Jakarta -

Saat butuh dana cepat, sebagian orang biasanya akan meminta bantuan ke sanak saudara hingga kerabat terdekat terlebih dahulu. Namun tak jarang orang juga melakukan pinjaman ke Pegadaian.

PT Pegadaian memberikan layanan peminjaman uang dengan cara gadai. Peminjam menyerahkan barang sebagai jaminan dan utang harus dibayarkan untuk menembus barang yang digadai. Namun, apakah bisa pinjam uang di Pegadaian tanpa jaminan?

Bisakah Pinjam Uang Tanpa Jaminan di Pegadaian?

Dilansir laman Sahabat Pegadaian, sampai saat ini Pegadaian tidak melayani pembiayaan atau pinjaman uang tanpa jaminan. Itu artinya, nasabah yang ingin meminjam uang di Pegadaian harus menyerahkan jaminan.

Lembaga keuangan biasanya memang menetapkan persyaratan berupa adanya jaminan bagi nasabah yang ingin meminjam uang. Namun untuk melakukan pinjaman di Pegadaian, jaminan yang disyaratkan tidak serumit yang dipikirkan orang. Proses pencairan uangnya pun terhitung cepat, tidak begitu lama setelah permohonan pinjamannya disetujui.

Barang yang Bisa Dijadikan Jaminan di Pegadaian

Ada sejumlah barang yang dapat dijadikan jaminan untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian. Berikut daftarnya:

1. Kendaraan

Kendaraan roda dua dan empat termasuk barang yang kerap dijadikan jaminan di Pegadaian. Syarat untuk menjadikan kendaraan sebagai jaminan adalah:

• Masa produksi kendaraan minimal 5 tahun terakhir untuk motor, dan 10 tahun untuk mobil.
• Melengkapi surat-surat kendaraan, meliputi BPKB, STNK, dan faktur pembelian.

2. Emas

Simpanan emas berupa batangan maupun perhiasan bisa jadi jaminan untuk meminjam uang. Proses pinjaman hingga dana cair dengan jaminan emas lebih mudah.

Nasabah hanya perlu membawa emas yang ingin digadai beserta identitas diri. Selain emas, barang berharga seperti berlian juga dapat digadaikan dengan persyaratan yang sama.

3. Surat Berharga

Surat berharga berbentuk saham dan obligasi bisa digadaikan untuk mendapatkan dana pinjaman secara cepat. Saham dan obligasi yang dijadikan jaminan dapat berupa tanpa warkat yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

4. Sertifikat

Sertifikat tanah atau rumah setingkat SHM dan HGB juga dapat jadi jaminan gadai. Pinjaman diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha mikro atau kecil, dan petani. Nilai pinjaman yang diterima ditentukan dari PBB dan seberapa strategis letak posisi tanah.

5. Barang Elektronik

Contoh barang elektronik yang bisa menjadi jaminan di Pegadaian antara lain televisi, kulkas, smartphone, laptop, hingga kamera DSLR. Untuk menggadaikan barang elektronik, perhatikan sederet syarat berikut:

• Barang tidak berusia terlalu lama alias tahun produksi masih tergolong baru, sekitar 1 tahun terakhir.
• Barang masih berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kecacatan.
• Menyertakan kuitansi pembelian barang.

6. Barang Bermerek

Jika memiliki barang bermerek seperti jam tangan dan tas mewah, nasabah bisa menjadikannya jaminan di Pegadaian. Barang akan disimpan dengan baik di tempat penyimpanan khusus. Sayangnya, penggadaian barang mewah baru bisa dilakukan di cabang Pegadaian tertentu.

7. BPKB Kendaraan

Apabila masih menggunakan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nasabah bisa menjadikan BPKB-nya sebagai jaminan. Gadai BPKB bisa dilayani dengan Pinjaman Usaha atau Pinjaman Serbaguna.

Cara Pinjam Uang di Pegadaian

Untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian, nasabah dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

• Siapkan identitas diri berupa KTP dan barang jaminan.
• Kunjungi outlet Pegadaian terdekat.
• Isi formulir pengajuan dengan data diri lengkap sesuai dengan KTP.
• Serahkan barang jaminan kepada petugas penaksir Pegadaian.
• Petugas akan menginfokan uang pinjaman maksimal yang bisa didapatkan.
• Petugas kasir akan memberikan Surat Bukti Gadai (SBG).
• Uang akan diberikan kepada nasabah berupa tunai atau transfer ke rekening.

