JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggug rekam jejaknya yang selama ini menjadi oposisi bagi pemerintah saat menghadiri rapat kerja Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Momen ini terjadi ketika Natalius Pigai menyapa satu per satu fraksi-fraksi yang ada di Komisi XIII DPR. Ia menyebut dirinya seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena sama-sama pernah menjadi oposisi.

"Yang saya hormati para anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi Golkar, PDI-P, Nasdem, PKS, saya lebih kenal Fraksi PKS ya karena kita sama-sama selama ini oposisi," kata Pigai dalam rapat.

"Dan dari Fraksi PAN kalau saya tidak sebut mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain Fraksi PAN, Demokrat, Gerindra, Fraksi PKB, yang saya hormati," imbuh dia.

Selain itu, Natalius Pigai juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang aktivis HAM.

Menurut Pigai, selama ini isu HAM jauh dari jangkauan dan pandangan para anggota dewan.

Ia berharap, keberadaan Kementerian HAM memberikan gambaran soal isu HAM di mata anggota DPR.

"HAM itu diujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat, mungkin tidak ada imajinasi HAM dalam DPR selama saya bergulat sebagai aktivis HAM dan baru ini baru ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat," kata Pigai.

Lembaga survei nasional Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkini mengenai keyakinan dan ekspektasi publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 5 tahun mendatang.

Survei ini diambil dalam kurun waktu 10-15 Oktober 2024, atau kurang lebih sepekan sebelum kekuasaan beralih ke tangan Presiden RI ke 8, Prabowo Subianto 20 Oktober 2024 lalu. Saat itu Kabinet Merah Putih belum terbentuk.

Saat ditanya mengenai pendapat mengenai kelompok koalisi dan oposisi pemerintah di DPR, mayoritas menginginkan adanya kelompok oposisi pemerintahan.

Sebanyak 49,2 persen dari 1.200 sampel menginginkan oposisi yang kuat di DPR untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo.

Sementara 36,4 persen berpendapat partai-partai politik di DPR sebaiknya bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo.

“Memang 49 persen mengatakan harus ada oposisi, 36 persen mengatakan partai-partai kita sebaiknya bergabung dalam koalisi pendukung Pak Prabowo,” kata founder sekaligus peneliti utama Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, dalam paparannya, Minggu (27/10).

Meski mayoritas, Burhanuddin menyebut bahwa angka ini tidak mencapai 50 persen responden.

“Meskipun mayoritas mengatakan harus ada oposisi yang kuat tetapi tidak mencapai 50 persen,” katanya.

Metode

Survei Indikator menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1200 orang. Dengan asumsi metode simpel random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error-MoE) sekitar +2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Lembaga Survei Indikator juga melakukan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Bisnis.com,JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengungkapkan sikap partai berlogo banteng tersebut terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang resmi dilantik pada Minggu (20/10/2024).

Deddy mengungkapkan bahwa partai PDIP tetap terus mendukung pemerintahan Tanah Air, dengan sepenuh hati. Kendati demikian, pihaknya mengaku akan tetap memantau pemerintah.

"Tetapi hal-hal yang menurut kami keluar dari koridor kepentingan Bangsa, rakyat dan negara, tentu kami akan mengingatkan pemerintah secara kritis dan secara diplomatis," terangnya Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Kemudian, Deddy mengaku bahwa banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengingatkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami punya Ketua DPR RI, ya tentu itu akan memudahkan untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden. Kami juga punya perwakilan di semua Komisi DPR RI, tentu itu bisa menjadi cara juga untuk menyampaikan kepada menteri-menteri terkait agar mempertimbangkan kebijakan atau rencana kebijakan yang dibuat," terangnya.

Deddy juga mengungkapkan bahwa media massa juga memiliki peran sebagai sarana penyampaian informasi, untuk mengingatkan atau memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Adapun, diketahui juga bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, berada dalam kondisi kurang sehat sehingga absen dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Kondisi kesehatan Megawati juga sudah kurang maksimal, bahkan sejak sidang Doktor Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang digelar pada Jumat lalu (18/10/2024).

"Bu Mega kan memang kesehatannya masing kurang sempurna, terbukti kemarin waktu sidang doktor dari Sekjen, mas Hasto, beliau juga keliatan kurang sehat, masih dalam kondisi flu, pake masker, dan kemudian harus beristirahat," terang Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Meski demikian, Megawati memberi perintah sejak Jumat lalu (18/10) hingga Minggu (21/10)semua anggota DPR RI tidak boleh meninggalkan Jakarta, dan seluruhnya harus hadir dalam pelantikan hari ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Indonesia mengalami dinamika politik yang signifikan, terutama dalam konteks merosotnya kekuatan oposisi.

Proses ini tidak hanya disebabkan oleh faktor internal oposisi, tetapi ditengarai juga jadi strategi politik yang diterapkan Jokowi dan koalisinya.

Berikut adalah rangkuman mengenai perjalanan politik 10 tahun Jokowi dan bagaimana oposisi semakin lemah selama dua periode kepemimpinannya:

1. Koalisi kerempeng sebelum Prabowo balik badan

Pada Pilpres 2014, Jokowi yang ketika itu berpasangan dengan elite senior Golkar, Jusuf Kalla (JK), hanya berbekal dukungan minoritas dari PDI-P, Partai Nasdem, PKB, dan Hanura.

Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie waktu itu mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa bersama Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, Demokrat, dan lain-lain yang setara lebih dari 50 persen kursi DPR.

Koalisi Merah Putih (KMP) itu akhirnya goyah setelah Prabowo tumbang dan Jokowi-JK terpilih sebagai suksesor Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Secara praktis, PPP menyatakan diri keluar dari keanggotaan KMP pada Oktober 2014 dan PAN kemudian menyusul pada September 2015.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menolak partainya dianggap keluar koalisi, namun per 2016 partai besutannya mendapatkan satu kursi Menteri PAN-RB yang diisi Asman Abnur.

Sementara itu, Golkar menegaskan posisinya selaras dengan pemerintah mulai 2016 usai kisruh dualisme kepengurusan partai antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie berakhir dengan penetapan Setya Novanto sebagai ketua umum.

Pelan namun pasti, pemerintahan Jokowi mulai membangun kekuatan pula dari dalam parlemen dengan menyisakan Gerindra, Demokrat, dan PKS saja sebagai kekuatan oposisi di parlemen.

Prabowo Subianto, yang dua kali bertarung melawan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019, awalnya merupakan sosok sentral sekaligus simbol utama oposisi Jokowi.

Ia dan partai yang ia nakhodai, Gerindra, selalu menjadi yang paling lantang menyoroti kebijakan-kebijakan Jokowi, terutama dalam isu ekonomi, kedaulatan, dan pemerintahan.

