Jakarta -

Saat butuh dana cepat, sebagian orang biasanya akan meminta bantuan ke sanak saudara hingga kerabat terdekat terlebih dahulu. Namun tak jarang orang juga melakukan pinjaman ke Pegadaian.

PT Pegadaian memberikan layanan peminjaman uang dengan cara gadai. Peminjam menyerahkan barang sebagai jaminan dan utang harus dibayarkan untuk menembus barang yang digadai. Namun, apakah bisa pinjam uang di Pegadaian tanpa jaminan?

Bisakah Pinjam Uang Tanpa Jaminan di Pegadaian?

Dilansir laman Sahabat Pegadaian, sampai saat ini Pegadaian tidak melayani pembiayaan atau pinjaman uang tanpa jaminan. Itu artinya, nasabah yang ingin meminjam uang di Pegadaian harus menyerahkan jaminan.

Lembaga keuangan biasanya memang menetapkan persyaratan berupa adanya jaminan bagi nasabah yang ingin meminjam uang. Namun untuk melakukan pinjaman di Pegadaian, jaminan yang disyaratkan tidak serumit yang dipikirkan orang. Proses pencairan uangnya pun terhitung cepat, tidak begitu lama setelah permohonan pinjamannya disetujui.

Barang yang Bisa Dijadikan Jaminan di Pegadaian

Ada sejumlah barang yang dapat dijadikan jaminan untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian. Berikut daftarnya:

1. Kendaraan

Kendaraan roda dua dan empat termasuk barang yang kerap dijadikan jaminan di Pegadaian. Syarat untuk menjadikan kendaraan sebagai jaminan adalah:

• Masa produksi kendaraan minimal 5 tahun terakhir untuk motor, dan 10 tahun untuk mobil.
• Melengkapi surat-surat kendaraan, meliputi BPKB, STNK, dan faktur pembelian.

2. Emas

Simpanan emas berupa batangan maupun perhiasan bisa jadi jaminan untuk meminjam uang. Proses pinjaman hingga dana cair dengan jaminan emas lebih mudah.

Nasabah hanya perlu membawa emas yang ingin digadai beserta identitas diri. Selain emas, barang berharga seperti berlian juga dapat digadaikan dengan persyaratan yang sama.

3. Surat Berharga

Surat berharga berbentuk saham dan obligasi bisa digadaikan untuk mendapatkan dana pinjaman secara cepat. Saham dan obligasi yang dijadikan jaminan dapat berupa tanpa warkat yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

4. Sertifikat

Sertifikat tanah atau rumah setingkat SHM dan HGB juga dapat jadi jaminan gadai. Pinjaman diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha mikro atau kecil, dan petani. Nilai pinjaman yang diterima ditentukan dari PBB dan seberapa strategis letak posisi tanah.

5. Barang Elektronik

Contoh barang elektronik yang bisa menjadi jaminan di Pegadaian antara lain televisi, kulkas, smartphone, laptop, hingga kamera DSLR. Untuk menggadaikan barang elektronik, perhatikan sederet syarat berikut:

• Barang tidak berusia terlalu lama alias tahun produksi masih tergolong baru, sekitar 1 tahun terakhir.
• Barang masih berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kecacatan.
• Menyertakan kuitansi pembelian barang.

6. Barang Bermerek

Jika memiliki barang bermerek seperti jam tangan dan tas mewah, nasabah bisa menjadikannya jaminan di Pegadaian. Barang akan disimpan dengan baik di tempat penyimpanan khusus. Sayangnya, penggadaian barang mewah baru bisa dilakukan di cabang Pegadaian tertentu.

7. BPKB Kendaraan

Apabila masih menggunakan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nasabah bisa menjadikan BPKB-nya sebagai jaminan. Gadai BPKB bisa dilayani dengan Pinjaman Usaha atau Pinjaman Serbaguna.

Cara Pinjam Uang di Pegadaian

Untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian, nasabah dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

• Siapkan identitas diri berupa KTP dan barang jaminan.
• Kunjungi outlet Pegadaian terdekat.
• Isi formulir pengajuan dengan data diri lengkap sesuai dengan KTP.
• Serahkan barang jaminan kepada petugas penaksir Pegadaian.
• Petugas akan menginfokan uang pinjaman maksimal yang bisa didapatkan.
• Petugas kasir akan memberikan Surat Bukti Gadai (SBG).
• Uang akan diberikan kepada nasabah berupa tunai atau transfer ke rekening.

