Pyongyang: Korea Utara (Korut) menetapkan Korea Selatan (Korsel) sebagai 'negara yang bermusuhan'. Majelis nasional Korut sudah mengubah konstitusi negara tersebut sesuai dengan janji pemimpin Korut Kim Jong-un untuk mencabut penyatuan dua Korea sebagai tujuan nasional.

Kantor berita KCNA milik Korea Utara melaporkan bahwa jalur jalan dan rel kereta dengan Korea Selatan kini diblokir sepenuhnya. Pemblokiran dilakukan setelah meledakkan sebagian besar jalur tersebut pada Selasa sebagai tindakan sah yang diambil terhadap negara yang bermusuhan sebagaimana didefinisikan oleh konstitusinya.

"Bagian jalan dan rel kereta sepanjang enam puluh meter di sisi perbatasannya yang telah dibangun sebagai jalur penyeberangan kini diblokir sepenuhnya sebagai bagian dari pemisahan wilayahnya secara bertahap dari Korea Selatan," kata KCNA dikutip oleh Channel News Asia, Kamis, 17 Oktober 2024.

"Ini adalah tindakan yang tidak dapat dihindari dan sah yang diambil sesuai dengan persyaratan Konstitusi DPRK yang dengan jelas mendefinisikan ROK sebagai negara yang bermusuhan," kata KCNA, menggunakan nama resmi Korea Selatan, Republik Korea.

Korea Utara dilaporkan telah meledakkan struktur lain di masa lalu. Meredith Shaw, seorang ilmuwan politik yang berfokus pada dinamika regional Asia Timur melaporkan hal tersebut.

Dia memberi contoh kantor penghubung yang telah didirikan pada tahun 2018 yang diledakkan Pyongyang dua tahun kemudian ketika hubungan memburuk, dan simbol penyatuan, sebuah gapura, awal tahun ini.

Meskipun langkah tersebut dapat dilihat sebagai "reaksi berisiko rendah" mengingat jalan dan jalur kereta api tidak digunakan, hal itu dapat menjadi kelanjutan dari tindakan saling balas yang meningkat selama berbulan-bulan antara kedua belah pihak.

"Jalan-jalan ini adalah simbol kerja sama dan prospek detente antar-Korea yang sangat menjanjikan di bawah pemerintahan sebelumnya (Presiden Korea Selatan Moon Jae-in)," kata Shaw, seorang peneliti tamu di lembaga pemikir Korea Selatan, Korea Institute for National Unification.

"Itu adalah cara yang sangat visual dan simbolis untuk menunjukkan Korea Utara tidak lagi tertarik pada detente semacam itu," sambungnya.

Korea Selatan mengatakan kebijakannya adalah untuk terus mengejar unifikasi nasional tetapi menanggapi dengan kekerasan jika Korea Utara melancarkan agresi.

Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara mengadakan sesi pleno selama dua hari minggu lalu, yang diharapkan dapat mengubah konstitusi untuk secara resmi mencerminkan pernyataan pemimpin Kim Jong Un bahwa Korea Selatan adalah negara yang terpisah dan musuh utama.

Media pemerintah belum melaporkan langkah tersebut, sehingga menimbulkan spekulasi apakah perubahan konstitusi telah ditunda.

Pyongyang mengatakan minggu lalu akan menutup jalan dan rel kereta api antar-Korea sepenuhnya dan semakin membentengi daerah di sisi perbatasannya sebagai bagian dari dorongannya untuk sistem "dua negara" yang membatalkan tujuan lamanya untuk penyatuan.

Baca juga: Korsel Layangkan Peringatan Keras Terkait Pernyataan Kim Yo-jong

(FJR)

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Korea Utara pada hari Rabu (16/10) mengatakan, sekitar 1,4 juta pemuda mendaftar untuk bergabung dengan pasukan militer dalam sepekan terakhir.

Ketegangan antara dua Korea belakangan ini sepertinya jadi salah satu pemicu tingginya angka pendaftar ke militer Korea Utara.

Kantor berita nasional Korea Utara, KCNA, mengabarkan bahwa para pemuda yang mendaftar mencakup mahasiswa dan pengurus liga pemuda. Seluruhnya telah menandatangani petisi untuk bergabung dengan tentara.

Melalui petisi tersebut, para pemuda juga bertekad untuk berjuang dalam perang suci untuk menghancurkan musuh dengan senjata revolusi.

