IDXChannel - Kereta api (KA) sebagai transportasi massal mendapatkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebanyak 196.653 Kiloliter (KL) pada tahun ini.

VP Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan, kereta api merupakan angkutan massal dengan banyak keunggulan, seperti bebas macet, hemat energi, mengurangi beban jalan raya, tingkat keselamatan tinggi, dan jadwal yang tepat waktu.

Selain itu, sambungnya, penggunaan kereta api untuk angkutan barang juga memiliki banyak keunggulan dibanding transportasi darat lainnya yaitu ramah lingkungan.

"Sudah sewajarnya diperlukan dukungan seluruh stakeholders guna perkembangannya, salah satunya dengan dukungan pemberian kuota BBM subsidi bagi transportasi kereta api," kata Anne dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (25/10/2024).

Pemakaian BBM subsidi di kereta api diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI Nomor 53/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 94/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 Tentang Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Sarana Transportasi Darat Berupa Kereta Api Umum Penumpang Dan Barang Tahun 2024.

Dalam aturan tersebut, kuota bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (gas oil) untuk sarana transportasi darat berupa Kereta Api Umum Penumpang dan Barang Tahun 2024 sebesar 196.653 KL.

Rinciannya sebagai berikut:

- Kereta Api Penumpang sebesar 172.849 KL
- Kereta Api Barang Komoditas Klinker sebesar 1.050 KL
- Kereta Api Barang Komoditas Parcel sebesar 2.529 KL
- Kereta Api Barang Komoditas Peti Kemas sebesar 15.539 KL
- Kereta Api Barang Komoditas Semen sebesar 4.686 KL.

Anne menuturkan, jika dibandingkan sebagai contoh angkutan batu bara yang mengangkut 3.000 ton dengan jarak 409 km per hari menggunakan kereta api hanya membutuhkan 92 KA (1 rangkaian KA dapat mengangkut 61 gerbong batu bara) dengan konsumsi 4.629 liter bahan bakar minyak.

Jika dibandingkan dengan 150 truk dengan kapasitas besar masing-masing truk 20 ton akan membutuhkan 22.125 liter bahan bakar minyak. Hal itu tentunya sangat jauh berbeda.

“Perbandingan tingkat efisiensi bahan bakar kereta api dengan moda darat lainnya untuk angkutan barang tentunya jauh lebih tinggi. Saat ini, selain mengangkut batu bara kereta api juga mengangkut komoditi barang lainnya, seperti peti kemas, semen, dan retail,” ujar Anne.

Mengutip dari Guidelines to Defra/DECC’s GHG Covenrsion Factors for Company Reporting, Anne menambahkan, penggunaan KA untuk angkutan barang menghasilkan efisiensi BBM sekitar 79 persen dan secara drastis mengurangi karbon sekitar 99 persen.

Saat ini, kontribusi angkutan barang berbasis rel baru 2 persen dari total angkutan barang darat secara keseluruhan di Indonesia.

“Logistik di Indonesia masih didominasi oleh angkutan darat dengan moda truk yang pada realisasinya menyebabkan kerugian yang timbul di jalan raya," kata Anne.

"Seperti dikutip dari situs resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada 2022, kerusakan jalan akibat truck Over Dimension Over Load (ODOL) hingga memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan raya. Biaya perawatan jalan raya rata-rata Rp43,45 triliun per tahun,” ujarnya.

Kerja Sama dengan BPH Migas

Anne mengatakan, KAI akan memanfaatkan alokasi BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas secara optimal demi mendukung mobilitas angkutan barang dan penumpang dengan kereta api.

“KAI juga akan terus menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait, seperti BPH Migas untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan dengan lancer, serta sesuai aturan yang ditetapkan sehingga tetap memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG),” tutur Anne.

Khusus untuk angkutan barang, KAI terus mengembangkan angkutan batu bara di Sumatera Bagian Selatan. Melalui distribusi batu bara yang lancar, aman, dan ramah lingkungan menggunakan kereta api, KAI berkontribusi dalam mengamankan ketersediaan energi listrik bagi masyarakat, khususnya untuk wilayah Jawa dan Bali.

