JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyinggung pidato Perdana Menteri Israel, Netanyahu yang menyebut Israel mencari kedamaian dan mendambakan perdamaian.

"Netanyahu kemarin menyebutkan, dan saya kutip "Israel mencari perdamaian, bahwa Israelm mendambakan perdamaian," kata Retno dalam Sidang Umum Ke-79 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9/2024).

"Benarkah (Israel mencari kedamaian)? Bagaimana kita bisa percaya pernyataan itu?," ucap Retno lagi.

Dia kemudian menyebut, saat Netanyahu berpidato di sidang PBB dengan ucapan manis perdamaian, Israel justru melancarkan serangan udara besar-besaran yang belum pernah terjadi.

Serangan besar itu terjadi di Beirut, ibukota Lebanon.

"PM Netanyahu ingin perang terus berlanjut. Kita harus menghentikannya. Saya ulangi, kita harus menghentikannya. Kita harus menekan Israel untuk kembali ke solusi politik untuk solusi dua negara," imbuh Retno.

Ia juga menyebut, mayoritas anggota PBB sangat mendukung solusi dua negara. Inilah saat yang tepat untuk mewujudkannya.

Retno mengatakan, mengakui negara Palestina adalah hal yang paling yang bisa dilakukan saat ini, untuk memberi Palestina kedudukan yang setara di panggung dunia dan memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman perang yang terjadi.

"Oleh karena itu, saya mendesak negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk melakukannya sekarang. Jika setiap dari kita melakukannya, pasti akan memberikan dampak," tutur Retno.

Dia juga menyebut, pengakuan Palestina hari ini adalah sebuah investasi yang akan menghasilkan dunia yang lebih damai, adil dan manusiawi di masa depan.

"Sekali lagi, Indonesia mendesak Anggota Tetap Dewan Keamanan untuk bertindak konkret, untuk segera menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan dan untuk mengakhiri impunitas Israel," imbuhnya.

"Mandat Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian, untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mempertahankan dan memperpanjang perang, atau lebih buruk lagi untuk mendukung pelaku kekejaman. Tidak bertindak berarti terlibat," tandas Retno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengucapkan salam perpisahan dalam Sidang Umum Ke-79 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9/2024).

Dia menyebut, dalam sidang Ke-79 itu adalah kesempatan terakhirnya berpidato sebagai Menteri Luar NEgeri Indonesia.

"Ini adalah kesempatan terakhir saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia untuk mewakili negara saya berbicara di hadapan Majelis Umum PBB. Satu dekade penuh tantangan, tetapi di saat yang sama, satu dekade penuh kontribusi Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah global. Salah satunya adalah Palestina," ujar Retno.

Dalam sidang itu, Retno juga menegaskan Indonesia tidak bisa bersantai melihat ketidakadilan yang terjadi terhadap rakyat Palestina.

Indonesia, kata Retno, selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk memperjuangkan hak yang merdeka.

"Saat saya berbicara sekarang, lebih dari 41.000 orang di Gaza telah terbunuh, situasi di Tepi Barat, Lebanon, semakin memburuk," tuturnya.

Sebab itu, Retno menyinggung mayoritas anggota PBB yang mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Menurut Retno, pengakuan negara Palestina adalah hal yang paling baik dan membuat kedua negara antar Israel dan Palestina setara di panggung dunia.

"Oleh karena itu, saya mendesak negara-negara yang belum mengakui negara Palestina untuk melakukannya sekarang, jika setiap dari kita melakukannya, pasti akan memberikan dampak," ucap Retno.

Dia mengatakan, pengakuan terhadap Palestina adalah investasi masa depan untuk perdamaian dunia dan keadilan yang lebih manusiawi.

Sebab itu, Indonesia mendesak agar anggota tetap Dewan Keamanan PBB bertindak konkret menghentikan invasi Israel dan pelanggaran hukum internasional yang terus dilanggar negara zionis tersebut.

"Mandat Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian, untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mempertahankan dan memperpanjang perang, atau lebih buruk lagi untuk mendukung pelaku kekejaman. Tidak bertindak berarti terlibat," tandasnya.