"Jika perang pecah, ROK (Korea Selatan) akan terhapus dari peta. Karena mereka menginginkan perang, kami bersedia mengakhiri keberadaan mereka," tulis KCNA dalam laporannya hari Rabu.

Memiliki Jutaan Tentara Cadangan

KCNA pada akhir tahun 2023 melaporkan bahwa sedikitnya 800.000 warga Korea Utara mengajukan diri untuk bergabung dengan militer dengan tujuan untuk melawan Amerika Serikat.

Menurut data dari Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS), Korea Utara memiliki 1,28 juta tentara aktif, dengan sekitar 600.000 di antaranya adalah tentara cadangan.

Korea Utara juga disebut memiliki 5,7 juta tentara cadangan dari kalangan Garda Merah Pekerja/Petani yang termasuk dalam unit tidak bersenjata.

Tonton:Korea Utara Ancam Serangan Mengerikan Jika Drone Selatan Terbang di Atas Pyongyang Lagi

Meningkatnya Ketegangan di Semenanjung Korea

Militer Korea Utara terlihat semakin sibuk sejak pekan lalu, tepatnya saat mereka menuduh Korea Selatan mengirim pesawat tak berawak ke Pyongyang dan menyebarkan selebaran anti-Korea Utara.

Awal pekan ini Korea Utara menyatakan siap melancarkan serangan langsung dari perbatasan jika tetangganya terus memberikan gangguan keamanan.

Pada hari Selasa (15/10), militer Korea Utara meledakkan jalan raya dan jalur kereta api antar-Korea di sisi perbatasannya.

Sebaliknya, pihak Korea Selatan terlihat lebih tenang. Kementerian Pertahanan di Seoul hanya memperingatkan bahwa jika Korea Utara menimbulkan kerugian pada keselamatan warga Korea Selatan, hari itu akan menjadi "akhir rezimnya".

Bisnis.com, JAKARTA — Rusia menyalahkan Korea Selatan atas meningkatnya tensi hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang belakangan terjadi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menjelaskan, wilayah Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), termasuk ibu kotanya, telah mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kendaraan udara tak berawak yang berasal dari Korea Selatan, yang menyebarkan materi propaganda.

Zakharova menyebut, tindakan Korea Selatan hanya dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan mencampuri Korea Utara dalam urusan dalam negerinya. Dia mengatakan, hal tersebut bertujuan untuk melemahkan sistem politik dan pemerintahan yang sah dari sebuah negara merdeka dan merampas haknya atas pembangunan yang berdaulat.

Oleh karena itu, Korea Selatan harus menanggapi peringatan Pyongyang dengan sangat serius dan menghentikan eskalasi lebih lanjut di semenanjung melalui kampanye yang ceroboh dan provokatif, yang memperburuk ketegangan dan dapat mengarah pada konfrontasi bersenjata.

"Sangat penting bagi Seoul untuk menyadari bahwa penyebaran konsep penggabungan kedua Korea oleh Korea Selatan melalui penerapan nilai-nilai pseudo-liberal dan perluasan ‘kebebasan’ tertentu merupakan risiko keamanan, terutama bagi warga negaranya sendiri," jelas Zakharova, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Rusia, Selasa (15/10/2024).

Zakharova menuturkan, hanya langkah-langkah politik dan diplomatik berdasarkan prinsip keamanan yang tidak dapat dibagi-bagi, yang dapat menjamin perdamaian dan stabilitas abadi di Semenanjung Korea.

"Tidak ada jalan alternatif, kecuali agresi militer memang merupakan tujuan akhir Korea Selatan dan sekutu seniornya, Amerika Serikat," lanjutnya.

Zakharova melanjutkan, Rusia tetap berkomitmen untuk memainkan peran konstruktif di Semenanjung Korea, berupaya mencegah perkembangan berbahaya dan mengarahkan situasi kembali ke jalur positif, termasuk melalui kerangka Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif dengan DPRK.

Adapun, Korea Utara dikabarkan telah menghancurkan beberapa bagian jalan di utara yang menghubungkannya dengan Korea Selatan pada Selasa (15/10/2024) waktu setempat.

