Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membantah tudingan adanya kerja paksa di industri nikel Indonesia. Menurutnya hal itu adalah kampanye hitam yang bertujuan merusak reputasi Indonesia.

"Nggak ada kerja paksa. Saya kan setiap bulan waktu saya Menteri Investasi turun. Ini hanya black campaign aja kok, tenang aja," tegasnya ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, ditulis Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, banyak negara lain yang merasa lebih hebat dari Indonesia, namun sebenarnya tidak lebih hebat. "Di negara luar itu yang merasa semua paling hebat. Mohon maaf, mereka bukan lebih baik daripada kita," lanjutnya.

Bahlil percaya dengan kekayaan yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi negara dengan pendapatan per kapita tinggi. Dengan begitu diharapkan dapat masuk daftar 10 besar negara maju.

"Indonesia ke depan akan menjadi negara dalam pendapatan per kapita tinggi, GDP tinggi dan kita mampu menjadi nomor 10 terbaik dalam GDP," pungkasnya.

Tudingan Kerja Paksa

Mengutip dari Asia Times, Departemen Tenaga Kerja AS memasukkan nikel Indonesia ke daftar produk yang dibuat menggunakan kerja paksa. Laporan tersebut menyebutkan industri nikel di Indonesia tidak memiliki landasan hukum atau peraturan langsung.

Informasi ini didapat oleh AS dari liputan pers dan berbagai laporan oleh LSM tentang kondisi kerja di pabrik peleburan nikel yang terkonsentrasi di Sulawesi dan Maluku, Indonesia timur.

Perusahaan-perusahaan nikel itu dimiliki dengan kemitraan antara China dan Indonesia. Laporan AS menyebut para pekerja dari kedua negara tersebut diduga menghadapi pemotongan upah yang sewenang-wenang, kekerasan, lembur paksa, dan pengawasan terus-menerus.

Pekerja China juga diduga menghadapi penyitaan paspor dan pembatasan pergerakan mereka. Sumber Asia Times yang merupakan pekerja di peleburan nikel itu juga mengonfirmasi kondisi tersebut.

Menurut penelitian Trend Asia, organisasi berbasis di Jakarta yang menangani kecelakaan pada industri Nikel pada 2015 dan 2023 ,sekitar 91 pekerja meninggal dalam kecelakaan fatal di tempat kerja yang terkait dengan industri pemurnian nikel.

Kecelakaan terburuk terjadi pada Desember 2023 ketika ledakan peleburan yang menewaskan 21 pekerja, terdiri dari 13 orang Indonesia dan 8 orang Cina.

Simak Video: Bertemu MBZ, Jokowi Tawarkan Proyek Financial Center IKN-Investasi Nikel

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya senjata api yang dibawa penyidik saat menggeledah rumah anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah, beberapa waktu lalu. Upaya paksa itu untuk mencari keberadaan buronan Harun Masiku.

“Penyidik KPK tidak pernah menggunakan senjata api atau membawa sepanjang pengetahuan saya, kalaupun dimungkinkan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Tessa menjelaskan penyidik KPK selalu meminta bantuan pengamanan tambahan dari Kepolisian saat melakukan penggeledahan. Polisi pasti membawa senjata api.
“Senjata Laras panjang tentunya memerlukan perlakuan dan prosedur yang khusus dan itu dimiliki oleh aparat kepolisian dan tidak di gunakan oleh penyidik,” ujar Tessa.

Baca juga: Dewas Sebut Penggeledahan di Rumah Donny Sesuai Prosedur, PDIP Meradang

Sebelumnya, Kuasa Hukum Donny, Johanes Tobing menyambangi Dewas KPK kemarin, 30 Juli 2024. Mereka menyatakan protes usai para anggota pemantau menyatakan Rossa Purbo Bekti tidak melanggar etik usai menggeledah rumah kliennya, beberapa waktu lalu.

