Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Duta Besar Amerika Serikat (AS) Kamala Shirin Lakhdhir, Senin (4/11). Pertemuan ini membahas dukungan AS dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

AHY mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Pembangunan diharapkan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kami membahas berbagai potensi dan peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat," kata AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

"Kami juga membahas beberapa program aksi yang menyentuh masyarakat, khususnya terkait akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan, serta potensi kerja sama lain yang bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur kita ke depan," sambungnya.

Pertemuan ini menandakan sinyal positif dan perhatian besar dari Amerika Serikat terhadap urgensi agenda pembangunan infrastruktur yang berdampak nyata bagi Indonesia. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momen berharga mengingat dalam waktu dekat akan diperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS.

"Mudah-mudahan Indonesia dan Amerika Serikat bisa terus menjalin berbagai kerja sama yang saling menguntungkan dan membawa kesejahteraan bagi masing-masing negara," ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan, AS bangga mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk inovasi smart city di Nusantara. Selain itu juga investasi dalam penarikan modal komersial untuk proyek pelabuhan, pembangunan perkotaan, dan kendaraan listrik.

"Saya berharap dapat bekerja sama, membangun hubungan bilateral yang kuat, untuk terus mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," kata Kamala.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Sejalan dengan semangat Hari Pengentasan Kemiskinan yang berlangsung pada Kamis (17/10/2024), Bank Mandiri terus berupaya memberikan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh sebab itu, bank bersandi saham BMRI itu berkomitmen melakukan digitalisasi layanan perbankan guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Hingga Juni 2024, Bank Mandiri mencatat sebanyak 85 persen nasabah yang baru membuka akun bank melalui aplikasi Livin’ by Mandiri.

Adapun dari sekitar 2 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdaftar dalam aplikasi Livin’ Merchant, 1,2 juta atau setengah dari pengguna aplikasi berada di wilayah rural.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, pemanfaatan aplikasi digital dapat berperan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui perluasan akses layanan.

“Penggunaan luas aplikasi kami di wilayah pedesaan memungkinkan Bank Mandiri untuk menjangkau masyarakat yang underserved dan unbanked, atau masyarakat yang belum mendapatkan layanan keuangan dan perbankan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ali menambahkan, akses pada perbankan memungkinkan nasabah mendapatkan akses kepada fasilitas pinjaman.

Hingga paruh pertama 2024, sebanyak Rp 139 triliun dari pendanaan berkelanjutan atau sustainable funding Bank Mandiri mengalir ke lebih dari 3,06 juta nasabah.

Tidak sedikit dari dana yang disalurkan dalam bentuk seperti untuk kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit usaha mikro (KUM).

“Sebanyak 62 persen dari social portfolio Bank Mandiri hingga Juni disalurkan untuk pinjaman KUR dan KUM,” katanya.

Ali mengatakan, total kucuran dana Bank Mandiri untuk kedua pinjaman itu mencapai Rp 86,2 triliun dengan rincian Rp 64,1 triliun dan Rp 22,1 triliun, masing-masing untuk KUR dan KUM.

Dia menyampaikan, dari jumlah KUR tersebut, Rp 5,65 triliun tersalurkan untuk usaha agrikultur dan Rp 341 miliar untuk usaha perikanan.

Selain melalui portofolio sosial, Bank Mandiri bersinergi dengan anak perusahaannya, Mandiri Capital Indonesia, guna memperluas jangkauan layanan.

Sejak peluncuran kerja sama, sebanyak 274.000 masyarakat underbanked mendapatkan akses keuangan dengan nilai total sebesar Rp 4,37 miliar.

Ali mengatakan, dengan setengah dari pengguna aplikasi Bank Mandiri berasal dari wilayah rural, berbagai saluran pinjaman itu diharapkan bisa menstimulus ekonomi lokal dan juga mengurangi kesenjangan.

“Dengan demikian, kemiskinan di berbagai daerah bisa dikurangi,” kata Ali.

Dia menyebutkan, Bank Mandiri berfokus pada digitalisasi akses layanan keuangan memang untuk mewujudkan visi sebagai Indonesia’s Sustainability Champion.

Dalam kerangka environmental, social, and governance (ESG) emiten berlogo berpita emas itu, digitalisasi layanan yang dilakukan secara konsisten merujuk pada pilar ketiga, yakni Sustainability Beyond Banking.