Mengutip Bloomberg, aksi penghancuran tersebut dilakukan setelah pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengadakan pertemuan keamanan yang jarang terjadi, sehingga meningkatkan ketegangan antara kedua negara.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyebut, Pyongyang meledakkan beberapa bagian jalan di sepanjang jalur Gyeongui dan Donghae sekitar tengah hari waktu setempat.

Langkah ini menyusul pengumuman Korea Utara pekan lalu bahwa mereka akan memisahkan sepenuhnya wilayahnya dari Korea Selatan. Korea Utara juga menyalahkan latihan gabungan Korea Selatan dengan AS dan penempatan aset strategis AS di wilayah tersebut yang memperburuk ketegangan.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Rusia menyalahkan Korea Selatan atas meningkatnya ketegangan di kawasan Semenanjung Korea awal pekan ini. Mitranya, Korea Utara, bahkan menyatakan siap untuk melancarkan serangan jika ancaman terus datang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Korea Selatan telah melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan dan urusan dalam negeri Korea Utara.

Zakharova mendesak cara-cara politik dan diplomatik untuk menciptakan perdamaian di kawasan tersebut.

"Tidak ada cara alternatif lain, kecuali agresi bukanlah tujuan sebenarnya dari Korea Selatan dan sekutunya yang 'lebih besar', Amerika Serikat," bunyi pesan Zakharova yang dipublikasikan di situs web resmi kementerian.

Hubungan Rusia dan Korea Utara

Hubungan Rusia dan Korea Utara semakin dekat sejak invasi besar-besarannya ke Ukraina pada tahun 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah saling berkunjung sejak saat itu.

Pada bulan Maret tahun ini, Rusia memveto resolusi PBB tentang pembaruan panel ahli yang memeriksa pelanggaran sanksi Dewan Keamanan oleh Korea Utara.

Mengutip kantor berita Rusia Interfax, Putin pada hari Senin (14/10) menyerahkan naskah perjanjian tentang kemitraan strategis dengan Korea Utara kepada majelis rendah Majelis Federal Rusia, State Duma.

Ketegangan di Semenanjung Korea

Korea Utara pada hari Minggu (13/10) menyatakan bahwa garis terdepan militernya siap melancarkan serangan ke Korea Selatan jika tetangganya itu terus memberikan gangguan.

Dua hari sebelumnya, Korea Utara menuduh tetangganya telah meluncurkan pesawat tanpa awak untuk menjatuhkan selebaran propaganda di atas Pyongyang sebanyak tiga kali bulan ini.

Korea Utara berjanji akan menanggapi dengan kekerasan jika hal itu terjadi lagi. Di lain pihak, Korea Selatan enggan mengonfirmasi tuduhan tersebut, namun menyatakan siap memberikan respons sepadan jika tindakan Korea Utara mengancam warga sipil.

Kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, mengabarkan bahwa militer telah mengeluarkan perintah operasi pendahuluan kepada artileri dan unit militer lainnya di dekat perbatasan dengan Korea Selatan.

Kementerian Pertahanan Korea Utara mengatakan, militer mereka ada dalam posisi "bersiap sepenuhnya untuk melepaskan tembakan."

"Seluruh wilayah Korea Selatan mungkin akan berubah menjadi tumpukan abu setelah serangan dahsyat Korea Utara," kata seorang juru bicara militer Korea Utara yang tidak disebutkan namanya, dikutip AP.

Sumber: Bloomberg | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Korea Utara (Korut) kembali meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea setelah menghancurkan bagian utara jalan yang menghubungkan negara tersebut dengan Korea Selatan (Korsel), menyusul pertemuan langka yang diadakan oleh pemimpinnya, Kim Jong Un, bersama para pejabat keamanan tertinggi negara itu.

Pada hari Selasa siang waktu setempat, Korea Utara meledakkan beberapa bagian jalan di sepanjang jalur Gyeongui dan Donghae, menurut laporan dari Kepala Staf Gabungan Korea Selatan yang disampaikan melalui pesan teks.

Langkah ini dianggap sebagai tindakan balasan terhadap latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang baru-baru ini dilakukan.

Tindakan ini mengikuti pengumuman Korea Utara pekan lalu bahwa negara tersebut akan "sepenuhnya memisahkan" wilayahnya dari Korea Selatan.

Pyongyang menyalahkan Seoul atas peningkatan ketegangan akibat latihan militer gabungan dengan AS dan pengerahan aset strategis AS di kawasan tersebut. Selain itu, rezim Kim Jong Un juga menuduh Korea Selatan mengirim drone ke wilayah Pyongyang, yang disebutnya sebagai "provokasi perang."

