Jakarta -

Saat butuh dana cepat, sebagian orang biasanya akan meminta bantuan ke sanak saudara hingga kerabat terdekat terlebih dahulu. Namun tak jarang orang juga melakukan pinjaman ke Pegadaian.

PT Pegadaian memberikan layanan peminjaman uang dengan cara gadai. Peminjam menyerahkan barang sebagai jaminan dan utang harus dibayarkan untuk menembus barang yang digadai. Namun, apakah bisa pinjam uang di Pegadaian tanpa jaminan?

Bisakah Pinjam Uang Tanpa Jaminan di Pegadaian?

Dilansir laman Sahabat Pegadaian, sampai saat ini Pegadaian tidak melayani pembiayaan atau pinjaman uang tanpa jaminan. Itu artinya, nasabah yang ingin meminjam uang di Pegadaian harus menyerahkan jaminan.

Lembaga keuangan biasanya memang menetapkan persyaratan berupa adanya jaminan bagi nasabah yang ingin meminjam uang. Namun untuk melakukan pinjaman di Pegadaian, jaminan yang disyaratkan tidak serumit yang dipikirkan orang. Proses pencairan uangnya pun terhitung cepat, tidak begitu lama setelah permohonan pinjamannya disetujui.

Barang yang Bisa Dijadikan Jaminan di Pegadaian

Ada sejumlah barang yang dapat dijadikan jaminan untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian. Berikut daftarnya:

1. Kendaraan

Kendaraan roda dua dan empat termasuk barang yang kerap dijadikan jaminan di Pegadaian. Syarat untuk menjadikan kendaraan sebagai jaminan adalah:

• Masa produksi kendaraan minimal 5 tahun terakhir untuk motor, dan 10 tahun untuk mobil.
• Melengkapi surat-surat kendaraan, meliputi BPKB, STNK, dan faktur pembelian.

2. Emas

Simpanan emas berupa batangan maupun perhiasan bisa jadi jaminan untuk meminjam uang. Proses pinjaman hingga dana cair dengan jaminan emas lebih mudah.

Nasabah hanya perlu membawa emas yang ingin digadai beserta identitas diri. Selain emas, barang berharga seperti berlian juga dapat digadaikan dengan persyaratan yang sama.

3. Surat Berharga

Surat berharga berbentuk saham dan obligasi bisa digadaikan untuk mendapatkan dana pinjaman secara cepat. Saham dan obligasi yang dijadikan jaminan dapat berupa tanpa warkat yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

4. Sertifikat

Sertifikat tanah atau rumah setingkat SHM dan HGB juga dapat jadi jaminan gadai. Pinjaman diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha mikro atau kecil, dan petani. Nilai pinjaman yang diterima ditentukan dari PBB dan seberapa strategis letak posisi tanah.

5. Barang Elektronik

Contoh barang elektronik yang bisa menjadi jaminan di Pegadaian antara lain televisi, kulkas, smartphone, laptop, hingga kamera DSLR. Untuk menggadaikan barang elektronik, perhatikan sederet syarat berikut:

• Barang tidak berusia terlalu lama alias tahun produksi masih tergolong baru, sekitar 1 tahun terakhir.
• Barang masih berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kecacatan.
• Menyertakan kuitansi pembelian barang.

6. Barang Bermerek

Jika memiliki barang bermerek seperti jam tangan dan tas mewah, nasabah bisa menjadikannya jaminan di Pegadaian. Barang akan disimpan dengan baik di tempat penyimpanan khusus. Sayangnya, penggadaian barang mewah baru bisa dilakukan di cabang Pegadaian tertentu.

7. BPKB Kendaraan

Apabila masih menggunakan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nasabah bisa menjadikan BPKB-nya sebagai jaminan. Gadai BPKB bisa dilayani dengan Pinjaman Usaha atau Pinjaman Serbaguna.

