Peredaran rokok ilegal disebut semakin menjamur jika kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek diterapkan. Rencana kebijakan itu tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Karena menurut Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Trubus mengatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini berpotensi mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal jika semua seragam dan tidak menunjukkan merek tertentu.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus kepada detikcom, ditulis lagi, Minggu (3/11/2024).

Menurutnya pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal. Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Ia menyebut maraknya rokok ilegal ini tidak hanya membahayakan konsumen, tapi juga berpengaruh langsung terhadap jumlah penerimaan negara. Dengan menjamurnya rokok ilegal, pangsa pasar rokok formal atau legal akan semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Yang jelas kalau rokok nggak ada kemasannya ya pengaruhnya pada Cukai. Nanti cukainya makin sedikit kan, susah juga untuk pengawasannya," pungkasnya.

Perlu diketahui, RPMK yang masih dalam tahap penyusunan ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Di mana dalam Pasal 435 PP 28/2024 menyebut seluruh kemasan rokok yang beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis aturan itu.

Nah standardisasi yang kemudian diusulkan dalam RPMK inilah yang ingin membuat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Padahal rencana ini dinilai mempersulit pengawasan karena sulit untuk membedakan mana rokok legal dan yang ilegal.

Rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berpotensi membuat peredaran rokok ilegal semakin menjamur.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, berpendapat rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Sebab menurutnya dengan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini berpotensi mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal jika semua seragam dan tidak menunjukkan merek tertentu. Sehingga pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal.

Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Ia menyebut maraknya rokok ilegal ini tidak hanya membahayakan konsumen, tapi juga berpengaruh langsung terhadap jumlah penerimaan negara.

Sebab dengan menjamurnya rokok ilegal, pangsa pasar rokok formal atau legal akan semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Pengaruhnya mereka yang rokok-rokok formal itu akan makin terjepit, makin susah. Nanti (peredaran rokok) akan dikuasai rokok ilegal, rokok selundupan yang akan menguasai," kata Trubus.

"Yang jelas kalau rokok nggak ada kemasannya ya pengaruhnya pada Cukai. Nanti cukainya makin sedikit kan, susah juga untuk pengawasannya," pungkasnya.

Perlu diketahui, RPMK yang masih dalam tahap penyusunan ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Di mana dalam Pasal 435 PP 28/2024 menyebut seluruh kemasan rokok yang beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis aturan itu.

Nah standardisasi yang kemudian diusulkan dalam RPMK inilah yang ingin membuat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Padahal rencana ini dinilai mempersulit pengawasan karena sulit untuk membedakan mana rokok legal dan yang ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) buka-bukaan soal modus para mafia impor yang kerap memanfaatkan perusahaan logistik untuk memuluskan peredaran barang ilegal di Tanah Air.

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan tidak menampik bahwa perusahaan logistik berisiko dimanfaatkan oleh para oknum importir. Meskipun, risiko tersebut dianggap kecil sejak adanya digitalisasi proses dokumen impor melalui aplikasi CEISA yang memungkinkan importir melakukan sendiri pengurusan pemberitahuan impor barang atau inward manifest.

Kendati begitu, dia blak-blakan bahwa para importir nakal biasanya menggunakan nama perusahaan lain (undername) saat memakai jasa perusahaan logistik, khususnya perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK).

"Para importir itu biasanya menggunakan perusahaan lain, dan biasanya kalau sudah terungkap tindakannya, importir yang sebenarnya kabur, yang jadi korban adalah PPJK, karena importir tidak diketemukan," ujar Akbar saat dihubungi, dikutip Senin (29/7/2024).

Dia pun menduga barang-barang impor ilegal yang ditemukan di gudang wilayah Penjaringan, Jakarta Utara itu masuk melalui pelabuhan di luar Jawa kemudian dikirim antar pulau.

Para pengusaha logistik berharap agar tidak dijadikan "kambing hitam" atas temuan barang impor ilegal. Musababnya, kata dia, PPJK biasanya hanya inward manifest sesuai peraturan dan atas informasi data maupuan dokumen dari importir.

"Semoga Satgas impor ilegal dapat bertindak tegas dan bijaksana, terutama bila importirnya kabur, jangan sampai PPJK menjadi korban atas peristiwa tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, temuan gudang penyimpanan barang-barang impor ilegal senilai lebih dari Rp40 miliar di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara oleh Satuan Tugas (Satgas) impor diduga turut menyeret perusahaan jasa logistik dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

"Ternyata ini importirnya orang asing. Nyewa gudang, minta dipacking barangnya, dia bayar, kemudian dijual secara online," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smart phone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Atas kejadian itu, Zulhas pun meminta agar para penyedia jasa sewa gudang lainnya untuk tidak serta-merta melayani penyewa tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas barang-barang yang akan dipasok.

"Kita berharap nanti yang nyewa-nyewakan gudang seperti ini, ngecek dulu barang yang masuk itu, yang nyewa benar enggak gitu ya. Jangan sampai tersangkut-sangkut, karena bagaimanapun ilegal kan salah juga," ucapnya.

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.