Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah orang super kaya atau crazy rich di dunia melonjak, dengan Amerika dan China mendominasi jumlah orang super kaya terbanyak di dunia.

Mengutip laporan Centi-Millionaire 2024 oleh Henley & Partners, saat ini, terdapat 29.350 individu di seluruh dunia dengan aset investasi likuid senilai US$100 juta atau lebih.

Klub ini mencatatkan pertumbuhan secara global sebesar 54% selama dekade terakhir, tetapi dengan distribusi geografis ledakan orang superkaya yang tak begitu merata.

Amerika dan China mengalami apa yang disebut dengan ledakan centi-millionaire, yang secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka di Eropa.

Lonjakan di China tercata paling dramatis, dengan populasi centi-millionaire-nya meningkat sebesar 108% selama 10 tahun terakhir. Hal ini bahkan melampaui kinerja luar biasa AS, yang peringkat orang superkayanya membengkak sebesar 81% selama periode yang sama.

Sebaliknya, pertumbuhan centi-millionaire di Eropa justru sangat lemah, hanya meningkat sebesar 26% selama dekade terakhir.

CEO Henley & Partners, Dr. Juerg Steffen, mengatakan kinerja yang lesu di Eropa berkaitan erat dengan pertumbuhan yang lambat di pasar-pasar utama seperti Inggris, Jerman, dan Prancis.

Namun, ada pula kantong-kantong dinamisme, dengan pasar-pasar Eropa yang lebih kecil seperti Monako, Malta, Montenegro, dan Polandia yang mencatatkan lonjakan populasi centi-millionaire mereka menjadi hingga 75% atau lebih.

"Geografi kemakmuran ekstrem sedang bergeser. Karena kelompok elit ini terus tumbuh dan bermigrasi, pengaruhnya terhadap ekonomi, politik, dan masyarakat global kemungkinan besar akan mendalam dan luas jangkauannya," ungkapnya, dikutip Rabu (18/9/2024).

Kepala Riset New World Wealth, Andrew Amoils, menunjukkan bahwa lebih dari 60% centi-millionaire adalah wirausahawan dan pendiri perusahaan, yang membuat mereka memiliki posisi yang sangat penting dalam hal penciptaan kekayaan.

Didominasi Amerika dan China

Laporan Henley & Partners juga mengungkapkan bahwa sepertiga dari centi-millionaires di dunia tinggal di 50 kota utama di seluruh dunia. AS terus mendominasi lanskap kota-kota kaya, mengklaim posisi ke-1, ke-2, dan ke-3 dalam 50 Kota Teratas untuk Centi-Millionaires, dan mencatat total 15 kota metropolitan dalam daftar elit.

Kota New York di posisi teratas dengan 744 penduduk centi-millionaires, diikuti oleh Bay Area (yang meliputi San Francisco dan Silicon Valley) dengan 675 orang. Selanjutnya, ada Los Angeles dengan 496 penduduk super kaya.

Kota-kota ini tidak hanya mempertahankan posisi terdepan mereka secara global selama dekade terakhir tetapi juga diharapkan mengalami pertumbuhan signifikan lebih dari 50% dalam populasi super kaya mereka selama 10 tahun ke depan.

Namun, David Young, Presiden Komite Pengembangan Ekonomi di The Conference Board AS mengungkapkan bawha pertumbuhan centi-millionaire dan tren migrasi yang ada akan sangat bergantung pada pemilihan presiden AS mendatang.

"Kami mengantisipasi perbedaan drastis dalam kebijakan fiskal, moneter, ekonomi, dan sosial. Hasilnya dapat menyebabkan pergeseran dari Amerika Utara yang begitu menarik, karena para centi-millionaire beralih ke negara-negara yang memberikan keamanan ekonomi dan politik yang lebih besar," jelasnya.

Pasalnya, calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris baru-baru ini mendukung kenaikan pajak yang diusulkan oleh Presiden Biden dalam anggaran tahun fiskal 2025, termasuk ide baru yang mengharuskan para pemilik kekayaan bersih di atas US$100 juta untuk membayar pajak minimum atas keuntungan modal yang belum direalisasi.

Sementara itu, kota-kota di Asia juga dengan cepat naik peringkat dalam jajaran kota superkaya, dengan empat kota dan wilayah ini kini masuk dalam 10 besar kota terkaya di dunia.

Beijing berada di posisi ke-5 di seluruh dunia dengan 347 centi-millionaire. Sementara Singapura, negara-kota yang jauh lebih unggul, menyusul di posisi ke-6 dengan 336 centi jutawan. Selanjutnya, ada Shanghai berada di posisi ke-7 dengan 322 centi jutawan dan Hong Kong berada di posisi ke-8, dengan 320 penduduk superkaya.

