Kementerian ESDM mengungkapkan sejumlah syarat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pindah skema investasi hulu minyak dan gas bumi (migas).

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengungkapkan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM/2024 yang bertujuan memberikan kemudahan bagi KKKS dalam menjalankan bisnis migasnya di Indonesia.

Menurut dia, pembaruan aturan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan pemerintah.

"Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi KKKS dalam menjalankan bisnis migas di Indonesia. Bahkan, diberikan penawaran skema gross split baru yang lebih sederhana dan feasible," ujar Ariana dalam keterangan yang dikutip Antara, Minggu (8/10).

Inti perbaikan skema bagi hasil gross split adalah memberikan kepastian bagi hasil antara 75 persen - 95 persen bagi kontraktor, membuat wilayah kerja (WK) migas nonkonvensional (MNK) lebih menarik, menyederhanakan parameter, dan memberikan pilihan yang lebih fleksibel (agile) kepada kontraktor.

"Simplifikasi ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split baru saja, tetapi juga pemerintah memberikan fleksibilitas bagi kontraktor untuk memilih jenis kontrak sesuai kenyamanan kontraktor. Silakan kontraktor yang mau pindah ke cost recovery dari sebelumnya gross split maupun sebaliknya," kata Ariana.

Implementasi kebijakan tersebut berlaku bagi kontrak kerja sama yang ditandatangani usai Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Sementara, kontraktor migas eksisting yang kontraknya ditandatangani sebelum peraturan menteri terbit bisa beralih ke kontrak gross split baru dengan sejumlah catatan.

Pertama, kontrak skema gross split lama untuk MNK, termasuk gas metana batu bara dan shale oil/gas dapat beralih ke skema gross split baru.

"Ini seperti proyek MNK gas metana batu bara di Tanjung Enim. Itu akan segera beralih ke gross split baru agar bisa jalan karena keekonomiannya membaik," jelas Ariana.

Kedua, kontrak skema cost recovery dapat beralih ke skema gross split baru, sepanjang masih tahap eksplorasi dan belum mendapatkan persetujuan plan of development pertama (POD-I) dari pemerintah.

"Adapun untuk kontrak skema gross split lama atau eksisting yang sudah tahap produksi, tidak dapat berubah ke skema gross split baru, namun dapat berubah ke kontrak skema cost recovery," tambah Ariana.

Setidaknya terdapat lima kontraktor/blok yang menyatakan minat untuk menggunakan skema gross split baru, sesuai peraturan dan keputusan Menteri ESDM tersebut.

"Siapa dan blok mana saja, sebaiknya kita tunggu formilnya nanti. Tentu, senyaman kontraktornya saja untuk memilih skema kontrak mana sesuai risk profil kontraktor masing-masing. Yang penting kita perbaiki iklim investasi agar lebih menarik, untuk mendorong temuan cadangan dan produksi migas nantinya," jelas Ariana.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split ditandatangani pada 12 Agustus 2026. Beleid itu menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, yang telah beberapa kali disesuaikan.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

"Pemerintah akan selalu berusaha memenuhi masukan stakeholders dengan tetap menjaga kepentingan negara," sebut Ariana.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis mekanisme baru kontrak bagi hasil skema gross split untuk kontraktor migas makin menarik dan menggairahkan iklim investasi. ESDM mengeklaim bahwa kontraktor bakal cuan besar.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas ESDM Ariana Soemanto memberikan sejumlah keuntungan yang ditawarkan pemerintah mulai dari tambahan besaran split hingga fleksibilitas.

"Pada New GS, kontraktor bisa dapat split hingga 75-95%. Sedangkan kontrak GS lama, untuk mendapatkan keekonomian yang layak, sebagian besar kontrak harus mengajukan tambahan split ke Pemerintah, suatu ketidakpastian bagi Kontraktor," ungkap di Jakarta, Kamis (22/8).

Skema baru ini juga disebut lebih menarik bagi migas non konvensional (MNK) karena bisa mendapatkan langsung split 93%—95% Menurut Ari, hal ini akan menarik bagi Pertamina Hulu Rokan untuk kegiatan MNK Rokan.

Ketentuan terkait split tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri ESDM. Besaran split akan disosialisasikan terlebih dahulu ke pelaku usaha yang saat ini dalam finalisasi akhir.

Secara umum, kontrak New GS juga menyederhanakan komponen bagi hasil (split) kontraktor dalam kontrak GS, yang sebelumnya mencakup 13 komponen menjadi hanya 5 komponen sehingga lebih implementatif dan sederhana.

Di samping itu, Permen ESDM yang baru ini juga prinsipnya berlaku untuk kontrak baru ke depan. Kendati demikian, untuk kontrak GS eksisting yang belum mendapatkan persetujuan Plan of Development Pertama (POD-1) juga dapat mengajukan perubahan ke New GS.

"Juga untuk migas non konvensional dapat mengajukan perubahan ke New GS," imbuhnya.

Tak hanya itu, Permen New GS ini juga mengakomodir perubahan kontrak gross split eksisting yang mau beralih ke skema cost recovery.

"Selain itu, kontrak skema cost recovery yang ditandatangani pasca Permen new GS ini terbit, dapat berubah ke new GS, begitu juga sebaliknya. Jadi memberikan fleksibilitas kedepan," terangnya.

Menurut Ari, skema gross split baru akan menarik untuk kontraktor yang berkeyakinan dalam efisiensi. Sebab melalui skema ini, semakin efisien kontraktor maka semakin profitable. Selain itu, pengadaan barang dan jasa oleh kontraktor pada kontrak GS lebih mandiri.

"Bagi Pemerintah ini adalah dukungan kebijakan bagi kontraktor agar punya pilihan dan fleksibilitas dalam investasi hulu migas sehingga lebih menarik," tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah disebut juga tengah menyiapkan berbagai kebijakan agar investasi migas makin menarik. Sebagaimana diketahui untuk kontrak migas baru atau blok migas baru (pada kontrak skema cost recovery) diberikan split bagi kontraktor bisa mencapai 45-50%.

"Dahulu kan hanya 15-30%. Hulu migas Indonesia akhir-akhir ini dibuat lebih menarik untuk mendorong eksplorasi dan optimalisasi produksi," pungkasnya.