KOMPAS.com - Sejalan dengan semangat Hari Pengentasan Kemiskinan yang berlangsung pada Kamis (17/10/2024), Bank Mandiri terus berupaya memberikan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh sebab itu, bank bersandi saham BMRI itu berkomitmen melakukan digitalisasi layanan perbankan guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Hingga Juni 2024, Bank Mandiri mencatat sebanyak 85 persen nasabah yang baru membuka akun bank melalui aplikasi Livin’ by Mandiri.

Adapun dari sekitar 2 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdaftar dalam aplikasi Livin’ Merchant, 1,2 juta atau setengah dari pengguna aplikasi berada di wilayah rural.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, pemanfaatan aplikasi digital dapat berperan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui perluasan akses layanan.

“Penggunaan luas aplikasi kami di wilayah pedesaan memungkinkan Bank Mandiri untuk menjangkau masyarakat yang underserved dan unbanked, atau masyarakat yang belum mendapatkan layanan keuangan dan perbankan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ali menambahkan, akses pada perbankan memungkinkan nasabah mendapatkan akses kepada fasilitas pinjaman.

Hingga paruh pertama 2024, sebanyak Rp 139 triliun dari pendanaan berkelanjutan atau sustainable funding Bank Mandiri mengalir ke lebih dari 3,06 juta nasabah.

Tidak sedikit dari dana yang disalurkan dalam bentuk seperti untuk kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit usaha mikro (KUM).

“Sebanyak 62 persen dari social portfolio Bank Mandiri hingga Juni disalurkan untuk pinjaman KUR dan KUM,” katanya.

Ali mengatakan, total kucuran dana Bank Mandiri untuk kedua pinjaman itu mencapai Rp 86,2 triliun dengan rincian Rp 64,1 triliun dan Rp 22,1 triliun, masing-masing untuk KUR dan KUM.

Dia menyampaikan, dari jumlah KUR tersebut, Rp 5,65 triliun tersalurkan untuk usaha agrikultur dan Rp 341 miliar untuk usaha perikanan.

Selain melalui portofolio sosial, Bank Mandiri bersinergi dengan anak perusahaannya, Mandiri Capital Indonesia, guna memperluas jangkauan layanan.

Sejak peluncuran kerja sama, sebanyak 274.000 masyarakat underbanked mendapatkan akses keuangan dengan nilai total sebesar Rp 4,37 miliar.

Ali mengatakan, dengan setengah dari pengguna aplikasi Bank Mandiri berasal dari wilayah rural, berbagai saluran pinjaman itu diharapkan bisa menstimulus ekonomi lokal dan juga mengurangi kesenjangan.

“Dengan demikian, kemiskinan di berbagai daerah bisa dikurangi,” kata Ali.

Dia menyebutkan, Bank Mandiri berfokus pada digitalisasi akses layanan keuangan memang untuk mewujudkan visi sebagai Indonesia’s Sustainability Champion.

Dalam kerangka environmental, social, and governance (ESG) emiten berlogo berpita emas itu, digitalisasi layanan yang dilakukan secara konsisten merujuk pada pilar ketiga, yakni Sustainability Beyond Banking.

Sebanyak 93% warga Jepang banyak pindah ke kota atau urbanisasi, mulai dari Tokyo, Osaka, Kyoto, hingga kota megapolitan lainnya. Banyak desa-desa yang ditinggalkan meski punya potensi ekonomi yang bagus.

Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang berupaya mendorong penguatan desa sebagai sentra ekonomi baru. Hal ini dinilai penting agar pemerataan pembangunan bisa terealisasi.

Dia menegaskan penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi. Pasalnya, ketika terjadi urbanisasi sebagaimana yang terjadi di negara Jepang dan Korea Selatan, maka akan menimbulkan permasalahan lain yang lebih berat seperti demografi penduduk yang tak seimbang.

"Jepang, 93% penduduknya sudah di kota, Tokyo, Osaka, Kyoto, megapolitan. Apa yang terjadi dengan adanya urbanisasi itu? Desa-desa ditinggalkan, padahal punya potensi untuk memberikan kontribusi pembangunan," kata Tito dikutip dari Antara, Selasa (9/10/2024).

