Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun," kata Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Cak Imin menyebut jika kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup hingga Rp 100 triliun, maka harapannya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bansos ditingkatkan.

"Kalau kebocoran tinggi yang selama ini terjadi bisa ditutup hingga kira-kira Rp 100 triliun, maka otomatis bantuan sosial itu bisa meningkat jumlahnya. Sehingga bantuan sosial yang biasa bersifat tunai ke masyarakat atau program pemberdayaan itu bisa kita lakukan dengan jumlah yang besar," ucapnya.

Dengan bansos yang semakin tinggi dan tentunya tepat sasaran, Cak Imin yakin kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dan menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Selain itu, jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif diyakini semakin banyak.

"Karena itu insya Allah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi," harapnya.

Cak Imin menyebut sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk bansos di 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

"Sampai hari ini belum (diusulkan), itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan," imbuhnya.

Simak juga Video: Jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat, Ini Target Cak Imin

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM subsidi, kabarnya hal ini akan dilakukan per 1 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal wacana tersebut.

Dia mengatakan sampai saat ini belum ada rapat khusus di Istana mengenai hal itu. Maka dari itu, sebetulnya belum ada keputusan apakah BBM subsidi akan dibatasi pembeliannya di Oktober mendatang.

Meski begitu, Jokowi membenarkan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan kebijakan tersebut. Saat ini proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM sedang dilakukan. Menurutnya, pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting tersebut.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Wacana pembatasan BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 pertama kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.

Bahlil mengatakan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Meskipun awalnya pemerintah berencana akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

Dua Alasan BBM Subsidi Dibatasi
Kembali ke Jokowi, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi dilakukan pemerintah. Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar, utamanya di Jakarta.

Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah, hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Perlu diketahui juga, dalam RAPBN 2025 pun pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Penurunan ini terjadi karena pemerintah berencana agar penyaluran BBM ini tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, maka kuota BBM subsidi bisa turun.