REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Pemilu Prancis menguak tindakan para Zionis merangkul kelompok yang terang-terangan benci dengan bangsa Yahudi ketimbang harus berkubu dengan mereka yang pro-Palestina. Bagaimanapun, keberhasilan koalisi sayap kiri yang dipimpin Insoumise La France mengejutkan komunitas Yahudi di Prancis dan pihak-pihak di Israel.

Harapan mereka bahwa kelompok sayap kanan akan memenangkan pemilu dan membela Israel dikandaskan dalam pemilihan tahap kedua pada Ahad (7/7/2024). Media Yahudi Forward melansir, kelompok sayap kanan sedianya musuh lama Yahudi Prancis.

Pendiri gerakan itu, Jean-Marie Le Pen, telah berulang kali dihukum karena ujaran kebencian dan penyangkalan Holocaust. Sedangkan pendiri lainnya, Pierre Bousequet sempat bertugas di Waffen-SS Partai Nazi saat Jerman menguasai Prancis. Kandidat National Rally dalam pemilu ini juga kedapatan melakukan tindakan yang jelas-jelas antisemit seperti mengenakan yarmulk bergambar swastika.

Pembawa panji terkini sayap kanan Prancis, Marie Le Pen, yang merupakan putri Jean-Marine, mencoba mengobati citra partainya. Ia mendekati kelompok Zionis di Prancis dan pelan-pelan mengubah citra antisemit partainya dengan lebih terfokus menargetkan umat Islam dan imigran di Prancis.

Kemudian terjadilah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang dibalas dengan perang genosida Israel di Jalur Gaza. Beberapa politisi sayap kiri menolak untuk secara eksplisit mengutuk serangan Hamas terhadap Israel. Le Pen, sementara itu, mengecam serangan Hamas, dan mendorong posisi pro-Israel.

CRIF, organisasi payung Yahudi Perancis, kemudian mendesak komunitas tersebut untuk menolak kelompok sayap kanan dan sayap kiri. Namun menjelang pemungutan suara hari Minggu, ketika dihadapkan dengan kebangkitan Insoumise La France, beberapa suara terkemuka Yahudi menyerukan masyarakat untuk memilih partai Le Pen.

Salah satu ekspresi dukungan yang mencolok terhadap National Rally datang dari Serge Klarsfeld, seorang penyintas Holocaust Perancis yang terkenal karena memburu penjahat Nazi dan mendesak agar mereka diadili.

“Nasional Rally mendukung orang Yahudi, mendukung negara Israel,” kata Klarsfeld, 88 tahun, dalam wawancara yang disiarkan televisi secara nasional bulan lalu. “Ketika ada partai anti-Yahudi dan partai pro-Yahudi, saya akan memilih partai pro-Yahudi.”

Kelompok kiri yang dipimpin partai Insoumise La France berulang kali menegaskan dukungannya terhadap Palestina. Bahkan sejak awal 2010, Jean-Luc Mélenchon, pemimpin Insoumise La France telah membela Palestina melawan Israel dan mengkritik CRIF dengan menuduhnya menganut komunitarianisme.

Perlu diingat bahwa CRIF di Perancis, seperti AIPAC di Amerika Serikat, melakukan lobi dengan penuh semangat untuk mendukung Israel, khususnya di kalangan politikus. Pada 2014, Mélenchon mendukung demonstrasi anti-Israel dan gerakan BDS (Boikot, Divestasi, dan Sanksi).

Sejak 7 Oktober, kritik Yahudi Prancis terhadap Mélenchon menjadi semakin ganas. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian dari serangan genosida yang dilancarkan terhadap Gaza dan melarang diskusi mengenai hal tersebut.

Kantor media Pressenza melansir bahwa tuduhan antisemitisme lebih langsung dan kini menyasar Insoumise La France secara keseluruhan. Mélenchon menolak untuk mematuhi pemerintah Prancis yang menggambarkan Hamas sebagai organisasi teroris.

Menurut dia, Hamas adalah pasukan kombatan yang berperang melawan pendudukan wilayah mereka. Oleh karena itu, ia menolak menganggap pembantaian tanggal 7 Oktober sebagai tindakan teroris dan melihatnya sebagai kejahatan perang. Ia juga mengkritik presiden Majelis Nasional, Yaël Braun-Pivet, yang pergi ke Israel saat bom Israel menghujani Gaza. Ia juga berani menyebut Negara Israel sebagai negara genosida.

Sikap tersebut diklaim berdampak pada Insoumise La France secara keseluruhan, karena pernyataan Mélenchon dituding merupakan bagian dari strategi yang diambil partai tersebut untuk menarik lingkungan kelas pekerja yang memiliki jumlah pemilih Muslim yang signifikan. Sebuah survei mengungkapkan bahwa 92 persen orang Yahudi di Prancis percaya bahwa Insoumise La France mendorong bangkitnya antisemitisme.

Pada akhirnya, kemenangan partai politik sayap kanan pada putaran pertama pemilu Prancis berhasil diadang oleh koalisi sayap kiri dalam pemilihan tahap dua pada Ahad. Pengakuan atas kedaulatan Palestina jadi salah satu janji pertama yang diucapkan politikus sayap kiri.