Pertemuan Langka Keamanan Tertinggi

Pada hari Senin, Kim Jong Un menggelar pertemuan langka dengan para pejabat keamanan tertinggi, yang dilaporkan oleh media pemerintah Korea Utara. Pertemuan ini dipandang sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.

Langkah terbaru dari Korea Utara ini bukan pertama kalinya negara tersebut menghancurkan simbol-simbol yang melambangkan upaya perbaikan hubungan dengan Korea Selatan.

Pada tahun 2020, Pyongyang juga menghancurkan kantor penghubung antar-Korea, sebuah aksi yang diyakini sebagai upaya untuk menarik perhatian global tanpa risiko langsung terjadinya perang.

Sikap Defensif dan Kerja Sama dengan Rusia

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, rezim Kim juga semakin menunjukkan sikap menantang terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Korea Utara telah meningkatkan produksi nuklirnya dan mempererat hubungan dengan Rusia.

Amerika Serikat menuduh Pyongyang memasok amunisi dan rudal kepada Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina, meskipun tuduhan ini dibantah oleh Korea Utara.

Pada bulan lalu, Korea Utara merilis foto-foto pertama dari fasilitas pengayaan uranium untuk senjata atom. Foto-foto tersebut menunjukkan Kim Jong Un sedang berkeliling di pabrik yang menjadi pusat program nuklirnya, yang telah menjadi sumber ketegangan dengan Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun.

Sumber: TheIndependent.co.uk | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Situasi di Semenanjung Korea kembali memanas setelah pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, memperingatkan kemungkinan penggunaan senjata nuklir dalam konflik potensial dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Ancaman ini dilontarkan di tengah meningkatnya ketegangan antara negara-negara tersebut, di mana Kim menuduh Korea Selatan dan Amerika Serikat telah memprovokasi Korea Utara dan memperburuk hubungan di wilayah tersebut.

Peringatan Serangan Nuklir

Kim Jong Un telah beberapa kali mengeluarkan ancaman serupa terkait penggunaan senjata nuklir secara preemptif. Namun, pernyataan terbaru ini datang saat para ahli dari luar memperkirakan bahwa Korea Utara mungkin meningkatkan ketegangan menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan berlangsung bulan depan.

Dalam pidato yang disampaikan di Universitas Pertahanan Nasional Kim Jong Un, ia menegaskan bahwa Korea Utara akan menggunakan "semua kemampuan serangan terhadap musuh" tanpa ragu jika ada ancaman penggunaan kekuatan militer terhadap negaranya.

"Penggunaan senjata nuklir tidak dikesampingkan dalam hal ini," tegas Kim Jong Un, seperti yang dilaporkan oleh Korean Central News Agency (KCNA), media resmi Korea Utara.

Eskalasi Ketegangan

Kim juga menyoroti bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat telah memperkuat aliansi militer mereka dengan mengintegrasikan perencanaan nuklir dan strategis. Hal ini, menurutnya, akan meningkatkan risiko ketidakstabilan keseimbangan kekuatan di Semenanjung Korea.

Pada Juli 2023, kedua negara menandatangani panduan pencegahan bersama, yang bertujuan untuk mengintegrasikan kemampuan konvensional Korea Selatan dengan senjata nuklir Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman nuklir yang terus berkembang dari Korea Utara.

Meskipun Korea Selatan sendiri tidak memiliki senjata nuklir, aliansi dengan Amerika Serikat membuat mereka berada dalam posisi strategis yang lebih kuat.

Kebijakan Nuklir Agresif Korea Utara

Sejak mengadopsi kebijakan nuklir yang lebih agresif pada tahun 2022, Korea Utara telah berulang kali menyatakan bahwa mereka akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu jika merasa kepemimpinan di Pyongyang terancam.

Meskipun begitu, para ahli banyak yang meragukan bahwa Korea Utara benar-benar akan melakukannya, mengingat kekuatan militernya yang kalah jauh dibandingkan dengan gabungan kekuatan militer Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Pejabat dari Amerika Serikat dan Korea Selatan telah berulang kali memperingatkan bahwa setiap upaya Korea Utara untuk menggunakan senjata nuklir akan mengakibatkan berakhirnya rezim Kim Jong Un.

