JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) memandang penundaan penerapan Undang-Undang Antideforestasi oleh Uni Eropa sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit. Kebijakan ini memungkinkan Indonesia mempercepat langkah-langkah menuju pengelolaan sawit yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Heru Tri Widarto, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Uni Eropa merancang aturan ini adalah untuk memastikan produk sawit yang masuk ke pasar Eropa bukan berasal dari kawasan hutan.

Saat ini, masih banyak petani sawit di Indonesia yang belum menerapkan prinsip keberlanjutan yang berorientasi pada sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki tata kelola sawit. Saat ini, kami sedang mempercepat penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya Kelapa Sawit (STDB) untuk kebun rakyat. Sementara untuk perkebunan besar, sertifikasi ISPO atau standar keberlanjutan lainnya menjadi keharusan," jelas Heru kepada Kompas.com di Jakarta baru-baru ini.

Heru juga menekankan pentingnya membuktikan kepada Uni Eropa bahwa minyak sawit Indonesia yang diekspor berasal dari lahan yang tidak mengancam kawasan hutan.

Penundaan implementasi Undang-Undang Deforestasi (EUDR) Uni Eropa memberikan waktu bagi Indonesia untuk bersiap memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Aturan ini, yang awalnya dijadwalkan berlaku pada 30 Desember 2024, mengharuskan produk tertentu, termasuk minyak kelapa sawit, tidak terkait dengan penggundulan atau degradasi hutan dalam rantai pasoknya sejak 2020.

Selain itu, produk tersebut juga harus mematuhi hak asasi manusia (HAM) dan menghormati hak masyarakat adat.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga telah menyiapkan kampanye hijau untuk minyak kelapa sawit Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Mardyana Listyowati, menyebutkan bahwa persiapan ini merupakan bagian dari upaya proaktif Indonesia dalam menghadapi EUDR, meski Indonesia sempat menyatakan keberatan terhadap aturan tersebut.

"Dalam waktu setahun ini, kita harus bersiap diri. Meskipun kita menolak, bukan berarti tinggal diam. Kita mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan EUDR," ujar Mardyana saat menghadiri pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 di ICE BSD, Tangerang, pada Rabu (9/10/2024).

Penundaan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem dan tata kelola industri sawit agar dapat memenuhi standar internasional, sekaligus membuktikan komitmen terhadap keberlanjutan.

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mengumumkan bahwa perusahaan telah mengajukan aplikasi formal untuk keanggotaan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

CEO AALI Santosa mengatakan keputusan perusahaan untuk bergabung dengan RSPO merupakan bagian dari strategi perbaikan perusahaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini merupakan suatu proses yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir.

"Kami sangat menantikan untuk bergabung dengan para produsen minyak sawit yang terverifikasi secara independen dengan kriteria keberlanjutan tertinggi yang diakui secara internasional," ujar Santosa dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7).

Astra Agro Lestari yakin langkah-langkah yang telah diambil perusahaan selama bertahun-tahun dalam penggunaan lahan, konservasi, dukungan terhadap komunitas, mitigasi dampak iklim, dan sirkularitas akan membuahkan hasil yang baik dalam perjalanan perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi RSPO ini.

CEO RSPO JD Cruz menyambut baik langkah penting AALI bergabung sebagai anggota RSPO sejalan dengan target-target keberlanjutan perusahaan. "AALI akan segera bergabung dengan 6.000 kemitraan global yang membuat minyak sawit berkelanjutan. Sekretariat RSPO memberikan dukungan penuh bagi AALI yang melangkah maju menuju tonggak penting ini," ujar Cruz.

RSPO melihat adanya peningkatan yang signifikan dalam hal sertifikasi di kalangan petani kecil dan pabrik kelapa sawit swadaya di Indonesia.

Permintaan dan pasokan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO (CSPO) menunjukkan peningkatan. Selama periode Januari-Oktober 2023, RSPO telah mengalami peningkatan sebesar 19% dalam keanggotaannya di Indonesia. Sebagian besar peningkatan itu dipimpin oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan, produsen barang konsumen, dan petani kecil.