Kontradiksi posisi Jokowi dan Prabowo mencapai titik kulminasi pada Pilpres 2019 yang kental aroma politik primordial hingga memicu kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019 yang menewaskan sedikitnya 6 orang.

Akan tetapi, dinamika politik berubah secara dramatis usai Prabowo dan Jokowi mengagendakan pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus pada 13 Juli 2019.

Setelahnya, Prabowo dan Gerindra memutuskan bergabung ke dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin dengan dalih rekonsiliasi nasional.

Prabowo dihadiahi kursi Menteri Pertahanan, plus 1 kursi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Edhy Prabowo yang belakangan ditangkap karena kasus korupsi.

Belakangan, jatah Gerindra ditambah lagi untuk Sandiaga Uno--tandem Prabowo pada Pilpres 2019--lewat kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Langkah ini menandai titik balik dalam oposisi di Indonesia.

Dalam hal ini, Jokowi sukses melakukan manuver besar pertamanya dalam merangkul lawan politiknya melalui tawaran kekuasaan dengan dalih rekonsiliasi nasional.

Tak tanggung-tanggung, yang dirangkul adalah rival yang sebelumnya dianggap tak akan pernah bisa bersatu bernama Prabowo.

“Saya senang sekali itu memberi sinyal kepada rakyat sudah move on," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie usai menjadi pembicara pada diskusi buku di Jakarta, Kamis (25/7/2019), dikutip dari Antara.

Namun, Jimly menegaskan, peran oposisi tetap diperlukan.

"Oposisi sifat alamiah demokrasi, demokrasi tidak akan bekerja jika tidak ada check and balance. Itu hukum kehidupan,” ujar dia.

2. Demokrat oposisi setengah hati, PKS tak berdaya

Melalui kocok ulang kursi menteri, Jokowi merangkul partai atau individu yang sebelumnya berhadapan dengan pemerintahannya.

Siasat ini semakin terbuka ditunjukkan olehnya di periode kedua kepemimpinannya.

Tak lama usai Indonesia dihantam pandemi Covid-19, PAN kembali mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf pada 2022—Zulkifli Hasan diberi kursi Menteri Perdagangan.

Demokrat, di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada mulanya mencoba memainkan peran sebagai oposisi yang konstruktif.

Namun, seiring waktu, posisi Demokrat dianggap kerap menampilkan sikap ambigu.

Meskipun tetap mengkritik beberapa kebijakan Jokowi, Demokrat tidak mengambil sikap yang sepenuhnya oposisi.

Sikap ini terlihat dari interaksi Demokrat dengan kubu pemerintah, di mana partai ini berusaha menjaga hubungan baik dengan koalisi Jokowi sembari menegaskan diri sebagai oposisi.

Dalam hal pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), misalnya, Demokrat mengambil sikap “setuju dengan catatan”.

Tampuk kekuasaan partai bintang mercy pu sempat nyaris dibegal kubu Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI, walau upaya itu akhirnya kandas di Mahkamah Agung (MA).

Demokrat jalan terus dengan baju oposisi, bahkan turut menyuarakan “perubahan” pada Pilpres 2024 dengan harapan AHY dapat menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY, bahkan sempat menerbitkan buku bertajuk "President Can Do No Wrong: Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi".

Ditikung pada menit terakhir—PKB mendadak bergabung mengusung Anies dan mendapatkan kursi cawapres yang diincar Demokrat—AHY cs akhirnya banting setir mengusung Prabowo Subianto yang berduet dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming.

Tak berselang lama, AHY diberi kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Sementara itu, PKS masih cukup aktif mengkritik banyak aspek pemerintahan Jokowi dan kerap berbeda sendiri dalam pengesahan sejumlah RUU di Senayan.

Namun, porsinya yang kurang dari 10 persen tak membuat mereka punya daya ancam yang cukup serius buat Jokowi dkk.

Pada akhirnya, taktik "membeli oposisi" semacam ini dianggap sukses memecah barisan oposisi dan membuat pemerintah semakin sulit dikritik secara menyeluruh.

Usai Anies yang diusung juga oleh PKS keok pada Pilpres 2024 dari Prabowo-Gibran, sikap oposisi PKS dinilai semakin buyar.

Sejumlah analis politik mengaitkannya dengan “puasa” yang telah mereka jalani sejak 2014 sebagai oposisi pemerintahan.

“Secara institusional PKS ini sudah berada di luar kekuasaan selama dua periode sehingga daya tahan politiknya berkurang. Apalagi jika harus kembali ‘berpuasa politik’ tentu bukan hal mudah,” ujar Direktur Eksekutif Trias Politika Strategist Agung Baskoro kepada Kompas.com.

Meski tak secara formal bergabung ke kabinet Jokowi, PKS secara nyata telah bergeser dan mendukung Prabowo-Gibran. PKS bahkan mendukung menantu Jokowi, Bobby Nasution, dalam Pilkada Sumatera Utara 2024.

3. Dugaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik

Dalam sejumlah peristiwa terakhir, rezim Jokowi dianggap piawai memanfaatkan posisi eksekutif untuk memastikan loyalitas lawan-lawan politiknya atau memaksa mereka berkompromi.

Jokowi dinilai beberapa kali menggunakan kartu as berupa kasus-kasus hukum yang telah dikantongi para aparat penegak hukum sebagai senjata guna menekan kekuatan-kekuatan politik yang coba beroposisi dengannya.

Situasi ini dilaporkan oleh kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 maupun setelahnya.

Anies, misalnya, berulang kali menghaturkan hormat buat Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang dinilainya begitu teguh meski cobaan demi cobaan menerpa Nasdem sejak mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden.

Selama kurun itu, dua menteri Nasdem ditangkap dan diproses hukum. Eks Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny Plate, dan eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, belakangan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat kasus korupsi. Menteri dari Nasdem di kabinet Jokowi kini tersisa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar saja.

Sementara itu, kasus hukum yang menyeret-nyeret nama Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto—kasus Harun Masiku dan dugaan korupsi proyek jalur kereta api--“hidup” kembali setelah Hasto, dalam banyak kesempatan, lantang mengkritik Jokowi dan pengerahan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral Pilpres 2024.

Hasto juga dipanggil Polda Metro Jaya terkait pernyataan yang ia lontarkan selaku narasumber pemberitaan, padahal narasumber berita tidak dapat dipidana.

"Pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan pemilu," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin (3/6/2024).

Situasi ini juga ditegaskan Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran, Sulistyowati Irianto, yang berpendapat bahwa saat ini penguasa menggunakan hukum sebagai senjata politik.

