IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan utang rafaksi minyak goreng telah dibayarkan hampir 90 persen kepada produsen dan pedagang ritel.

"Sudah hampir 90 persen," kata diungkap Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Moga Simatupang, saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat pada Senin (7/10/2024).

Proses pembayaran rafaksi pun masih terus berjalan. Moga mengatakan masih ada tujuh perusahaan lagi yang masih menyesuaikan dengan hasil verifikasi dari PT Sucofindo.

Dia menjelaskan cepat atau lambatnya pembayaran dipengaruhi oleh para produsen yang sepakat dengan hasil verifikasi dari surveyor.

"Selama produsennya itu menyepakati hasil verifikasi dari surveyor itu selesai, masalahnya kan mereka masih ada selisih yang perlu disesuaikan kembali. Tidak perlu nyebrang, karena kan di situ hasil rapat koordinasi kalau memang produsen itu tidak puas dengan hasil verifikasi bisa ke PTUN," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng kepada produsen dan pedagang ritel sebesar Rp474 miliar. Utang ini menumpuk sejak terjadi kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah yang membuat para pengusaha harus menjual minyak goreng di bawah pasaran.

Kala itu, pemerintah melalui Kemendag membuat Permendag yang mengatur bahwa para pengusaha harus menjual minyak goreng seharga Rp14.000 per liter, sedangkan harga di pasaran sebesar Rp17.000 hingga Rp20.000 per liter.

Selisih dari harga tersebut atau rafaksi ini akan dibayarkan oleh pemerintah sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang pada akhirnya justru menumpuk. Adapun utang ini harus dibayarkan melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

(Febrina Ratna)

Pengusaha ritel memprotes rencana pemerintah yang akan memindahkan jalur masuk atau pelabuhan untuk tujuh barang impor ke Indonesia Timur.

Tujuh barang itu di antaranya, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyatakan pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional. Pihaknya menilai, kebijakan ini belum tentu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal.

"Infrastruktur di Indonesia Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait. transportasi dan logistik. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," jelasnya, dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, kenaikan harga tersebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat mengancam pendapatan dan penutupan pada ritel.

"Jika harga barang terus meningkat akibat tingginya biaya logistik, daya beli masyarakat akan menurun, dan target belanja di dalam negeri melalui program BINA tidak akan tercapai," ujar Budihardjo.

Hippindo juga menekankan bahwa solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia, serta meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal.

Selain itu, Hippindo mendorong adanya inisiatif pemerintah untuk memperbanyak produksi barang dalam negeri.

"Selain memindahkan impor, kami melihat perlunya memperbanyak pasokan dari pabrik di dalam negeri. Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan, namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," tambah Budihardjo.

Baca juga: Menperin Ungkap Manfaat Pelabuhan Masuk 7 Barang Impor Dipindah ke Luar Jawa

Menurut Hippindo, yang harus diutamakan adalah pemenuhan stok barang, baik pangan maupun non-pangan, dengan fokus pada produk yang belum tersedia atau masih minim di Indonesia.

"Kami mendukung upaya pemetaan produk-produk yang belum diproduksi di Indonesia, terutama yang sifatnya mudah untuk diproduksi di dalam negeri. Untuk itu, kami mendorong Kementerian Perindustrian agar memberikan kemudahan bagi produsen untuk memulai produksi tersebut, dan Hippindo siap mendukung dengan memastikan produk-produk ini bisa dibeli oleh anggota kami, selama memenuhi standar dan syarat yang berlaku," jelasnya.

Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pemindahan impor ini dengan lebih cermat.

"Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek infrastruktur, biaya logistik, dan dampaknya terhadap industri serta konsumen, sehingga tujuan utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai," tutup Budihardjo.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha ritel blak-blakan soal biang kerok banyak masyarakat Indonesia lebih memilih berbelanja di luar negeri ketimbang di negaranya sendiri.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengakui bahwa dari segi produk merek global, ritel di Indonesia masih kalah saing dengan yang ada di Malaysia. Menurutnya, banyak produk tekstil merek global di Malaysia tersedia lebih lengkap dengan harga lebih murah daripada di Indonesia.

