Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kredit macet saat ini menjadi salah satu hambatan yang dihadapi para petani dan nelayan di Indonesia saat ini.

Terkait hal tersebut, pemerintah bertekad meringankan beban para petani dan nelayan yang mengalami kredit macet melalui program pemutihan utang.

Lewat program ini, pemerintah berharap bisa memberikan dampak positif sehingga para petani dan nelayan dapat kembali produktif ke depannya.

Mengutip Infopublik.id, Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa penerima manfaat dari program hapus utang ini tidak akan diberikan kepada semua petani, nelayan, dan UMKM. Penerima akan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Namun, untuk mencegah terjadinya kredit macet di masa depan, pemerintah berencana memberikan pembiayaan atau kredit ini melalui koperasi, sehingga masing-masing anggota dapat saling mengawasi.

"Ke depan, pembiayaan harus diberikan melalui kelompok, yaitu koperasi, sehingga tidak bisa langsung diberikan kepada individu. Kami akan segera mengusulkan ke Presiden agar ada pengaturan terkait ini," kata Ferry dalam keterangan resminya pada Selasa (5/11/2024).

Kementerian Koperasi juga akan mengusulkan agar koperasi di sektor produktif yang memproduksi pangan dapat dilibatkan dalam kesuksesan program makan bergizi, yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Koperasi kami harap bisa menjadi bagian dalam pelaksanaan program swasembada pangan hingga program makan bergizi. Kami yakin hal ini dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat," tambah Ferry.

Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo, menyambut baik rencana kebijakan pemerintah tersebut.

Menurutnya, pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM merupakan langkah nyata pemerintah untuk peduli kepada "wong cilik".

Dengan adanya pemutihan kredit macet itu, diharapkan mereka akan lebih mudah mengakses pembiayaan kredit tanpa harus dibebani utang di masa lalu.

Tonton:Kredit Macet UMKM Usia 5 Tahun Diusulkan Dihapus

Namun, Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan, dan UMKM dilakukan dengan lebih teliti dan melalui kelompok seperti koperasi.

"Kita harus sama-sama memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu, sehingga pemberian kredit ke depan harus berkelompok agar ada yang saling mengawasi," ujar Sadar.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.D - JAKARTA. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Kebijakan ini dinilai tidak hanya merugikan industri hasil tembakau, tetapi juga mengancam keberlangsungan pertanian tembakau dan kesejahteraan petaninya.

Sekretaris Jenderal HKTI, Sadar Subagyo, menekankan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang mereka konsumsi. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan risiko pemalsuan produk tembakau dan berpotensi mengurangi pendapatan negara dari cukai hasil tembakau, yang setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah.

"Tidak hanya industri tembakau yang terdampak, tetapi juga petani tembakau. Ini menjadi kekhawatiran utama bagi HKTI," kata Sadar dalam keterangannya, seperti dikutip pada Selasa (1/8).

HKTI juga menolak narasi yang mendorong petani tembakau untuk beralih ke tanaman lain. Sadar menegaskan bahwa petani memiliki hak penuh untuk memilih komoditas yang ingin ditanam. Tembakau telah menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani, terutama di daerah-daerah yang tidak cocok untuk komoditas lain.

"Petani tembakau harus diperlakukan sama seperti petani komoditas lain. Kebijakan yang menekan industri tembakau seharusnya tidak dijadikan solusi," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 memberi kebebasan kepada petani untuk memilih komoditas yang menguntungkan. Petani, lanjutnya, akan memutuskan sendiri apakah akan terus menanam tembakau atau beralih ke komoditas lain berdasarkan keuntungan yang diperoleh.

Menanggapi klaim bahwa petani tembakau tidak sejahtera, Sadar berpendapat bahwa regulasi yang menekan industri tembakau justru menjadi salah satu penyebab ketidakberhasilan tersebut. Ia mendesak pemerintah untuk membuat aturan yang adil dan berimbang bagi semua pihak terkait.

"Kami berharap pemerintahan baru memberikan perlindungan yang lebih baik bagi petani tembakau," tambahnya, merujuk pada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum HKTI.

Sadar juga menolak rencana ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) di Indonesia, dengan alasan bahwa aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi nasional. Ia menegaskan bahwa tanpa ratifikasi pun petani tembakau sudah menghadapi banyak tekanan.

"Indonesia sebaiknya membuat aturan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan negara, bukan mengikuti FCTC," pungkasnya.

HKTI berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan kemasan rokok polos dan dampaknya terhadap petani tembakau serta industri terkait. Dukungan terhadap petani diharapkan tetap menjadi prioritas dalam merancang regulasi.