Cara Pinjam Uang di Pegadaian

Untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian, nasabah dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

• Siapkan identitas diri berupa KTP dan barang jaminan.
• Kunjungi outlet Pegadaian terdekat.
• Isi formulir pengajuan dengan data diri lengkap sesuai dengan KTP.
• Serahkan barang jaminan kepada petugas penaksir Pegadaian.
• Petugas akan menginfokan uang pinjaman maksimal yang bisa didapatkan.
• Petugas kasir akan memberikan Surat Bukti Gadai (SBG).
• Uang akan diberikan kepada nasabah berupa tunai atau transfer ke rekening.

Perlu diketahui, jenis produk pinjaman di Pegadaian dapat disesuaikan dengan barang jaminan yang dimiliki.

(row/row)

Jakarta: Dalam transaksi jual beli properti, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peran penting dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB). PPAT merupakan pejabat yang dipilih oleh pemerintah untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah tarif jasa PPAT yang harus dibayarkan. Berikut beberapa penjelasan mengenai tugas PPAT, rincian tarif jasa PPAT hingga tips memilih PPAT yang tepat dikutip dari beberapa sumber.

Tugas PPAT

Tugas PPAT memastikan proses pembuatan akta tanah sah. Ilustrasi: Shutterstock

PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta tanah dan akta otentik lainnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga transaksi menjadi sah dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Di bawah ini ada beberapa tugas lain dari PPAT.

1. Melakukan kegiatan pendaftaran tanah

Kegiatan ini dilakukan dengan membuat akta otentik sebagai bukti telah melakukan tugas tersebut sesuai dengan aturan hukum mengenai hak atas tanah.

Baca juga: Perbedaan PPAT dan Notaris

2. Membuat akta otentik

PPAT mempunyai tugas dan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu misalnya, jual beli, tukar, hibah, pemasukan dalam Perusahaan, pembagian hak Bersama dll.

3. Memberikan bukti melalui akta yang sudah dibuat

Akta yang dibuat memiliki fungsi sebagai bukti yang memastikan peristiwa hukum sehingga mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan.

4. Melayani kebutuhan masyarakat

PPAT memberikan pelayanan kepada seluruh Masyarakat yang membutuhkan bantuan mengenai pengurusan hak tanah

5. Melaporkan aktivitas

Pihak PPAT wajib melaporkan bulanan mengenai akta kepada kepala kantor pertanahan.

Rincian tarif jasa PPAT

Rincian biaya jasa PPAT. Ilustrasi: Shutterstock
Tarif jasa PPAT diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 33 tahun 2021 yang memuat beberapa Keputusan sebagai berikut:

1. Biaya jasa pembuatan akta

Nilai transaksi ≤ Rp 500 juta. Maka, biaya pembuatan akta paling banyak sebesar 1 persen dari nilai transaksi

Nilai transaksi ? Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar, biaya pembuatan akta paling banyak sebesar 0,75 persen dari nilai transaksi

Nilai transaksi ? Rp 1 miliar hingga Rp 2,5 miliar, maka biaya jasa pembuatan akta sebesar 0,5 persen dari nilai transaksi

Nilai transaksi ? Rp 2,5 miliar, biaya jasa pembuatan akta paling banyak sebesar 0,25 persen dari nilai transaksi

2. Honorarium saksi

Biaya yang biasanya dikenakan juga mencakup honorarium untuk saksi yang diperlukan dalam proses pembuatan akta.

Baca juga: Terbaru! Ini Biaya Mengubah AJB ke SHM di Notaris

3. Biaya berdasarkan lokasi dan pajak

Biaya ini biasa bervariasi tergantung pada lokasi dan pajak dari tempat tersebut. Pajak yang harus dibayar dalam hal ini seperti BPHTB dan PPh.

4. Ketentuan untuk orang yang kurang mampu

PPAT diwajibkan untuk memberikan layanan pembuatan akta secara gratis kepada orang yang kurang mampu, dengan syarat adanya surat keterangan kurang mampu dari yang berwajib.