Sebaliknya, dari segi fasilitas pusat perbelanjaan atau mal, kata dia, Indonesia masih bisa bersaing dengan mal-mal di luar negeri.

"Kita ini agak kesulitan dari segi harga dan kelengkapan produk, lebih lengkap di Malaysia. Kita enggak bisa bersaing itu dari segi tekstil global brand, seperti tas kulit, sepatu, ikat pinggang," kata Budihardjo saat ditemui usai membuka Indonesia Retail Summit 2024 di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Budihardjo membeberkan, alasan produk merek global di Indonesia lebih mahal dan tidak lengkap dibandingkan negara tetangga lainnya.

Menurutnya, adanya peraturan pengetatan impor membuat para ritel kesulitan dalam memenuhi stok produk impor merek global hingga menambah biaya dalam pengadaannya.

Padahal, kata dia, selama ini para pengusaha ritel merek global merupakan importir resmi yang telah memenuhi seluruh persyaratan impor berdasarkan peraturan pemerintah.

Namun, adanya pengetatan impor produk tekstil merek global dianggap juga telah menambah biaya para pengusaha sehingga harga di Indonesia tidak kompetitif.

"Mungkin perlu diarahkan impor produk resmi itu dipermudah," ucapnya.

Dia pun menegaskan bahwa harga yang kompetitif dan kelengkapan produk impor merek global di Indonesia menjadi salah satu kunci menggenjot wisatawan asing untuk berbelanja di Indonesia.

"Terutama turis luar negeri kalau belanja di Indonesia murah, dia balik lagi. Makanya Belanja di Indonesia Aja ini kita inisiasi supaya kita punya daya siang," ujar Budihardjo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengaku mendukung program "Belanja di Indonesia Aja" untuk mengalihkan minat belanja masyarakat Indonesia dari luar negeri ke dalam negeri. Di sisi lain, dia mengeklaim bahwa pemerintah terus mendorong daya beli kelas menengah lewat beragam program bantuan dan fasilitas.

"Kalau kita bisa mendapatkan setengah saja, belanja orang Indonesia yang pergi ke luar negeri itu akan mendongkrak pembelian," kata Airlangga.

Lain halnya dengan Budihardjo, Airlangga justru menilai bahwa seluruh barang yang dijual di luar negeri juga tersedia di Indonesia. Menurutnya, harga barang yang tidak kompetitif bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah.

"Tidak ada barang yang dijual di luar negeri tidak ada di Indonesia. Masalah murah atau mahal itu tergantung bapak-bapak [para pengusaha] mau cuan berapa? Tidak tergantung pemerintah itu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Daya beli masyarakat yang landai berisiko memukul kinerja bisnis ritel. Sejumlah stimulus dibutuhkan untuk mendongkrak daya beli dan keberlanjutan usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan dampak penurunan daya beli telah dirasakan mereka sejak akhir Mei 2024 hingga saat ini.

Roy pun tak yakin daya beli akan membaik di akhir tahun seiring risiko adanya lonjakan harga bahan-bahan pokok.

"Apalagi suku bunga BI rate kita masih tinggi 6,25, ini tidak baik bagi permintaan," kata Roy saat ditemui di kawasan Cikini, Selasa (13/8/2024).

Roy pun menganggap, terjadinya deflasi selama tiga bulan berturut-turut sebagai pertanda masyarakat mengurangi belanja. Dia memperkirakan kinerja ritel pada semester II/2024 akan stagnan alias sama dengan pertumbuhan semester II/2023 sekitar 4,8%-4,9%.