Menurutnya, desa harus dibuat menjadi sentra ekonomi yang betul-betul hidup agar terjadi pemerataan pembangunan.

"Kita harus melakukan, membuat desa-desa ini menjadi sentra-sentra ekonomi yang betul-betul hidup. Jangan mengandalkan kerja kota saja. Yang kedua kita berusaha, kita menginginkan agar ada pemerataan pembangunan, jangan dinikmati orang kota saja," katanya.

Adapun penguatan desa sejalan dengan visi-misi awal yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pemerintahannya, Jokowi menegaskan komitmennya terkait membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu salah satunya dengan memperkuat desa. Tito juga menyampaikan desa dan kelurahan memiliki peran yang sangat penting karena berada di garis depan pembangunan dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan Menteri Dalam Negeri, tapi kepala desa dan lurah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, di garis depan yang bertemu langsung, dan mengetahui persoalan," jelas Tito.

Dia menambahkan pemerintah juga telah membuat berbagai macam program untuk membangun desa. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya regulasi atau Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang direvisi menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Melalui regulasi ini, desa bukan lagi sekadar kumpulan komunitas biasa, tetapi menjadi bagian dari sistem pemerintahan.

"Yang kedua, dibuat kelembagaan desa dan daerah tertinggal. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali, adalah adanya anggaran desa," tegasnya.

Dengan berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah tersebut, dirinya berharap desa tidak hanya menjadi sentra ekonomi baru. Namun, desa juga mampu menciptakan lapangan kerja, berkontribusi dalam pembangunan, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkannya, kepala desa perlu memiliki kemampuan, termasuk wirausaha (entrepreneurship) yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

"Kunci, rekan-rekan kepala desa harus memiliki skill, bukan hanya pemimpin yang kuat, strong leader. Strong leader itu dia punya power/kekuasaan, punya pengikut rakyat, tapi juga punya konsep untuk berpikir (desa) mau di bawa ke mana," pungkas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan capaian pembangunan selama 10 tahun memimpin Indonesia. Dia mengatakan selama satu dekade pemerintah menerapkan prinsip Indonesia-sentris, yaitu pemerataan pembangunan di seluruh kawasan.

Prinsip ini membuat pemerintah membangun infrastruktur dari pinggiran, dari desa-desa dan daerah terluar. Capaian selama 10 tahun ini menurutnya harus disyukuri.

"Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia-sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar," beber Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR/DPR, di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sampai saat ini, Jokowi memamerkan pihaknya telah membangun ratusan ribu kilometer jalan desa, jutaan meter jembatan desa, ribuan kilometer jalan tol baru, hingga infrastruktur lainnya.

"Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," katanya.

Dengan pembangunan itu, Jokowi memaparkan pemerintah berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Daya saing juga meningkat dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024.

"Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas," beber Jokowi.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaporkan total investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah menembus Rp56,2 triliun. Jokowi merinci investasi dari badan usaha ke IKN meliputi berbagai sektor, terdiri dari 6 proyek di bidang kesehatan, 3 proyek sektor kesehatan, 10 proyek di bidang ritel dan logistik, dan 8 proyek di bidang perhotelan.

Kemudian, 2 proyek sektor energi dan transportasi, 14 proyek sektor perkantoran dan perbankan, 9 proyek hunian dan area hijau, serta 3 proyek media dan teknologi.

"Perlu saya sampaikan, di luar anggaran dari APBN, investasi masuk sudah Rp56,2 triliun, Rp55 yang sudah groundbreaking," kata Jokowi pada Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin (12/8/2024).

Jokowi mengungkapkan alasan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, yakni bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, baik di bidang sosial, budaya, hingga pemerataan ekonomi.

Di samping alasan tersebut, menurutnya, beban pulau Jawa terutama Ibu Kota Jakarta cukup berat. Sebab populasi saat ini masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

"56 persen populasi ada di Jawa, ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan Ibu Kota, dan utamanya memang beban di Jakarta memang sudah sangat padat sekali, dan per hari ini," kata Jokowi.

Dia pun optimistis pemindahan ibu kota bakal mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan.