Perlu diketahui, jenis produk pinjaman di Pegadaian dapat disesuaikan dengan barang jaminan yang dimiliki.

(row/row)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki potensi 1,3 juta hektar tanah telantar yang bisa dimanfaatkan untuk program dan proyek strategis pemerintah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, tanah telantar tersebut berasal dari eks Hak Guna Bangunan (HGB) dan eks Hak Guna Usaha (HGU).

"Kami punya tanah potensi terlantar selama 5 tahun ke depan ini 1,3 juta hektar," ujar Nusron saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Tanah telantar tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program 3 juta rumah yang saat ini tengah digeber oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Hanya, dari 1,3 juta hektar tanah telantar tersebut, tidak seluruhnya bisa digunakan untuk pengembangan perumahan.

"Nah cuma kita belum tahu apakah 1,3 juta hektar ini ada berapa yang cocok untuk perumahan. Kan enggak mungkin bekas kebun kelapa sawit dipakai untuk rumah, tinggalnya sama siapa di sana," gurau Nusron.

Sementara untuk legalitas, Nusron menegaskan, tanah eks HGB dan eks HGU tersebut berstatus tanah milik negara.

Kemudian, Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang bisa ditujukan kepada Badan Bank Tanah.

"Nah nanti pembangunan rumah menggunakan hak di atas hak yaitu HGB di atas HPL," tandas Nusron.

Jakarta: Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan salah satu hak atas tanah yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik negara.

Sama seperti hak-hak atas tanah lainnya, HGB memiliki jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang atau diperbarui. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara perpanjangan dan pembaharuan HGB yang perlu dipahami.

Pengertian perpanjangan HGB

Perpanjangan HGB adalah perpanjangan jangka waktu atas HGB yang telah berakhir. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Jangka waktu perpanjangan HGB paling lama 20 tahun.

Proses perpanjangan HGB dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan.

Baca juga: Catat! Ini Biaya dan Cara Mengubah HGB Jadi SHM

Pengertian pembaharuan HGB

Pembaharuan HGB adalah proses pembuatan HGB baru setelah HGB yang lama berakhir. Artinya, HGB yang lama akan berakhir dan hak atas tanahnya akan kembali kepada negara. Kemudian, pemegang HGB yang lama dapat mengajukan permohonan HGB baru untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

Perbedaan perpanjangan dan pembaharuan HGB

Perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan dua proses yang berbeda dalam pengelolaan hak atas tanah di Indonesia.
Perpanjangan HGB adalah proses tambahan jangka waktu masa berlakunya HGB tanpa mengganti sedikitpun syarat yang berada di dalam kontrak hak tersebut. Sedangkan Pembaharuan HGB berarti proses tambah jangka waktunya HGB setelah masa kontrak berakhir atau sebelum masa perpanjangannya telah berakhir.

Perpanjangan dan Pembaharuan HGB tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Dalam PP ini, HGB sangat mungkin untuk kamu dapat memperpanjang kontraknya untuk jangka waktu hingga 20 tahun paling lama. Kemudian, kamu juga dapat memperbaharui kembali kontrak tersebut hingga mencapai waktu maksimal 30 tahun. Jadi, jika ditotal, masa berlaku HGB dapat mencapai hingga 80 tahun. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, bakal mengggelar aksi hari ini, Rabu, 18 September 2024. Aksi ketiga ini dilakukan buntut persoalan lahan yang hingga kini belum selesai.

Koordinator Gerakan Solidaritas Masyarakt PPU, Yusuf Ibrahim, mengatakan aksi tersebut akan dilakukan di Kantor Bupati PPU dan Kantor Badan Pertanahan Nasional. Ia mengklaim akan ada 500 hingga 1.000 warga yang bakal turun ke jalan. Rencananya, aksi dimulai pukul 09.00 WITA.

“Tuntutannya, pertama, kami tolak hak pakai (tanah) dan HGB (hak guna bangunan) untuk masyarakat. Kami minta SHM (sertifikat hak milik)” kata Ibrahim ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 17 September 2024.