Oleh karena itu, Roy menekankan bahwa sederet stimulus perlu dikucurkan pemerintah demi mendongkrak daya beli masyarakat hingga menjamin keberlangsungan bisnis ritel.

Dia menyebut, dari sisi masyarakat, pemerintah diminta tetap melanjutkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial lainya. Terutama bagi kalangan masyarakat kelas bawah yang tingkat pendapatannya tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Sementara untuk masyarakat kalangan menengah, kata Roy, perlu diberikan subsidi tarif listrik untuk menjaga daya belanjanya. Musababnya, Roy mengatakan saat ini masyarakat kelas menengah sudah banyak menguras tabungan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok.

"Sementara untuk kalangan masyarakat atas membutuhkan kepastian ekonomi," tuturnya.

Di sisi lain, Roy berujar bahwa kalangan pengusaha juga membutuhkan insentif manakala kondisi perekonomian dan konsumsi masyarakat tak kunjung membaik.

Seperti insentif fiskal berupa perpajakan, subsidi tarif listrik, hingga insentif upah pekerja ritel. Dia menyebut, 65% pekerja di sektor ritel merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang layak diberikan bantuan upah.

Sebaliknya, Roy pun blak-blakan bahwa risiko efisiensi bakal dilakukan pengusaha ritel saat daya beli dan permintaan tak kunjung membaik di tengah suku bunga yang tinggi. Menahan ekspansi gerai, relokasi gerai, hingga efisien tenaga kerja diakuinya menjadi opsi-opsi yang bisa diambil pelaku usaha ritel untuk bertahan di tengah produktivitas yang rendah.

"Kalau peritel lemah akibat kekurangan daya beli, produktivitas kurang, lama-lama ritel akan kesulitan. Apalagi harus tetap bayar kredit ke bank dan suku bunga tak turun, maka aksi ritel melakukan efisiensi," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan saat ekspansi ritel membuka gerai baru terhambat, maka secara otomatis menurunkan kinerja pusat perbelanjaan.

Para pengusaha ritel yang menahan diri untuk melakukan ekspansi gerai diakui Alphonzus menjadi tantangan utama para pengusaha pengelola pusat perbelanjaan untuk bertumbuh.

"Contoh, Matahari Department Store biasanya setiap tahun punya target 10-15 toko baru, tahun ini hanya menargetkan 4, bahkan menutup 10 toko. Hypermart juga sama, tahun ini relatif tidak membuka toko baru. Dari brand lain semua menahan diri," ungkap Alphonzus, Kamis (8/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha ritel menolak aturan larangan penjualan rokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan.

Para pengusaha yang menolak aturan tersebut di antaranya Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dan Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Ali Mahsun Atmo mengatakan, selain menolak, para pengusaha akan mengajukan judicial review PP Nomor 28 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung (MA).

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi rokok.

"Kita akan melakukan judicial review ke MA untuk pembatalan PP Nomor 28/2024," kata Ali dalam diskusi bertajuk "Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024" di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Ali menyebutkan, PP tersebut dapat mengancam mata pencaharian para pedagang kecil yang bergantung pada pendapatan dari penjualan rokok eceran.

Ia mengatakan, hal tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air.

"Seharusnya mulai hari ini sampai 2029, Indonesia memperluas lapangan kerja dan memperpanjang batas usia kerja. Sekarang, PP ini malah mempersempit lapangan kerja dan mempersempit usaha," ujarnya.

Selain itu, Ali juga menolak aturan pelarangan menjual rokok dengan radius 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak.

Ia menilai aturan tersebut tidak adil, mengingat ada banyak warung yang berjualan di sekitar tempat pendidikan.

WIKIMEDIA COMMONS/SANTERI VIINAMAKI Ilustrasi rokok, cukai rokok.

