Bisnis.com, MAMUJU - Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) triwulan kedua 2024 mencapai Rp3,74 triliun atau mengalami pertumbuhan 12,38% dibanding triwulan II tahun sebelumnya.

"KUR di Sulbar triwulan II 2024 mencapai Rp3,74 triliun, didominasi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan sekitar 55,06 persen," kata Kepala BI Perwakilan Provinsi Sulbar, Gunawan Purbowo, di Mamuju, Senin (30/9/2024).

Ia mengatakan, jumlah KUR di Sulbar tersebut meningkat dibandingkan pada periode triwulan II 2023 sebesar Rp3 triliun dengan pertumbuhan sekitar enam persen.

Menurut dia, jumlah kredit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) pada triwulan II tahun 2024 di Sulbar mencapai Rp7,85 triliun juga tumbuh 6,23%.

Ia mengatakan, kredit UMKM di Sulbar didominasi sektor, pertanian perkebunan, dan kehutanan sekitar 41,61%.

Menurut dia, meskipun mengalami pertumbuhan namun jumlah kredit bermasalah di Sulbar mencapai 4,38%, atau mendekati ambang batas sekitar 5%.

"Kredit bermasalah itu akan menjadi perhatian untuk diselesaikan, agar tidak terjadi lagi," katanya.

Ia mengatakan, perbankan di Sulbar akan terus berupaya memberikan dukungan kredit untuk melakukan optimalisasi pembangunan sektor unggulan di Sulbar, agar terus berkembang untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah.

"Sulbar memiliki komoditi unggulan diantaranya padi, ikan tuna, kakao, kelapa sawit, minyak kelapa, dan ikan cakalang, sejumlah komoditas tersebut dinilai unggul berdasarkan dari aspek kapasitas produksi, luas lahan, serapan tenaga kerja, dan jumlah pelaku usaha," katanya.

Ia mengatakan, dalam mengembangkan komoditi tersebut, masih terdapat sejumlah masalah seperti tingkat produktivitas yang belum optimal, rendahnya pengadopsian teknologi untuk pengembangannya dan terbatasnya pengelolaan produk olahan, sehingga menjadi perhatian pemerintah untuk diberikan bantuan.

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin menjadikan momentum rapat kerja kepala daerah yang dipusatkan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sebagai momentum mempromosikan dan mengenalkan potensi yang dimiliki Sulbar sebagai daerah penyangga IKN.

Dalam kunjungannya selama tiga hari, Senin – Rabu (12 – 14 Agustus 2024), Bahtiar mengusulkan tiga poin yang menjadi aspirasi masyarakat dalam raker yang dihadiri Presiden Joko Widodo, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia.

Tiga poin itu yakni membuka konektivitas penerbangan dari Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat dengan IKN melalui Bandar Udara Sepinggan di Balikpapan atau via Bandara APT Pranoto di Samarinda.

Hal lain yang diusulkan Bahtiar, yakni membuka konektivitas laut serta menambah jumlah angkutan orang dan barang dari Sulbar ke IKN atau sebaliknya.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri ini berharap pelabuhan kontainer dibangun di Sulbar.

"Mohon pembangunan kontainer di Sulbar. Sebab hingga saat ini, Sulbar belum memiliki pelabuhan kontainer sehingga arus logistik ke Sulbar maupun keluar Sulbar kesulitan. Pentingnya pelabuhan kontainer agar hasil bumi darat, hasil alam, dan hasil laut Sulbar bisa dikirim ke IKN," urai Bahtiar.

Ia menambahkan, keberadaan pelabuhan kontainer juga sebagai syarat utama untuk mendukung tumbuh kembangnya hilirisasi industri hasil alam di Sulbar.

Di samping itu, sebagai salah satu daerah terdekat dari IKN yang dibatasi Selat Makassar, Sulbar memiliki banyak potensi yang diharapkan bisa menjadi penyangga dan penyuplai kebutuhan di IKN.