Baik Singapura maupun Hong Kong diperkirakan akan menikmati tingkat pertumbuhan centi-millionaire yang sangat tinggi, yakni lebih dari 100% dalam satu setengah dekade mendatang, hingga 2040.

IDXChannel - Pemerintah tengah mengincar 28 ribu orang super kaya di dunia agar bisa menyimpan uangnya di family office. Wadah tersebut tengah digodok otoritas di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan family office menjadi peluang emas atau golden opportunity bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi.

Karena itu, pemerintah akan menyiapkan family office agar bisa menampung uang dari keluarga super kaya dunia.

"Ini sekarang berkeliaran, tadi saya baru saja bicara sama Pak Sandi (Menparekraf) Ada 28 ribu sekian, golden opportunity, kita tinggal siapkan tempat, family office," ujar Luhut saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024).

Luhut mengeklaim, ada 28 ribu orang kaya dunia melirik Indonesia, termasuk Bali sebagai tempat menyimpan uang mereka.

Karena itu, dia memastikan pembentukan family office akan dipercepat, hal ini sudah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

“Kemudian sekarang kita harus siap menampung itu tentu dengan aturan yang kompetitif," kata dia.

Terkait regulasi atau dasar hukum pembentukan kantor keluarga, Luhut berharap bisa rampung sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, apabila mundur hingga masuk pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dia memastikan gagasan tersebut tetap direalisasikan pemerintahan baru.

"Kita berharap (rampung di masa Presiden Jokowi), tapi Pak Prabowo sudah paham benar mengenai ini, nanti tergantung kalau misalnya nggak sampai, nanti pak Prabowo dilantik saya kira dalam beberapa waktu kemudian sudah (terealisasi)," kata Luhut.

(NIA DEVIYANA)

Binsis.com, JAKARTA –- Pertemuan ketiga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di bawah presidensi Brasil menghasilkan kesepakatan terkait kerja sama pengenaan pajak terhadap orang super kaya. Pertemuan yang berlangsung pada 25-26 Juli 2024 ini membuahkan komunike dan deklarasi tingkat menteri tentang kerja sama perpajakan internasional.

Negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama mewujudkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil, stabil, dan efisien. Deklarasi tersebut menegaskan komitmen negara anggota G20 terhadap transparansi pajak dan mendorong dialog mengenai perpajakan yang adil dan progresif, termasuk untuk individu-individu dengan kekayaan sangat besar.

“Kami akan berusaha untuk terlibat secara kooperatif untuk memastikan bahwa individu-individu yang sangat kaya dikenakan pajak secara efektif,” demikian bunyi poin ke-13 dalam deklarasi tersebut.

Kerja sama ini mencakup pertukaran praktik terbaik, pembahasan mengenai prinsip-prinsip perpajakan, dan perancangan mekanisme anti penghindaran pajak, termasuk penanganan praktik-praktik pajak yang berpotensi merugikan.

Meskipun kesepakatan telah dicapai, masih terdapat ketidaksepakatan mengenai apakah pembicaraan ini akan dilakukan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyatakan bahwa OECD, yang telah memimpin negosiasi kesepakatan pajak perusahaan global selama tiga tahun terakhir, lebih tepat untuk menangani pembicaraan tersebut.

“Kami tidak ingin melihat hal ini dialihkan ke PBB. OECD adalah sebuah organisasi berbasis konsensus. Kami telah membuat banyak sekali kemajuan, dan PBB tidak memiliki keahlian teknis untuk melakukan hal ini,” kata Yellen kepada Reuters di sela-sela pertemuan G20.

Namun, beberapa negara berkembang besar menentang pendekatan tersebut. Menurut seorang pejabat yang mengetahui masalah ini, Brasil seharusnya menggunakan posisinya sebagai ketua G20 untuk memajukan diskusi di PBB dan OECD.

Pendukung pajak minimum global untuk para miliarder, termasuk peraih Nobel Joseph Stiglitz, berpendapat bahwa PBB adalah forum yang tepat untuk kerja sama pajak global. "Kami meminta para pemimpin G20 untuk menyelaraskan diri dengan kemajuan yang telah dicapai di PBB dan membangun proses yang benar-benar demokratis dalam menetapkan standar global dalam memajaki orang-orang super kaya," kata Pemimpin Kebijakan Pajak Oxfam International Susana Ruiz.

