Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) siang. Pertemuan itu membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, pokok pembahasannya bagaimana agar anggaran yang disediakan betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan.

"Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya," kata Sudaryono usai pertemuan.

Selain itu, juga dipastikan bahwa anggaran yang digelontorkan tepat sasaran dan sesuai dengan target, misalnya anggaran untuk pupuk 9,55 juta ton, dipastikan kembali alokasi besar tersebut tersalurkan ke calon penerima yang tepat.

Untuk ketahanan pangan, alokasi anggaran akan memprioritaskan sejumlah proyek antara lain cetak sawah, optimalisasi lahan, subsidi pupuk, irigasi, hingga bendungan.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian anggaran ketahanan pangan, Sudaryono menampiknya. Namun memang menurutnya, kadang penyesuaian perlu dilakukan dilakukan di saat-saat mendesak.

"Belum ada (rencana penyesuaian). Cuma dalam dinamikanya begini, berbeda-beda tiap kementerian. Kadang-kadang harus ada adjustment, misalnya hal darurat ya, ada hama misalnya. Nah, hama itu dalam adjustment-nya kita minta bagaimana pada saat darurat kita adjustment anggaran nggak lama," ujar dia.

"Karena kalau lama, tikusnya dari 8 jadi 800. Kalau udah 800 udah nggak bisa lagi dibasmi, atau misalnya benih, pupuk, dan seterusnya gimana caranya pas adjustment itu nggak lama. Karena kalau lama hujannya udah lewat," sambungnya.

Dengan demikian, menurutnya kebijakan di Kementerian Pertanian perlu mempertimbangkan banyak aspek dan tidak sembarangan dilakukan, sehingga tepat waktu dan sasaran.

(shc/ara)

JAKARTA - Pemerintah mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit untuk mendukung implementasi program mendatori B50. Peningkatan pencampuran biodiesel untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertanian lokal.

"Dengan mengadopsi B35 pada 2023, Indonesia telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan menghemat lebih dari USD7,9 miliar untuk impor bahan bakar fosil," ujar Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono dalam acara IPOC 2025, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Dia mengungkapkan strategi dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit di antaranya mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan menggunakan varietas unggul. Selanjutnya, mendukung perusahaan perkebunan untuk meningkatkan hasil panen dengan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) dan varietas kelapa sawit yang lebih produktif.

Penerapan sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan kebijakan perubahan penggunaan lahan yang lebih ketat juga dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Selain itu, perlunya mendorong inisiatif peningkatan hasil, penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas kelapa sawit petani.

Saat ini, minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia atau 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Produksi Crude Palm Oil (CPO)/minyak sawit Indonesia pada tahun 2023 sebesar 47,08 juta ton, di mana 10,2 juta ton digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri untuk pangan, 2,3 juta ton untuk industri oleokimia, 10,6 juta ton untuk biodiesel dan 23,98 juta ton untuk ekspor. "Industri kelapa sawit ini ibaratnya adalah angsa bertelur emas yang sangat penting bagi Indonesia," kata dia.

Industri kelapa sawit, imbuhnya, tidak hanya menjadi sumber utama pendapatan nasional, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 16 juta orang yang bekerja di industri kelapa sawit (on farm dan off farm), termasuk petani skala kecil di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, industri kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian. "Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa industri ini dapat beroperasi secara berkelanjutan, efisien, dan kompetitif," jelasnya.

Kinerja Industri Sawit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan, hingga Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34,7 juta ton dengan ekspor termasuk biodiesel dan oleokimia mencapai lebih dari 20,1 juta ton. Ekspor tersebut menyumbang sekitar USD17.349 juta terhadap devisa negara atau mencapai 10 persen.

Sementara, konsumsi domestik tercatat sebanyak 15,6 juta ton. Namun, kinerja tersebut lebih rendah jika dibandingkan tahun lalu. Pada periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36,2 juta ton dengan ekspor mencapai 21,9 juta ton senilai lebih USD20.597 juta.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono optimistis sepanjang tahun 2024, industri kelapa sawit memiliki kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. Harga telah menunjukkan tren kenaikan dan puncaknya diproyeksikan akan terjadi pada tahun depan. "Optimisme ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk program biodiesel B40 yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik dan mempengaruhi dinamika produksi dan ekspor," jelasnya.