Di antaranya potensi peternakan, holtikultura, perikanan, dan kelautan. Selain itu, produksi buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias serta jenis produk pertanian lainnya.

Bahtiar meyakini dengan segala potensi yang dimiliki Sulbar layak menjadi penyangga utama IKN.

"Potensi pariwisata Sulbar bisa menjadi lokasi tujuan wisata masyarakat IKN, baik Kepulauan Balabalakang yang hanya berjarak 2 jam dari Balikpapan, wisata Teluk Mamuju, dan seluruh pesisir Sulbar meliputi Polman, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu yang bisa ditempuh 7 jam kapal cepat dan pesawat udara cukup 40 menit," ucap Bahtiar.

Dorong Investasi di Sulbar

Sementara itu, saat bersilaturahmi dengan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, Bahtiar kembali menegaskan posisi Sulawesi Barat sebagai penyangga IKN.

Salah satunya dengan membuka konektivitas melalui jalur udara. Bahtiar menyampaikan, Wings Air dengan rute penerbangan Mamuju-Balikpapan mulai beroperasi, Jumat (16/8/2024).

Menurutnya, ekosistem ekonomi Sulawesi Barat harus terkoneksi dengan Kalimantan Timur dan seluruh daerah di Pulau Kalimantan.

"Kota Mamuju (berpotensi) menjadi primadona wisata healing terdekat IKN," ujarnya.

Bahtiar menyatakan, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud yang merupakan putra daerah asal Majene berkomitmen untuk membantu mendorong investasi masuk di Sulbar.

"Salah satu poin penting yang dibahas adalah kerja sama dalam memanfaatkan pembukaan rute penerbangan Mamuju-Balikpapan. Termasuk soal peningkatan perekonomian," pungkas Bahtiar.

Wakil Ketua III DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) Abdul Rahim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Desa Bersatu Sulbar periode 2024-2029.

Rahim terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Fasilitator Pembentukan Desa Bersatu Provinsi Sulawesi Barat di Ballroom Hotel Meganita, Mamuju, Sabtu (10/8/2024).

Hadir pada musyawarah I tersebut di antaranya Ketua Umum Desa Bersatu Muhammad Asri Anas, Wakil Ketua II DPRD Sulbar Abdul Halim, Anggota DPRD Sulbar Andi Muhammad Qusyairi, pengurus inti APDESI provinsi dan kabupaten, pengurus inti ABPEDNAS provinsi/kabupaten, PPDI, PABPDSI, dan Sahabat Desa Nusantara.

Dalam sambutannya, Abdul Rahim berterima kasih telah diberi kesempatan sebagai ketua pertama DPD Desa Bersatu di Sulawesi Barat.

Menurut legislator Partai NasDem ini, jabatan itu sebagai karunia sekaligus menjadi sebuah ujian.

"Saya sadari jabatan di organisasi Desa Bersatu sungguh berat dan tidak mudah, apalagi organisasi ini baru terbentuk di level nasional dan daerah. Tetapi seberat apapun, kalau semua pihak bergandengan tangan dan tanggung jawab di pundak semua, akan terasa mudah karena ini muaranya mengantarkan desa yang mandiri, kuat, dan berdaulat," ujar Rahim.

Dia menambahkan, dirinya akan mencurahkan kemampuan untuk berkontribusi bagi kemajuan desa melalui organisasi Desa Bersatu dan mempersiapkan kepengurusan di tingkat provinsi dan seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.

"Tentu, kami segera membentuk tim perumus yang akan memberikan masukan dan pertimbangan terkait struktur, agenda prioritas, dan sejumlah hal penting lainnya, utamanya dalam memperjuangkan alokasi kebijakan anggaran baik di tingkat provinsi maupun kabupaten," kata Rahim.