Pada 2022, area Sertifikasi RSPO di Indonesia tumbuh sebesar 4%, dan terus bertambah sebesar 6% dari Januari 2023 hingga September 2023. Area yang disertifikasi mewakili lebih dari 2,5 juta hektare lahan, termasuk lahan perkebunan dan lahan petani swadaya yang telah tersertifikasi.

Pada tahun 2022, 25 pabrik baru juga telah disertifikasi sesuai dengan Prinsip dan Kriteria (P&C) Standar RSPO, dengan jumlah yang terus bertambah sebanyak 18 unit baru pada kuartal ketiga tahun 2023.

JAKARTA - Koperasi Iska Bekai memulai tahapan pembangunan perkebunan sawit berbasis masyarakat seluas 5.657,33 hektare (ha) di Kampung Salam Epe dan Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pada tahap awal, pembangunan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat ini berfokus pada area seluas 1.000 ha.

"Koperasi Iska Bekai didirikan pada 13 Februari 2016 telah menjadi koperasi mandiri sejak mendapatkan arahan dari Pemerintah Daerah Merauke dan dukungan pemangku kepentingan. Dengan dukungan PT Tritama Lestari sebagai pendamping, Koperasi Iska Bekai kini mengelola manajemen koperasi mandiri, termasuk tenaga kerja dan keuangan secara mandiri. Koperasi ini merupakan kebanggaan masyarakat Merauke dan Papua serta diharapkan menjadi percontohan bagi koperasi mandiri sawit di daerah lain,"papar Ketua Koperasi Serba Usaha Iska Bekai, Abraham E Yolmen melalui siaran pers, Selasa (9/7/2024).

Abraham juga menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Merauke dan masyarakat, khususnya 17 marga yang memberikan dukungan termasuk masyarakat 4 kampung dari Salam Epe, Nakias, Taga Epe, dan Ihalik. Pembukaan lahan perkebunan ini, jelas dia, telah melewati berbagai proses sosialisasi dan persetujuan masyarakat, perizinan dan survei teknikal, termasuk IPL/IPK, timber cruising, analisis spasial (GIS/Geographic Information System), serta penunjukan kontraktor.

"Setelah pembukaan lahan, akan dilanjutkan dengan tahap pembibitan dan penanaman hingga akhirnya memasuki tahap pemanenan. Koperasi Iska Bekai berkomitmen pada standard pembangunan sawit berkelanjutan dan tata kelola yang baik," tegasnya.

Dukungan pun diutarakan pejabat perwakilan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Meriana S.Sp. Dia mengatakan, pemkab siap membina koperasi dari tahap pembukaan lahan hingga penjualan tandan buah segar (TBS). "Koperasi Iska Bekai telah sesuai dengan regulasi pemerintah yaitu Permen Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar dan ketentuan alokasi 20% untuk masyarakat," ujarnya.

Kepala Bidang Perencanaan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan Yeri Reba menambahkan, lahan yang akan digunakan untuk pembukaan kebun sawit itu sudah sesuai peruntukannya, bukan merupakan kawasan hutan. "Koperasi juga telah membayar iuran sesuai dengan ketentuan yaitu iuran PSDH-DR," tuturnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Merauke Miftakhul Azizah berharap koperasi Iska Bekai bisa mewujudkan manfaat untuk masyarakat sekitar khususnya untuk masyarakat 17 marga di empat kampung yang menjadi anggota koperasi.Hal senada dikatakan perwakilan tokoh masyarakat Benony Samma, yang menyampaikan harapannya agar koperasi dikelola dengan baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

?Koperasi Iska Bekai adalah aset masyarakat Merauke yang perlu dijaga bersama dan dapat menjadi inspirasi percontohan bagi daerah lain dalam pengelolaan perkebunan sawit melalui koperasi," ujarnya.

Edward Ginting dari PT Tritama Lestari, selaku pendamping memastikan Koperasi Iska Bekai berkomitmen pada standar pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan. Di antaranya, melestarikan hutan bernilai konservasi tinggi melalui perlindungan area keramat, sepadan sungai, daerah rawa/lahan basah, mata air dan sumber kehidupan penting bagi masyarakat. "Semua proses proses pengambilan dilakukan melalui sosialisasi dan persetujuan anggota koperasi, ketua marga, kepala kampung, dan ketua adat, serta pemerintah setempat,"tandasnya.