Perlu diketahui, jenis produk pinjaman di Pegadaian dapat disesuaikan dengan barang jaminan yang dimiliki.

(row/row)

JAKARTA, KOMPAS.com –Korlantas Polri saat ini sedang mengevaluasi hasil uji coba penerapan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) elektronik.

Kabarnya, penerapan BPKB elektronik masih menunggu sejumlah persiapan. Salah satunya terkait penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru.

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan, tarif pembuatan BPKB elektronik sesuai PNBP diperkirakan masih sama dengan model lama.

“Belum (diatur), masih sama, PNBP-nya sama,” ujar Aan di Tangerang, Rabu (30/10/2024).

Sebagai informasi, pembuatan BPKB konvensional dikenakan tarif PNBP untuk sepeda motor sebesar Rp 225.000.

Sementara tarif PNBP untuk BPKB mobil adalah Rp 375.000, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.

Sebelumnya, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, BPKB elektronik memiliki bentuk yang mirip buku, tetapi lebih kecil dibandingkan BPKB konvensional.

“(Tarif) PNBP enggak berubah, sama. Teknologinya saja yang digantikan,” ucap Yusri kepada Kompas.com (27/10/2024).

SOLO, KOMPAS.com - Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak satu tahunan maupun lima tahunan.

Untuk pajak lima tahunan merupakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang disertai dengan penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) alias pelat nomor.

Selain itu, pembayaran pajak kendaraan (PKB) lima tahunan perlu melampirkan BPKB. Namun beberapa pemilik kendaraan mungkin tidak menyimpan BPKB asli karena alasan tertentu, seperti digadaikan atau ditahan pihak leasing.

Lantas, bisakah bayar pajak lima tahunan tanpa melampirkan BPKB asli?

Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang III, Jawa Tengah, Dewi Retnani mengatakan, pemilik kendaraan bermotor yang akan membayar pajak lima tahunan harus membawa BPKB.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Selain itu, pada Pasal 62 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 mengatur, penerbitan STNK perpanjangan, yang masuk dalam pajak lima tahunan, harus memenuhi persyaratan berupa mengisi formulir permohonan.

Pemohon atau pemilik kendaraan bermotor juga harus melampirkan sejumlah dokumen persyaratan yang mencakup:

• Tanda bukti identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP yang diberi kuasa (bagi yang diwakilkan)
• STNK
• BPKB
• Hasil cek fisik kendaraan bermotor.

Dewi juga mengatakan, untuk cek fisik kendaraan yang di luar daerah bisa melakukannya di Samsat terdekat.

“Kalau cek fisiknya bisa dimintakan cek fisik bantuan di tempat Anda berada," kata Dewi kepada Kompas.com, belum lama ini.

Kemudian, tarif pajak kendaraan lima tahunan berbeda-beda tergantung jenis dan tipe masing-masing sepeda motor atau mobil.

Namun, secara umum, pajak lima tahunan akan dikenakan tambahan biaya STNK dan TNKB atau pelat nomor dengan perincian:

Kendaraan roda dua:

• STNK: Rp 100.000
• TNKB: Rp 60.000

Kendaraan roda empat:

• STNK: Rp 200.000
• TNKB: Rp 100.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehilangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor atau mobil bisa saja terjadi oleh siapapun karena berbagai hal.

Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi pemilik BPKB yang mengalami kehilangan untuk segera mengambil langkah penting, salah satunya mengumumkan kehilangan di media massa.

Pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto, mengatakan memasang iklan kehilangan BPKB di media massa perlu dilakukan.

“Sudah diatur dalam regulasi Perpol No. 7 Tahun 2021 Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,” kata Budiyanto kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Budiyanto juga mengatakan, tujuan dari memasang iklan BPKB hilang di media massa supaya tidak ada pihak lain yang mengklaim atau menggunakan BPKB sama, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau penipuan.

“Tujuannya untuk pengamanan, siapa tahu ada pemilik BPKB yang lain yang identitasnya sama,” katanya.

Perlu diingat, BPKB merupakan dokumen kepemilikan sah kendaraan yang dapat digunakan untuk jaminan dalam berbagai transaksi, seperti pinjaman di bank atau lembaga keuangan.

Sehingga penting untuk menjaga keaslian dan keamanannya. Jika BPKB hilang, langkah cepat untuk mengiklankan kehilangan dan mengurus penggantian sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan.