"Diam-diam mereka menggunakan otoritas sebagai lembaga tinggi negara untuk membuat hukum yang mendefinisikan kepentingan para elite penguasa," ucap Sulistyowati Irianto atau Sulis dalam diskusi publik dengan tema "Hukum Sebagai Senjata Politik", di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

"Lembaga-lembaga pengadilan tertinggi kemudian lembaga DPR diam-diam atau ketahuan sedikit melakukan revisi macam-macam UU yang sangat potensial melemahkan demokrasi dan hak-hak dasar kita sebagai warga negara," ujarnya.

4. Berdampak serius

Merosotnya kekuatan oposisi di bawah pemerintahan Jokowi berdampak signifikan terhadap mekanisme check and balances, kualitas demokrasi, serta budaya politik di Indonesia.

Kondisi ini dinilai mencerminkan kemunduran pada beberapa aspek, khususnya dalam cara kekuasaan dijalankan, peran lembaga legislatif, serta dinamika politik antarpartai.

Dengan oposisi yang lemah dan terpecah-pecah, pemerintah hampir tidak menghadapi perlawanan signifikan dalam proses legislatif.

Apa mau Jokowi bisa langsung terwujud secara kilat tanpa partisipasi bermakna dari publik, termasuk kebijakan yang kontroversial.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, memotretnya sebagai legalisme otokratis--sebuah corak pemerintahan yang sebetulnya berlangsung berdasarkan hukum, namun bersifat otoritarianistik.

"DPR mati sebagai lembaga yang menyeimbangkan kekuasaan. Tidak pernah lagi ada hak angket sejak 2017. Presiden mau matikan KPK, dua minggu pada 2019 revisi UU KPK keluar," kata Bivitri dalam "Temu Ilmiah Guru Besar/Akademisi Se-Jabodetabek" di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

"Presiden ingin memberikan konsesi yang bagus untuk para pemilik tambang batu bara, 6 hari revisi UU Minerba keluar. Presiden ingin memindahkan ibu kota ke IKN, 21 hari UU-nya dikeluarkan begitu saja oleh DPR," sambungnya.

Ambil contoh, pertama, Omnibus Law Cipta Kerja (7 bulan).

UU Cipta Kerja merupakan contoh paling mencolok dari undang-undang yang disahkan dengan sangat cepat dan penuh kontroversi.

UU ini awalnya tidak termasuk dalam Prolegnas, meskipun ide untuk membuat omnibus law telah disuarakan Jokowi, namun tiba-tiba muncul dan disahkan dengan proses yang belakangan dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bermasalah secara prosedur.

Masyarakat sipil, serikat pekerja, akademisi, dan pakar hukum mengkritik proses pengesahan UU ini karena minimnya partisipasi publik. Rapat-rapat di DPR sering kali dilakukan hingga larut malam dan pada akhir pekan.

Secara subtantif, banyak pasal di dalamnya merugikan kelas pekerja dan memperlemah hak buruh.

Begitu pula UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang disahkan hampir sama cepatnya di tengah pandemi dan secara subtantif dianggap lebih menguntungkan kepentingan korporasi besar ketimbang lingkungan dan masyarakat terdampak, khususnya dalam hal perpanjangan izin.

Belum lagi, revisi UU KPK (12 hari). DPR dengan begitu tangkas mengesahkannya meski diprotes keras masyarakat sipil dan mahasiswa.

Secara substantif, para pakar dan eks pejabat KPK menuding beleid ini sebagai biang kerok melemahnya KPK, mencakup soal langkah penyadapan yang tak lagi seefektif dulu hingga masalah independensi para komisionernya yang belakangan terbukti lewat putusan dewan pengawa.

UU IKN setali tiga uang. Bukan proyek sepele dan tak pernah dibahas sebelumnya dalam janji politik maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), UU IKN hanya dibahas dalam 43 hari.

Tak sedikit akademisi dan pakar menilai bahwa studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan serta sosialnya diperhatikan secara mendalam. Persoalan anggarannya pun belum tuntas dikupas. Namun, pemindahan ibu kota begitu mulus.

5. Parlemen jalanan sebagai alternatif

Praktik politik transaksional, sentralisasi kekuasaan, dan hilangnya oposisi yang kritis dinilai merupakan gejala dari kemunduran demokrasi yang lebih dalam.

Jika tren ini tidak diatasi, demokrasi Indonesia dikhawatirkan akan semakin kehilangan esensinya dan menjadi arena politik yang dikuasai oleh elite yang tidak terkontrol.

The Economist Intelligence Unit (EIU) pada awal Februari 2023 lalu telah menempatkan indeks demokrasi Indonesia di peringkat ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71. Skor ini sama dengan indeks demokrasi tahun 2021 lalu.

Namun, peringkat Indonesia turun dari 52 ke 54. Padahal, pada 2016, Indonesia masih menempati peringkat ke-48

Pengukurannya didasarkan pada pemeringkatan 60 indikator, yang semuanya dikelompokkan ke dalam lima kategori: proses pemilu dan pluralisme; kebebasan sipil; fungsi pemerintah; partisipasi politik; dan budaya politik.

Indonesia masih masuk kategori demokrasi cacat (flawed democracy) menurut versi EIU. Sementara itu, skor demokrasi (freedom score) Indonesia versi Freedom House juga tak lebih baik. Data Freedom House untuk Indonesia, skor demokrasi Indonesia sempat di atas 60 pada awal masa jabatan Jokowi, namun turun ke 57 pada 2024.

Pada akhirnya, upaya kontrol terakhir tersisa di jalanan, di luar parlemen, melalui pemberitaan media massa hingga gerakan dan aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa serta elemen masyarakat sipil lainnya yang tidak mempunyai kewenangan di atas kertas.

Corak perlawanan alternatif ini sempat disinggung pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago.

Ia menegaskan, jika suara oposisi di parlemen kuat, bisa aksi protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di jalanan akan berkurang karena mereka merasa aspirasinya terwakili di DPR.

"Itu mengapa kemudian peran oposisi diambil alih perannya oleh mahasiswa, buruh, termasuk KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) karena tidak sehatnya iklim politik kita di parlemen, parlemen jalanan mencoba mengambil alih peran oposisi," tutur Pangi pada 2020 lalu.

"Selama kekuatan partai politik di parlemen tidak berimbang, maka kekuatan oposisi di luar parlemen akan terus menguat dan tumbuh," lanjut dia.

Peran oposisi di luar parlemen melalui serangkaian aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil terus berulang hingga 2024. Memang, beberapa kali, aksi semacam ini menelurkan hasil yang diinginkan.

Terakhir, aksi tolak revisi UU Pilkada pada Agustus lalu berhasil membalikkan keadaan.

DPR yang coba berakrobat mengakali putusan MK, gagal mengesahkan revisi UU Pilkada yang sebelumnya dikebut dan disetujui semua fraksi dalam hitungan jam, untuk meloloskan pasal-pasal kontroversial yang sudah dibatalkan MK.