"Ada 78.000 desa, 8.000 kelurahan, di setiap titiknyanya ada tempat pendidikan dan tempat perdagangan. 1 dari 5 toko kelontong akan terdampak dengan adanya PP ini. Artinya apa? Keris menilai PP 28/2024 ini tidak adil, diskriminatif, mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat UMKM di Indonesia, serta melanggar Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Ali mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP 28/2024 lantaran memiliki dampak negatif yang signifikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam aturan tersebut terdapat larangan penjualan rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf E.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes, dikutip dari laman resmi Kemenkes.

Pemerintah berharap, dengan adanya aturan ini bisa menurunkan prevelensi perokok dan mencegah perokok pemula.

Dengan begitu, angka kematian akibat rokok pun akan menurun. Pelarangan ini juga bermaksud untuk meningkatkan waspada dan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok, sehingga mengurangi konsumsi rokok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha ritel menolak aturan larangan penjualan rokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan.

Para pengusaha yang menolak aturan tersebut di antaranya Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dan Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Ali Mahsun Atmo mengatakan, selain menolak, para pengusaha akan mengajukan judicial review PP Nomor 28 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung (MA).

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi rokok.

"Kita akan melakukan judicial review ke MA untuk pembatalan PP Nomor 28/2024," kata Ali dalam diskusi bertajuk "Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024" di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Ali menyebutkan, PP tersebut dapat mengancam mata pencaharian para pedagang kecil yang bergantung pada pendapatan dari penjualan rokok eceran.

Ia mengatakan, hal tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air.

"Seharusnya mulai hari ini sampai 2029, Indonesia memperluas lapangan kerja dan memperpanjang batas usia kerja. Sekarang, PP ini malah mempersempit lapangan kerja dan mempersempit usaha," ujarnya.

Selain itu, Ali juga menolak aturan pelarangan menjual rokok dengan radius 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak.

Ia menilai aturan tersebut tidak adil, mengingat ada banyak warung yang berjualan di sekitar tempat pendidikan.

WIKIMEDIA COMMONS/SANTERI VIINAMAKI Ilustrasi rokok, cukai rokok.

"Ada 78.000 desa, 8.000 kelurahan, di setiap titiknyanya ada tempat pendidikan dan tempat perdagangan. 1 dari 5 toko kelontong akan terdampak dengan adanya PP ini. Artinya apa? Keris menilai PP 28/2024 ini tidak adil, diskriminatif, mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat UMKM di Indonesia, serta melanggar Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Ali mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP 28/2024 lantaran memiliki dampak negatif yang signifikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam aturan tersebut terdapat larangan penjualan rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf E.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes, dikutip dari laman resmi Kemenkes.

Pemerintah berharap, dengan adanya aturan ini bisa menurunkan prevelensi perokok dan mencegah perokok pemula.

Dengan begitu, angka kematian akibat rokok pun akan menurun. Pelarangan ini juga bermaksud untuk meningkatkan waspada dan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok, sehingga mengurangi konsumsi rokok.

Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuai polemik di kalangan pelaku usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey yang menyayangkan PP Kesehatan yang seharusnya mereformasi dan membangun sistem dan layanan kesehatan sampai ke pelosok negeri, justru mematikan kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, PP Kesehatan yang disusun ini mencampuradukkan sektor kesehatan dan ekonomi, seperti terkait pengaturan penjualan produk tembakau.

Roy menjelaskan kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang berbeda. Ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, upaya masyarakat mencari nafkah bagi keluarga dan anak-anaknya, termasuk pedagang dan pelaku usaha.

"Jadi tidak bisa, seolah-olah dalam kebijakan, kesehatan harus menang, ekonomi kalah, atau sebaiknya. Harus balance. Artinya, sebagai bagian turunan dari UU Kesehatan, ya seharusnya PP ini fokus lah mengatur kesehatan. Bukan mengatur sampai bagaimana harus berjualan, berdagang," tegas dia dalam keterangannya, dikutip, Selasa (6/8/2024).