"Dan kalau kita tahu salah satu alasan kenapa Ibu Kota pindah karena kita ingin pemerataan, karena 58 persen GDP ekonomi ada di Jawa, kita ingin di luar Jawa mendapatkan merasakan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah perlu menyiapkan sejumlah strategi agar pendapatan per kapita di seluruh wilayah Indonesia merata. Penanggulangan kemiskinan di daerah diperkirakan bisa menjadi kunci pemerataan pendapatan per kapita daerah.

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, hanya dua provinsi di Indonesia yang berstatus high income economy, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 21.000 atau sekitar Rp 340,4 juta per tahun. Sedangkan Kalimantan Timur pendapatan per kapita mencapai US$ 14.000 atau Rp 227,1 per tahun.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, pendapatan perkapita dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah tersebut.

Yusuf menyebut, keterlibatan pemerintahan daerah untuk menanggulangi berbagai permasalahan pembangunan, koordinasi dan kolaborasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang transfer ke daerah (TKD) penting dilakukan agar bisa membantu daerah untuk bisa menurunkan permasalahan sosial ekonomi.

“Sehingga yang perlu dilakukan menurut saya, pertama memastikan terlebih dahulu pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah itu bisa tumbuh secara berkualitas,” tutur Yusuf kepada Kontan, Rabu (24/7).

Indikator yang dimaksud seperti pekerjaan masyarakat di daerah yang berkualitas, hingga penanggulangan masalah seperti kemiskinan menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusinya ketika ingin mendorong peningkatan pendapatan perkapita di daerah.

Disamping itu, Yusuf menyebut upaya pemerintah daerah dalam merancang berbagai insentif untuk meningkatkan perekonomian dan juga mencari sumber pendanaan untuk mendanai berbagai program pembangunan di daerah merupakan langkah lain yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

Upaya lain yakni bisa dengan memanfaatkan otoritas yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah untuk berbagai program pembangunan.

“Kita tahu dalam Undang-Undang HKPD pemerintah pusat memberikan berbagai perubahan dan penyesuaian terkait peraturan transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Harapannya perubahan ini juga bisa mengakomodasi kebutuhan pendanaan di daerah untuk berbagai kebutuhan pembangunan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, sebanyak 12 Provinsi di Indonesia berstatus upper middle income economy, yakni Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi tengah, Papua Barat, Papua Tengah, jambi, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu 23 provinsi lainnya berstatus lower middle income economy, di antaranya Sumatera Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, bali, papua Selatan, Papua Barat Daya, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat.

Kemudian, D.I Yogyakarta, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Gorontalo, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa tenggara Timur. Terakhir, hanya Papua Pegunungan yang berstatus low income economy.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu menetapkan sejumlah strategi untuk memastikan pendapatan per kapita merata di seluruh wilayah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan salah satu upaya tersebut adalah dengan mendorong daerah sentra hilirisasi.

Airlangga menyebutkan bahwa daerah yang akan lebih dahulu lepas dari jebakan kelas menengah (middle income trap) adalah Maluku Utara, menyusul Jakarta dan Kalimantan Timur yang sudah berstatus high income economy.

Ia menegaskan bahwa daerah seperti Maluku Utara mampu mengembangkan sumber daya alamnya sehingga bernilai tambah melalui hilirisasi.

Hilirisasi telah mendorong peningkatan ekspor dan pengurangan angka pengangguran di Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini meningkat dari 6,25% pada 2019 menjadi 20,49% pada 2023, dengan ekspor yang didominasi oleh komoditas besi dan baja (HS 72) serta nikel (HS 74).

Di Pulau Obi, Maluku Utara, terdapat pabrik nikel sulfat dengan kapasitas 240.000 ton per tahun, menjadikannya pabrik nikel terbesar di dunia saat ini.

Data dari Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki pendapatan per kapita mencapai US$ 21.000 (sekitar Rp 340,4 juta) per tahun, sementara Kalimantan Timur mencapai US$ 14.000 (Rp 227,1 juta) per tahun.

Selain itu, ada 12 provinsi lainnya yang berstatus middle income economy, yaitu Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Papua Tengah, Jambi, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sebanyak 23 provinsi lainnya berada dalam kategori lower middle income economy, termasuk Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Bali, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, D.I Yogyakarta, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Gorontalo, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Papua Pegunungan masih berstatus low income economy.