Tuntutan lainnya, warga meminta rekomendasi kepastian kepemilikan lahan warga yang terdampak pembangunan IKN, seperti untuk proyek tol. Menurut Ibrahim, belum adanya surat rekomendasi kepemilikan lahan warga menjadi kendala pembayaran ganti rugi. Padahal, tanah tersebut sudah dimiliki warga secara turun temurun, sebelum akhirnya terdampak pembangunan ibu kota baru.

“Kami menuntut pembayaran ganti rugi lahan warga yang sudah digusur,” ujar Ibrahim.

Adapun soal ganti rugi lahan terdampak proyek IKN, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga menyatakan pemerintah akan membayarkan ganti rugi untuk warga setelah tahapan proses pembebasan tanah selesai seluruhnya.

“Semua tahapan proses pembebasan tanah sudah diatur dalam regulasi. Termasuuk status tanah, nilai ganti rugi, dan sebagainya,” kata Danis melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Selasa, 17 September 2024.

Sebelumnya, aksi warga Kawasan IKN sudah dilakukan pada 22 dan 28 Mei lalu. Tuntutannya serupa, yakni meminta sertifikasi tanah. Warga juga menuntut hak atas tanah lahan dari penguasaan hak guna usaha (HGU), serta penolakan atas pengambilalihan eks HGU oleh Bank Tanah.

Menyoal aksi kala lalu, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur, Fathur Roziqin mengatakan demo tersebut merupakan akumulasi dari aspirasi masyarakat atas kebijakan serampangan dan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah sejak dimulainya pembangunan IKN.

“Semua, sebenarnya bermuara pada ketidakpastian (pemerintah) atas hak tanah warga," katanya saat dihubungi, Kamis, 23 Mei 2024. Salah satu indikatornya ialah saat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan surat edaran yang melarang sekaligus menghentikan semua jangkauan tanah di wilayah delineasi IKN.

Bahkan surat edaran Kementerian ATR/BPN itu dinyatakan kebijakan yang maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. "Makin ke sini, ketidakpastian itu kemudian diwujudkan sebagai tindakan sepihak oleh otoritas dan sejumlah pihak penyelenggara proyek di wilayah delineasi IKN," ujar Fathur.

Selain itu, menurut Fathur, sejak proyek pembangunan IKN dimulai, ada upaya penggusuran oleh pemerintah secara sepihak. Bahkan tidak ada upaya negosiasi dengan warga selaku pemilik tanah tersebut.

“(Pemerintah) menunjukkan bahwa IKN bukan untuk masyarakat. Memang diperuntukkan sebagaimana yang mereka sering banggakan, yaitu melancarkan investasi," katanya.

Adapun dalam temuan Tempo di lapangan, warga terdampak proyek Tol IKN di Kelurahan Pemaluan, Sepaku, menyatakan pembebasan lahan dilakukan tanpa proses sosialisasi. Menurut salah satu warga, Alfian, pemerintah langsung menyodorkan nominal ganti rugi. Bila tidak sepakat, warga mesti ke pengadilan.

“Kami terpaksa setuju karena tidak paham urusan pengadilan,” ujar Alfian ketika ditemui di kampungnya pada Ahad, 11 Agustus 2024. Namun ternyata, ganti rugi itu pun belum dibayar sepenuhnya hingga saat ini. Dari 7.000 meter persegi lahan terdampak, Alfian hanya menerima ganti rugi Rp 3 juta untuk 10 meter persegi lahan saja.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Jakarta -

Pemerintah berencana memperpanjang program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Sebelumnya, program ini dijadwalkan akan rampung akhir 2024.

Kebijakan HGBT saat ini baru menyasar tujuh sektor, antara lain industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, petrokimia, serta sarung tangan karet.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi bercerita, dirinya sempat kesulitan tidur karena program tersebut akan berakhir pada 2024. Menurutnya, kebijakan ini membantu industri mampu menghadirkan pupuk yang terjangkau.