Setelah diiklankan dan tidak ada yang menghubungi, maka pemilik kendaraan dapat melakukan proses pembuatan BPKB yang baru.

Sementara, dikutip dari laman resmi Polri ada syarat dan prosedur mengurus BPKB yang hilang, yaitu:

1. Laporan Polisi kehilangan BPKB (min tingkat. Polsek)
2. Kartu Tanda Penduduk (untuk perorangan)
3. Salinan Akta pendirian dan surat ket domisili (untuk badan hukum)
4. Surat Kuasa (untuk Instansi Pemerintahan / badan hukum)
5. Surat Pernyataan BPKB Hilang dari pemilik bermaterai
6. Bukti penyiaran pada media massa cetak sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu di media cetak yang berbeda
7. Surat keterangan dari Reserse (Reskrim)
8. Sket dari bank bahwa tidak dalam status jaminan Bank
9. Cek Fisik kendaraan Hadir (tingkat Polda)
10. Foto Copy STNK
11. Pemilik diwajibkan hadir untuk di Foto dan scan KTP

Terkait biaya, berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) biaya mengurus hilang untuk roda dua Rp 225 ribu dan Rp 375 ribu untuk kendaraan roda empat atau lebih.

Sleman: Mutasi keluar kendaraan merupakan proses resmi pencabutan berkas kendaraan dari Samsat dan Unit Layanan BPKB di lokasi asal sebelum kendaraan tersebut didaftarkan di wilayah baru. Dalam proses ini, berkas BPKB kendaraan yang diajukan mutasi disimpan di Unit Layanan BPKB Polres setempat, sedangkan berkas STNK disimpan di Samsat yang menerbitkan STNK.

Dikutip dari Samsat Kab Sleman, langkah pertama bagi pemilik kendaraan adalah mengajukan permohonan mutasi keluar di Unit Layanan BPKB Polres Sleman. Proses ini bertujuan untuk mencabut berkas BPKB. Setelah itu, pemilik kendaraan perlu melanjutkan ke tahap berikutnya dengan mengajukan permohonan di Samsat Sleman untuk mencabut berkas STNK. Seluruh dokumen ini kemudian disiapkan untuk dipindahkan ke wilayah tujuan mutasi.

Namun, ada beberapa ketentuan penting terkait pembayaran pajak dalam proses ini. Jika masa jatuh tempo pajak kendaraan sudah dekat saat permohonan mutasi keluar diajukan, pemilik kendaraan diwajibkan menyelesaikan kewajiban pajak terlebih dahulu. Pembayaran ini tidak dikenakan untuk satu tahun penuh, tetapi hanya berlaku untuk 1-2 bulan ke depan dari tanggal permohonan. Ini untuk memastikan bahwa kendaraan tetap sah terdaftar selama masa transisi mutasi.
Biaya mutasi keluar sendiri telah ditetapkan melalui PP No. 60 Tahun 2016, yaitu sebesar Rp150.000 untuk sepeda motor dan Rp250.000 untuk mobil. Pemohon diimbau untuk membayar sesuai tarif resmi dan memastikan menerima bukti pembayaran yang sah.

Baca Juga: IMOS 2024 Siapkan Parkiran dan Shuttle Bus Gratis

Dalam proses mutasi, terdapat mekanisme perhitungan pajak yang disebut Menghitung Pajak Sendiri atau MPS. Jika kendaraan yang dimutasi memiliki sisa masa berlaku pajak lebih dari satu bulan, pemilik tidak perlu membayar pajak tambahan. Namun, jika sisa masa berlaku pajak kurang dari satu bulan, pemilik wajib membayar pajak untuk satu bulan ke depan. Jika kendaraan memiliki tunggakan pajak, seluruh tunggakan beserta dendanya juga harus dilunasi saat proses mutasi, ditambah pajak satu bulan sesuai ketentuan.

Ada pula ketentuan terkait Sumbangan Wajib Jasa Raharja (SW Jasa Raharja). Jika pemilik kendaraan diwajibkan membayar MPS, maka SW Jasa Raharja juga harus dibayar penuh untuk satu tahun ke depan dan seluruh tunggakan, jika ada, harus diselesaikan. Berbeda dengan pajak kendaraan, SW Jasa Raharja berlaku di seluruh wilayah tujuan mutasi sehingga masa berlakunya tetap diakui ketika kendaraan sudah dimutasi.