Dalam beberapa minggu terakhir, ketegangan semakin meningkat dengan Korea Utara yang mengungkapkan fasilitas untuk memproduksi uranium tingkat senjata, yang merupakan bahan inti untuk senjata nuklir. Selain itu, negara tersebut juga terus melakukan serangkaian uji coba rudal.

Reaksi dari Korea Selatan dan Analis

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, dalam tanggapannya kepada Associated Press, menyatakan bahwa pengungkapan fasilitas produksi uranium oleh Korea Utara mungkin merupakan upaya untuk menarik perhatian Amerika Serikat menjelang pemilihan presiden di negara tersebut.

Yoon juga memperkirakan bahwa Korea Utara kemungkinan besar akan melakukan provokasi besar, seperti uji coba nuklir atau peluncuran rudal jarak jauh, sebagai bagian dari taktik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan baru Amerika Serikat.

Banyak analis percaya bahwa Kim Jong Un akan memanfaatkan kekuatan nuklir yang semakin besar ini untuk mendapatkan konsesi dari Amerika Serikat, seperti pelonggaran sanksi, setelah pemerintahan baru di Amerika Serikat dilantik.

Pertemuan Parlemen Korea Utara

Korea Utara sebelumnya telah mengumumkan bahwa parlemen mereka, yang sering disebut sebagai "parlemen cap karet", akan mengadakan pertemuan pada 7 Oktober. Namun, hingga Selasa, media negara tersebut belum melaporkan apakah pertemuan itu berlangsung sesuai jadwal.

Pengamat berpendapat bahwa pertemuan parlemen ini bertujuan untuk secara konstitusional menyatakan sistem "dua negara" di Semenanjung Korea, yang secara formal menolak rekonsiliasi dengan Korea Selatan.

Pada Januari lalu, Kim memerintahkan penulisan ulang konstitusi untuk menghapus tujuan negara yang telah berlangsung lama, yaitu penyatuan Korea secara damai, dan menegaskan Korea Selatan sebagai "musuh utama yang tak dapat diubah."

Sejak kegagalan diplomasi yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Korea Utara terkait program nuklir pada tahun 2019, semua program pertukaran dan kerjasama antara Korea Utara dan Korea Selatan telah terhenti.

Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tentara Korea Utara mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka akan memutuskan akses jalan dan rel kereta api yang menghubungkan Korea Utara dengan Korea Selatan.

Langkah ini disampaikan oleh media negara resmi, Korean Central News Agency (KCNA), sebagai bagian dari langkah penguatan pertahanan di sepanjang perbatasan Korea Utara.

Meskipun penutupan tersebut bersifat simbolis, karena perjalanan lintas perbatasan sudah terhenti selama beberapa tahun, tindakan ini menandakan peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea.

Latar Belakang Konflik

Keputusan untuk memutuskan akses ini diambil sebagai tanggapan terhadap latihan perang yang diadakan di Korea Selatan serta kehadiran berulang aset strategis Amerika Serikat di kawasan tersebut. Tindakan ini diungkapkan sebagai bagian dari langkah-langkah defensif Korea Utara untuk mencegah terjadinya perang dan melindungi keamanannya.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan segera menanggapi langkah ini dengan memberitahu Komando PBB yang dipimpin oleh AS, kekuatan multinasional yang mengawasi Demilitarized Zone (DMZ) antara kedua Korea, yang secara teknis masih berstatus perang.

Sejak Perang Korea pada 1950-1953 berakhir dengan penandatanganan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, kedua negara tersebut belum secara resmi berdamai.

Eskalasi Ketegangan di Perbatasan

Langkah Korea Utara untuk memperkuat pertahanan di sepanjang perbatasan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Militer Korea Selatan sebelumnya telah melaporkan bahwa Korea Utara telah memasang ranjau darat, penghalang fisik, dan bahkan menciptakan zona kosong di sepanjang perbatasan yang sangat termiliterisasi tersebut selama beberapa bulan terakhir.

Dalam pernyataannya, Tentara Rakyat Korea Utara menyebut bahwa tindakan tersebut adalah "langkah pertahanan diri untuk mencegah perang dan mempertahankan keamanan" Korea Utara. Tindakan ini juga bertujuan untuk memberikan peringatan kepada kekuatan-kekuatan yang dianggap "semakin sembrono dalam histeria konfrontasi mereka."