Jakarta -

Apple dikabarkan tengah mengajukan investasi senilai hampir US$ 10 juta untuk pembangunan pabrik di Bandung, Jawa Barat. Pabrik itu akan memproduksi aksesoris dan komponen untuk perangkat Apple.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih menunggu komitmen investasi tersebut. Rencana investasi ini terdengar seiring dengan masih terganjalnya penjualan iPhone 16 di Indonesia. Ponsel keluaran terbaru dari Apple tersebut diketahui masih terganjal oleh syarat TKDN 40% dan komitmen investasi.

"Sebelumnya kita sudah mendengar bahwa Apple berkomitmen. Kita berharap komitmen yang sekarang disampaikan ini bisa dijalankan segera," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sementara soal komitmen investasi dan pemenuhan TKDN sebagai syarat penjualaniPhone 16 akan segera diumumkan oleh pemerintah. Pemerintah mengaku telah mengkaji rencana penjualan iphone 16 yang hingga saat ini masih belum boleh diperjualbelikan di dalam negeri.

"Mengenai iPhone 16 yang belum diperjualbelikan, pokoknya kami sudah mengkaji. Dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri," kata Faisol.

Menurut catatan detikcom, Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

Artinya, masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Pemerintah disebut baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

(/eds)

Kami berharap bahwa komitmen yang sekarang disampaikan ini (rencana investasi Apple senilai 10 juta dolar AS) dijalankan sesegera mungkin

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap Apple berkomitmen merealisasikan wacana investasi pembangunan pabrik senilai 10 juta dolar AS atau Rp157 miliar di Bandung, Jawa Barat.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza di sela menghadiri Indonesia Seamless Tube Summit di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar soal rencana Apple berinvestasi di Indonesia, namun dia berharap komitmen itu benar-benar dijalankan.

"Kami berharap bahwa komitmen yang sekarang disampaikan ini (rencana investasi Apple senilai 10 juta dolar AS) bisa dijalankan sesegera mungkin," kata Faisol.

Ia mengaku bahwa pihaknya sudah mendengar bahkan pihaknya sudah menghubungi pihak Apple soal rencana investasi senilai 10 juta dolar AS. Namun hal itu masih akan dibicarakan lebih lanjut.

"Kami sudah mendengar (soal rencana investasi Apple senilai 10 juta dolar AS), dan sudah menghubungi, tapi ini kita akan bicarakan lebih detail nanti," jelas Faisol.

Lebih lanjut, Faisol mengaku bahwa meskipun pihaknya sudah mendengar mengenai rencana investasi tersebut, namun komitmen pihak Apple dinilai masih kurang.

"Ya kan sebelumnya kita sudah mendengar Apple berkomitmen, dan ternyata sampai beberapa waktu yang lalu komitmennya masih kurang," katanya.

Faisol menambahkan bahwa Kemenperin juga sedang mengkaji rencana penjualan iphone seri 16 karena belum memenuhi ketentuan terutama terkait penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Dia juga menuturkan bahwa dalam waktu dekat Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bakal menyampaikan mengenai mengenai penjualan iphone seri 16 di Indonesia.

"Pokoknya kami sedang mengkaji, dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri," kata Faisol.

Sebelumnya, ramai pemberitaan mengenai Apple disebut-sebut akan memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tindakan ini diambil demi bisa menjual iphone seri 16 di Indonesia.

Saat ini, iPhone seri 16 belum dapat dijual secara resmi di Tanah Air karena belum memenuhi regulasi TKDN ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Sehingga Apple diberitakan bakal mengusulkan investasi hampir 10 juta dolar AS atau sekitar Rp 157 miliar untuk membangun pabrik Apple di Bandung, Jawa Barat.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan penindakan terhadap platform e-commerce jika menjual iPhone seri 16 dan Google Pixel, karena belum ada izin dari pemerintah terkait penjualan telepon pintar tersebut.

"e-commerce kan selalu dievaluasi, ya kalau ada yang melanggar (menjual iPhone seri 16 dan Google Pixel) nanti, tentu kita kasih tahu, jadi kita adakan penindakan dan segala macam," kata Budi ditemui di sela Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan tujuan 15 negara di Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (6/11).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melarang platform belanja daring atau e-commerce untuk menjual produk iPhone seri 16. Selain itu, e-commerce juga dilarang memfasilitasi penjualan smartphone Google Pixel yang diproduksi oleh Alphabet.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Ekspor produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumbangsihnya masih kecil. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan ekspor UMKM hanya 11% terhadap total ekspor nasional.