Jika mutasi dilakukan lintas provinsi, ketentuan pajak menjadi sedikit berbeda. Untuk mutasi dalam satu provinsi, sisa masa berlaku pajak masih dihitung. Namun, jika kendaraan dimutasi antarprovinsi, sisa masa berlaku pajak tidak diperhitungkan, sehingga pemilik perlu membayar pajak satu tahun penuh di Samsat tujuan. Karena itu, sebaiknya permohonan mutasi diajukan sekitar dua bulan sebelum masa berlaku pajak habis agar pajak yang sudah dibayarkan tidak hangus di Samsat tujuan.

Contoh Kasus: Budi baru saja membeli sepeda motor di Sleman dan berencana memindahkannya ke Magelang. Jika pajak kendaraan jatuh tempo pada 12 November 2021, maka jika Budi mengajukan mutasi sebelum tanggal 1 Oktober 2021, ia tidak perlu membayar MPS, hanya biaya administrasi cabut berkas sebesar Rp150.000 di Polres Sleman.

Baca Juga: Dua Kali Lebih Besar, GJAW 2024 Hadir di Venue Baru

Namun, jika masa berlaku pajak tersisa kurang dari 30 hari, maka Budi harus membayar MPS untuk satu bulan, sebesar Rp10.000 (1/12 x Rp120.000), dan SW Jasa Raharja satu tahun penuh sebesar Rp35.000. Jika Budi terlambat mengajukan hingga 12 Januari 2022, yang berarti pajak sudah lewat dua bulan, ia perlu membayar tunggakan pajak tiga bulan, dengan rincian 2 bulan keterlambatan ditambah 1 bulan tambahan, dan denda 25%.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Buku Kepemilikikan Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan bukti atau dokumen yang mencatat kepemilikan sah atas kendaraan bermotor, sehingga perlu dipastikan tidak ada kesalahan data atau penulisan.

Ketika ditemukan kesalah penulisan, pemilik kendaraan bisa melaporkan di kantor Samsat tempat pengesahan dokumen tersebut dan melengkapi data-data yang diperlukan.

Kesalahan bisa terjadi karena pemilik atau petugas kurang teliti dalam memasukkan data.
Sebagai contoh, kesalahan pada nomor KTP, tempat tanggal lahir, serta nomor polisi kendaraan.

Jika ada kesalahan data pada BPKB dan tidak segera diganti, maka pajak yang telah dibayarkan bisa dianggap tidak sah.

Kemudian, dikutip dari laman resmi Polri ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk layanan ralat BPKB, yaitu :

• BPKB yang akan diralat
• Faktur pemilik
• STNK asli
• Surat Keterangan Ralat Dokumen dari yang berwenang

Setelah melengkapi persyaratan di atas, pemilik BPKB yang ada kesalahan data bisa mengunjungi Samsat, dan kemudian mengikuti petunjuk yang diberikan petugas.

Sementara, untuk tarif pembaharuan atau pengurusan BPKB tersebut ialah gratis atau tidak dipungut biaya. Proses revisi ini diklaim hanya memakan waktu 30 menit saja.

JAKARTA, KOMPAS.com – Proses registrasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat rencananya akan lebih cepat, karena Korlantas Polri bakal menerapkan cek fisik elektronik.

Untuk diketahui, cek fisik kendaraan diperlukan saat akan memperpanjang pajak kendaraan dan ganti pelat nomor setiap 5 tahun sekali.

Saat proses cek fisik, biasanya nomor rangka akan digesek menggunakan kertas khusus, sehingga terlihat jelas nomornya.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, mengatakan, pemilik kendaraan tetap diharuskan datang langsung ke Samsat saat ganti pelat nomor 5 tahunan. Tapi, pengecekannya dilakukan secara elektronik.

“Kan ini elektronik, sama seperti yang lain. Jadi cek fisik sudah tidak gesek-gesek lagi, sudah pakai kamera. Kan itu sudah dari zaman dulu, nanti kami akan luncurkan cek fisik elektronik,” ujar Yusri, kepada Kompas.com (27/10/2024).

Yusri menambahkan, pelayanan cek fisik kendaraan online dapat mempersingkat waktu pengecekan.

“Sekarang kan cek fisik bisa 30 menit, tunggu (mesin) dingin dulu, antre. Nanti 1 menit enggak sampai, jadi pelayanan masyarakat cepat. Itu namanya proses elektronik,” ucap Yusri.