Sementara Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, meminta Ketua DPD Desa Bersatu Sulawesi Barat segera mempersiapkan pelantikan pengurus yang sedianya juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

"Bagaimana para ketua organisasi desa ini menurunkan ego masing-masing untuk memajukan organisasi Desa Bersatu. Kiranya segera mempersiapkan pelantikan yang dirangkaikan dengan rakerda. Saya akan upayakan dihadiri oleh menteri dengan kapasitasnya memberikan pengarahan ke aparat desa," ujar Asri Anas.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin mengapresiasi komitmen DPP Desa Bersatu membentuk pengurus daerah Desa Bersatu di Sulbar.

Bahtiar berharap organisasi Desa Bersatu fokus bekerja sama dalam meningkatkan kedaulatan pangan Sulbar.

"Jangan lagi beli komoditi pangan dari luar, harus sampai pada level berdaulat," ucap Bahtiar.

Sebanyak 493 daerah yang terdiri dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara UHC Awards 2024 yang diserahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta, Kamis (8/4).

Pada kesempatan itu, Ma'ruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN.

Pencapaian UHC di berbagai daerah, kata dia, menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

"Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” kata Ma’ruf Amin.

Dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan, tanpa terkendala biaya dan lokasi.

Atas keberhasilan dalam mencapai predikat UHC, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.

“UHC sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, yang sejalan dengan prinsip kami. Dalam mencapai UHC, melibatkan berbagai upaya yang signifikan, seperti menjangkau semua masyarakat, dan memastikan pengelolaan Program JKN dalam rangka keberlanjutan finansial,” ucap Mohammed Azman.

Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN.

Ghufron mengatakan, capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas dia.

UHC di Sulbar Cakup Enam Kabupaten

Senada dengan yang disampaikan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Siti Umrah Nurdin, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu atas upaya maksimal dalam menjaga dan meningkatkan capaian kepesertaan JKN pada masing-masing kabupaten.

"Hingga per 1 Agustus 2024, capaian kepesertaan JKN untuk Kabupaten Mamuju, Mateng dan Pasangkayu mencapai 98 persen. Dengan tingkat keaktifan kepesertaan Kabupaten Mamuju 91,81 persen, Mamuju Tengah 82,94 persen dan Pasangkayu 64,63 persen," ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Siti Umrah Nurdin.

"UHC pertama kali dicapai oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2022, disusul Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2023. Selanjutnya tahun 2024 ini Kabupaten Pasangkayu juga berhasil mendapatkan predikat UHC," sambung Umrah.

Dikatakan, dengan adanya UHC di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu diharapkan masyarakat yang telah menjadi peserta JKN dapat menjaga keaktifannya.

Karena memastikan keaktifan peserta, menurut Umrah, penting bagi setiap warga negara sehingga tetap terlindungi jaminan kesehatannya dalam program JKN dan semangat gotong-royong dalam program JKN senantiasa terjaga.

“UHC adalah investasi, bukan biaya. Ini membantu membangun ekonomi yang stabil dan masyarakat yang kuat serta merupakan dasar untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam akses ke layanan kesehatan. Semua pemangku kepentingan memiliki peran untuk mendukung terwujudnya UHC,” jelas Umrah.

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Kapolda Sulawesi Barat(Sulbar) Inspektur Jenderal Polisi Adang Ginanjar meminta seluruh personel Polri di daerah itu agar tidak arogan kepada masyarakat.

"Saya meminta seluruh personel Polri agar melaksanakan tugas dengan baik, mulai dari layanan penjagaan, pelayanan SPKT(sentra pelayanan kepolisian terpadu) dan seterusnya," kata Adang Ginanjar, di Mamuju, Selasa.

Intinya lanjut Kapolda, di semua lini pelayanan, personel Polda Sulbar harus bersikap humanis, tidak boleh arogan dan harus baik dalam komunikasi maupun interaksinya dengan masyarakat.

Polri menurut Adang Ginanjar, adalah salah satu institusi yang paling disoroti oleh masyarakat karena tugasnya yang berat sehingga setiap prilaku dan tindakan personel harus diperhatikan dengan baik.