Menurut Roro, masih kecilnya ekspor UMKM disebabkan rendahnya produktivitas hingga lemahnya perencanaan keuangan. Hal ini yang juga menjadi perhatian bagi pemerintah.

"Rendahnya sumbangan UMKM terhadap ekspor nasional tersebut tidak terlepas dari permasalahan UMKM Indonesia selama ini yaitu rendahnya produktivitas, ketidaklengkapan administrasi dan legalitas usaha serta lemahnya perencanaan manajerial dan finansial hingga keberlangsungan UMKM tersebut," kata Roro di acara Women-Ied SMEs Dialogue Forum on Trade di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, Roro mengatakan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, kurang lebih 60,5% dari PDB. Sektor UMKM menyerap kurang lebih 97% dari tenaga kerja nasional.

"Selanjutnya berdasarkan peran perempuan dalam UMKM, dan ini data yang kami raih dari data Kadin Indonesia peran tersebut sangat signifikan di mana pada tahun 2023 dari 66 juta pelaku UMKM 64,5% atau 37 juta pelaku usaha tersebut adalah perempuan. Jadi, perempuan berperan sangat luar biasa," terangnya.

Kementerian Perdagangan berkomitmen membantu UMKM untuk menggenjot ekspor. Roro mengatakan, salah satu yang penting untuk menggenjot ekspor UMKM dengan kemitraan antarnegara

"Bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor kita ke luar negeri itu semua bagaimana kita memberikan pendampingan akses networking agar sebuah bisnis itu juga bisa berkembang. Lalu kemudian pengertian pasar di luar negeri itu seperti apa kita punya Indonesia Trade Promotion Center yang ada di luar negeri juga salah satunya di negara Australia," pungkasnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) batal. Proyek ini menelan anggaran Rp 14 triliun.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun demikian, hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Kondisi ini seperti yang dilakukan pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dengan pengembangan serupa, kapasitas Bandara Bali bisa meningkat.

"Itu sama juga yang di Bali, kemarin kan kita coba ada renovasi kemarin nih Pak Dony (Wamen BUMN) waktu itu masih di InJourney. Alhamdulillah sudah jadi sekarang, itu kapasitasnya bisa naik menjadi 32 juta yang tadinya mungkin di 23-25 sudah maksimal," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong efisiensi. Pihaknya juga tak ingin hanya sekadar memikirkan proyek di mana nantinya muncul kasus-kasus korupsi.

"Jadi kita upayakan untuk efisiensi sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur. Jangan BUMN hanya mikirin proyek-proyek, tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi, itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini," katanya.

(acd/hns)

Jakarta -

Menteri BUMN, Erick Thohir, tiba-tiba meninggalkan ruang rapat Komisi VI DPR. Ia meninggalkan ruang rapat karena diminta bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto. Dia mengatakan, Dasco menghubungi Komisi VI dan meminta Erick Thohir untuk bertemu dirinya.

"Sebelum saya lanjutkan teman-teman, ini barusan Pak Dasco menghubungi kami dan meminta untuk Pak Menteri bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara," katanya di Komisi VI Jakarta, Senin (4/11/2024).

Suryo pun memintakan izin kepada anggota rapat agar Erick Thohir meninggalkan Komisi VI.

"Jadi saya izin teman-teman, Pak Menteri kita izinkan untuk meninggalkan tempat dulu dan bergabung sekarang," ungkapnya.

Dia pun meminta agar para wakil menteri untuk menggantikan Erick Thohir mengikuti rapat tersebut. "Saya mohon dari Pak Wamen Pak Dony atau Pak Aminuddin untuk sementara memimpin dari sisi kementerian," ungkapnya.

Untuk diketahui, terdapat beberapa agenda dalam rapat ini antara lain perkenalan mitra kerja Komisi VI, penjelasan mitra kerja terhadap program kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2025, dan target penyelesaian roadmap kementerian/lembaga.

