Pemerintah membuka wacana untuk mengatur pembelian BBM bersubsidi. Rencananya, pengaturan BBM bersubsidi ini berlaku mulai 1 Oktober 2024.

Dari informasi yang diterima detikcom, aturan ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat (mobil). Kemudian, pembatasan disebut-sebut akan dilakukan berdasarkan cubicle centimeter (cm3) alias cc.

Untuk yang berbahan bakar bensin, kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi maksimal 1.400 cc. Sementara itu, untuk yang berbahan bakar diesel maksimal 2.00 cc.

Bila mengacu pada ketentuan tersebut, kendaraan yang bisa membeli BBM bersubsidi dengan bahan bakar bensin antara lain:

Toyota:
Raize 998 cc dan 1.198 cc
Agya 1.197 cc
Calya 1.197 cc
Avanza 1.329 cc

Daihatsu:
Ayla 998 cc dan 1.197 cc
Sigra 998 cc dan 1.197 cc
Sirion 1.329 cc
Rocky 998 cc dan 1.198 cc
Xenia 1.329 cc

Wuling:
Formo S 1.206 cc

Suzuki:
Ignis 1.197 cc
S-Presso 998 cc

Honda:
Brio 1.199 cc

Mercedes-Benz:
A-Class 1.332 cc
CLA 1.332 cc
GLA 200 1.332 cc
GLB 1.332 cc

Kia:
Picanto 1.248 cc
Seltos 1.353 cc
Rio 1.348 cc

Nissan:
Magnite 999 cc
Kicks e-Power 1.198 cc

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat berkomentar mengenai kriteria kendaraan yang boleh menerima BBM subsidi ini. Dia mengatakan kriteria kendaraan yang boleh menerima BBM bersubsidi sedang dibahas.

"Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail itu," katanya di DPR, Selasa (27/8/2024) lalu.

Pemerintah berupaya agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Bahlil mengatakan BBM bersubsidi dialokasikan untuk masyarakat golongan ekonomi menengah bawah.

"Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat, mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita, kayak kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia, Bos?" ujarnya.

Bahlil mengonfirmasi ada rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober. Dia mengatakan pembatasan ini akan diatur melalui peraturan menteri (permen).

"Ya memang ada rencana begitu. Karena, begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar aturan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan Pertalite. Saat ini PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga telah membuka pendaftaran untuk kendaraan via websitesubsiditepat.mypertamina.id sebagai upaya agar BBM tepat sasaran dan mendukung kebijakan pemerintah mengatur penyaluran BBM bersubsidi.

Simak Video 'Viral Beli BBM Kena Biaya Admin Rp 5.000, Pengawas SPBU: Inisiatif Operator':

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM subsidi, kabarnya hal ini akan dilakukan per 1 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal wacana tersebut.

Dia mengatakan sampai saat ini belum ada rapat khusus di Istana mengenai hal itu. Maka dari itu, sebetulnya belum ada keputusan apakah BBM subsidi akan dibatasi pembeliannya di Oktober mendatang.

Meski begitu, Jokowi membenarkan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan kebijakan tersebut. Saat ini proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM sedang dilakukan. Menurutnya, pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting tersebut.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Wacana pembatasan BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 pertama kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.

Bahlil mengatakan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Meskipun awalnya pemerintah berencana akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

Dua Alasan BBM Subsidi Dibatasi
Kembali ke Jokowi, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi dilakukan pemerintah. Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar, utamanya di Jakarta.

Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah, hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Perlu diketahui juga, dalam RAPBN 2025 pun pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Penurunan ini terjadi karena pemerintah berencana agar penyaluran BBM ini tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, maka kuota BBM subsidi bisa turun.