“Dalam mewujudkan angkutan batu bara yang sustain untuk kepentingan masyarakat luas, KAI terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Koordinasi dengan BPH Migas menjadi salah satu upaya KAI untuk memberikan pelayanan distribusi batu bara dengan optimal guna mendukung pasokan energi nasional,” kata Anne.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA - Legislator menekankan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak atauBBMmenjadi beban yang cukup berat bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ), sehingga menjadi alasan diterapkan pembatasan BBM . Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding menuturkan, bahwa pemberian subsidi BBM harus mampu menjangkau kelas bawah bukan malah dinikmati rakyat kelas atas.

"Ya jadi memang sejak awal tujuan dari subsidi itu untuk membantu masyarakat, agar daya beli terjangkau, terutama masyarakat menengah ke bawah," kata Karding kepada wartawan, Senin (9/9).

Menurutnya, penerapan pembatasan subsidi BBM ini, agar BBM bersubdisi bisa dinikmati rakyat kecil, lantaran menelan APBN yang cukup besar.

"Memang subsidi ini beban ke APBN lumayan besar, tetapi kita harus cara ini tepat sasaran. Apapun alasannya subsidi harus jalan, cuman memang sampai dinikmati oleh orang-orang kaya,"ujarnya.

Oleh sebab itu, legislator dari Fraksi PKB ini mendukung program pemerintah membatasi subsidi dengan berbagai cara yang diberikan oleh Pertamina.

"Makanya Pertamina buat program segala macem cara mulai dari aplikasi sampai kerjasama dengan kepolisian soal nomor plat sampai dengan pembatasan-pembatasan tertentu," katanya.

"Wajib pemerintah melindungi masyarakat kecil," tutupnya.

Jakarta -

Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM subsidi, kabarnya hal ini akan dilakukan per 1 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal wacana tersebut.

Dia mengatakan sampai saat ini belum ada rapat khusus di Istana mengenai hal itu. Maka dari itu, sebetulnya belum ada keputusan apakah BBM subsidi akan dibatasi pembeliannya di Oktober mendatang.

Meski begitu, Jokowi membenarkan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan kebijakan tersebut. Saat ini proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM sedang dilakukan. Menurutnya, pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting tersebut.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Wacana pembatasan BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 pertama kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.

Bahlil mengatakan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Meskipun awalnya pemerintah berencana akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

Dua Alasan BBM Subsidi Dibatasi
Kembali ke Jokowi, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi dilakukan pemerintah. Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar, utamanya di Jakarta.

Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah, hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Perlu diketahui juga, dalam RAPBN 2025 pun pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Penurunan ini terjadi karena pemerintah berencana agar penyaluran BBM ini tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, maka kuota BBM subsidi bisa turun.

(hal/das)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober 2024. Rencana pembatasan BBM sendiri diungkapkan sebelumnya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Jokowi mengatakan sampai saat ini belum ada rapat khusus di Istana mengenai hal itu. Belum ada keputusan apakah BBM subsidi akan dibatasi pembeliannya di Oktober mendatang.

Meski begitu, Jokowi mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM tersebut. Pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting tersebut.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi.

Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar utamanya di Jakarta. Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah, hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna, yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin agar ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan pemerintah punya rencana untuk melakukan pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.

Bahlil mengatakan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Bahlil mengatakan, penurunan terjadi karena pemerintah berencana agar penyaluran BBM ini tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, maka kuota BBM subsidi bisa turun.

"Ya kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran. Dengan pola subsidi tepat sasaran, itu kita harapkan kuotanya menurun. Supaya terjadi penghematan uang negara. Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun. Supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas," terang Bahlil.

(hal/das)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengurangi kuota volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan, dalam RAPBN 2025, volume BBM bersubsidi dipatok sebesar 19,41 juta kiloliter (kl) atau menurun dibandingkan volume pada APBN 2024 yang dipatok sebesar 19,58 juta kl.

“Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran,” kata Bahlil dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (27/8/2024).

Bahlil menyampaikan, setelah dilakukannya kajian dan evaluasi dengan Pertamina terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi, pihaknya melihat perlunya beberapa langkah agar penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan-kendaraan mewah.

“Dan ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi. Langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi,” ucapnya.

Adapun, total kuota BBM subsidi sebanyak 19,41 juta kiloliter dalam RAPBN 2025 terbagi menjadi dua, yaitu volume minyak tanah dan volume minyak solar.

