JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait pelantikan tiga wakil menteri (wamen) yang dilakukannya tiga bulan menjelang lengser atau pergantian pemerintahan pada 20 Oktober 2024.

Jokowi menjelaskan bahwa pelantikan ketiga wamen itu dilakukan untuk memuluskan keberlanjutan dari pemerintahannya ke pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 19 Juli 2024.

Kemudian, mantan Wali Kota Solo ini membantah tudingan yang menyebutkan pelantikan tiga wamen tersebut adalah bentuk bagi-bagi jabatan.

Diketahui, dua dari tiga wamen yang dilantik tersebut adalah orang dekat dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Enggak, enggak, enggak, enggak," ujar Jokowi saat ditanya soal tudingan bagi-bagi jabatan.

Dia malah mengungkapkan sudah melakukan komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pelantikan tiga wamen tersebut.

Pasalnya, menurut Jokowi, pelantikan ketiga wamen itu dilakukan untuk memuluskan keberlanjutan pemerintahan.

"Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikutnya. Saya sudah berbicara dengan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto," kata Jokowi.

2 orang dekat Prabowo jadi wamen

Sebagaimana diberitakan, Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi atau Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 18 Juli 2024.

Untuk diketahui, dua dari wamen yang dilantik merupakan orang dekat dari Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Thomas Djiwandono yang diangkat menjadi Wamenkeu merupakan keponakan Prabowo.

Kemudian, Sudaryono yang dilantik menjadi Wamentan adalah mantan sekretaris pribadi (sespri) Prabowo.

Namun, usai pelantikan, Thomas Djiwandono menegaskan bahwa pengangkatan dirinya menjadi Wamenkeu II adalah bentuk keberlanjutan antara pemerintahan Jokowi dengan Prabowo Subianto kelak.

"Hari ini saya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan II di Kementerian Keuangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih (Prabowo Subianto)," ujar Thomas usai pelantikan pada 18 Juli 2024.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga mengungkapkan bahwa pelantikan Thomas Djiwandono terkait dengan menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Pratikno menjelaskan bahwa tugas yang diemban Thomas berbeda dengan tugas yang diterima Wamenkeu Suahasil Nazara. Suahasil dipercaya untuk mengawal pelaksanaan APBN 2024.

"Ini kan bagian dari keberlanjutan (pemerintahan). Pak Suahasil tugasnya mengawal pelaksanaan APBN tahun 2024 sedangkan Pak Tommy (Thomas) ditugaskan untuk menyiapkan, mengawal penyiapan APBN 2025. Jadi oleh karena itu ini bagian dari keberlanjutan," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta pada saat yang sama.

Tukar guling yang menguntungkan

Sementara itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpandangan bahwa pelantikan tiga wakil menteri (wamen) menjelang tiga bulan pergantian pemerintahan kental dengan nuansa barter kepentingan.

“Kalau saya sih menilainya memang tukar guling kebijakan ya, barter kepentingan saling menguntungkan antara Prabowo dengan Jokowi, dan itu dilakukan di akhir masa jabatan Jokowi, tiga bulan sebelum lengser,” kata Ujang kepada Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Menurut Ujang, nuansa tukar guling itu terlihat dari dilantiknya Sudaryono yang merupakan orang dekat Prabowo, sebagai Wamentan.

Sementara itu, dari sisi Jokowi, Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Ahmad Luthfii didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah.

Diketahui, KIM adalah koalisi partai politik (parpol) yang mendukung Prabowo-Gibran dan berhasil membawa pasangan tersebut memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kita tahu Pak Sudaryono mau maju di Jateng jadi calon gubernur sebagai orang dekatnya Prabowo lalu dilantik jadi wamen dan Ahmad Lutfhi Kapolda Jateng yang akan maju di Jateng orangnya Jokowi didukung oleh KIM, didukung oleh Prabowo dan didukung pemerintah,” ujarnya Ujang.

"Artinya ini kan barter kepentingan yang saling menguntungkan antara Jokowi dengan Prabowo,” katanya melanjutkan.

Ujang berpandangan bahwa tukar guling tersebut menguntungkan karena setidaknya Sudaryono menjadi wakil menteri setelah Ahmad Luthfi akan didukung maju pada Pilkada Jateng.

“Kelihatannya ada kesepakatan saling menguntungkan antara Prabowo dengan Jokowi terkait dengan pelantikan wamen dan dukungan Ahmad Luthfi di Jateng,” ujarnya

Namun, Ujang juga mengingatkan bahwa menjadi hak prerogatif presiden untuk melantik siapa pun menjadi pembantunya di pemerintahan.

"Saya sih melihat tidak jauh dari itu (tukar guling) analisanya karena memang fakta dan kenyataannya seperti itu. Tetapi, apa pun itu menambah wamen, me-reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Jadi memang haknya presiden,” kata Ujang.