Tips memilih PPAT yang tepat

Tips memilih jasa PPAT. Ilustrasi: Freepik

Berikut beberapa tips yang tepat untuk kamu agar dapat memilih PPAT yang tepat.

1. Memiliki lisensi resmi

Pastikan PPAT yang kamu pilih memiliki lisensi resmi dari pemerintah, yang membuktikan bahwa mereka telah mengikuti setiap aturan dan memiliki otoritas yang baik

2. Pengalaman dan reputasi yang baik

Pilihlah PPAT yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik dalam pekerjaan mereka.

3. Pemahaman hukum properti

Pastikan PPAT yang kamu pilih memiliki pemahaman yang baik tentang hukum properti di Indonesia

4. Keterbukaan dan skill komunikasi yang baik

PPAT yang transparan dan memiliki skill komunikasi yang baik dapat membantu kamu memahami apa yang harus kamu lakukan

5. Biaya yang wajar dan transparan

Pastikan kamu juga mengetahui dengan benar biaya yang akan di kenakan oleh PPAT tersebut. Hal ini bertujuan agar kamu tidak mudah ditipu.

6. Pelayanan pelanggan

Pelayanan pelanggan dari PPAT yang kamu pilih apakah baik atau tidak.

7. Lokasi dan kantor yang muda diakses

Pilihlah PPAT yang memiliki lokasi kantor yang muda kamu akses, agar kamu bisa dengan mudah untuk bertemu selama kamu membutuhkan bantuan mereka

8. Memiliki jaminan pertanggung jawaban

Pastikan PPAT yang kamu pilih memberikan jaminan pertanggung jawaban atas pekerjaan yang mereka lakukan. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Tanah kavling merupakan bagian dari tanah yang dipetakan atau dibagi-bagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran-ukuran tertentu. Tanah kavling biasanya digunakan untuk pembangunan rumah, dll.

Berikut beberapa hal yang wajib kamu ketahui tentang tanah kavling dikutip dari beberapa sumber.

Apakah tanah kavling ada sertifikatnya?

Tanah Kavling biasanya memiliki sertifikatnya. Namun, tidak semuanya memiliki sertifikat. Beberapa orang beranggapan bahwa tanah kavling tidak begitu penting untuk memiliki sertifikat tersendiri.

Baca juga: Keuntungan Memiliki Sertifikat Hak Milik

Tetapi kamu disarankan wajib memiliki sertifikat tanah. Hal ini bertujuan agar kamu tidak mengalami masalah pada masa mendatang yang menimbulkan kesalahpahaman. Beberapa syarat yang harus dimiliki oleh Tanah Kavling yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Berapa lama mengurus sertifikat tanah kavling?

Waktu mengurus Sertifikat tanah kavling ini bervariasi tergantung pada kompleksitas dan jumlah dokumen yang harus dipersiapkan.

Namun, pada umumnya pengurusan sertifikat tanah kavling ini biasa memakan waktu paling lama 98 hari. Walaupun beberapa proses dapat diselesaikan lebih cepat. Berikut merupakan detail lamanya proses pembuatan sertifikat tanah kavling
Pembuatan secara mandiri. Proses pembuatan sertifikat tanah secara mandiri dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dokumen dan pemeriksaan pengukuran bidang tanah selesai dilakukan.

Total Waktu. Standar waktu proses pembuatan sertifikat tanah untuk perorangan paling lama 98 hari.

Apakah tanah kavling bisa dibangun rumah?

Pada umumnya tanah kavling dapat digunakan untuk membangun rumah, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar proses pembangunan kamu dapat berjalan lancar. Dokumen penting yang diperlukan yaitu Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

Namun tanah kavling yang tidak memiliki IPPT tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan termasuk rumah. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu.