Walau demikian, kontrol ekstraparlementer ini tak punya garansi keberhasilan, namun hampir pasti melahirkan korban luka hingga korban jiwa dalam setiap edisi unjuk rasa. Bahkan, terakhir, 2 nyawa harus melayang: mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, Randi dan Yusuf Kardawi, gugur dalam demonstrasi tolak revisi KUHP pada 26 September 2019.

"Kematian seorang mahasiswa hari ini menunjukkan bahwa taktik kepolisian tidak menjamin keamanan demonstran," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, melalui keterangan tertulis, Jumat (27/9/2019).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa membeberkan pihaknya tidak akan menjadi oposisi pemerintah, meskipun tidak ikut bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Hal tersebut diungkapkannya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

“Nggak, nggak ada oposisi. Kita tetap dalam barisan pemerintahan Pak Prabowo-Pak Gibran,” katanya.

Dia turut menyampaikan NasDem mendukung penuh setiap keputusan, kebijakan, dan peogram pemerintahan Prabowo mendatang.

“Jadi kita support dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan, kebijakan, dan program pemerintahan Pak Prabowo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saan juga menyatakan sampai sejauh ini tidak ada tawaran untuk NasDem di beberapa posisi strategis di luar kementerian.

“Sampai hari ini nggak ada ya. Artinya gini, kementerian maupin lembaga itu kan sama saja. Jadi kita nggak dalam posisi [mendapatkan tawaran] itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Nasdem memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim. Namun, dia turut menekankan bahwa partainya tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

“Nasdem adalah pendukung pemerintahan Prabowo, hal ini sudah kami nyatakan berkali-kali kepada publik,” kata Hermawi dilansir dari Antara, Senin (14/10/2024).

Hermawi menuturkan bahwa keberadaan orang-orang Nasdem dalam kabinet sejatinya tidak terlalu penting, karena menurutnya, yang menjadi konsentrasi Nasdem adalah sumbangan pemikiran mereka dapat diterima dengan baik oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan bahayanya bila suatu pemerintahan dijalankan tanpa adanya oposisi terhadap sektor ekonomi. Menurutnya, pemerintahan tanpa oposisi berpotensi menghasilkan banyak kebijakan populis yang justru merugikan masyarakat.

“Pemerintah tanpa oposisi sering kali terdorong untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi populis guna mempertahankan dukungan politik,” ujar Achmad ketika dihubungi pada Rabu, 09 Oktober 2024.

Ia melanjutkan, kebijakan populis semacam peningkatan subsidi atau bantuan sosial (bansos) hanya dirancang untuk menarik simpati publik, bukan sebagai kebijakan berkelanjutan jangka panjang. Bahkan, menurut Achmad, kebijakan populis cenderung mengganggu kestabilan fiskal negara ke depannya.

“Peningkatan belanja negara untuk program-program populis dapat menyebabkan defisit anggaran yang besar dan meningkatkan utang negara,” ucapnya.

Menurut Achmad, hal ini bisa terjadi karena kurangnya mekanisme check and balances setelah hilangnya oposisi. Padahal, oposisi dianggap memiliki peran krusial untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dijalankan, termasuk kebijakan ekonomi. Hal ini membuat pemerintahan berpotensi berjalan tanpa pengawasan memadai.

Achmad menyebutkan, ketika tidak ada kekuatan yang mampu menantang atau mempertanyakan kebijakan pemerintah, kebijakan ekonomi yang dihasilkan berpotensi tidak didasarkan pada evaluasi yang menyeluruh. Alhasil terjadi inefisiensi dalam alokasi sumber daya negara. Begitu juga dengan berbagai konsekuensi negatif dapat muncul yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi jangka panjang.

“(Pemerintahan tanpa oposisi) membuka ruang bagi keputusan ekonomi yang keliru, tidak efektif, atau bahkan merugikan,” ucap Achmad.

Ia memandang, oposisi yang sehat merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi karena memiliki fungsi sebagai pengawas dan pengimbang dalam proses pengambilan kebijakan publik. Tanpa adanya oposisi, menurut Achmad, pemerintah bisa terjebak dalam pola kebijakan populis yang dirancang untuk menjaga dukungan politik, tetapi berpotensi merugikan perekonomian dalam jangka panjang karena kurang teruji lewat mekanisme checks and balances yang diperlukan.

Sebelumnya, sinyal PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto semakin menguat seiring kencangnya wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo sebelum pelantikan. Prabowo dikabarkan sudah menyiapkan dua kursi menteri atau setingkat menteri untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yaitu Budi Gunawan dan Abdullah Azwar Anas.

Mohammad Hatta Muarabagja dan Raden Putri Alpadillah Ginanjar berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Sembari bergegas meninggalkan Gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta, Prabowo Subianto berbicara singkat mengenai rencana pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jika tak ada aral melintang, Ketua Umum Gerindra itu bakal bertemu Megawati sebelum pelantikannya sebagai Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2024.

“Insyaallah, mudah-mudahan sebelum pelantikan,” ucap Prabowo di balik pintu mobilnya usai menghadiri pelantikan anggota DPR-DPD, Selasa (1/10).

Sesaat sebelum naik kendaraannya, Prabowo yang didampingi anaknya, Didit Hediprasetyo, sempat berbincang hangat dengan Ketua DPR sekaligus putri Megawati, Puan Maharani.

Sumber-sumber kumparan di elite PDIP maupun Gerindra menyebut pertemuan Prabowo-Mega bakal digelar antara tanggal 17–19 Oktober. Jika pertemuan digelar 17 Oktober, itu hari yang istimewa lantaran Prabowo berulang tahun ke-73 pada tanggal tersebut.

Sementara mengenai tempat pertemuan, berbagai lokasi tengah dijajaki para elite kedua partai. Lokasi-lokasi yang mengemuka di antaranya kediaman Prabowo di Kertanegara, Jaksel, atau di Hambalang, Bogor. Bisa juga di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakpus, atau di Istana Batutulis, Bogor.

“Bisa juga [di Teuku Umar], bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (3/10).

Opsi lainnya, menurut sumber kumparan, ialah tempat yang netral bagi Prabowo dan Megawati, yakni di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakpus. Kemungkinan ini disampaikan antara lain oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Yang pasti soal makanan sudah ditentukan,” kata Dasco.

Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati menguatkan sinyal PDIP akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus besutan Prabowo. Padahal sebelumnya pada Pilpres 2024, PDIP menjadi rival Prabowo dengan mengusung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai tanda-tanda bergabungnya PDIP ke koalisi Prabowo bisa dilihat dari mulusnya jalan Puan Maharani kembali menjadi Ketua DPR.