Aturan itu tertulis dalam PP Kesehatan yang tercantum dalam pasal 434 ayat (1) huruf c yang mencantumkan larangan menjual produk tembakau secara eceran satuan per batang. Selain itu, pasal 434 ayat (1) huruf e menambahkan pengaturan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Roy juga mempertanyakan bagaimana implementasi PP Kesehatan terutama terkait zonasi pelarangan penjualan sejauh 200m.

"Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana mengukurnya, mau pakai meteran? Apakah Satpol PP-nya turun ke lapangan, mengukur pakai meteran? Begitu juga dengan definisi tempat pendidikan yang sangat luas, apakah termasuk tempat kursus balet, kursus/bimbingan belajar, narasinya tidak spesifik. Maka, pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam PP Kesehatan ini akan multitafsir dan dapat menjadi pasal karet, karena tidak mudah dilaksanakan," paparnya.

Menurut Roy, sejak 12 tahun lalu, sektor pertembakauan sudah sepakat dan disiplin menjalani implementasi aturan mengenai pengamanan zat adiktif yang tercantum dalam PP No 109 Tahun 2012, Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Baginya yang menjadi urgensi saat ini adalah penertiban rokok ilegal.

"Kenapa pemerintah tidak fokus membasmi rokok ilegal yang sedang marak saat ini? Kenapa yang membayar cukai, yang berkontribusi bagi penerimaan negara, bagi pembangunan, bagi investasi tidak dilindungi? Dampak regulasi ini sampai ke hulu, ke petani tembakau. Pemerintah tidak memikirkan mitigasinya," ujarnya.

Dia juga mengatakan selama ini pelaku usaha pun tidak dilibatkan dalam penyusunan aturan tersebut. Aprindo berharap pemerintah tidak mematikan ekonomi masyarakat dengan disahkannya PP Kesehatan ini.

"Kami sudah menaati, mulai dari pembatasan iklan, kami juga patuh menjual rokok untuk usia dewasa. Lah, kenapa sekarang ditambah pasal karet ini, yang ujungnya juga tidak dapat menjamin hilangnya rokok ilegal? Sejak awal kami tidak pernah dilibatkan, tidak diajak bicara dan tidak tahu menahu soal sosialisasi peraturan ini" jelas dia.

Senada dengan Roy Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi menilai sejumlah aturan bagi produk tembakau, khususnya larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta penjualan rokok eceran seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan akan mempersulit kondisi pedagang koperasi dan ritel yang tersebar di berbagai wilayah.

"Karena selama ini, rokok merupakan komoditas utama yang membantu omzet penjualan hingga 50%. Aturan ini jelas akan mempersulit pelaku usaha seperti kami," ujar Anang.

Anang melanjutkan selama ini pembeli rokok dari para peritel adalah para konsumen dewasa yang berada di sekitar kawasan koperasi maupun pedagang ritel. Apalagi, banyak pedagang yang sudah ada terlebih dulu dibandingkan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak.

"Pemerintah seharusnya memikirkan posisi pedagang ritel yang sudah ada sebelum fasilitas pendidikan dan tempat bermain anak tersebut didirikan," terangnya.

Selain itu, Anang juga menyatakan dengan adanya pelarangan tersebut terdapat potensi peralihan konsumsi ke rokok ilegal yang dapat menekan para peritel yang telah patuh untuk menjual rokok legal sesuai hukumnya. Penerapan regulasi ini dapat menyulitkan masyarakat dan pengawasannya juga masih menjadi pertanyaan.

"Masih banyak hal lain yang harus diurus oleh pemerintah daripada mengatur, apakah penjualan harus dilakukan secara eceran atau tidak? atau apakah penjualan boleh dilakukan dekat dengan lokasi tertentu?" jelas dia.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Luluk Nur Hamidah, menegaskan PP Kesehatan yang melarang penjualan rokok ketengan telah mengorbankan rakyat kecil. Ketentuan ini akan mematikan usaha mikro yang selama ini sudah eksis berjualan.