"Kebijakan gas untuk sektor hilir gimana? Sekarang ada HGBT tapi akan berakhir 2024. Saya awal tahun nggak bisa tidur, pertengahan tahun agak bisa tidur nyenyak karena ada Ratas (Rapat Terbatas) yang mengatakan HGBT akan ditindaklanjuti," kata Rahmad dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Ia mengaku, tidurnya kembali terganggu lantaran keberlanjutan dari program HGBT ini belum diputuskan secara resmi melalui peraturan. Kebijakan HGBT 2024 direalisasikan lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 91 Tahun 2023 tentang tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

"Tapi sekarang agak terbangun-bangun setiap malam karena itu belum diputus dengan baik. Sehingga, keberlangsungan pasokan sumber gas pada harga yang ditetapkan pemerintah ini sektor pupuk belum tahu apa kiblatnya," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga pupuk bisa mendatangkan efek berganda ke sektor-sektor lainnya, khususnya pangan. Bahkan, bisa-bisa hal ini berujung pada peningkatan impor.

"Bayangkan kalo harga pupuk naik Rp 1.000 saja, berdasarkan price elasticity yang kita hitung, maka konsumsi urea turun sebesar 13%," kata dia.

"Dampak pada produksi pertanian itu berapa? setengah ton per hektare. Artinya apa? Indonesia harus akan impor 2 juta ton beras. Jadi sinkronisasi kebijakan saya rasa penting," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, Kebijakan HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024. Itu berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di BidangIndustri.

Kelanjutan HGBT ini juga sebelumnya telah dibahas oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Katanya, Ratas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui kelanjutan program itu.

Selain persetujuan atas kelanjutannya, Agus menyebut, Jokowi juga menyetujui kelanjutan dari program HGBT, tetapi juga perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai penambahan sektor-sektor yang akan menerima program HGBT.

Agus juga bilang, hal ini akan menjadi salah satu dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi Untuk Kebutuhan Domestik. RPP ini akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia.

"Selain itu, kami sedang mengusulkan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Selama ini kami terus berjuang untuk program HGBT sektor industri. Alhamdulillah, Bapak Presiden juga menyetujui terhadap penyusunan RPP tersebut," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Simak Video: Sedihnya Agen-Konsumen Karena LPG Non Subsidi Naik Harga

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2023, tentang Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha adi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Revisi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024. Secara umum, terdapat beberapa perubahan dalam PP terbaru Nomor 29 Tahun 2024.

Pada beleid terbaru ini, Badan Otorita IKN memberikan jaminan kepastian jangka waktu Hak Atas Tanah (HAT) dalam satu siklus waktu untuk kebutuhan berusaha.

Pelaku usaha, akan mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) paling lama selama 95 tahun melalui siklus pertama, dan bisa langsung diperpanjang untuk satu siklus ke dua paling lama 95 tahun.

Siklus atau jangka waktu penggunaan tanah untuk kebutuhan usaha atau Hak Guna Usaha (HGU) diberikan paling lama 95 tahun. Pelaku usaha bisa memperpanjang jangka waktu HGU lagi selama 95 tahun berikutnya pada siklus yang sama.

Sementara dalam aturan lama, Bedanya, HGU bisa diberikan paling lama 95 tahun. Namun, jangka waktu tersebut dibagi dalam tiga tahapan, yakni tahap pertama 35 tahun, lalu bisa diperpanjang 25 tahun, dan tahap ke tiga bisa diperpanjang 35 tahun.

Berikut Perbedaan Pasal 18 di Aturan Lama dan Baru:

Pasal 18 Aturan Lama

Berikut adalah pasal yang telah diatur ulang agar lebih merata:

Ayat 1 berbunyi:

(1) Jangka waktu HGU di atas HPL Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dengan tahapan:

a. pemberian hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun;

b. perpanjangan hak, paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan

c. pembaruan hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) HGU yang diberikan untuk 1 (satu) siklus pertama dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan pemberian hak dan dicatat dalam sertipikat HGU.

(3) Perpanjangan dan pembaruan HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sekaligus setelah 5 (lima) tahun HGU digunakan dan/atau dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

(4) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

(5) Permohonan pemberian kembali HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;

b. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;

c. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan

d. pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang.

(6) Perpanjangan dan pembaruan HGU sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah dilakukan evaluasi bersama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.

(7) Atas perpanjangan dan pembaruan HGU sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta pemberian kembali HGU untuk siklus kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam sertipikat HGU.