Padahal, kalau mau, koalisi Prabowo—yang menguasai 7 dari 8 parpol di parlemen—bisa dengan mudah merevisi UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) agar jabatan Ketua DPR tidak ditetapkan berdasarkan hasil pemenang pileg, melainkan melalui sistem paket pemilihan.

Kondisi ini pernah terjadi pada periode 2014-2019 di mana koalisi Prabowo—yang saat itu bernama Koalisi Merah Putih/KMP—yang dominan di parlemen, bisa menduduki kursi Ketua DPR walaupun pemenang Pileg 2014 adalah PDIP.

“Sinyal kompromistis sudah mulai terlihat di pemilihan pimpinan DPR. Begitu mudahnya formasi pimpinan DPR tetap mempertahankan apa yang diatur oleh UU MD3. Padahal kuasa untuk mengubah UU MD3 dalam satu menit dimiliki oleh koalisi [Prabowo] kalau mereka mau menggeser Puan. Kalau ini bergerak seirama sampai ke pertemuan Megawati dan Prabowo, sepertinya hampir pasti PDIP juga akan bergabung di koalisi [Prabowo]” ucap Lucius, Kamis (3/10).

Sementara itu, pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno memandang condongnya PDIP bergabung ke KIM Plus adalah sebagai upaya konsolidasi politik menatap Pemilu 2029, selain juga untuk memastikan agar janji-janji politik Prabowo bisa diwujudkan secara cepat.

Rencana Prabowo bertemu Megawati sedianya sudah digagas setelah gelaran Pilpres 2024. Saat itu, muncul wacana keduanya bakal bersilaturahmi di momen Idul Fitri, namun tak terlaksana.

Setelahnya, pertemuan disebut bakal digelar tak lama usai putusan MK soal sengketa pilpres pada 22 April 2024. Namun lagi-lagi rencana pertemuan itu menguap. Tatap muka Prabowo dan Megawati terakhir kali terjadi saat acara HUT TNI pada 5 Oktober 2023 di Monas, Jakpus.

Beberapa hari sebelumnya di acara Hari Nasional ke-93 Arab Saudi pada 25 September 2023, Prabowo dan Megawati juga bertatap muka. Keduanya bahkan duduk semeja mengapit Wapres Ma’ruf Amin dan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Mudi.

Kini mendekati hari pelantikan presiden, rencana pertemuan itu kembali muncul dengan sinyal yang lebih kuat. Komunikasi antara utusan Prabowo dan Megawati semakin intens dengan beberapa kali pertemuan di sebuah restoran Jepang di bilangan Senayan.

"Beliau berdua sangat berkeinginan [bertemu],” ucap Puan.

Di luar rencana pertemuan yang disinyalir membuat PDIP merapat ke pemerintahan Prabowo, sejauh ini KIM Plus telah menjadi mayoritas di parlemen. KIM Plus menggenggam 81% dari total 580 kursi DPR. Prabowo pun tak masalah partai penyokong pemerintahannya begitu gemuk.

“Ada yang mengatakan ‘Wah, ini gimana koalisi gemuk banget?’ Bangsa kita besar, sama dengan Eropa. Eropa itu berapa? 28 negara. Kita satu negara. Kita harus kerja sama, jangan kita mau ikut-ikut budaya Barat, [yang] mungkin suka oposisi, gontok-gontokan. Oposisi enggak mau kerja sama, itu mungkin budaya mereka…” kata Prabowo pada penutupan Kongres III Nasdem di Jakarta (27/8).

Apabila PDIP bergabung ke KIM Plus, otomatis tak ada oposisi di pemerintahan Prabowo. Jika benar-benar terjadi, ini merupakan pertama kali sejak pilpres digelar langsung pada 2004 di Indonesia, tak ada oposan di pemerintahan presiden terpilih.

Tercatat pada Pemilu 2004 usai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden, PDIP menjadi satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan. Pada periode itu (2004-2009), posisi PDIP di parlemen hanya setara 19% atau 109 kursi DPR.

Pada Pemilu 2009 saat SBY kembali terpilih menjadi presiden, PDIP lagi-lagi memilih menjadi oposisi. Bedanya, pada periode 2009-2014, PDIP berpartner dengan Gerindra—yang baru terbentuk tahun 2008—di luar pemerintahan. Kedua partai itu menggamit 21% atau 120 kursi dari total 560 kursi DPR.

Berikutnya pada Pemilu 2014 yang merupakan periode pertama pemerintahan Jokowi, barisan oposisi yang dikenal dengan sebutan Koalisi Merah Putih (KMP) sempat garang dengan menguasai kursi di DPR. Namun seiring berjalan waktu, kelompok oposisi hanya tersisa Gerindra dan PKS dengan persentase 20% atau 113 kursi dari 560 kursi DPR. Adapun Demokrat dengan 61 kursi DPR saat itu memilih bersikap netral.

Sementara pada Pemilu 2019 atau periode kedua Jokowi, barisan oposisi diisi PKS dan Demokrat dengan proporsi 18% atau 104 dari total 575 kursi di DPR. Belakangan, jelang akhir jabatan Jokowi, Demokrat bergabung ke pemerintah dan hanya menyisakan PKS (8,6%).

Kini jelang awal pemerintahannya, Prabowo hendak menyempurnakan apa yang dilakukan Jokowi pada periode kedua dengan ‘membajak’ seluruh parpol masuk ke dalam koalisinya. Padahal, peran oposisi begitu penting dalam mengawasi dan mengontrol (checks and balances) kebijakan pemerintah.

Dalam sebuah jurnal yang terbit pada 2016, peneliti Pusat Riset Politik BRIN Prof. Firman Noor menyatakan, keberadaan oposisi memungkinkan munculnya lebih banyak alternatif penyempurnaan atas kebijakan pemerintah berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, sebab kenyataannya tidak ada satu pun pemerintahan yang tak luput dari kesalahan.

“Sebuah pemerintahan akan mengalami stagnasi, bahkan kemunduran, bila tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang kompeten…Oposisi bukanlah sekadar sikap anti-pemerintah atau asal berbeda, melainkan sebuah eksistensi yang memberikan kritik dan tawaran alternatif kebijakan dan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Firman.

Wasekjen PDIP, Utut Adianto, menilai istilah checks and balances hanya sedap didengar, namun realitasnya tidak mengubah apa pun. Ia menilai dengan kondisi parlemen yang hampir seluruh partai bergabung ke koalisi Prabowo dan hanya tersisa PDIP, maka secara kekuatan politik jelas tidak seimbang.

“Ketika misalnya 7 [partai] lawan 1 [partai] itu bukan checks and balances, [tapi] hanya dissenting opinion [perbedaan pendapat]. Doesn't change anything,” ucap Utut pada Selasa (1/10).