“Kami keberatan, bahwa tindakan yang tidak profesional, tindakan yang secara ugal-ugalan yang dilakukan penyidik KPK yang bernama Rossa Purbo Bekti itu,” kata Johanes di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

Johanes mengatakan Dewas KPK mengirimkan surat yang menyatakan Rossa tidak melakukan pelanggaran usai melakukan klarifikasi dan memeriksa semua surat perintah penggeledahan di rumah Donny. Kelompok pemantau itu menyebut upaya paksa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

“Dewas itu dalam surat ini bahwa mereka sudah melakukan segala pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan terhadap klien kami itu katanya sudah sesuai SOP,” ujar Johanes.

(ABK)

Jakarta: Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR, Wisnu Wijaya, membantah anggapan yang menyebut kewenangan pengaturan kuota haji tambahan merupakan kewenangan mutlak pada Menteri Agama. Pendapat tersebut dinilai perlu diluruskan.

“Di Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah memang disebutkan bahwa penambahan kuota haji setelah Menteri menetapkan kuota haji diatur oleh Peraturan Menteri,” ujar Wisnu di Jakarta saat dikutip Minggu, 28 Juli 2024.

Namun, penambahan kuota tersebut tak bisa diperuntukkan sepenuhnya untuk haji khusus. Sebab, Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur komposisi kuota haji khusus sebesar 8 persen.

“Artinya, Pasal 62 ayat (2) ini berfungsi untuk ‘mengunci’ atau menetapkan ambang batas maksimal pengisian kuota haji khusus,” ungkap dia.
Dia menegaskan pengaturan kuota haji khusus tak bisa hanya mengacu pada Pasal 9 UU Haji dan Umroh. Sebab, berpotensi menimbulkan tafsir seolah Menag memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur kuota haji tambahan sekehendaknya.

"Sehingga membuatnya boleh mengisi kuota haji khusus melebihi batas yang sudah ditetapkan UU sebagaimana yang terjadi saat ini,” ungkap dia.

Baca juga: Ingin Segera Undang Pemerintah, Pansus Angket Haji Tunggu Pimpinan DPR

Menurutnya, Pasal 9 dan Pasal 62 saling terkait satu sama lain. Kedua aturan tersebut tak bisa berdiri sendiri sehingga tidak bisa dimaknai parsial.

Anggota Komisi VIII DPR itu mengatakan, perubahan atas penetapan kuota haji nasional berkonsekuensi pada perubahan postur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Selama ini, anggaran tersebut dikelola oleh BPKH yang bersumber dari dana jemaah haji.

“Artinya, setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal BPKH dan Kementerian Agama,” tegasnya.

Dengan adanya kebijakan pengalihan kuota tambahan yang dilakukan sepihak oleh Kemenag melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan tanpa konsultasi dengan DPR, hal itu otomatis membuat besaran BPIH berubah. Padahal, BPIH sudah ditetapkan dalam Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH.

Politikus dari Fraksi PKS itu menuturkan, KMA Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 1445H/2024M melanggar asas lex superior derogat legi inferiori. Yakni, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“KMA Nomor 13 Tahun 2024 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH dan Pasal 62 ayat (2) UU Cipta Kerja, sehingga kami nilai cacat hukum,” jelasnya.

Dia menegaskan kewenangan DPR mencakup pada wilayah menolak atau menyetujui anggaran yang diminta Kemenag dari dana jemaah yang dikelola oleh BPKH untuk penyelenggaraan haji. Termasuk soal anggaran yang berubah akibat pengalihan kuota haji tambahan juga semestinya atas persetujuan DPR.

Maka, klaim yang menyebut kewenangan pengaturan kuota haji tambahan mutlak pada Menteri Agama tidak perlu memperoleh persetujuan DPR dinilai tidak tepat dan tidak berdasar.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengomentari sikap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh yang terus berkelit atas tuduhan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang dalam persidangan. Lembaga Antirasuah menyebut bantahan itu merupakan hak terdakwa.

“Setiap terdakwa, tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk istilahnya hak ingkar atau pembelaan. Jadi yang bersangkutan diberikan kesempatan itu,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.