Pasal 18 Aturan Baru:

Pasal 18 ayat 1 berbunyi:

Ayat 2 berbunyi:

Ayat 3 berbunyi:

Ayat 4 berbunyi:

(5) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum HGU/HGB hak pakai siklus pertama berakhir, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU/HGB/hak pakai untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama sebagaimana dimaksud ayat 2 sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2, dan (6) Tahapan pelaksanaan pemberian erpanjangan dan pembaruan HAT ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri Perencanaan Pembangunan sekaligus pencetus pemindahan ibu kota negara Penajam Paser Utara, Andrinof Chaniago, mengkritik langkah Presiden Jokowi mengobral hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk investor.

Sebagaimana dalam Perpres 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN, Jokowi mengobral hak guna usaha atau HGU hingga 190 tahun. Selain itu, kepala negara memberi hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun.

Menurut Andrianof, obral HGU dan HGB hingga hampir dua abad itu tidak perlu dilakukan. “Itu kebablasan,” ujar Andrinof saat konferensi pers menjelang peluncuran buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu, 14 Agustus 2024.

Lagipula, ia menuturkan, IKN akan dibangun menjadi kota pemerintah. Bisnis dan investasi dari swasta bisa menyusul belakangan. Yang terpenting, kata dia, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN harus eksis dan beroperasi lebih dulu.

Lebih lanjut, ia berujar, investasi bisa otomatis datang setelah aparatur sipil negara (ASN) pindah ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu. “Dari situ (pemindahan ASN), akan muncul kegiatan ekonomi. Sifatnya mengikuti, bukan diciptakan secara eksklusif,” kata dia.

Bila menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pemerintah mengalokasikannya dari APBN sebesar 20 persen atau sekitar Rp90 triliun, sedangkan sisanya bakal mengandalkan investor.

Pemerintah sudah menganggarkan APBN senilai Rp84,2 triliun sejak IKN dibangun mulai 2022, hingga Juli 2024. Angka tersebut mencakup 108 proyek pembangunan yang dikontrak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun investasi yang dibukuukan hingga hari ini, menurut Jokowi, mencapai Rp56,2 triliun.

Di tengah proses pembangunan yang terus berjalan dan besarnya kebutuhan pembiayaan, Jokowi tak hanya mengobral HGU dan HGB hingga hampir dua abad. Teranyar, kepala negara membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN melalui Keppres Nomor 25 Tahun 2024 yang ditandatangani pada Senin, 5 Agustus 2024. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji kepada investor bahwa hak guna bangunan (HGB) IKN Nusantara bisa terbit hanya dalam 11 hari.

Ia menekankan penerbitan HGB itu terhitung sejak perjanjian kerja sama (PKS) dengan investor.

"Apabila bapak ibu investasi di IKN Nusantara, tanda tangan perjanjian kerja sama (PKS) cepat. Setelah tanda tangan itu, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengeluarkan HGB-nya maksimal dalam waktu 11 hari, sangat cepat sekali," jelasnya dalam Groundbreaking Kantor PT Bank Central Asia Tbk di IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8).

"Yang ngomong (HGB terbit maksimal 11 hari) bukan saya, yang ngomong Menteri Pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono). Kalau salah, nanti dikejarnya ke Pak Menteri Pertanahan (AHY)," tegas Jokowi.

Jokowi memamerkan IKN saat ini 'dikerubungi' oleh calon investor. Ia menyebut ada 472 minat investasi atau letter of intent (LoI).

Akan tetapi, ia menyebut minat investasi itu masih harus disaring oleh Otorita IKN. Jokowi menekankan para pengusaha yang minat menanamkan modalnya di IKN tak bisa langsung masuk begitu saja.

Sang Kepala Negara menyebut seleksi ketat OIKN menghasilkan 220 calon investor yang benar-benar serius. Presiden Jokowi berharap nantinya LoI tersebut bisa segera direalisasikan.

"Meskipun, sekarang ini memang kita masih memprioritaskan investasi yang berasal dari dalam negeri. Meskipun, juga ada permintaan-permintaan investor dari luar, tetapi yang diprioritaskan adalah investor dalam negeri terlebih dahulu," tandasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meluncurkan fasilitas Golden Visa guna mengakomodasi warga negara asing (WNA) yang berinvestasi dan berkarya di Indonesia untuk dapat menetap selama 5 hingga 10 tahun. Dengan adanya eksklusifitas ini, investor asing disebut dapat memiliki aset di dalam negeri.