Bagaimana pun, kata Utut, keputusan bergabung atau di luar pemerintahan Prabowo merupakan wewenang Megawati. Meski demikian, jika pada akhirnya PDIP bersikap oposisi, ia menilai sikap kritis PDIP terhadap pemerintahan Prabowo mungkin tak akan setajam di era SBY. Sebab menurutnya zaman sudah berbeda.

Utut merasa pemilih saat ini tak begitu menghargai partai yang bersikap oposisi. Menurut Utut, pemilih masa kini yang didominasi kelas menengah bawah lebih membutuhkan partai yang bisa membantu secara langsung, semisal dalam penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menganggap pemerintah Prabowo membutuhkan partainya untuk memperbaiki ekonomi. Ia mencontohkan deflasi yang berlangsung 5 bulan berturut-turut perlu diatasi karena merupakan alarm ancaman krisis moneter. Begitu pula gelombang PHK yang perlu segera dicari solusinya.

“Kita pasti akan berusaha mendukung pemerintah yang baru supaya dengan semua tantangan yang ada, baik internal maupun dari global, betul-betul kita bisa atasi,” ucap Deddy.

Analis komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sujoko, berpendapat peran suatu partai sebagai oposisi tidak bisa sekadar dihitung secara kuantitas. Walaupun realitasnya hanya tersisa satu partai di luar pemerintahan, keberadaan partai tersebut tetap penting untuk menyuarakan kepentingan kritis rakyat.

“Sekecil apa pun [oposisi] tetap punya kesempatan: pertama, menguji ideologi para kader yang beroposisi. Kedua, menunjukkan ke masyarakat bahwa apa pun kebijakan pemerintah harus didiskusikan di ruang publik, jangan serta merta kebijakan pemerintah yang berkuasa harus dilakukan tanpa pemikiran kritis,” kata Anang.

Adapun Lucius menilai anggapan oposisi tak berdaya jika hanya dilakukan 1-2 partai tidaklah benar. Sebab PDIP pernah membuktikannya ketika era SBY dua periode. Menurut Lucius, saat itu PDIP berhasil memainkan peran sebagai oposisi karena bermitra baik dengan publik. Sehingga setelah SBY lengser, PDIP dipercaya sebagai pemenang pemilu 3 kali berturut sejak 2014.

“Kalau berpikirnya kuantitatif soal jumlah kursi di DPR, satu partai melawan tujuh partai lain memang tidak akan seimbang. Tapi kenapa orang sangat berharap PDIP memilih sikap oposisi melawan tujuh partai lainnya? justru karena tahu PDIP cukup aspiratif, punya kemampuan bersama rakyat memperjuangkan sesuatu,” jelas Lucius.

Meski begitu, sebagai pimpinan KIM Plus, Prabowo berkeinginan seluruh partai berada di barisannya pada pemerintahan mendatang. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan upaya merangkul banyak parpol di koalisi bertujuan agar situasi politik berjalan kondusif.

"Supaya pemerintahannya lebih tenang, rakyatnya bisa lebih tenang sehingga pertumbuhan ekonomi lebih baik, pergerakan masyarakat yang lebih baik, lebih optimis, dan lebih yakin menatap masa depan," kata Muzani.

Anang Sujoko menyebut upaya sharing power memang biasa dipakai presiden terpilih untuk menghindari gangguan di pemerintahan dalam 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Selain itu, Anang menilai potensi bergabungnya PDIP di koalisi Prabowo merupakan strategi untuk mengurangi pengaruh Jokowi melalui putra sulungnya sekaligus wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

“Ketika PDIP ada di dalam [pemerintahan], kemungkinan bisa lebih dekat dengan Prabowo untuk mengendalikan kekuatan Jokowi melalui anaknya. Kalau di luar akan relatif sulit. Bisa jadi ada misi terselubung terkait ‘kontrol’ yang ketat agar si wapres tidak semena-mena,” kata Anang.

Tetapi yang jelas, kata Anang, kemungkinan bergabungnya PDIP di koalisi Prabowo menandakan tidak ada lagi partai yang betul-betul ideologis. Menurutnya, seluruh parpol sudah cenderung mengedepankan pragmatisme transaksional, semisal soal jabatan menteri.

Lucius menilai parpol tergiur bergabung ke pemerintah karena tuntutan bertahan hidup. Sebab pemerintah yang mempunyai akses terhadap APBN. Sumber-sumber kumparan menyebut, PDIP bakal mendapat 2-3 posisi menteri yang akan diisi oleh orang dekat Megawati, Budi Gunawan, serta 2 kader PDIP Azwar Anas dan Olly Dondokambey.

Namun Ketua DPP PDIP Said Abdullah menampik rencana pertemuan Megawati dan Prabowo untuk bagi-bagi kursi menteri.

“Letakkan pertemuan ini untuk menunjukkan bahwa para pemimpin kita adem-adem saja, akur, baik-baik saja, silaturahmi terbangun. Tidak ada tempat bahwa pertemuan itu bagian dari bagi-bagi kursi kekuasaan,” ucap Said.

Potensi bergabungnya PDIP ke kabinet Prabowo yang otomatis meniadakan oposisi bisa berdampak tak ada lagi fungsi kontrol terhadap pemerintah. Kondisi ini merupakan ancaman bagi demokrasi.

“Ketika dalam perjalanan ada KIM Plus dan [kemungkinan] ada tambahan lagi PDIP, maka kita patut mengucapkan duka cita yang mendalam terhadap pelaksanaan pemerintahan yang demokratis,” ucap Anang.

Dalam sebuah jurnalnya, Firman Noor berujar, di kehidupan demokrasi, salah satu fungsi utama oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Tujuannya agar pemerintah tidak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat. Sehingga menurutnya, mempertahankan oposisi sama seperti mempertahankan demokrasi.

“Makna utama penyeimbang ini mengingat ada kalanya pemerintah yang terpilih secara demokratis akhirnya jatuh menjadi pemerintahan yang melawan kehendak rakyat,” tulis Firman.

Jika tak ada oposisi, fungsi DPR yang seharusnya berwenang mengawasi kebijakan pemerintah, bisa-bisa hanya bertindak sebagai tukang stempel. Sebab segala kebijakan pemerintah sudah diselesaikan di internal koalisi dan hanya butuh pengesahan oleh DPR.

“Kemungkinan yang akan terjadi gedung dewan hanyalah sebagai rumah untuk tanda tangan. Tidak ada suasana diskusi, tidak ada suasana saling mengkritisi. Di sinilah demokrasi sudah tidak ada,” kata Anang.

“Banyak keputusan penting tidak dibicarakan di ruang rapat DPR, tapi di forum antar partai di koalisi. Ke DPR cuma pergi minta tanda tangan untuk mengesahkan apa yang sudah disetujui oleh koalisi,” timpal Lucius.