Luluk menegaskan pengetatan aturan rokok menyangkut urusan kesehatan masyarakat. Namun, pemerintah semestinya juga mempertimbangkan aspek ekonomi dari kebijakan yang akan berdampak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah, kata dia, seharusnya juga mempertimbangkan kebutuhan rakyat dengan perekonomian rendah. "Kebijakan pelarangan penjualan rokok ketengan tidak berpihak pada wong cilik. Lagi-lagi pelaku usaha mikro yang menjadi korban," ujarnya.

Menurut Luluk, dibandingkan melarang penjualan rokok ketengan, pemerintah seharusnya fokus memperdalam literasi tentang bahaya rokok kepada anak-anak. Kebijakan baru ini justru menambah masalah ekonomi kerakyatan baru, sementara tujuan utamanya belum tentu tercapai. "Saya berharap kebijakan larangan penjualan rokok ketengan bisa ditinjau ulang oleh pemerintah," imbuh dia.

Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyatakan kesiapannya untuk mengisi gedung-gedung pemerintahan di Jakarta usai ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, pihaknya siap menyulap gedung-gedung kosong tersebut menjadi sentra ekonomi seperti pusat kuliner maupun supermarket. Dengan demikian, tidak ada aset yang tidur ataupun terbengkalai.

"Kami juga siap untuk mengisi tempat-tempat kosong kalau nanti bener KL akan ada pindah (ke IKN). Mungkin bisa tempatnya kita isi menjadi restoran, supermarket atau pusat kuliner. Hippindo akan investasi di situ," kata Budi, dalam acara Press Conference & Sosialisasi JITEX 2024 di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Budi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kesiapannya untuk berinvestasi itu kepada Jakarta Asset Center (JAC) atau Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta secara internal.

"Kita kalau memang lokasinya bagus, misalnya dekat stasiun ketapi ada tempat, kita akan coba bikin rame-rame, mini market, apotek, kopi, kita siap," ujarnya.

Selain itu, Hippindo juga telah membidik sejumlah aset tersebut untuk dikembangkan di masa mendatang. Namun saat ini tahapannya masih dalam proses penjajakan. Budi menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran untuk itu.

"Dari kami sih ada anggaran, kalau dari Hippindo anggaran buka took," ujar Budi.

"Anggarannya nggak tentu. Kalau di, ya rata-rata sih kalau satu restoran itu Rp 3 miliar," sambungnya.

Budi mengatakan, ada banyak Gedung kementerian/Lembaga (KL) yang berpotensi untuk investasi ke depannya sehingga modalnya kemungkinan akan lebih besar. Di samping itu, pekerjaan rumah (PR) besar selanjutnya ialah bagaimana menjamin perputaran ekonomi di kawasan Jakarta tetap berjalan optimal.

"Makanya harus bikin pameran, bikin apa, bikin musik. Kita tuh perlu, bukan hanya, dari daerah sudah ke sini juga. Ya supaya rame Jakarta ini," pungkasnya.

Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyoroti tentang nasib Jakarta usai ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, 40% omzet dari para pengusaha ritel ini bersumber dari Jakarta.

Pandangan ini disampaikan oleh Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah dalam sambutannya di acara Press Conference & Sosialisasi Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SME Expo atau JITEX 2024.

"40% omzetnya Hippindo tuh di Jakarta. Jadi kami ini kalau Jakarta sepi bahaya juga, jadi Jakarta kantor pusat kami. Anggota kami ada 800 brand rata-rata juga di Jakarta kantornya," kata Budi, di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Secara keseluruhan, lanjut Budi, hanya 20% kontribusi sektor online terhadap bisnis para anggota Hippindo. Atas hal ini, pihaknya masih mengandalkan dorongan dari traffic atau aktivitas pengunjung secara offline untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis.