Tessa menjelaskan berkelit merupakan hak tersangka dalam persidangan. Namun, jaksa mempunyai kewajiban membuktikan tuduhannya dengan membeberkan bukti dan keterangan saksi di depan majelis hakim.
“Nanti tugas jaksa penuntut umum yang menyajikan alat-alat bukti untuk membuat hakim beryakinan atas tuntutan atau dakwaan nanti yang akan disampaikan oleh teman-teman jaksa penuntut umum,” ujar Tessa.

Baca juga: Usut Perintangan Persidangan Gazalba Saleh, KPK Tunggu Jaksa

Tessa enggan memerinci bukti dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang Gazalba saat ini. Tapi, kata dia, data itu akan dibuka dalam persidangan nanti.

Gazalba Saleh kembali menjalani sidang kasus gratifikasi dan pencucian uang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) usai vonis bebasnya digagalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Pada persidangan kali ini, susunan majelis hakim yang memimpin persidangan masih sama dengan pengadil yang menerima eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh.

Majelis hakim itu terdiri dari hakim ketua Fahzal Hendri. Kemudian, anggota hakimnya yakni Rianto Adam Pontoh dan Sukartono.

"Kita buka kembali persidangan perkara ini, berdasarkan perintah dari PT Jakarta. Karena eksepsi kemarin putusan sela kemarin dibatalkan. Karena dibatalkan kemudian diperintahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara," ujar Fahzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2024.

Fahzal menuturkan masa tahanan Gazalba Saleh kembali dilakukan dalam kasus suap di lingkungan MA. Masa tahanannya dihitung selama 57 hari.

(ABK)

Jakarta: Anggota DPD terpilih dari Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menegaskan belum ada daulat dari senator terpilih se-Papua untuk mendukung Yorrys Raweyai menjadi pimpinan lembaga perwakilan daerah dan Filep Wamafma sebagai Wakil Ketua MPR. Dia mengatakan narasi itu tidak benar.

Kabar dukungan ini beredar usai Yorrys dan Filep menggelar acara Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI For Papua yang mengundang anggota DPD terpilih se-Papua periode 2024-2029 pada Jumat, 24 Mei 2024.

"Dalam acara MPR RI for Papua itu tidak ada kebulatan tekad dan kesepakatan apa pun terkait dukungan terhadap Yorrys sebagai pimpinan DPD maupun Filep menjadi Wakil Ketua MPR dari DPD," kata Paul, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.
Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya itu menjelaskan 11 dari 24 anggota DPD terpilih dari 6 provinsi di Pulau Papua justru mendukung paket pimpinan AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Elviana, dan Tamsil Linrung.

"Dan peta dukungan ini masih bisa bertambah. Tidak menutup kemungkinan dukungan dari Papua untuk Pak La Nyalla, Pak Nono, Ibu Elviana dan Pak Tamsil, akan bertambah lagi dari 11 yang sekarang," ucap dia.

Baca juga: Akhiri Polemik Tatib DPD RI, Seluruh Senator Mesti Dilibatkan

Dia meminta semua senator asal Papua fokus memperjuangkan afirmatif pembangunan Tanah Cenderawasih dengan pendekatan kesejahteraan ketimbang meributkan kursi pimpinan DPD.

“Itu pekerjaan yang lebih penting, daripada ribut dukung mendukung hanya untuk kursi pimpinan, sampai membuat kegaduhan dan ditonton masyarakat se-Indonesia, tidak elok,” ujar dia.

Di samping itu, dia mengapresiasi kinerja La Nyalla dan Nono sebagai pimpinan DPD periode 2019-2024. Menurut dia, pimpinan DPD telah menunjukkan keberpihakan yang konkret kepada Papua.

"Pak La Nyalla memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua, hingga dua kali bertemu khusus dengan Wapres. Beliau juga menyuarakan perlunya pendekatan kesejahteraan dalam membangun Papua. Bapak La Nyalla juga hadir dan mendukung pembangunan SMK Papua Bangkit dan Sekolah Sepakbola Kaki Belanda sebagai bagian dari pembangunan SDM Papua," kata dia.

(ABK)

Jakarta: Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky membantah telah berpindah tempat dan mengganti identitas sebelum ditangkap kepolisian. Hal ini sempat menjadi alasan polisi kesulitan menangkap Pegi.