Lebih dari itu, menurut Lucius, jika parlemen dikuasai kelompok elite kekuasaan, bakal sulit untuk berharap RUU yang bermanfaat bagi publik, seperti RUU Perampasan Aset maupun RUU PPRT, bisa disahkan. Yang mungkin terjadi justru RUU yang bakal menguntungkan elite bisa mudah disahkan.

“Faktanya di 2019-2024 dengan koalisi yang hampir sama dengan yang akan terbentuk nanti, mereka selalu mendahulukan RUU yang memang untuk urusan atau kepentingan mereka. Untuk urusan yang terkait dengan kepentingan publik, yang baik-baik bagi bangsa, pasti hanya akan jadi janji setiap waktu,” kata Lucius.

Jika seluruh parpol bergabung ke pemerintah, ke mana suara kritis rakyat bisa disalurkan?

Anang maupun Lucius memprediksi apabila seluruh saluran kritis ke DPR tertutup, rakyat bakal bergerak dengan caranya sendiri melalui oposisi jalanan.

Lucius menyebut, besarnya kekuatan oposisi jalanan bergantung pada ancaman yang dihadapi masyarakat. Jika koalisi pemerintah bertindak arogan dan sewenang-wenang layaknya Orde Baru, tidak terlalu sulit bagi masyarakat untuk mengkonsolidasi kekuatan.

Contoh terkini adalah aksi massa ‘Indonesia Darurat’ menolak revisi UU Pilkada oleh DPR pada Agustus lalu. Penolakan tersebut terjadi karena DPR berupaya mengakali putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Aksi massa di berbagai daerah itu terkonsolidasi secara cepat melalui media sosial.

“Walaupun sudah ada dalam satu koalisi, tapi mereka tidak boleh sangat arogan karena merasa negara ini sudah dalam genggaman, bisa suka-suka melakukan apa pun. Kalau ancamannya semakin nyata, saya kira parlemen jalanan akan muncul menunjukkan kekuatannya,” ucap Lucius.

Sementara itu Anang menyebut kalangan masyarakat sipil dan akademisi bakal terus memantau tindak tanduk pemerintah.

“Kalau misal tiadanya oposisi akan membuat mereka jemawa dengan kekuatannya, sehingga memproduksi kebijakan-kebijakan untuk kepentingan koalisi mereka, sangat mungkin akan terjadi gerakan-gerakan yang akan memunculkan eskalasi. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya people power,” tutup Anang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi utama sebagai oposisi untuk mengawasi dan mengontrol pemerintah.

Menurutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak perlu mengeluhkan tidak adanya oposisi di Indonesia, karena seharusnya DPR yang menjalankan peran tersebut.

"Oposisi itu tak harus disebutkan dalam regulasi politik. Oposisi itu melekat pada fungsi dewan. Gunanya DPR itu check and balance terhadap pemerintah. Itulah oposisi," ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/9/2024).

Adi menjelaskan, masalah muncul ketika DPR menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, yang membuatnya kehilangan daya kontrol.

Dia mengingatkan bahwa belum ada partai yang berani melawan kebijakan pemerintah setelah masuk ke dalam kekuasaan.

"Problemnya DPR giginya ompong kalau sudah menjadi bagian kekuasaan pemerintah. Belum ada sejarahnya partai yang masuk kekuasaan melawan kebijakan pemerintah," tegasnya.

Lebih lanjut, Adi menyatakan, meskipun DPR seharusnya berfungsi sebagai oposisi, kenyataannya, DPR sering kali hanya menjadi alat stempel bagi pemerintah ketika partai-partai politik bergabung dalam pemerintahan.

"Meski DPR itu ajang jadi oposan, tapi karena semua partai merapat ke pemerintah, maka fungsi oposan DPR wassalam. DPR pasti hanya jadi alat stempel pemerintah," kata Adi.

"Secara politik DPR itu lembaga oposan. Tapi fungsi oposan ini dikerdilkan, bahkan dibumihanguskan sendiri oleh partai dengan berkongsi dengan pemenang," imbuhnya.

Diketahui bahwa PKS saat ini mengajak PDI-P untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jika hal ini terwujud, maka tidak akan ada partai yang berfungsi sebagai oposisi di pemerintahan Prabowo.

PKS mengeklaim bahwa tidak ada oposisi di Indonesia yang menganut sistem presidensial, dan menyatakan bahwa DPR akan berperan sebagai pengawas kerja pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan tidak ada koalisi dan oposisi di dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.

Sebab, menurutnya, yang mengontrol pemerintahan adalah DPR.

Hal tersebut Aher sampaikan usai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (22/9/2024).

"Ya kan kita negaranya demokrasi, kita presidensial. Jadi sesungguhnya oposisi atau yang mengontrol pemerintahan itu kan DPR. Ya, jadi tidak seperti parlementer kan. Kalau di parlementer tentu ada oposisi, ada pemerintah penguasa kan," ujar Aher.

"Kalau di kita ya memang akhirnya ada kalimat oposisi, ada kalimat oposisi, koalisi. Padahal sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi. Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial. Sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR," sambungnya.

Aher mengatakan, saat ini PKS sudah menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya ingin siapapun bisa merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk PDI-P.

Aboe menyebut PKS bangga terhadap Prabowo yang merangkul semua pihak.

Jika PDI-P bergabung dengan pemerintahan Prabowo, itu artinya tidak ada oposisi dalam pemerintahan selanjutnya.

Meski demikian, Aboe mengingatkan masih ada DPR yang mengontrol jalannya pemerintahan.

"Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol," katanya.

Lalu, Aboe mengungkit PKS di zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tetap memberi masukan meski berada di dalam pemerintahan.

PKS, kata dia, saat itu tetap memberi masukan kepada SBY, asalkan harus beradab.

"Apapun yang terjadi, parlemen kita biasa kontrol," imbuh Aboe.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekjen DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto mengakui partai berlogo banteng tersebut sering dianggap oposisi, meskipun sedang mesra dengan pemerintah Jokowi-Maruf Amin.

Hal tersebut disampaikan Hasto di sela-sela acara Masa Depan Demokrasi RI Setelah "Aksi Pembegalan" yang digelar Beranda Politik di Teater Utan Kayu Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Pasalnya, menurut Hasto, PDIP sejak masuk ke dalam pemerintah 10 tahun lalu selalu bersikap kritis seperti menolak impor beras dan lebih memilih kedaulatan pangan di Indonesia.

"Sikap PDIP sejak awal [masuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin] kami kritis. Kami menolak misalnya impor beras dan kami lebih menawarkan kedaulatan tangan," tuturnya, Kamis (12/9/2024).