Oleh karena itulah, pengembangan ekonomi Jakarta sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dari para pengusaha, UMKM, hingga ekonomi Indonesia sendiri. Selaras dengan itu, pihaknya turut aktif dalam membantu meningkatkan traffic atau kunjunfan konsumen ke mal.

"Bayangkan kalau Jakarta ini sampai tadi menjadi tidak ada prakteknya kita juga khawatir. Maka kami sangat mendukung dan bahkan terlibat aktif untuk membuat semua mal akan ramai," ujarnya.

Salah satu cara dalam mewujudkan hal tersebut ialah melalui pengadaan pameran yang pro lokal seperti JITEX. Acara ini diselenggarakan sebagai buah kerja sama Hippindo dengan Pemprov DKI Jakarta pada 7-11 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).

"Pameran-pameran gunanya adalah untuk menjadi rantai pasok supplier kami harus mudah ditemukan dibanding kita untuk mencari barang impor," kata Budi.

Selain itu, pihaknya juga siap mengisi tempat-tempat kosong seperti gedung-gedung kementerian/lembaga (KL) yang pindah ke IKN, dan mengembangkannya sebagai sentra ekonomi dalam bentuk tenant-tenant kuliner hingga suppermarket.

"Kami setuju dengan konsepnya internasional investment, atinya ada invest. Kami juga siap untuk mengisi tempat-tempat kosong kalau nanti bener KL akan ada pindah (ke IKN). Mungkin bisa tempatnya kita isi menjadi restoran, supermarket atau pusat kuliner. Hippindo akan investasi di situ," kata dia.

Hippindo juga menginisiasi Program Belanja di Indonesia aja sebagai bagiand dari JITEX 2024 dalam memfasilitasi perdagangan secara internasional, termasuk para turis yang berkunjung ke Indonesia.

"Artinya tadi 40% penjualan kami di Jakarta. Jadi kami sangat mendukung program belanja. Turis tuh pulang jangan nggak bawa apa-apa, bawa oleh-oleh. Jadi sangat bermanfaat buat hotel kita, UKM, taksi, Perhubungan. Jadi miles ini tadi disebut sangat penting. Mari kita sukseskan acara tanggal 17 Agustus di JCC," pungkasnya.

Simak juga Video 'BPIP Ungkap Lapangan Upacara di IKN Sudah Siap untuk 17 Agustus':

[Gambas:Video 20detik]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menanggapi tentang masuknya barang-barang impor dari Israel ke Indonesia yang terkena boikot dari masyarakat. Pemboikotan dinilai berdampak terhadap menurunnya penjualan, namun masyarakat diminta untuk lebih cerdas dalam memastikan kebenaran barang yang diboikot.

“Yang namanya boikot sudah pasti akan berpengaruh, tinggal masalahnya itu benar atau tidak, sehingga perlu diboikot,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hippindo Haryanto Pratantara kepada Republika di sela acara diskusi bertajuk ‘Impor Ilegal Berjaya, Impor Resmi Dipersulit’ di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Namun, Haryanto mengatakan Hippindo tidak memiliki data mengenai pengaruh boikot produk Israel terhadap penurunan penjualan pada bisnis para pengusaha ritel. Hal itu lantaran tidak diketahui secara persis produk-produk Israel apa saja.

“Soalnya kalau impor langsung dari Israel menurut saya mungkin tidak terlalu (banyak produknya). Tapi kalau dianggap bahwa salah satu pemiliknya dari sekian banyak adalah orang Israel atau perusahaan Israel, walaupun sangat kecil kontribusinya, diboikot bisa saja. Dan pasti akan ada pengaruhnya,” tutur dia.

Haryanto kembali menekankan bahwa kebenaran dari produk-produk tertentu merupakan barang dari Israel merupakan yang penting ditelusuri. Sebab, bisa jadi produk-produk Israel didatangkan dari negara-negara yang bersekutu dengan negara Zionis.

