Sebanyak 93% warga Jepang banyak pindah ke kota atau urbanisasi, mulai dari Tokyo, Osaka, Kyoto, hingga kota megapolitan lainnya. Banyak desa-desa yang ditinggalkan meski punya potensi ekonomi yang bagus.

Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang berupaya mendorong penguatan desa sebagai sentra ekonomi baru. Hal ini dinilai penting agar pemerataan pembangunan bisa terealisasi.

Dia menegaskan penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi. Pasalnya, ketika terjadi urbanisasi sebagaimana yang terjadi di negara Jepang dan Korea Selatan, maka akan menimbulkan permasalahan lain yang lebih berat seperti demografi penduduk yang tak seimbang.

"Jepang, 93% penduduknya sudah di kota, Tokyo, Osaka, Kyoto, megapolitan. Apa yang terjadi dengan adanya urbanisasi itu? Desa-desa ditinggalkan, padahal punya potensi untuk memberikan kontribusi pembangunan," kata Tito dikutip dari Antara, Selasa (9/10/2024).

Menurutnya, desa harus dibuat menjadi sentra ekonomi yang betul-betul hidup agar terjadi pemerataan pembangunan.

"Kita harus melakukan, membuat desa-desa ini menjadi sentra-sentra ekonomi yang betul-betul hidup. Jangan mengandalkan kerja kota saja. Yang kedua kita berusaha, kita menginginkan agar ada pemerataan pembangunan, jangan dinikmati orang kota saja," katanya.

Adapun penguatan desa sejalan dengan visi-misi awal yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pemerintahannya, Jokowi menegaskan komitmennya terkait membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu salah satunya dengan memperkuat desa. Tito juga menyampaikan desa dan kelurahan memiliki peran yang sangat penting karena berada di garis depan pembangunan dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan Menteri Dalam Negeri, tapi kepala desa dan lurah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, di garis depan yang bertemu langsung, dan mengetahui persoalan," jelas Tito.

Dia menambahkan pemerintah juga telah membuat berbagai macam program untuk membangun desa. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya regulasi atau Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang direvisi menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Melalui regulasi ini, desa bukan lagi sekadar kumpulan komunitas biasa, tetapi menjadi bagian dari sistem pemerintahan.

"Yang kedua, dibuat kelembagaan desa dan daerah tertinggal. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali, adalah adanya anggaran desa," tegasnya.

Dengan berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah tersebut, dirinya berharap desa tidak hanya menjadi sentra ekonomi baru. Namun, desa juga mampu menciptakan lapangan kerja, berkontribusi dalam pembangunan, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkannya, kepala desa perlu memiliki kemampuan, termasuk wirausaha (entrepreneurship) yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

"Kunci, rekan-rekan kepala desa harus memiliki skill, bukan hanya pemimpin yang kuat, strong leader. Strong leader itu dia punya power/kekuasaan, punya pengikut rakyat, tapi juga punya konsep untuk berpikir (desa) mau di bawa ke mana," pungkas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan manfaat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah perbatasan Indonesia. Menurut Jokowi, PLBN mampu menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru.

Ia mencontohkan pasar di PLBN Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang kian ramai dikunjungi masyarakat. Bahkan warga negara Timor Leste juga ikut berbelanja di sana.

"Misalnya di Motaain, pasarnya berjalan, ramai sekali. Bahkan yang dari Timor Leste belanjanya di situ, ramai. Nanti coba minta ditunjukin Pak Mendagri gambarnya, ramai sekali," kata Jokowi di Timor Tengah Utara, Rabu (2/10/2024).

"Jadi titik-titik ekonomi baru seperti itu yang kita harapkan, tapi ekonomi rakyat, bukan ekonomi kelas atas. Jadi PLBN selain itu menunjukkan wajah Indonesia, representasi kemajuan Indonesia, tapi juga memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," bebernya.

Adapun hari ini Jokowi meresmikan 7 PLBN yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Jokowi pembangunan tujuh PLBN itu menelan anggaran Rp 1,3 triliun.

"Hari ini kita akan meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara yang terpadu di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya Rp 1,3 triliun. Uang yang tidak sedikit," imbuhnya.

Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi sudah membangun total 15 PLBN. Tujuh PLBN dibangun pada periode 2015-2019, sementara delapan PLBN dibangun pada 2020-2024.

Menurut Jokowi, PLBN mewakili wajah negara Indonesia dan mewakili kemajuan Tanah Air. selain itu pembangunan PLBN juga merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga ke perbatasan.

"Oleh sebab itu 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk membangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai bufferzone pertahanan negara kita Indonesia. Dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," tutupnya.

Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyatakan kesiapannya untuk mengisi gedung-gedung pemerintahan di Jakarta usai ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, pihaknya siap menyulap gedung-gedung kosong tersebut menjadi sentra ekonomi seperti pusat kuliner maupun supermarket. Dengan demikian, tidak ada aset yang tidur ataupun terbengkalai.

"Kami juga siap untuk mengisi tempat-tempat kosong kalau nanti bener KL akan ada pindah (ke IKN). Mungkin bisa tempatnya kita isi menjadi restoran, supermarket atau pusat kuliner. Hippindo akan investasi di situ," kata Budi, dalam acara Press Conference & Sosialisasi JITEX 2024 di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Budi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kesiapannya untuk berinvestasi itu kepada Jakarta Asset Center (JAC) atau Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta secara internal.

"Kita kalau memang lokasinya bagus, misalnya dekat stasiun ketapi ada tempat, kita akan coba bikin rame-rame, mini market, apotek, kopi, kita siap," ujarnya.

Selain itu, Hippindo juga telah membidik sejumlah aset tersebut untuk dikembangkan di masa mendatang. Namun saat ini tahapannya masih dalam proses penjajakan. Budi menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran untuk itu.

"Dari kami sih ada anggaran, kalau dari Hippindo anggaran buka took," ujar Budi.

"Anggarannya nggak tentu. Kalau di, ya rata-rata sih kalau satu restoran itu Rp 3 miliar," sambungnya.

Budi mengatakan, ada banyak Gedung kementerian/Lembaga (KL) yang berpotensi untuk investasi ke depannya sehingga modalnya kemungkinan akan lebih besar. Di samping itu, pekerjaan rumah (PR) besar selanjutnya ialah bagaimana menjamin perputaran ekonomi di kawasan Jakarta tetap berjalan optimal.

"Makanya harus bikin pameran, bikin apa, bikin musik. Kita tuh perlu, bukan hanya, dari daerah sudah ke sini juga. Ya supaya rame Jakarta ini," pungkasnya.