Selain itu, Hasto juga menegaskan bahwa partai belogo banteng itu selalu menolak sistem pengadaan senjata yang tidak melalui cara pandang geopolitik.

Menurutnya, PDIP lebih memilih menyelesaikan masalah dengan cara The Power of Diplomacy seperti yang dilakukan oleh Presiden pertama RI Soekarno.

"Soekarno membebaskan Irian Barat itu dengan cara the power of idea. Bukan beli senjata cash, tetapi dengan mengadakan konferensi Asia Afrika dengan kekuatan ide, membangun legitimasi kepemimpinan," katanya.

Perkelahian berdarah terjadi di parlemen Turki, Jumat (16/8), tatkala anggota parlemen dari Partai AKP, Alpay Ozalan, menonjok anggota parlemen Partai Pekerja (TIP), Ahmet Sik. Darah bercucuran di lantai.

Yang membuat Ozalan menonjok Sik adalah ucapan Sik menyebut anggota partai AKP sebagai "teroris". AKP merupakan partai berkuasa saat ini.

Awalnya, Sik meminta parlemen supaya menerima kembali Can Atalay, kader TIP yang juga koleganya.

Can Atalay sebelumnya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara pada 2022 karena diduga mengorganisir protes Gezi Park pada 2013, namun sebetulnya telah terpilih sebagai anggota parlemen pada Mei 2023.

Parlemen telah mencabut hak Atalay untuk mendapatkan kursi, tapi pada 1 Agustus Mahkamah Konstitusi memutuskan pencabutan tersebut tidak sah.

Ini yang dikatakan Sik:

"Kami tidak terkejut saat anda menyebut Can Atalay sebagai teroris, sama seperti anda menyebut (teroris kepada) semua orang yang tidak berpihak pada anda," kata Sik dalam pidatonya di podium parlemen, sebagaimana dikutip dari Reuters.

"Namun, teroris terbesar adalah mereka yang duduk di kursi ini," tambahnya.

Akibat perkelahian tersebut, Wakil Ketua Parlemen menunda sidang selama lebih dari tiga jam. Saat sidang dilanjutkan, Sik dan Ozalan mendapat teguran.

Pemimpin oposisi utama CHP, Ozgur Ozel, mengecam keras kejadian ini, menyebutnya sebagai "hal yang memalukan".

Anggota parlemen dari Partai DEM Pro-Kurdi yang juga dipukul, Gulistan Kocyigit, menuding bahwa kekerasan ini merupakan upaya partai yang berkuasa untuk membungkam oposisi.

Perkelahian fisik seperti ini memang jarang terjadi, namun bukan hal baru di parlemen Turki. Pada Juni lalu, anggota parlemen dari AKP juga terlibat perkelahian dengan anggota Partai DEM terkait penahanan seorang wali kota di Turki tenggara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, bergabungnya Partai Nasdem, Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Koalisi Indonesia Maju (KIM), adalah alarm bagi demokrasi.

“KIM Plus itu bukan lagi wacana ketika Nasdem masuk karena partai parlemennya jadi bertambah. Sehingga, secara kuantitatif totalnya ada 60 persen kekuatan pemerintah di parlemen,” kata Agung dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Jumat (16/8/2024).

Ditambah lagi, menurut Agung, jika dua partai parlemen lainnya yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memutuskan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun mendatang.

“Maka otomatis istilahnya koalisi gemuk itu akan semakin mengemuka dan ini sebuah alarm bagi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) maupun bagi demokrasi kita,” ujarnya.

Meskipun, Agung mengatakan, banyaknya partai politik (parpol) yang mendukung pemerintahan juga merupakan kabar baik bagi stabilitas politik secara nasional.

“Ini dua sisi mata uang ya. Jadi ini kabar baik untuk stabilitas politik secara nasional tapi kabar buruk buat demokrasi kita karena semua partai merapat dan koalisi yang terbentuk sangat gemuk,” katanya.

Namun, dia mengkhawatirkan koalisi yang terlalu gemuk tersebut akan lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan elite dibandingkan aspirasi publik.

PDI-P kerja keras, Megawati harus turun gunung

Oleh karena itu, Agung menyebut, PDI-P harus tetap berada di luar pemerintahan untuk menjadi penyeimbang dan menampung serta menyampaikan aspirasi dari masyarakat

“Mau enggak mau PDI-P harus bekerja dengan sangat keras ya menjalankan check and balances,” ujar Agung.

“Mau tidak mau ya partai yang tersisa, PDI-P harus menjalankan oposisi secara substantif sehingga bisa mengorganisir maupun mengorkestasi aspirasi publik yang selama ini ingin melihat sebuah alternatif wacana, alternatif kebijakan maupun hal-hal yang beda yang tidak hanya sekadar iya dan sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya lagi.

Kemudian, dalam upaya menjadi penyeimbang tersebut, Agung berpandangan bahwa peran Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P maupun tokoh bangsa sangat diperlukan.

Menurut dia, Megawati harus turun langsung guna mengorkestrasi masukan dan pengawasan terhadap pemerintahan secara langsung.

“Saya kira Bu Mega ya tadi harus turun gunung lah. Harus mulai melibatkan semua pihak termasuk ketua umum-ketua umum partai ini. Mengajak satu-satu ketemu, jangan lagi bukan Ibu Mega (yang turun). Karena kalau Ibu Mega yang turun kan beda sensasinya. Publik juga akan melihat, 'wah ini memang sedang ada kedaruratan’, seperti itu,” ujar Agung.

Selain itu, Agung menyebut, peran masyarakat sangat diperlukan guna menjadi pengawas yang kritis terhadap pemerintahan karena adanya koalisi gemuk di belakang pemerintahan ke depan.

“Di sisi publik juga musti lebih aktif terlibatnya dalam konteks sebagai citizen maupun netizen,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, Nasdem, Perindo, dan PPP resmi menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dukungan tersebut disampaikan para ketua umum ketiga partai usai menyambangi kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto pada Kamis, 15 Agustus 2024, malam.

Ketiganya adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, dan Ketua Umum Perindo Angela Tanoesoedibjo.

Sementara itu, PKS dikabarkan tidak lama lagi juga akan merapat ke kubu KIM. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, merapatnya PKS ke KIM "Plus" merupakan hasil komunikasi yang dijalin antara partai politik di KIM dan PKS.

"Ya ini terus kita, kita terus konsultasi komunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat kita umumkan," ujar Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2024.

Sebagaimana diketahui, Partai Nasdem bersama PKB dan PKS berada di kubu yang berbeda dengan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketiganya membentuk Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden dan wapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Kemudian, PPP dan Perindo bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Hanura mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Sementara itu, Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang berisikan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

KIM berhasil mengantarkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang PIlpres 2024.