Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining Association (IMA) menilai hilirisasi harus diiringi dengan konsumsi produk tambang oleh industri dalam negeri. Hal ini dinilai perlu demi memaksimalkan nilai tambah.

Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau menuturkan, dalam 5 tahun terakhir dunia tambang telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan hilirisasi mineral mentah. Oleh karena itu, dia berharap hasil usaha pelaku industri tambang bisa disambut oleh industri dalam negeri.

Menurut Rachmat, akan sangat disayangkan jika produk olahan mineral dalam negeri malah lari ke luar negeri.

"Indonesia punya kesempatan besar untuk memanfaatkan itu dan dari situ lah nilai tambah besar didapatkan," kata Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia pun berharap pemerintah bisa membuat kebijakan untuk mendukung hal tersebut. Apalagi, kata Rachmat, pemerintah punya target tertentu untuk menggenjot industri dalam negeri.

Rachmat mengingatkan hal ini juga perlu dilakukan agar industri pertambangan bisa berkelanjutan dan masa depan tambang mampu berkesinambungan.

"Harapan kami, para penambang sudah melakukan semaksimal mungkin tugasnya, ke depan mungkin ada aturan dari pemerintah untuk memudahkan proses yang bisa membuat kesinambungan dari tambangnya, bukan dari hilirisasinya," jelas Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengibaratkan tugas penambang untuk melaksanakan hilirisasi sudah selesai. Menurutnya, tugas selanjutnya adalah mendorong hasil hilirisasi bisa dikonsumsi industri dalam negeri.

Dia mencontohkan saat ini sekitar tiga per empat produksi katoda tembaga PT Smelting, smelter pertama Freeport, masih diekspor. Sementara itu, sisanya baru dikonsumsi industri dalam negeri. Hal ini lantaran industri hilir yang mengolah katoda dalam negeri masih minim.

"Intinya industri lebih hilirnya mana? Ini [hilirisasi] sudah 5 tahun kok kami bangun," ucap Tony. "Konsumsi katoda tembaga Indonesia yang kecil. Karena ada beberapa bahan yang mengandung tembaga itu diimpornya utuh.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong industri smelter yang masih menggunakan pembangkit listrik berbasis batu bara untuk beralih menggunakan energi baru terbarukan (EBT).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mendorong peraturan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk diterapkan terhadap industri, salah satunya smelter yang menggunakan energi fosil.

"Di Weda Bay itu membangun industri hilirisasi dari bahan baku nikel. Sekarang, dia sudah punya kurang lebih sekitar 8-10 gigawatt. Artinya, 8.000 megawatt sampai 10.000 megawatt," kata Bahlil dalam agenda Green Initiative Conference 2024, Rabu (25/9/2024).

Bahlil menerangkan, pihaknya telah mendiskusikan dengan pengelola smelter Weda Bay yaitu The Weda Bay Nickel (WBN) bahwa pada 2025, pengolahan nikel di Weda Bay akan menggunakan listrik dari energi surya yang dipasang di lahan bekas tambang.

Selanjutnya, dia menargetkan pada 2030, minimal 60%-70% pasokan listrik smelter dari EBT.

"Di saat bersamaan, dalam konteks investasi industri dan pertumbuhan ekonomi, dunia, bahkan Indonesia, sudah mulai insaf bertahap karena kita dulunya masih berpikir tentang mencari uang cepat, tanpa memperhatikan proses-proses lingkungan dengan baik," ujarnya.

Hal ini juga untuk mendorong optimalisasi potensi energi baru terbarukan, di mana 40% dari total cadangan energi baru terbarukan yang ada di kawasan Asia Tenggara, terdapat di Indonesia.

Tak hanya itu, Bahlil juga mendorong smelter yang memproduksi hanya sampai dengan nickel pig iron (NPI) disyaratkan menggunakan energi baru terbarukan atau minimal menggunakan gas sebagai sumber listriknya.

Dia tak memungkiri investasi untuk menggunakan listrik dari EBT memang masih lebih mahal dibandingkan batu bara.

"Tetapi, mahalnya capex [capital expenditure/belanja modal] untuk melakukan investasi terhadap power plant yang berorientasi pada energi baru terbarukan, itu ditutupi dengan harga produk yang memang harganya lebih mahal daripada produk yang dihasilkan dari energi batu bara atau fosil, yang kalau dihitung secara ekonomi, itu no issue," jelasnya.

Sementara itu, pemerintah saat ini juga tengah menyusun

pihaknya juga bertahap dalam RUPTL PLN memasukkan besaran MW untuk energi buatan terbarukan beserta dengan detailnya mekanisme pemanfaatan energi listrik hijau tersebut.

"Berapa investasi yang dilakukan oleh pengusaha yang akan melakukan ini sama dengan PLN, kita tarik, break even point-nya, itu 8-10 tahun. Setelah harganya tinggi, langsung turun perlahan-lahan, supaya PLN jangan terlalu dikorbankan, dan subsidi negara tidak terlalu besar," terangnya.