"Selain mengemban tugas sebagai pelindung dan pelayanan masyarakat, Polri dituntut menjadi panutan yang baik," ujar Adang Ginanjar.

Kapolda menegaskan akan menindak tegas bagi personel Polri yang masih melanggar dan terlibat kasus pidana seperti narkoba, judi, perkelahian, LGBT dan pelanggaran lainnya.

"Kalau sudah diingatkan dan masih saja melanggar, pasti ada konsekuensinya. Ingat ada beban berat yang kita pikul saat ini. Pikul beban itu sebagai polisi yang baik dan bertanggung jawab," tegas Adang Ginanjar.

Terkait tugas Polri dalam penegakan hukum, setiap personel, lanjut Adang Ginanjar wajib memiliki fisik yang kuat dan punya berbagai kemampuan bela diri sehingga saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan tidak malah menjadi korban.

"Manfaatkan fasilitas olahraga yang sudah disiapkan di Polda Sulbar untuk meningkatkan ketahanan fisik dan kebugaran guna menunjang pelaksanaan tugas sebagai abdi negara," kata Adang Ginanjar.

Pada kesempatan itu, Kapolda juga memberikan motivasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugas yang sudah berjalan dengan baik, khususnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh personel Polri atas pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Teruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Adang Ginanjar.

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin mengatakan pendapatan nelayan Sulbar akan meningkat dengan terbentuknya IKN di Kalimantan Timur.

"Pendapatan nelayan Sulbar akan meningkatkan, karena permintaan hasil perikanan yang dipasok nelayan dari Sulbar untuk IKN juga akan meningkat," kata penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, di Mamuju, Senin.

Ia mengatakan, Pemprov Sulbar melaksanakan program untuk meningkatkan sarana dan prasarana nelayan untuk meningkatkan hasil produksi perikanannya.

Disamping itu juga mempermudah nelayan mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan mengembangkan usaha perikanan melalui dana kredit usaha rakyat (KUR).

"Sarana dan prasarana alat tangkap untuk nelayan diberikan, agar mampu meningkatkan produksi perikanan Sulbar yang mencapai 64 ribu ton per tahun, guna mendukung pemenuhan pangan di sektor perikanan untuk IKN," katanya.

Menurut dia, pemasaran hasil perikanan Sulbar akan semakin meningkat, karena pasarnya telah tersedia dengan adanya IKN, sehingga nelayan Sulbar akan semakin sejahtera.

Ia juga mengatakan, Sulbar juga akan meningkatkan sektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa daging untuk IKN.

"Permintaan sapi Sulbar dari Kalimantan yang saat ini mencapai 5000 ekor per tahun akan mengalami peningkatan sehingga sektor peternakan di Sulbar yang produksinya mencapai 90 ribu ekor per tahun juga harus ditingkatkan," katanya.

Begitu juga, sektor pariwisata di Sulbar akan meningkat dengan terbentuknya IKN karena Sulbar sebagai daerah penyangga IKN akan menjadi daerah tujuan wisata, sehingga IKN akan membawa kesejahteraan dan pembangunan ekonomi bagi Sulbar.

Sebelumnya, Republika memberitakan, infrastruktrur digital dengan kualitas tinggi sangat dibutuhkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Kebutuhan jaringan internet berkualitas tinggi akan turut menjadi pondasi pengembangan IKN.

CEO Comtelindo, Vicky mengatakan sebagai perusahaannya sebagai perusahaan penyedia layanan internet (ISP) yang berbasis di Kalimantan Timur, berkomitmen menyediakan infrastruktur digital berkualitas tinggi. Sebab itu menjadi salah pondasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di IKN serta berbagai daerah penunjang yang ada di sekitarnya.

"Kami akan terus melakukan ekspansi perluasan wilayah jangkauan jaringan dan layanan yang akan terus dilakukan secara masif dan bertahap agar dapat mengakselerasi digitalisasi dan pertumbuhan ekonomi dalam menunjang pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Vicky.