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Setelah kamu mendapatkan IPPT, kamu juga harus mengurus IMB untuk tujuan legalitas.
2. Ukuran dan Jenis Kavling. Tanah kavling biasanya memiliki ukuran tertentu dan jenisnya dapat bervariasi.
3. Peraturan daerah. Setiap daerah memungkinkan peraturan yang berbeda sehingga sangat penting untuk memeriksa peraturan setempat sebelum memulai pembangunan. (Ridini Batmaro)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, bakal mengggelar aksi hari ini, Rabu, 18 September 2024. Aksi ketiga ini dilakukan buntut persoalan lahan yang hingga kini belum selesai.

Koordinator Gerakan Solidaritas Masyarakt PPU, Yusuf Ibrahim, mengatakan aksi tersebut akan dilakukan di Kantor Bupati PPU dan Kantor Badan Pertanahan Nasional. Ia mengklaim akan ada 500 hingga 1.000 warga yang bakal turun ke jalan. Rencananya, aksi dimulai pukul 09.00 WITA.

“Tuntutannya, pertama, kami tolak hak pakai (tanah) dan HGB (hak guna bangunan) untuk masyarakat. Kami minta SHM (sertifikat hak milik)” kata Ibrahim ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 17 September 2024.

Tuntutan lainnya, warga meminta rekomendasi kepastian kepemilikan lahan warga yang terdampak pembangunan IKN, seperti untuk proyek tol. Menurut Ibrahim, belum adanya surat rekomendasi kepemilikan lahan warga menjadi kendala pembayaran ganti rugi. Padahal, tanah tersebut sudah dimiliki warga secara turun temurun, sebelum akhirnya terdampak pembangunan ibu kota baru.

“Kami menuntut pembayaran ganti rugi lahan warga yang sudah digusur,” ujar Ibrahim.

Adapun soal ganti rugi lahan terdampak proyek IKN, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga menyatakan pemerintah akan membayarkan ganti rugi untuk warga setelah tahapan proses pembebasan tanah selesai seluruhnya.

“Semua tahapan proses pembebasan tanah sudah diatur dalam regulasi. Termasuuk status tanah, nilai ganti rugi, dan sebagainya,” kata Danis melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Selasa, 17 September 2024.

Sebelumnya, aksi warga Kawasan IKN sudah dilakukan pada 22 dan 28 Mei lalu. Tuntutannya serupa, yakni meminta sertifikasi tanah. Warga juga menuntut hak atas tanah lahan dari penguasaan hak guna usaha (HGU), serta penolakan atas pengambilalihan eks HGU oleh Bank Tanah.

Menyoal aksi kala lalu, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur, Fathur Roziqin mengatakan demo tersebut merupakan akumulasi dari aspirasi masyarakat atas kebijakan serampangan dan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah sejak dimulainya pembangunan IKN.

“Semua, sebenarnya bermuara pada ketidakpastian (pemerintah) atas hak tanah warga," katanya saat dihubungi, Kamis, 23 Mei 2024. Salah satu indikatornya ialah saat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan surat edaran yang melarang sekaligus menghentikan semua jangkauan tanah di wilayah delineasi IKN.

Bahkan surat edaran Kementerian ATR/BPN itu dinyatakan kebijakan yang maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. "Makin ke sini, ketidakpastian itu kemudian diwujudkan sebagai tindakan sepihak oleh otoritas dan sejumlah pihak penyelenggara proyek di wilayah delineasi IKN," ujar Fathur.

Selain itu, menurut Fathur, sejak proyek pembangunan IKN dimulai, ada upaya penggusuran oleh pemerintah secara sepihak. Bahkan tidak ada upaya negosiasi dengan warga selaku pemilik tanah tersebut.

“(Pemerintah) menunjukkan bahwa IKN bukan untuk masyarakat. Memang diperuntukkan sebagaimana yang mereka sering banggakan, yaitu melancarkan investasi," katanya.