Lantas bagaimana regulasi sebelumnya?

Kepala Subbidang Hubungan Bilateral Afrika dan Timur Tengah, Kedeputian Polhukam, Sekretariat Kabinet, Lusia Novita Sari menyatakan pemegang Golden Visa akan menikmati manfaat eksklusif yang tak diterima pemegang visa biasa. Termasuk hak untuk memiliki aset di dalam negara. Bahkan visa ini bisa menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan.

“Antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan,” kata Lusia, dikutip dari laman Setkab.go.id.

Sementara itu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, Silmy Karim, mengatakan investor asing pemegang Golden Visa dapat memiliki izin tinggal di Indonesia selama 5 hingga 10 tahun dengan persyaratan jumlah investasi tertentu. Besarannya antara 350 ribu AS dolar sampai 2,5 juta dolar AS untuk masa tinggal 5 tahun. Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, besaran investasi 700 ribu dolar AS hingga 5 juta dolar AS.

Aturan kepemilikan hak aset WNA di Indonesia

Dilansir dari laman Djkn.kemenkeu.go.id, secara hukum, status kepemilikan aset, dalam hal ini tanah dan bangunan, yang dapat diperoleh oleh WNA atau badan hukum asing di Indonesia hanya sebatas hak pakai atas tanah dengan jangka waktu tertentu, hak sewa untuk bangunan, hak milik atas satuan rumah susun dan rumah tempat tinggal atau hunian.

Menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, WNA atau bekas warga negara Indonesia atau WNI tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik, di mana apabila WNA maupun bekas WNI mendapat hak milik maka tanah tersebut, maka harus dikembalikan kepada negara.

Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi adanya kepemilikan atas tanah oleh WNA yang ingin bertempat tinggal atau membuka usaha di Indonesia, yaitu dengan menjaga agar tanah hak milik WNI tidak menjadi tanah milik WNA. Selain itu, kepemilikan atas hak milik juga membantu WNI agar dapat memanfaatkan tanah hak miliknya untuk menunjang kehidupannya.

Sejalan dengan ketentuan hak milik, UUPA juga menegaskan bahwa pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk mempunyai kedua hak tersebut, wajib untuk melepaskannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun atau hak-hak tersebut akan hapus karena hukum.

WNA boleh beli properti di Indonesia

Sejak 2021, WNA diberikan kesempatan untuk membeli properti di Indonesia. Pembelian properti oleh WNA di Indonesia tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran. WNA yang dapat memiliki hunian adalah orang asing yang memiliki dokumen keimigrasian sesuai perundang-undangan.

Adapun dokumen keimigrasian yang dimaksud yakni VISA, paspor, atau KITAS yang diterbitkan pihak terkait yang memiliki wewenang untuk menerbitkan dokumen tersebut. Perihal kriteria bangunannya, pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 18 Tahun 2021. Untuk rumah susun yang dimiliki WNA harus termasuk kategori rumah komersial.

Sedangkan batasan rumah tapak yang dapat dimiliki antara lain:

1. Berdasarkan aturan perundang-undangan, rumah tersebut harus termasuk kategori rumah mewah.

2. Sebidang tanah untuk per orang atau keluarga.

3. Maksimal luas tanah seluas 2 ribu meter persegi

HENDRIK KHOIRUL MUHID I HERZANINDYA MAULIANTI

KOMPAS.com - Cara mengubah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi pertanyaan masyarakat.

Hal itu mengingat kepemilikan HGB memiliki jangka waktu yang ke depannya perlu diperpanjang dan diperbarui.

Sementara, jangka waktu kepemilikan SHM tidak terikat waktu, alias selamanya. Sehingga tingkatannya paling tinggi.

Untuk itu, masyarakat yang telah memiliki HGB dapat meningkatkannya menjadi SHM dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Kementerian ATR/BPN pada Sabtu (20/7/2024), berikut persyaratan mengubah HGB menjadi SHM:

• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
• Surat Kuasa apabila dikuasakan
• Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket
• Surat Persetujuan dari kreditur (jika dibebani hak tanggungan)
• Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran Hak)
• Sertifikat Hak Milik/HGB/Hak Pakai
• IMB/surat keterangan kepala desa atau lurah bagi perubahan hak dari HGB/Hak Pakai menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor.

