Bisnis.com, JAKARTA – Calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gusrizal mengusulkan lembaga anti rasuah tak membeberkan secara menyeluruh kasus pelanggaran etik yang terjadi di internal.

Dia mengatakan bahwa demi menjaga marwah KPK, maka tidak semua pelanggaran etik insan KPK perlu untuk diketahui dan diekspos ke publik.

“Untuk menjaga marwah KPK itu, tidak seluruhnya harus diekspos ke masyarakat,” katanya usai tes wawancara yang digelar di Aula Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, KPK perlu untuk memilah pelanggaran etik yang diawasi Dewas KPK. Mengingat persoalan yang akan terjadi tentunya bermacam-macam, mulai dari yang kecil, sedang, dan besar.

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin itu melanjutkan bahwa untuk pelanggaran etik yang kecil-kecil tidak perlu diketahui publik. Namun, akan menjadi catatan oleh Dewas KPK

“Jadi bukan publik tak boleh tau, boleh tetapi ada yang bisa diselesaikan secara musyawarah dan bukan berarti tidak boleh dipublikasikan, tetapi pelanggaran-pelanggaran ini kita lihat [mana yang bisa diekspos] saja,” imbuhnya.

Mertua dari Kiky Saputri itu menekankan untuk pelanggaran ringan bisa diselesaikan dengan teguran sehingga masyarakat tak perlu untuk mengetahui secara detil isi dapur KPK.

“Pelanggaran kan macam-macam ada yang ringan, ada yang sedang, dan berat. Terhadap yang berat maka wajib untuk diekspose. Tujuannya untuk menjaga marwah KPK, tetapi yang ringan, teguran, tertulis, bisa diselesaikan secara baik seperti diperingatkan maka apa masalahnya. Jadi, soal pelanggaran berat tak mungkin kami kesampingkan,” pungkas Gusrizal.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief ikut menanggapi kritik terhadap 20 besar calon pimpinan KPK periode 2024-2029 yang didominasi oleh penegak hukum. Menurutnya, rekam jejak merupakan faktor terpenting dalam memilih pimpinan lembaga antirasuah.

Laode memandang bahwa siapapun lima orang yang nantinya terpilih menjadi pimpinan KPK harus merupakan sosok terbaik dari 20 besar saat ini. Dia menyebut ada sejumlah kelebihan yang harus dimiliki oleh calon pimpinan KPK.

Para pimpinan KPK, terangnya, harus memahami tugas dan fungsi KPK, tidak memiliki catatan buruk dalam segi integritas, serta bisa menjadi pemimpin yang baik.

"Soal dari mana afiliasinya menurut saya itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah punya, tidak memiliki catatan yang jelek tentang etika dan integritasnya, dan yang kedua memiliki kemampuan lain," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Laode menilai pimpinan KPK untuk lima tahun ke depan memiliki tantangan yang berbeda. Hal itu berkaitan dengan pimpinan periode saat ini atau periode 2019-2024, yang dinilainya kehilangan kepercayaan publik.

Dia menyebut ada tiga cara untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Pertama, memastikan upaya penindakan dan pencegahan korupsi berjalan dengan baik.

Kedua, menghilangkan masalah-masalah internal kelembagaan. Ketiga, memastikan pimpinan menjadi teladan.

"Kalau tidak bisa jadi teladan ya bisa-bisa seperti peristiwa kemarin-kemarin itu. Ada penyidik terima suap, ada penjaga penjara, karena mereka melihat tidak ada apa ya, mungkin seperti suri tauladan dari pimpinan," kata pimpinan periode 2015-2019 itu.

Untuk diketahui, Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewas KPK atau Pansel KPK telah mengumumkan 20 nama orang yang lolos tahap penilaian profil. Masing-masing 20 calon pimpinan dan calon dewas kini menjalani tahap wawancara.