Menurutnya, penerapan sistem tersebut sudah dilakukan di beberapa Polres dan Polda. Sehingga, proses pengurusan STNK dan BPKB menjadi lebih singkat waktunya.

“Selain itu ke depan arsip kita kan sudah arsip digital namanya, sudah tidak pakai gudang arsip. Nanti saya ubah semuanya jadi arsip digital,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) model baru yang ebih ringkas seperti paspor dan pakai cip siap diterapkan dalam waktu dekat.

Namun demikian, Korlantas tidak bisa langsung menerapkan BPKB elektronik begitu saja. Apalagi proses penerbitan BPKB model lama masih berjalan.

“BPKB elektronik itu kan kami habiskan dulu material yang lama, nanti baru kami mainkan,” ujar Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, kepada Kompas.com (27/10/2024).

“Material yang lama kan masih banyak, nanti kalau sudah habis baru kita jalankan (BPKB elektronik). Seperti pelat putih dulu kan begitu,” kata dia.

Yusri menjelaskan, salah satu perbedaan BPKB elektronik terletak pada material kertas yang telah menggunakan teknologi canggih.

Selain itu, BPKB elektronik memiliki ekosistem teknologi cip, arsip digital dan aplikasi. Cip ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data kendaraan, sehingga semua akan tersimpan lebih rapi.

“BPKB elektronik Insyaallah (mulai tahun 2025), mudah-mudahan doakan saja,” ucap Yusri.

JAKARTA, KOMPAS.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) model baru segera meluncur. Rencananya, BPKB bakal berbasis elektronik, dari semula berbentuk buku konvensional.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan sebelum meluncurkan BPKB elektronik.

“BPKB elektronik Insyaallah (mulai tahun 2025), mudah-mudahan doakan saja,” ujar Yusri, kepada Kompas.com (27/10/2024).

Yusri mengatakan, BPKB elektronik dibuat lebih simpel dan mudah terintegrasi dengan single data Korlantas Polri.

Sebelumnya, Yusri pernah mengatakan bahwa BPKB elektronik memiliki ekosistem teknologi cip, arsip digital dan aplikasi.

Cip ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data kendaraan, sehingga semua akan tersimpan lebih rapi.

Menurut Yusri, BPKB elektronik bentuknya akan mirip paspor elektronik (e-paspor) yang dilengkapi cip. Seperti diketahui, paspor elektronik umumnya berbentuk buku seperti paspor konvensional.

“Jadi BPKB-nya tetap buku, tapi pakai cip seperti paspor. Ada cip-nya, jadi ukuran kecil,” kata dia.

Seprianus Jaya (33 tahun), ojek online (ojol) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), ditangkap terkait kasus pencurian. Ia menemukan dompet tercecer di jalanan lalu diduga menggasak uang dalam ATM yang ada di dompet tersebut.

Di dalam dompet, ada juga KTP korban.

"Pelaku iseng-iseng masukkan pin kartu ATM korban dengan tanggal lahir korban dan ternyata benar. Dari situ, dia terus kuras isi dari kartu ATM korban," kata Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, Iptu Suryadi Syamal, Kamis (17/10).

Pelaku mengambil uang korban sebanyak Rp 36 juta lebih. Lalu, uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari bersama istrinya.

"Uang korban dipakai menebus BPKB motor dan juga cincin nikahnya yang sempat digadaikan. Lalu lebihnya dipakai untuk kebutuhan lain bersama istri pelaku," ujar Suryadi.

Pemilik dompet, yakni perempuan berinisial N (25), awalnya datang ke bank bermaksud untuk mengurus kartu ATM yang hilang itu, Senin (16/9).

Betapa kagetnya ia saat jumlah saldo di rekening tabungan sudah habis, telah terjadi beberapa kali transaksi hingga puluhan juta rupiah.

Korban lalu membuat laporan di Polsek Biringkanaya Makassar. Singkat cerita, polisi menangkap pelaku yang sedang mengisi BBM di SPBU di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar.

Pelaku kini ditahan di sel Polsek Biringkanaya.

SOLO, KOMPAS.com - Setiap lima tahun sekali pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak, bersamaan dengan penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor polisi.

Salah satu syarat wajib yang perlu dibawa saat membayar pajak lima tahunan yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Lantas, bagaimana jika BPKB sedang digadaikan di leasing?

Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas (Kanit Gakkum Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta, AKP Endang Tri Handayani, mengatakan, pemilik kendaraan harus membawa surat keterangan leasing jika BPKB menjadi jaminan saat akan ganti STNK dan TNKB.

"Ketika BPKB masih menjadi jaminan di leasing maka dalam pajak lima tahunan harus menyertakan surat keterangan dari leasing tersebut," katanya dikutip dari Kompas.com, Sabtu (12/10/2024).

Surat keterangan ini berguna untuk membenarkan bahwa BPKB tersebut masih menjadi jaminan atau agunan. Hal ini penting karena pembayaran pajak lima tahunan, yang dilakukan bersamaan dengan penggantian STNK dan pelat nomor, mewajibkan keberadaan BPKB sebagai salah satu syarat.

Selain BPKB, pemilik juga perlu membawa kendaraannya saat melakukan pajak lima tahunan di Samsat untuk cek fisik.

Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang III, Jawa Tengah, Dewi Retnani juga mengatakan, BPKB harus ada saat membayar pajak lima tahunan.

Apalagi saat ini, di Jawa Tengah proses heregistrasi atau pendaftaran ulang khusus untuk kendaraan bermotor roda empat sedang berlangsung, sehingga selain ganti STNK, kendaraan bermotor roda empat di provinsi ini akan mendapatkan susunan pelat nomor yang berbeda dari sebelumnya.

"Jateng saat ini lagi heregistrasi, sehingga khusus untuk kendaraan roda empat atau lebih harus berganti nomor polisi, begitu (juga) dengan roda dua pelat merah," kata Dewi.

Maka dari itu, jika BPKB di leasing maka pemiliknya harus meminta atau berkoordinasi dengan pihak leasing tersebut.

"Jika BPKB masih di-leasing maka solusinya bisa dilakukan koordinasi ke leasing masing-masing," katanya.

IDXChannel - Banyak orang yang bertanya-tanya apakah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bisa digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Artikel ini akan membahas secara mendetail apakah STNK bisa digadaikan.

Apa Itu STNK?

STNK adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kepolisian sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dokumen ini wajib dimiliki oleh setiap pemilik kendaraan di Indonesia. Meskipun penting untuk mengemudi di jalan, STNK bukanlah bukti kepemilikan kendaraan secara penuh. Bukti kepemilikan kendaraan yang sah adalah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Apakah STNK Bisa Digadaikan?

Secara hukum, STNK tidak dapat digadaikan tanpa adanya BPKB. STNK hanya menunjukkan legalitas kendaraan untuk dapat beroperasi di jalan, tetapi tidak membuktikan kepemilikan sah dari kendaraan tersebut. Lembaga keuangan atau pegadaian biasanya mensyaratkan BPKB sebagai jaminan, karena dokumen inilah yang menandakan hak kepemilikan atas kendaraan.

Mengapa BPKB Lebih Diprioritaskan?

BPKB adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Samsat yang memuat informasi lengkap mengenai pemilik kendaraan, sehingga jika terjadi sengketa, BPKB-lah yang digunakan sebagai dasar hukum. Sementara itu, STNK hanya menunjukkan bahwa kendaraan terdaftar dan sah untuk digunakan, tetapi tidak memberikan bukti hak milik.

Apa Risiko Jika Hanya Menggadaikan STNK?

Jika Anda menemukan tempat yang bersedia menerima STNK sebagai jaminan, Anda perlu berhati-hati. Banyak tempat seperti ini biasanya bukan lembaga keuangan resmi dan bisa saja menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Selain itu, menggadaikan STNK tanpa BPKB juga berisiko pada masalah hukum, terutama jika kendaraan tersebut bukan milik Anda sepenuhnya.

STNK tidak bisa digadaikan tanpa adanya BPKB. Jika Anda menemukan tempat yang menerima STNK saja, pastikan Anda memeriksa legalitas tempat tersebut dan waspadai risikonya. Untuk solusi pinjaman yang lebih aman, gunakan BPKB kendaraan atau pilih opsi pinjaman lain yang tidak memerlukan agunan.

Dengan memahami hal ini, Anda bisa terhindar dari risiko finansial dan masalah hukum yang tidak diinginkan. Semoga artikel ini membantu Anda dalam membuat keputusan yang tepat saat membutuhkan pinjaman!

(Shifa Nurhaliza Putri)