“Kami akan memiliki perdana menteri dari Front Populer Baru,” Jean-Luc Mélenchon, pemimpin sayap kiri Prancis, memposting di X pada Ahad malam. “Kami akan dapat memutuskan banyak hal melalui keputusan. Di tingkat internasional, kita harus setuju untuk mengakui Negara Palestina.”

Tidak ada partai yang memenangkan mayoritas dalam putaran kedua pemilihan parlemen Prancis pada Ahad, di mana seluruh 577 kursi Majelis Nasional diperebutkan. Menurut Le Monde, aliansi sayap kiri Front Populer Baru memenangkan 182 kursi sementara Ensemble yang berhaluan tengah, yang didukung oleh Presiden Emmanuel Macron, memenangkan 168 kursi.

Partai sayap kanan National Rally, yang dipimpin oleh Marine Le Pen, memenangkan 143 kursi. Ini sebuah hasil yang mengecewakan bagi partai tersebut setelah memimpin putaran pertama pemungutan suara seminggu yang lalu dan tampaknya berada dalam jarak yang sangat dekat untuk mendapatkan mayoritas kursi di parlemen.

Banyak orang Yahudi Perancis mengatakan bahwa retorika pro-Palestina dari sayap kiri telah membuka pintu bagi antisemitisme. Patut dicatat bahwa tudingan antisemitisme di Eropa tak hanya soal rasisme terhadap etnis Yahudi. Kerap kali, kritik terhadap negara Israel juga dimasukkan dalam antisemitisme.

Kini, kebuntuan tampaknya terjadi di masa depan Prancis. Setelah pencalonan, Perdana Menteri Gabriel Attal yang berhaluan tengah dan memiliki akar Yahudi, mengatakan dia berencana untuk mundur.

Paris: Masyarakat Prancis akan menentukan arah negara mereka dalam pemilihan umum putaran kedua yang begitu menentukan pada Minggu, 7 Juli 2024.

Dalam pemilu yang dipercepat dari jadwal semula ini, kekuatan sayap kanan berpotensi berkuasa di Prancis untuk kali pertama sejak era Perang Dunia II.

Mengutip dari voanews, partai nasionalis anti-imigrasi milik Marine Le Pen, National Rally (RN), memiliki peluang meraih mayoritas di legislatif Prancis untuk kali pertama.
Tetapi hasil pemilu belum dapat dipastikan karena sistem pemungutan suara yang rumit di Prancis dan kemungkinan adanya manuver taktis oleh partai-partai politik.

Sayap Kanan Ekstrem

Pemilih terdaftar di seantero Prancis dan wilayah seberang laut dapat memberikan suara untuk 501 dari 577 kursi di Majelis Nasional, majelis parlemen Prancis yang lebih rendah dan memiliki peran terpenting.

National Rally dan sekutunya unggul di pemilu putaran pertama dengan sekitar sepertiga suara. Sebuah koalisi partai-partai kiri-tengah, kiri-keras, dan hijau yang disebut Front Populer Baru berada di posisi kedua, jauh di depan aliansi sentris milik Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Dalam pekan menegangkan antara dua putaran, lebih dari 200 kandidat beraliran tengah dan sayap kiri menarik diri dari persaingan untuk meningkatkan peluang lawan moderat mereka dan mencoba mencegah kandidat National Rally menang.

Jajak pendapat prapemilu terakhir menunjukkan taktik tersebut mungkin telah mengurangi peluang sayap kanan ekstrem untuk memperoleh mayoritas absolut. Namun, partai Le Pen memiliki dukungan yang lebih luas dan lebih dalam daripada sebelumnya, dan hasil akhir diserahkan sepenuhnya kepada para pemilih.

Skema Berbagi Kekuasaan

Proyeksi jajak pendapat menunjukkan bahwa National Rally kemungkinan akan memperoleh kursi terbanyak di Majelis Nasional, yang akan menjadi kali pertama di Prancis.

Jika memenangkan mayoritas absolut sebanyak 289 kursi, Macron diharapkan akan menunjuk Presiden National Rally Jordan Bardella, sebagai perdana menteri baru di Prancis. Bardella kemudian dapat membentuk pemerintahan, dan ia dan Macron akan berbagi kekuasaan dalam sistem yang disebut kohabitasi.

Jika partai Le Pen tidak meraih suara mayoritas tetapi masih memiliki banyak kursi, Macron tetap dapat menunjuk Bardella, meski National Rally mungkin menolak karena khawatir pemerintahannya akan digulingkan dalam mosi tidak percaya.

Opsi lain, Macron dapat berupaya membangun koalisi dengan kaum moderat dan mungkin memilih perdana menteri dari kubu kiri-tengah.

Jika tidak ada partai dengan mandat yang jelas untuk memerintah, Macron dapat menunjuk pemerintahan yang terdiri dari para ahli yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Pemerintahan seperti itu kemungkinan dapat menangani sebagian besar urusan sehari-hari demi menjaga Prancis tetap berjalan.

(WIL)