengirimkan surat yang menyatakan Rossa tidak melakukan pelanggaran usai melakukan klarifikasi dan memeriksa semua surat perintah penggeledahan di rumah Donny. Kelompok pemantau itu menyebut upaya paksa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

“Dewas itu dalam surat ini bahwa mereka sudah melakukan segala pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan terhadap klien kami itu katanya sudah sesuai SOP,” ujar Johanes.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons sikap kubu anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah yang memprotes Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah usai menyatakan Penyidik Rossa Purbo Bekti tidak melakukan pelanggaran etik atas penggeledahan, beberapa waktu lalu. KPK meyakini penyidiknya bekerja profesional.

“Sebagaimana keyakinan kami penyidik kami melakukan tindakan atau penugasan itu secara profesional dan prosedural,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Tessa mengatakan pihaknya sejatinya tidak bisa memaksa kubu Donny untuk menerima putusan Dewas KPK tersebut. Jika masih mau protes, mereka diminta melapor ke tempat lain.
“Apabila dari pihak pelapor merasa keputusan itu tidak sesuai dengan keinginannya, tentunya dari kami tidak bisa menyampaikan untuk, jangan beropini atau berperasaan seperti itu. Kami hanya mendorong pihak-pihak pelapor untuk menggunakan saluran yang resmi dan ada,” ucap Tessa.

Baca juga: Dewas Sebut Penggeledahan di Rumah Donny Sesuai Prosedur, PDIP Meradang

Sebelumnya, Kuasa Hukum Donny, Johanes Tobing menyambangi Dewas KPK kemarin, 30 Juli 2024. Mereka menyatakan protes usai para anggota pemantau menyatakan Rossa Purbo Bekti tidak melanggar etik usai menggeledah rumah kliennya, beberapa waktu lalu.

“Kami keberatan, bahwa tindakan yang tidak profesional, tindakan yang secara ugal-ugalan yang dilakukan penyidik KPK yang bernama Rossa Purbo Bekti itu,” kata Johanes di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

Johanes mengatakan Dewas KPK mengirimkan surat yang menyatakan Rossa tidak melakukan pelanggaran usai melakukan klarifikasi dan memeriksa semua surat perintah penggeledahan di rumah Donny. Kelompok pemantau itu menyebut upaya paksa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

“Dewas itu dalam surat ini bahwa mereka sudah melakukan segala pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan terhadap klien kami itu katanya sudah sesuai SOP,” ujar Johanes.

(ABK)

Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke banyak instansi. Pelaporan usai Rossa memeriksa dan menyita barang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku. Bahkan, dikabarkan Rossa punya backing kuat.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto merespons soal kabar backing Rossa. Penyidik itu kini masih mengusut kasus dan mencari Harun Masiku.

“Saya pikir backing-an paling kuat yang bersangkutan itu Tuhan ya,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024.
Tessa membantah Rossa di-backing oleh orang kuat di luar KPK. Menurutnya, penyidik itu cuma menjalankan tugasnya dengan normal di Lembaga Antirasuah.

“Tidak ada backing-an lain yang saya ketahui selain itu (Tuhan),” ujar Tessa.

Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengadukan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti dan Priyatno ke Propam Polri. Pengaduan ini atas dugaan pelanggaran prosedur dalam penyitaan ponsel Kusnadi.

“Ini ada aspek pelanggaran profesi. Bagaimana pun Rossa Purbo Bekti dan Priyatno adalah penyidik Polri yang ada di KPK," kata pengacara Kusnadi, Petrus Selestinus, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Pengaduan ini disampaikan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam) Polri. Pengaduan diterima dan teregister dengan nomor: SPSP2/003111/VII/2024/BAGYANDUAN tertanggal 11 Juli 2024.

(ADN)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata ogah menanggapi permintaan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati meminta penyidik kasus Harun Masiku, AKBP Rossa Purbo Bekti, berkomunikasi.

"Saya tidak akan menjawab terkait persoalan itu," kata Alex di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Megawati mengungkap keinginan bertemu dengan Rossa. Karena Rossa telah menyita ponsel Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto saat diperiksa KPK.
"Saya berani kalau umpamanya suruh datang ke sini Rossa, suruh datang ngadepin aku," kata Megawati dalam acara di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat 5 Juli 2024.

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai permintaan tersebut dinilai wajar dan sah-sah saja. Namun, hal itu mesti mendapat persetujuan pimpinan KPK.

"Bahwa pernyataan Megawati agar AKBP Rossa bertemu dengan dirinya harus dianggap sebagai permintaan dari tokoh bangsa, mantan presiden RI. Sehingga tidak perlu KPK takut bertemu karena anggapan conflict of interest jabatannya selalu Ketum Partai, namun cermin transparansi dan akuntabilitas," kata mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap kepada Medcom.id.

(ADN)