Selain memenuhi persyaratan di atas, terdapat ketentuan dalM mengajukan permohonan mengubah HGB menjadi SHM:

• Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menjadi Hak Milik adalah Hak Atas Tanah pada satu sertifikat bukan sebagian
• Apabila hak atas tanah yang akan diubah haknya telah berakhir jangka waktunya, maka tidak perlu terlebih dahulu diberikan perpanjangan jangka waktu atau pembaruan haknya
• Apabila pemegang hak atas tanahnya telah meninggal dunia, maka dapat diajukan oleh ahli waris dengan dilengkapi bukti sebagai ahli waris dan dokumen persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
• Untuk bidang tanah HGB atau Hak Pakai berada di atas Hak Pengelolaan, perubahan Hak Milik hanya untuk rumah tingal dan yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi atau persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan yang memuat pelepasan atas bagian tanah Hak Pengelolaan.

Ada pun biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan saat mengubah HGB menjadi SHM ialah Rp 50.000.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo pada Kamis (11/7) lalu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam regulasi itu, investor yang membeli tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) bisa memperoleh perpanjangan HGB sampai 160 tahun dengan skema dua kali siklus, serta mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan hingga 180 tahun. Lantas, apakah berbagai 'gula-gula' ini bisa membuat invesor kepincut?

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, yakin bahwa kebijakan tersebut bakal menarik investor. Sebab, selain memberikan keleluasaan waktu untuk mengembangkan usaha, Perpres 75/2024 juga memberikan kepastian atas status lahan di IKN.

"Perpres 75 itu dikeluarkan untuk mempercepat dan memberi kepastian investasi karena kemarin kan katanya ada ketakutan status tanah tidak jelas. Dengan Perpres itu orang lebih pasti, mana tanah yang disewakan, mana tanah yang dijual. Orang tinggal menilai saja, kamu saya kasih HGB, berarti ada sertifikat, nilai jualnya berapa per meter," kata Yayat kepada detikcom, Kamis (18/7/2024).

Yayat kemudian menilai, bahwa jangka waktu sampai 190 tahun dengan HGU dan 160 tahun dengan HGB bisa digunakan investor untuk berinvestasi sangat lama. Jika dihitung-hitung bisa sampai tiga generasi.

"Jadi memperpanjang 160 tahun itu sampai 3 keturunan lebih itu. Bisa 3 keturunan. Ini sama aja seperti hak milik. Jadi kalau (HGB di atas) HPL-nya, HGB-nya 30 tahun, orang nggak bisa investasi jangka panjang karena kalaupun 'disekolahkan' nggak mau," tuturnya.

Oleh sebab itu khusus untuk HGB sampai 160 tahun, Yayat menilai bahwa tingkat pengembalian modal untuk investor (internal rate of return/IRR) bakal lebih pasti. Hal ini tentu menjadi pertimbangan serius investor yang hendak menaruh modal di IKN.

"Hitungan IRR-nya bisa masuk karena ada investasi industri, dia butuh lebih dari 30 tahun. Sekarang kenapa orang mau beli hak milik di atas kawasan industri karena dia panjang. Kalau misalnya tidak panjang orang bilang 'saya investasi nih, itu IRR-nya, masa pengembaliannya, butuh waktu 30 tahun? (saja)'," jelasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai insentif yang besar dan berlapis-lapis diberikan karena tidak mudah untuk meyakinkan investor untuk menaruh modal dalam proses pembangunan ibu kota baru yang dimulai dari nol. Sebab, selain waktu pembangunan yang lama, Investor bakal menelisik upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur dasar IKN.

Berbeda dengan Yayat, Faisal ragu berbagai insentif yang diberikan cukup untuk menarik minat investor.

"Untuk masuk ke sana perlu imbal hasil atau iming-iming yang lebih tinggi dari sisi insentif ditambah konsistensi pemerintah, investor juga melihat pemerintah gimana seriusnya, kebijakannya konsisten atau tidak, insentifnya besar atau tidak, dan itu pun belum tentu mendatangkan investor dalam jumlah banyak walau sudah diberi insentif itu," jelasnya.