“Kan ini semua yang ada isu terkait Israel, walaupun tidak langsung, misalnya negara-negara sekutu Israel, produk dari negara itu diboikot ya pasti ada pengaruhnya karena orang Indonesia kan mudah sekali dipengaruhi, apalagi lewat sosmed,” ujar Haryanto.

“Tinggal yang kita perlu lihat adalah kebenaran-kebenarannya saja. Jangan sampai diboikot adalah yang karena isu doang, bukan sebenarnya,” lanjutnya menegaskan.

Saat disinggung mengenai informasi pintu-pintu masuknya barang impor dari Israel, Haryanto mengaku tidak mengetahui pula secara persis. Sebab organisasinya lebih fokus pada toko-toko ritel di pusat-pusat perbelanjaan. Namun, dia menyoroti tentang barang-barang impor yang masuk ke Indonesia secara ilegal yang bisa jadi terjadi pada barang impor dari Israel.

“Kalau pintu masuk resmi pasti dari pemerintah punya datanya. Tapi yang tidak resmi ini yang susah. Soalnya impor ilegal itu masuk dengan dua cara, satu, pelabuhan tikus yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, yang satu lagi jalur resmi oleh oknum Bea Cukai,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) yang fokus mengurangi imporproduk ilegal.

Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, menyampaikan, adanya satgas tersebut dapat membantu menutup pintu masuk barang-barang ilegal secara maksimal dari dua jalur yakni pelabuhan tikus dan pelabuhan resmi.

“Jadi pemerintah harus benar-benar memberikan solusi yang tepat,” kata Haryanto dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Selain membentuk satgas, Haryanto mengharapkan agar peraturan yang dibuat pemerintah diiringi dengan penegakkan hukum. Mengingat peraturan apapun tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya penegakkan hukum.

Misalnya, kata dia, dengan menyita barang beredar ilegal dan menutup toko yang ketahuan menjual produk tersebut. Selain itu, penjual, distributor, dan importir produk ilegal harus ditangkap dan diproses hukum.

Jika hal tersebut dilakukan, dia meyakini impor ilegal dapat berkurang secara signifikan lantaran tidak ada lagi oknum yang berani menjual barang impor ilegal secara terang-terangan termasuk di marketplace.

“Itu bisa signifikan kurangi impor ilegal yang membuat industri ritel dalam negeri bertumbuh. Pabrik juga sama, pabrik lokalnya semua bisa jalan,” ujarnya.

Baru-baru ini, pemerintah berencana menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTD) dan bea masuk antidumping (BMAD) untuk tujuh komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut, keputusan ini diambil untuk mengendalikan perdagangan domestik terhadap produk impor yang mengancam industri dalam negeri. Pasalnya, banyak pabrik tutup dalam beberapa tahun terakhir dan memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Untuk itu, pemerintah tengah menunggu hasil perhitungan BMTD oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan BMAD oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menetapkan besaran bea masuk ketujuh komoditas tersebut.

“Lagi dihitung [bea masuk],” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Adapun pernyataan itu disampaikan Zulhas sekaligus untuk meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor yang sempat dilontarkannya beberapa waktu lalu. Kala itu, dia menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan bea masuk barang impor 100%-200%.

Menurut catatan Bisnis, Rabu (3/7/2024), Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Juan Permata Adoe, meminta pemerintah untuk meninjau lebih dalam terhadap HS Code atau barang impor yang bakal dikenakan bea masuk 200%.

Kadin meminta agar rencana tersebut tidak menyertakan produk yang belum dapat diproduksi dalam negeri dan produk dengan spesifikasi yang berbeda.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk berkoordinasi dengan pelaku usaha sebelum mengeluarkan kebijakan agar penerapan bea masuk dapat tepat sasaran dan dapat mendukung peningkatan kinerja ekspor.

“Ini guna penyempurnaan kebijakan dan agar semua dampak yang mungkin timbul dapat dihindari,” ujarnya.