(acd/eds)

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (Pemda) kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mengusulkan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Hal ini disampaikan oleh Wamen ESDM Yuliot Tanjung.

Yuliot mengatakan program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan akses BBM dengan harga terjangkau di seluruh pelosok Indonesia. Meski begitu, dia menyebut sejumlah wilayah 3T masih belum terjangkau oleh program ini karena cakupan geografis yang luas.

"Untuk penyaluran BBM Satu Harga, kami menargetkan wilayah-wilayah tertentu yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah terkait. Untuk daerah yang ingin ikut serta, usulan perlu diajukan melalui pemerintah daerah," ujar Yuliot dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan usulan yang diterima akan dievaluasi oleh Kementerian ESDM berdasarkan prioritas dan anggaran. Dia pun mendorong pemda wilayah 3T untuk segera menyampaikan usulan.

"Kami berharap pemerintah daerah di wilayah yang belum terjangkau segera menyampaikan usulan agar dapat kami evaluasi sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas wilayah," imbuh dia.

Kemudian, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan evaluasi atas usulan lokasi dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Setelah evaluasi, lokasi tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal pada periode tertentu.

Sebagai informasi, program BBM Satu Harga merupakan program prioritas nasional yang mulai dicanangkan pada 2017 dan direncanakan berlanjut hingga akhir 2024.

Penetapan lokasi program BBM Satu Harga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 127.K/10/DJM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Lokasi tertentu diusulkan oleh BPH Migas, pemerintah daerah, atau badan usaha penugasan, dengan memperhatikan sejumlah kriteria, di antaranya ketersediaan penyalur jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di lokasi yang diusulkan, kondisi geografis dan sebaran penduduk di lokasi yang diusulkan; dan kebutuhan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus.

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menyusun strategi untuk mencapai swasembada energi. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan untuk memenuhi ketersediaan energi nasional dapat dicapai dengan menggunakan substitusi dari energi. Dalam hal ini, LPG yang bisa disubstitusi dengan hilirisasi batubara.

"Bagaimana kita menyediakan LPG yang cukup yang sebagian besar berasal dari impor, justru ini kita mengharapkan substitusinya dari hilirisasi," kata Yuliot dalam keterangannya, Kamis (31/6/2024).

Yuliot menilai Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan batubara cukup besar. Hal ini dinilai dapat menjadi peluang untuk melakukan hilirisasi batubara menjadi gas. Indonesia pun bisa mencontoh dari beberapa negara lain yang sudah mengimplementasikan hilirisasi batubara.

Adapun upaya lainnya, yakni dengan melakukan pengembangan-pengembangan sumur minyak dan gas bumi. Meski demikian, lanjut Yuliot, untuk memenuhi ketersediaan energi nasional, pemerintah tidak hanya bergantung kepada energi berbasis fosil saja, melainkan juga dengan energi baru terbarukan (EBT).

"Untuk ketersediaan energi ke depan, itu tidak hanya berasal dari energi fosil, tapi kita juga akan memakai EBT, termasuk yang berasal dari bahan bakar nabati, itu berupa biosolar, bioetanol, dan biodiesel," jelasnya.

Dia menambahkan pihaknya juga akan meningkatkan pemanfaatan biodiesel hingga B100 untuk meningkatkan ketersediaan energi. Sejak Agustus 2023 lalu, program mandatori Biodiesel B35 sudah diluncurkan, di mana campuran 35% biodiesel ke dalam solar.

"Pemerintah juga menargetkan B100, yang sekarang sudah itu B35 yang akan ditingkatkan ke B40 B50 B60 sampai dengan B100 ke depan. Kita juga sudah rapatkan dengan stakeholder, kalau untuk bio ini kan berasal dari sektor pertanian. Dan hal ini sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian," imbuh dia.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Pemerintah terus mengejar swasembada pangan, termasuk daging dan susu sapi. Untuk meningkatkan produksi kedua komoditas tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) tidak akan melakukan impor, tapi dengan pengawalan investasi.

Wamentan Sudaryono menekankan pemerintah tidak akan melakukan impor susu atau sapi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pihaknya membuka ruang bagi pengusaha lokal dalam dan luar negeri untuk berinvestasi. Menurutnya, pihaknya hanya memberikan asistensi dan menyiapkan lahan bagi perusahaan yang ingin membangun industri ini.