Dalam RAPBN 2025, volume minyak tanah dipatok sebesar 525.000 kiloliter atau turun dibanding volume dalam APBN 2024 yang dipatok sebesar 580.000 kiloliter.

Untuk volume minyak solar, dalam RAPBN 2025 solar dipatok sebesar 18,89 juta kiloliter. Angka ini turun dibanding tahun sebelumnya yang dipatok sebesar 19 juta kiloliter.

JAKARTA - Pertamina dinilai mampu menjaga kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran melalui sistem dan teknologi informasi yang digunakan BUMN energi tersebut. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menerangkan, penggunaan teknologi informasi tersebut bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi .

"Melalui teknologi informasi, Pertamina bisa menjaga kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Meski tentu saja, tetap harus ditingkatkan,? kata Tauhid di Jakarta, Kamis (18/7).

Menurutnya, dengan penggunaan teknologi informasi, perusahaan bisa memastikan kendaraan mana saja yang boleh membeli BBM bersubsidi plus batasan volume yang boleh dibeli. "Teknologi tersebut mendeteksi nomor kendaraan dan jenis yang boleh menggunakan BBM subsidi," katanya pula.

Namun demikian, katanya lagi, diharapkan ke depan Pertamina bisa terus menjaga agar kuota BBM subsidi lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan dan peningkatan teknologi tersebut.

Melalui upaya tersebut, dia berharap BUMN energi itu bisa lebih menekan risiko penyalahgunaan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan barcode.

Dengan improvement teknologi, katanya lagi, diharapkan bisa mendeteksi sejauh mana jarak yang sudah ditempuh kendaraan pengguna BBM subsidi, apakah ada penambahan kuota BBM subsidi yang digunakan atau tidak sehingga bisa dipastikan BBM yang dibeli memang untuk kepentingan transportasi.

"Makanya, Pertamina tetap perlu melakukan penajaman dan meningkatkan teknologinya," ujar Tauhid.

Selain itu, ekonom senior tersebut mengusulkan penambahan pengawas eksternal, hal itu membuat Pertamina bisa semakin menjaga kuota BBM subsidi dan tepat sasaran. "Ini untuk memperbaiki dan melengkapi teknologi di lapangan," katanya lagi.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan Pertamina, menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time.

Upaya tersebut, katanya lagi, dilakukan melalui pengembangan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina.

Menurut dia, melalui sistem ini data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya akan termonitor langsung oleh Pertamina.

JAKARTA, Investor.id - Pertamina dinilai mampu menjaga kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran, yang salah satunya dilakukan melalui sistem dan teknologi informasi atau digitalisasi.  

“Melalui teknologi informasi, Pertamina bisa menjaga kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Meski tentu saja, tetap harus ditingkatkan,” kata Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Kamis (18/7/2024).

Tauhid sependapat, penggunaan teknologi informasi tersebut bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sebab, Pertamina bisa memastikan kendaraan mana saja yang boleh membeli BBM bersubsidi plus batasan volume yang boleh dibeli.

“Teknologi tersebut mendeteksi nomor kendaraan dan jenis yang boleh menggunakan BBM subsidi,” kata dia.

Ke depan, dia berharap Pertamina bisa terus menjaga agar kuota BBM subsidi dan lebih tepat sasaran. Caranya bisa melalui perbaikan dan peningkatan teknologi. Ini bisa lebih menekan risiko penyalahgunaan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan barcode .

Dengan peningkatan teknologi, Tauhid berharap, Pertamina bisa mendeteksi sejauh mana jarak yang sudah ditempuh kendaraan pengguna BBM subsidi itu, apakah ada penambahan kuota BBM subsidi yang digunakan atau tidak. Dengan begitu, bisa dipastikan BBM yang dibeli memang untuk kepentingan transportasi.

“Makanya, Pertamina tetap perlu melakukan penajaman dan meningkatkan teknologinya,” kata Tauhid.

Tauhid juga mengusulkan penambahan pengawas eksternal. Peningkatan pengawasan tersebut, dinilai Tauhid membuat Pertamina bisa semakin menjaga kuota BBM subsidi dan tepat sasaran.

“Ini untuk memperbaiki dan melengkapi teknologi di lapangan,” pungkas Tauhid.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time .

Upaya tersebut, kata Nicke, dilakukan melalui pengembangan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina. Melalui sistem ini, data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya akan termonitor langsung oleh Pertamina.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News