KIM dukung Ahmad Luthfi

Nama Ahmad Luthfi belakangan memang banyak didukung oleh partai yang tergabung di KIM. Sebut saja, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar.

Bahkan, Gerindra juga membuka opsi dukungan untuk Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng 2024.

Padahal, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya menyebut nama Sudaryono yang berpotensi diusung pada Pilkada Jawa Tengah.

Pasalnya, elektabilitas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah itu semakin tinggi di sejumlah lembaga survei.

"Pak Sudaryono adalah harapan internal Partai Gerindra untuk bisa didorong menjadi calon Gubernur Jawa Tengah," kata Muzani di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta pada 22 Mei 2024

Namun, Sudaryono sendiri menyebutkan bahwa Gerindra akan mengusung antara Ahmad Luthfi atau Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pada Pilkada Jateng.

"Kita tunggu tanggal mainnya (antara Ahmad Luthfi atau Kaesang)," kata Sudaryono usai dilantik menjadi Wamentan di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juli 2024.

Dia juga memastikan bahwa KIM akan solid dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpandangan bahwa pelantikan tiga wakil menteri (wamen) jelang tiga bulan pergantian pemerintahan kental dengan nuansa barter kepentingan.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga bulan lagi akan lengser dan digantikan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau saya sih menilainya memang tukar guling kebijakan ya, barter kepentingan saling menguntungkan antara Prabowo dengan Jokowi, dan itu dilakukan di akhir masa jabatan Jokowi, tiga bulan sebelum lengser,” kata Ujang kepada Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Menurut Ujang, nuansa tukar guling itu terlihat dari dilantiknya Sudaryono yang merupakan mantan sekretaris pribadi (sespri) Prabowo, sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

Sementara itu, dari sisi Jokowi, Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Ahmad Luthfii didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah.

Diketahui, KIM adalah koalisi partai politik (parpol) yang mendukung Prabowo-Gibran dan berhasil membawa pasangan tersebut memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kita tahu Pak Sudaryono mau maju di Jateng jadi calon gubernur sebagai orang dekatnya Prabowo lalu dilantik jadi wamen dan Ahmad Lutfhi Kapolda Jateng yang akan maju di Jateng orangnya Jokowi didukung oleh KIM, didukung oleh Prabowo dan didukung pemerintah,” ujarnya Ujang.

"Artinya ini kan barter kepentingan yang saling menguntungkan antara Jokowi dengan Prabowo,” katanya melanjutkan.

Ujang berpandangan bahwa tukar guling tersebut menguntungkan karena setidaknya Sudaryono menjadi wakil menteri setelah Ahmad Luthfi didukung maju untuk Pilkada Jateng.

“Kelihatannya ada kesepakatan saling menguntungkan antara Prabowo dengan Jokowi terkait dengan pelantikan wamen dan dukungan Ahmad Luthfi di Jateng,” ujarnya

Namun, Ujang juga mengingatkan bahwa menjadi hak prerogatif presiden untuk melantik siapa pun menjadi pembantunya di pemerintahan.

"Saya sih melihat tidak jauh dari itu (tukar guling) analisanya karena memang fakta dan kenyataannya seperti itu. Tetapi, apa pun itu menambah wamen, me-reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Jadi memang haknya presiden,” kata Ujang.

Sebagaimana diberitakan, Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi atau Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 18 Juli 2024.

Untuk diketahui, dua dari wamen yang dilantik merupakan orang dekat dari Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Thomas Djiwandono yang diangkat menjadi Wamenkeu merupakan keponakan Prabowo.

Kemudian, Sudaryono yang dilantik menjadi Wamentan adalah mantan sekretaris pribadi (sespri) Prabowo.

Padahal, nama Sudaryono sebelumnya sempat disebut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berpotensi diusung pada Pilkada Jawa Tengah.

Pasalnya, elektabilitas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah itu semakin tinggi di sejumlah lembaga survei.

"Pak Sudaryono adalah harapan internal Partai Gerindra untuk bisa didorong menjadi calon Gubernur Jawa Tengah," kata Muzani di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta pada 22 Mei 2024.

Namun, belakangan nama Ahmad Luthfi justru banyak didukung oleh partai yang tergabung di KIM. Sebut saja, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar.

Bahkan, Gerindra juga membuka opsi dukungan untuk Luthfi pada Pilkada Jateng 2024.

Sudaryono sendiri yang menyebutkan bahwa Gerindra akan mengusung antara Ahmad Luthfi atau Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pada Pilkada Jateng.

"Kita tunggu tanggal mainnya (antara Ahmad Luthfi atau Kaesang)," kata Sudaryono usai dilantik menjadi Wamentan di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juli 2024.

Dia juga memastikan bahwa KIM akan solid dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.