JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku heran dengan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia.

Menurut Bambang, Indonesia memang menganut sistem presidensial namun terasa seperti menganut sistem parlementer.

"Saya dalam kapasitas sebagai tiga menteri yang berbeda. Itu merasakan ini presidensial tapi rasa perlementer," kata Bambang dalam dialog demokrasi bertajuk "Peta Politik dan Tantangan Pembangunan Indonesia Paska Pemilu 2024" di The Habibie Center, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, Bambang menyorot soal adanya istilah koalisi dan oposisi dalam pemerintahan di Tanah Air.

Bambang menyebut, mayoritas negara yang mempunyai koalisi dan oposisi menganut sistem parlementer seperti Inggris, Australia, serta Jerman.

"Ya saya bukan ahli politik ya tapi Ini presidensial sistem tapi ada koalisi. Yang saya tahu koalisi tuh ada di Inggris parlementer, Jerman parlementer juga, ada di Australia parlementer. Ini kenapa terjadi di Indonesia?" ujar dia.

Tak hanya itu, mantan Menristek itu menilai sistem presidensial di Indonesia cukup unik.

Sebab, para pemenang pemilihan umum (pemilu) kerap merangkul pihak yang kalah.

Padahal, kata Bambang, hal ini tidak terjadi di Amerika Serikat yang jelas-jelas menganut sistem pemerintahan parlementer.

"Kan ini enggak terjadi kalau di Amerika. Kalau (Partai) Demokrat kalah ya sudah. (Partai) Demokrat itu basically di luar jadi oposisi. (Partai) Republik kalah ya Republik, jadi oposisi," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia juga menceritakan singkat pengalamannya berhadapan dengan DPR RI saat masih menjabat menteri.

"Kalau misalnya waktu itu fraksinya ada 9, ya kita paling enggak harus mayoritas, ya kebetulan kalau koalisinya kuat ya kita enggak ada masalah," ujar dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2016-2019 ini mengaku kerap dicecar oleh anggota DPR meski anggota itu berasal dari partai koalisi pemerintah.

Tak hanya itu, ia juga pernah merasa aneh karena saat menjadi menteri, ia harus bisa bergaya seperti politikus.

Padahal, Bambang adalah menteri independen atau tidak berasal dari partai politik (parpol).

"Dan terus terang tidak mudah karena meskipun dia menyatakan seperti koalisi tapi kalau ada pembahasan tertentu kalau ada sesuatu yang dia tidak sinkron, dia bisa punya pandangan yang lain. Nah itu kan ekstra effort," ujar Bambang.