"Itu sangat saya bantah itu. Tidak benar, karena saya kuli bangunan, kalau kuli bangunan di mana-mana kan tempat ini (bekerja). Posisi saya di Bandung terus. Masa iya sesusah itu (menangkap) dan selama delapan tahun," kata Pegi dalam Podcast Si Paling Kontroversi Metro TV dikutip Kamis, 11 Juli 2024.

Pegi mengaku pulang ke Cirebon bila tak ada kerjaan di Bandung. Kemudian, balik lagi ke Bandung bila sudah ada kerjaan kuli bangunan.
Kemudian, Pegi menjelaskan dirinya tidak pernah mengganti identitas. Dia membantah keras pernyataan polisi yang menyebut dirinya mengganti identitas untuk melarikan diri.

"Itu sama sekali saya bantah lagi. Bukan perubahan identitas, namun hanya saya pakai nama Robi itu nama gaul," jelasnya.

Baca juga: Teriak Tak Bersalah saat Konpers, Pegi Setiawan: Harkat Martabat Saya Dihancurkan

Pegi menceritakan dirinya pernah diledek seorang kenalan perempuan saat mengenalkan diri Pegi Setiawan. Perempuan tersebut meledeki namanya Pegi Melati Sukma.

"Ih Pegi Setiawan, nama kamu Pegi melati Sukma kali diketawain. Kamu sudah nggak ngerokok suara kayak cewek diketawain. Maka dari itu, saya pakai nama Robi. Robi itu adik saya itu," ujar Pegi.

Nama Pegi alias Perong masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita,16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16 sejak 2016. Kemudian, pada Selasa, 21 Mei 2024, Pegi Setiawan yang diduga adalah Pegi alias Perong ditangkap di Bandung.

Penangkapan ini dilakukan polisi usai kasus Vina yang terjadi di Cirebon diangkat menjadi film layar lebar dan kembali ramai diperbincangkan. Penangkapan Pegi Setiawan ditolak keras oleh keluarga, kuasa hukum, bahkan masyarakat Indonesia.

Sebab, ciri-ciri Pegi alias Perong yang disampaikan Polda Jawa Barat (Jabar) sangat berbeda dengan Pegi Setiawan. Pegi alias Perong disebut berambut keriting, tinggi 160 cm, dan berusia 22 tahun saat menjadi DPO Tahun 2016.

Artinya, Pegi alias Perong seharusnya saat ini berusia 30 tahun. Sedangkan, Pegi saat ini baru mau memasuki usia 28 tahun pada Agustus 2024 nanti.

"(Saya saat ini berumur) 28 tahun lah lebih kurang," jelas Pegi.

Sebelumnya, Mabes Polri mengakui kesulitan menangkap Pegi Setiawan. Pegi yang buron 8 tahun silam baru ditangkap Mei 2024.

"Pegi ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerahkan diri, tidak.
Tetapi sudah berpindah tempat," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Gedung Humas, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024.

Bahkan, Sandi menyebut ayah Pegi sempat menyampaikan nama Pegi adalah Robi Irawan kepada pemilik kos dan ibu tirinya. Artinya, Pegi diyakini telah mencoba membuat identitas baru.

"Sekarang, baru diakui bahwa itu adalah anak saya yang namanya Pegi. Padahal ketika awal, kepada ibu kos di mana bapaknya ada di sana tetapi dia menyampaikannya itu sebagai keponakan dengan nama seperti itu. Itu adalah kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan," ungkap jenderal bintang dua itu.

Untuk diketahui, Pegi Setiawan ditangkap di Jalan Kopo, Bandung, setelah bekerja sebagai kuli bangunan pada Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.23 WIB. Pegi tak terima dan melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dan penangkapan dirinya.

Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bandung setelah 46 hari ditahan.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Pegi pada Senin, 8 Juli 2024. Penetapan tersangka Pegi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky dinyatakan tidak sah.

Eman memerintahkan kepada Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan Pegi. Kemudian, memerintahkan Polda Jabar melepaskan Pegi dari tahanan dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula.

(ABK)