Berdasarkan catatan Bisnis, unsur penegak hukum cukup mendominasi 20 orang capim KPK yang dinyatakan lolos ke seleksi tahap berikutnya. Mereka terdiri dari pejabat petahana KPK, Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Mahkamah Agung (MA).

Dominasi penegak hukum itu pun bahkan dikritik oleh Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango. Nawawi menilai 20 besar capim KPK hasil seleksi penilaian profil yang belum lama ini diumumkan oleh pansel tidak sesuai dengan amanat UU Tipikor.

"Saya khawatir jangan-jangan pasal ini belum dibaca oleh pansel. Pasal ini penting untuk komposisi siapa capim nanti yang akan terpilih itu harus ada unsur pemerintah dan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (16/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief yang menjadi panelis eksternal pada seleksi wawancara calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029 menyebut sudah ada calon bagus.

Laode bersama dengan Guru Besar Universitas Sumatra Utara (USU) Ningrum Natasya Sirait, diundang oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewas KPK untuk mewawancarai 20 besar calon dewas. Pada hari ini, panelis eksternal dan Pansel KPK mewawancarai total 10 orang untuk tahap pertama.

"Dan menurut kami dari yang 10 orang itu ada beberapa calon dewas yang lumayan bagus. Saya pikir ada beberapa" ujar Laode kepada wartawan di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Meski demikian, Laode enggan mengungkap siapa calon Dewas KPK yang dinilai olehnya bagus saat menjalani wawancara tadi.

Menurut pimpinan KPK jilid 4 itu, Dewas KPK tidak harus berasal dari figur yang terkenal. Dia menyebut syarat utama untuk menjadi Dewas KPK adalah memiliki rekam jejak yang bersih, memiliki komitmen untuk membesarkan dan menjaga martabat KPK, serta dapat berkoordinasi dengan seluruh insan KPK.

Bagi Laode, sosok Dewas KPK yang paling dicari adalah yang bisa melakukan pengawasan ketat terhadap pimpinan maupun insan KPK lainnya.

"Sehingga sebelum terjadi apa-apa, baru terjadi riak sedikit bisa segera dipadamkan. Daripada berbaik-baik hati tiba-tiba ada pimpinan terima gratifikasi," tutur mantan pimpinan periode 2015-2019 itu.

Adapun Guru Besar USU Ningrum Natasya Sirait lebih mengapresiasi peserta perempuan calon Dewas KPK yang diwawancarainya tadi. Dia berharap agar nantinya akan ada calon Dewas KPK untuk lima tahun ke depan yang merupakan perempuan.

"Kami berharap sebagai penyeimbang ya perempuannya, tadi benar sekali tidak harus well known [calon Dewas KPK]. Banyak sekali kandidat yang kita malah enggak kenal tapi kecintaanya terhadap pemberantasan korupsi menjadi anggota dewan pengawas tuh, sangat kita butuhkan, pokonya perempuannya oke-oke," tuturnya pada kesempatan yang sama.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria menyebut adanya pola yang mirip terlihat dari jawaban 10 calon Dewas KPK hari ini.

Menurut pria yang juga Rektor IPB itu, para calon Dewas KPK banyak yang menyoroti soal penyempurnaan sistem di lembaga tersebut.

"Memang jawaban dari para calon sebagian ada yang bertumpu pada kebutuhan penyempurnaan sistem di KPK sendiri. Kemudian kebutuhan untuk figur yang sangat penting untuk menjalankan sistem itu. Jadi dua-duanyanya penting sehingga bisa merevitalisasi Dewas di KPK," pungkasnya.

Sebagai informasi, berikut daftar 10 nama calon Dewas KPK yang menjalani tes wawancara hari ini:

1. Achmed Sukendro

2. Benny Jozua Mamoto

3. Bobby Hamzar Rafinus

4. Chisca Mirawati

5. Elly Fariani

6. Gatot Darmasto

7. Gusrizal

8. Hamdi Hassyarbaini

9. Hamidah Abdurrachman

10. Heru Kreshna Reza.