Korea Utara juga mengirimkan pesan kepada militer Amerika Serikat guna menjelaskan aktivitas penguatan pertahanannya, dengan tujuan untuk mencegah kesalahpahaman dan bentrokan yang tidak disengaja. Langkah ini mencerminkan betapa seriusnya situasi di Semenanjung Korea, di mana ketegangan terus meningkat.

Revisi Konstitusi Korea Utara dan Implikasinya

Selain memutuskan akses jalan dan rel kereta, langkah signifikan lainnya adalah potensi perubahan konstitusi Korea Utara. Negara tersebut tengah diharapkan untuk menghapus tujuan reunifikasi damai dengan Korea Selatan, dan secara formal menjadikan Korea Selatan sebagai negara musuh.

Perubahan ini sejalan dengan instruksi dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, yang telah disampaikan sejak Januari lalu.

Majelis Tertinggi Rakyat Korea Utara diharapkan mengumumkan revisi konstitusi ini dalam pertemuan dua hari yang diadakan minggu ini. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait amandemen konstitusi tersebut.

Sementara itu, media KCNA melaporkan pengangkatan Menteri Pertahanan baru, No Kwang Chol, yang dikenal pernah menemani Kim Jong Un dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada 2018 dan 2019.

Beberapa ahli berspekulasi bahwa amandemen konstitusi mungkin telah dilakukan secara diam-diam tanpa pengumuman resmi karena sensitivitasnya. Langkah ini dapat menandakan akhir dari perjanjian bersejarah antara kedua Korea yang ditandatangani pada tahun 1991, yang diharapkan mendorong perdamaian di Semenanjung Korea.

Uji Coba Senjata dan Risiko Konflik yang Lebih Luas

Tingkat ketegangan di Semenanjung Korea saat ini berada pada titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Korea Utara terus melakukan serangkaian uji coba senjata, termasuk uji coba sistem artileri jarak jauh pada hari Selasa, yang dilaporkan oleh KCNA.

Uji coba senjata ini, bersama dengan langkah-langkah pertahanan lainnya, menambah kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Situasi di Semenanjung Korea telah mencapai kebuntuan yang berbahaya, dan Rusia tidak tertarik untuk meningkatkan konflik di perbatasan Timur Jauhnya. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Departemen Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri Rusia Pyotr Ilyichev.

"Situasi di sekitar Semenanjung Korea telah mencapai kebuntuan yang berbahaya dengan peningkatan ketegangan yang berkelanjutan," kata Ilyichev kepada Sputnik pada Rabu (10/7/2024).

Menurut dia, Amerika Serikat dan sekutunya yang dengan keras kepala mengikuti jalur konfrontasi dan memprovokasi Pyongyang adalah penanggung jawab utama untuk situasi saat ini di kawasan tersebut. Washington dan sekutunya telah menjadikan sanksi Dewan Keamanan PBB sebagai alat tekanan yang "abadi" terhadap lawan yang tidak tunduk pada kehendak mereka.

"Washington dan sekutunya memperkuatnya dengan tindakan pemaksaan sepihak yang ilegal," kata Ilyichev.

"Kami tidak tertarik melihat pusat ketegangan semakin memanas di perbatasan Timur Jauh kami. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pihak-pihak terkait menghentikan siklus provokasi dan tuduhan timbal balik, meninggalkan keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan atau ancaman, dan mulai bernegosiasi," lanjut Ilyichev.

Sebelumnya pada Juni lalu, pasukan Jepang, AS, dan Korea Selatan mengadakan latihan militer trilateral di Laut China Timur. Latihan militer itu akan digelar setiap tahun. Latihan yang dirancang dalam pertemuan tiga pihak di Camp David pada Agustus tahun lalu itu dilakukan untuk meningkatkan kerja sama militer di tengah ketegangan di Semenanjung Korea akibat peningkatan uji coba rudal balistik oleh Korea Utara.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa aliansi militer trilateral antara Washington, Seoul, dan Tokyo tidak hanya ditujukan terhadap Korea Utara, tetapi juga untuk menahan Moskow dan Beijing. Ancaman nyata satu-satunya di kawasan Indo-Pasifik adalah kebijakan AS, sementara masalah lainnya, termasuk kebijakan rudal Korea Utara, harus diselesaikan melalui respons kolektif, tambah kementerian tersebut.