Adapun dalam temuan Tempo di lapangan, warga terdampak proyek Tol IKN di Kelurahan Pemaluan, Sepaku, menyatakan pembebasan lahan dilakukan tanpa proses sosialisasi. Menurut salah satu warga, Alfian, pemerintah langsung menyodorkan nominal ganti rugi. Bila tidak sepakat, warga mesti ke pengadilan.

“Kami terpaksa setuju karena tidak paham urusan pengadilan,” ujar Alfian ketika ditemui di kampungnya pada Ahad, 11 Agustus 2024. Namun ternyata, ganti rugi itu pun belum dibayar sepenuhnya hingga saat ini. Dari 7.000 meter persegi lahan terdampak, Alfian hanya menerima ganti rugi Rp 3 juta untuk 10 meter persegi lahan saja.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Jakarta: Ketika ingin membeli sebuah properti, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengecek legalitasnya atau sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Dengan sudah memiliki sertifikat, tanah dapat dimiliki secara legal dan untuk mencegah terjadi sengketa di kemudian hari.

Hak tanah terdiri dari beberapa jenis berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun, untuk sertifikat yang menyatakan legalitasnya terdiri dari lima jenis, dan Sertifikat Hak Milik ini merupakan yang paling utama.

Untuk mengetahui lebih lanjut pentingnya kepemilikan dari Sertifikat Hak Milik ini, simak keuntungannya sebagai berikut ini.

Keuntungan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM)

Keuntungan memiliki Sertifikat Hak Milik. Foto: Shutterstock
Melansir dari Kalindo Land, terdapat beberapa keuntungan yang dapat dirasakan ketika memiliki Sertifikat Hak Milik atas properti yang dimiliki. Simak penjelasannya lebih lanjut berikut ini.

1. Legalitas penuh

Memiliki Sertifikat Hak Milik berarti memiliki hak terhadap properti secara keseluruhan. Berbeda jika hanya memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), mungkin berbagai situasi seperti ingin melakukan renovasi akan sulit untuk diwujudkan.

Maka dari itu, memiliki Sertifikat Hak Milik dapat dimiliki jika berencana untuk menetap atau berinvestasi di suatu properti dalam jangka waktu yang lama.

2. Meningkatkan nilai jual

Properti yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik umumnya akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sebab, untuk memiliki Sertifikat Hak Milik atau mengubahnya dari Sertifikat Hak Guna Bangunan akan memakan sejumlah biaya. Oleh karenanya, biaya tersebut juga termasuk dalam nilai jual.

3. Bukti utama kepemilikan

Sertifikat Hak Milik juga dapat berperan sebagai bukti utama yang paling kuat dalam kepemilikan. Menurut pasal 20 UUPA, hak milik atas tanah dan bangunan merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki seseorang atas tanah tersebut.

Baca juga: Penjelasan SHM, Syarat dan Cara Membuatnya

Ini juga dapat menjadi pertanggung jawaban saat seandainya terjadi sengketa. Nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik tentu merupakan pemilik yang legal secara hukum.

4. Dapat diwariskan

Bila pemilik tanah sudah meninggal dunia, kepemilikannya dapat diwariskan ke pihak lain melalui ahli waris. Ini karena tidak adanya jangka waktu tertentu atau batasan waktu terhadap Sertifikat Hak Milik yang tercantum dalam pasal 20 UUPA.

Maka dari itu, pemilik tanah yang sebelumnya tidak perlu khawatir hak berpindah kepada sembarang orang. Perpindahan kepemilikan pun hanya terjadi jika ahli waris menjual properti kepada pihak lain.

5. Dapat menjadi sebuah aset

Sertifikat Hak Milik dapat dijadikan penyelamat ketika terjadi ketidakstabilan finansial di masa mendatang. Sebab, hak ini dapat dijadikan sebuah jaminan pinjaman saat ingin mengajukan kredit.

Seperti itulah penjelasan mengenai beberapa keuntungan yang dapat dirasakan ketika memiliki Sertifikat Hak Milik atas sebuah properti. Semoga bermanfaat. (Keizya Ham)

(KIE)