Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) optimis laju kredit perseroan akan tetap terjaga meskipun kuota rumah subsidi diproyeksi akan habis selambat-lambatnya September 2024.

Direktur Utama BBTN, Nixon L.P. Napitupulu mengungkap, meski muncul kekhawatiran lantaran pemerintah tak kunjung memberi sinyal baik mengenai rencana penambahan kuota FLPP, dirinya tetap optimis kinerja keuangan BBTN akan tetap terjaga.

“khawatir itu sebenarnya [karena belum ada tambahan kuota FLPP], tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Cuma memang kita juga sedang mengkaji solusi interim kalau misalnya tidak ada tambahan,” jelas Nixon saat ditemui di Perumahan Perumahan Pesona Kahuripan 9, Kabupaten Bogor, Rabu (1/8/2024).

Pasalnya, tambah Nixon, saat ini BBTN menjadi salah satu bank penyalur kredit rumah subsidi paling jumbo. Di mana, BBTN menyalurkan sebesar 80% dari alokasi FLPP yang diguyurkan pemerintah Rp13,72 triliun untuk membiayai sebanyak 166.000 unit rumah.

Artinya, bila kuota FLPP benar-benar habis pada September dan pemerintah resmi tak menambah kuota FLPP, maka kinerja kredit BBTN hanya dapat bergantung pada penjualan rumah komersil saja hingga akhir tahun mendatang.

Menyiasati hal itu, Nixon menyebut dirinya bakal menggodok sebuah skema baru untuk tetap menjaga fungsi intermediasi perseroan berjalan optimal. Salah satunya, yakni memberikan sejumlah insentif atau promo potongan bunga bagi para calon debitur.

“Terutama para developer yang ambil kredit konstruksi yang dikasih jalan keluar. Nanti kita kasih bunga promo dan lain sebagainya. Tapi itu nanti kita umumin pada saat dengan developer,” pungkas Nixon.

Sebagai informasi, sepanjang paruh pertama 2024 BBTN membukukan laba bersih senilai Rp1,5 triliun. Raihan laba tersebut naik 1,9% dari periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy), yaitu Rp1,47 triliun.

Pertumbuhan bottom line BBTN utamanya ditopang penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp352,06 triliun sepanjang semester I/2024. Di mana, portofolio kredit BBTN itu tumbuh 14,4% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp307,66 triliun.

Sementara itu, bank pelat merah yang fokus menyalurkan pembiayaan perumahan ini sepanjang 2024 membidik pertumbuhan kredit dapat mencapai 10% hingga 11%.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap anggaran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat ditambah pada 2025 atau tepat di tahun pertama presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menjelaskan urgensi penambahan kuota FLPP itu diperlukan seiring dengan besarnya serapan rumah subsidi sepanjang tahun ini.

“Kita berharap naik [untuk Tahun Anggaran 2025], karena kan kebutuhan itu meningkat,” tuturnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Rabu (30/7/2024).

Endra menjelaskan, untuk saat ini rata-rata kemampuan pemerintah untuk memberikan injeksi rumah subsidi dilaporkan baru mencapai 200.000 unit.

Karenanya, dia berharap ke depan anggaran FLPP setidaknya dapat dikerek naik untuk membiayai paling tidak 250.000 unit atau bahkan lebih.

Namun demikian, Endra mengaku pihaknya belum melakukan pembahasan mengenai hal tersebut bersama tim transisi di pemerintahan Prabowo – Gibran.

“Nanti 16 Agustus baru tahu dari nota keuangannya. Habis itu baru pagu indikatif, sekarang kita belum tahu, tapi kalau dari perencanaannya kita sudah susun,” imbuhnya.

Untuk diketahui, alokasi anggaran rumah subsidi tahun 2024 dilaporkan sebesar Rp13,72 triliun untuk membiayai sebanyak 166.000 unit rumah. Di mana, alokasi tersebut menurun jika dibandingkan dengan 2023 yang mencapai Rp26,3 triliun untuk 229.000 unit.

Dikabarkan bahwa realisasi FLPP sepanjang tahun ini mengalami peningkatan. Sejumlah pihak memproyeksi, alokasi FLPP 2023 itu akan habis selambat-lambatnya pada September 2024.

Pemerintah mengaku telah melakukan pengajuan tambahan alokasi FLPP tahun anggaran 2024 ke Kementerian Keuangan. Namun, hingga saat ini usulan tersebut belum mendapat jawaban jelas.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Nixon L.P. Napitupulu memprediksi kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bakal habis pada Agustus 2024.

Nixon menjelaskan, realisasi penyaluran FLPP bergerak lebih cepat pada tahun ini. Bahkan, Nixon menyebut serapannya telah mencapai 80% dari total kuota tersedia sebesar 166.000 unit.

“FLPP sih bisa dibilang ini lebih cepat dari tahun lalu ya [serapannya], dan biasanya gitu. Kalau kuotanya turun, orang ngebut, mungkin prinsipnya takut tidak kebagian kali,” tuturnya saat ditemui di sela-sela agenda Rakernas Apersi di Jakarta, Senin (23/7/2024).

Bos BBTN itu lantas memproyeksi bila geliat serapan tersebut terus berlanjut, maka pada Agustus 2024 kuota FLPP yang disalurkan pemerintah bakal terserap sepenuhnya atau selambat-lambatnya bakal habis pada September 2024.

Dia lantas menjelaskan, secara nasional program FLPP yang bakal disalurkan nilainya sebesar Rp20 triliun. Di mana, BBTN bakal menyalurkan sekitar 75% hingga 80% dari anggaran yang tersedia.

Nixon menjelaskan, di tengah pasar properti yang tengah bergairah, dia berharap kuota FLPP tahun ini dapat ditambah sebanyak 30.000 unit hingga 35.000 unit.

“Karena kalau ini [penyaluran FLPP] tiba-tiba stop [karena kuota habis] memang problem sih, kasihan juga jadi [dikhawatirkan berdampak pada] banyak rumah tidak laku,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap telah memberikan usulan tambahan kuota FLPP ke Kementerian Keuangan. Akan tetapi, hingga kini belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Triono Junoasmono (Yongki), menjelaskan hingga kini usulan tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan.

“Ini sedang dibahas sama mereka [Kementerian Keuangan], kita belum bisa [statement] karena itu domainnya di Kemenkeu ya, intinya sudah kita ajukan,” jelasnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP 2024 yang digulirkan pemerintah sebanyak 166.000 unit. Posisinya turun bila dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 229.000 unit.

Adapun saat ini, serapan kuota FLPP dilaporkan mencapai 22.000 unit per bulan. Karenanya, bila pemerintah tak segera menginjeksi tambahan kuota FLPP dikhawatirkan posisinya akan habis pada September 2024.