Oleh sebab itu, Faisal menilai tidak akan ada banyak investor yang masuk untuk tahap awal pembangunan IKN. Sebab, tingkat profabilitas IKN secara hitung-hitungan belum masuk.

"Tahap awal investor tentu belum berani masuk karena tingkat profitabilitasnya dipersepsikan belum masuk secara hitung-hitungan bisnis, baru butuh insentif yang besar, jadi ini ongkos yang ditanggung seluruh warga Indonesia, karena memberikan insentif yang panjang kepada investor dengan sangat murah diobralnya untuk bisa menarik investasi ke IKN," pungkasnya.

(ara/ara)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menolak usulan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri ditetapkan permanen, bukan diperpanjang secara berkala.

Pemerintah baru saja memastikan kelanjutan HGBT di tahun 2025. Program yang berlaku sejak pandemi COVID-19 ini dinikmati oleh 7 industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Usulan HGBT menjadi permanen disampaikan Direktur Eksekutif Tenggara Strategics, Riyadi Suparno. Dia menilai, HGBT memberikan dampak positif terhadap pupuk dan produktivitas pertanian di Indonesia.

Riyadi menghitung setiap kenaikan USD 1 harga gas untuk industri pupuk, dari harga yang ditetapkan pada program HGBT USD 6 per MMBTU, akan berdampak pada penurunan produksi padi 28 persen dan luas panen padi sebesar 29 persen.

"Bagi kami, sih, sebaiknya ini HGBT dibuat permanen saja, jadi tidak dibuat berdasarkan waktu. Kemarin ribut-ribut karena berakhir tahun ini, kemudian diperpanjang, sampai kapan? Jadi ini suatu kebijakan yang dipermanenkan menggunakan UU atau PP," tuturnya saat Diskusi Kontribusi energi terhadap produktivitas pertanian, Selasa (16/7).

Selain itu, Riyadi juga menyarankan agar HGBT juga bisa dinikmati untuk produksi pupuk nonsubsidi (PSO). Sebab, produktivitas petani juga bergantung pada pupuk nonsubsidi.

"Ada satu diskusi yang menyatakan bahwa pupuk nonsubsidi tidak berhak mendapatkan HGBT, tapi sebenarnya ini penting juga untuk konsumsi karena nonsubsidi juga meningkatkan produktivitas pertanian, jadi kalau memang tujuannya untuk pertanian dan pangan nonsubsidi juga berhak terhadap HGBT," jelasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Mirza Mahendra, menilai HGBT tidak bisa berlaku permanen, sebab pasokan hulu gas tidak selamanya tersedia.

"Kalau membuat seumur hidup pada saat itu, bisa-bisa pemerintah dituntut, kalau seumur hidup saya rasa tidak ada yang bisa memenuhi satu lapangan itu bisa berproduksi seumur hidup, tidak ada," tegasnya.

Mirza menjelaskan, setiap lapangan atau blok migas pasti mengalami penurunan (declining rate) setiap tahunnya, sebab kondisi lapangan dan peralatan yang tua. Dengan begitu, pasokan gas semakin terbatas akan membebani industri hulu migas jika tetap memasok dengan harga di bawah pasar.

Di sisi lain, lanjut dia, penemuan cadangan gas jumbo akhir-akhir ini mayoritas berada di laut dalam atau offshore. Dengan begitu, pengangkutan gas tidak bisa melalui pipa transmisi, melainkan melalui Liquified Natural Gas (LNG) yang biayanya lebih mahal.

"Akhirnya bangun jadi LNG pasti harganya kan lebih mahal, pasti ke sana larinya. Tapi kami di Kementerian ESDM, we fight, fight banget untuk bisa kawan-kawan menerima HGBT," tuturnya.

Selain itu, dia juga menilai alokasi gas murah untuk pupuk nonsubsidi juga kurang pas jika diterapkan. Sebab, pupuk nonsubsidi ada yang diekspor, tidak hanya untuk kebutuhan domestik.

"Kayaknya kok saya kurang pas kalau yang non-PSO kita berikan juga, yang jelas untuk pupuk we have a first priority. Tapi memang untuk PSO, yang non-PSO ya floating (harga pasar) dong," jelas Mirza.