"Yang impor kan bukan negara, tetapi perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi dan mengembangkan sapi di Indonesia. Kita kawal dan Kementan beri asistensi ataupun menyiapkan lahan," kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan Kementan juga terus berupaya mendatangkan investor agar mau membangun industri sapi perah dan sapi potong. Untuk swasembada daging dan susu, dia menilai tidak bisa mengandalkan indukan sapi yang ada. Untuk itu, diperlukan sapi baru dari investor dalam dan luar negeri.

Dia menambahkan saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Dengan rincian, 1,3 juta sapi perah dan 700 ribu sapi potong. Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya terus mendorong agar hal tersebut realisasi.

"Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang rencana impornya seratus ribu, puluhan ribu, lima ratus, atau dua ratus. Dari komitmen, totalnya sekitar 2 juta ekor dengan 1,3 juta ekor sapi perah dan 700 ribu sapi pedaging. Ini kan orang janji, kerjaan kita ya ngejar agar ini segera terealisasi," jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor susu dari Vietnam. Namun, pihaknya mengajak investor dari negara tersebut untuk membangun industri sapi perah di Indonesia.

Dia pun berharap peningkatan produksi daging dan susu ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan mendatangkan sapi baru, kami harap kebutuhan untuk program ini dapat terpenuhi," katanya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menggelar rapat bersama sejumlah menteri berkaitan dengan pangan. Rapat itu utamanya membahas bagaimana mengejar target Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada pangan pada 2028.

Adapun menteri yang hadir di antaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan rapat beberapa kali untuk membahas kejar target swasembada pangan 2028. Sementara hari ini, rapat berlangsung selama 2,5 jam di kantor Kementerian Kehutanan.

"Kita berkejaran dengan waktu. Pak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan kita ingin agar negeri kita ini swasembada pangan. Setelah itu kita terus, siang rapat, malam juga rapat, melakukan rapat koordinasi untuk belajar masalah dan mencari solusinya agar 2028 itu kita bisa swasembada pangan," kata dia usai rapat di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurut Zulhas untuk mencapai swasembada pangan itu, pemerintah harus berkolaborasi menjamin ketersediaan pangan Indonesia. Dia mencontohkan, Kementerian Pertanian menjadi kementerian yang penting untuk menggenjot produksi dalam negeri, namun tidak dapat berjalan sendiri.

"Kalau mau pupuk harus ke BUMN, kalau dia perlu air untuk mengairi sawahnya dia perlu irigasi dari Kementerian PU, KemenPU yang menentukan. Kalau dia perlu bibit baru dia nggak bisa harus BRIN yang meneliti. Kalau nanti Menteri Pertanian perlu cek lahan perlu Bupati/Gubernur. Kalau perlu lahan maka mesti ke Menteri Kehutanan," jelas dia.

Ditemui di lokasi yang sama, Wamentan Sudaryono mengatakan untuk mengejar swasembada pangan ada berbagai macam komoditas, mulai dari beras, daging, susu, kedelai, hingga bawang putih.

Intinya kejar target swasembada pangan tidak hanya kepada beras, sejumlah komoditas lain juga akan menjadi perhatian pemerintah.

"Yang masih kurang belum swasembada harus kita genjot, sementara yang belum daging, susu. Kemudian bawang putih juga kita akan pikirkan, kedelai dan seterusnya. Intinya yang semua impor harus swasembada," tuturnya.

Lihat Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi lokasi pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin kemarin (28/10). Kehadiran Immanuel sebagai bentuk sikap cepat pemerintah atas putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024) lalu.

Pria yang kerap dikenal dengan panggilan Noel itu menemui para pekerja PT Sritex dan mengatakan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) bagi para pekerja disana. Ia mengatakannya secara lantang saat kalimat terakhir dalam pidatonya di lokasi.

"Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," kata Noel disambut pecah tangis para pekerja.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut PHK sebagai hal tabu. "Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya," ujarnya dikutip dari keterangan resminya, Selasa (29/10/2024).

Noel menjelaskan, pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini," lugas Noel.

Sementara itu Direktur Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis atau penurunan dari permintaan pasar, bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," katanya.

Akhir pertemuan, yel-yel buruh "Hidup Presiden Prabowo. Terima Kasih Pak Prabowo," menggema di dalam pabrik PT. Sritex.