Pejabat Kementerian Keuangan Brasil Guilherme Mello mengatakan bahwa Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang kerja sama pajak internasional merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang karena sebagian besar negara bukan anggota dari OECD. Meskipun demikian, Mello mengakui bahwa baik OECD maupun PBB adalah forum yang sah, dan ia melihat diskusi yang sedang berlangsung mengenai cara memajaki orang super kaya sebagai kemajuan, apa pun forumnya.

"Formatnya akan tergantung pada banyak dialog yang akan diadakan," kata Mello.

Di sisi lain, beberapa pengamat tetap skeptis terkait peluang penerapan pajak miliarder global yang menargetkan kekayaan terbesar di dunia. Pejabat Eropa mencatat bahwa bahkan Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara pun tidak memiliki kekuatan perpajakan sebagai sebuah blok. Meskipun Perancis mendukung pajak kekayaan minimum global, Jerman menolak keras.

"Tampaknya akan sangat sulit untuk mewujudkannya," kata seorang pejabat Eropa pada pertemuan G20.

Binsis.com, JAKARTA –- Pertemuan ketiga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di bawah presidensi Brasil menghasilkan kesepakatan terkait kerja sama pengenaan pajak terhadap orang super kaya. Pertemuan yang berlangsung pada 25-26 Juli 2024 ini membuahkan komunike dan deklarasi tingkat menteri tentang kerja sama perpajakan internasional.

Negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama mewujudkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil, stabil, dan efisien. Deklarasi tersebut menegaskan komitmen negara anggota G20 terhadap transparansi pajak dan mendorong dialog mengenai perpajakan yang adil dan progresif, termasuk untuk individu-individu dengan kekayaan sangat besar.

“Kami akan berusaha untuk terlibat secara kooperatif untuk memastikan bahwa individu-individu yang sangat kaya dikenakan pajak secara efektif,” demikian bunyi poin ke-13 dalam deklarasi tersebut.

Kerja sama ini mencakup pertukaran praktik terbaik, pembahasan mengenai prinsip-prinsip perpajakan, dan perancangan mekanisme anti penghindaran pajak, termasuk penanganan praktik-praktik pajak yang berpotensi merugikan.

Meskipun kesepakatan telah dicapai, masih terdapat ketidaksepakatan mengenai apakah pembicaraan ini akan dilakukan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyatakan bahwa OECD, yang telah memimpin negosiasi kesepakatan pajak perusahaan global selama tiga tahun terakhir, lebih tepat untuk menangani pembicaraan tersebut.

“Kami tidak ingin melihat hal ini dialihkan ke PBB. OECD adalah sebuah organisasi berbasis konsensus. Kami telah membuat banyak sekali kemajuan, dan PBB tidak memiliki keahlian teknis untuk melakukan hal ini,” kata Yellen kepada Reuters di sela-sela pertemuan G20.

Namun, beberapa negara berkembang besar menentang pendekatan tersebut. Menurut seorang pejabat yang mengetahui masalah ini, Brasil seharusnya menggunakan posisinya sebagai ketua G20 untuk memajukan diskusi di PBB dan OECD.

Pendukung pajak minimum global untuk para miliarder, termasuk peraih Nobel Joseph Stiglitz, berpendapat bahwa PBB adalah forum yang tepat untuk kerja sama pajak global. "Kami meminta para pemimpin G20 untuk menyelaraskan diri dengan kemajuan yang telah dicapai di PBB dan membangun proses yang benar-benar demokratis dalam menetapkan standar global dalam memajaki orang-orang super kaya," kata Pemimpin Kebijakan Pajak Oxfam International Susana Ruiz.

Pejabat Kementerian Keuangan Brasil Guilherme Mello mengatakan bahwa Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang kerja sama pajak internasional merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang karena sebagian besar negara bukan anggota dari OECD. Meskipun demikian, Mello mengakui bahwa baik OECD maupun PBB adalah forum yang sah, dan ia melihat diskusi yang sedang berlangsung mengenai cara memajaki orang super kaya sebagai kemajuan, apa pun forumnya.

"Formatnya akan tergantung pada banyak dialog yang akan diadakan," kata Mello.

Di sisi lain, beberapa pengamat tetap skeptis terkait peluang penerapan pajak miliarder global yang menargetkan kekayaan terbesar di dunia. Pejabat Eropa mencatat bahwa bahkan Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara pun tidak memiliki kekuatan perpajakan sebagai sebuah blok. Meskipun Perancis mendukung pajak kekayaan minimum global, Jerman menolak keras.

"Tampaknya akan sangat sulit untuk mewujudkannya," kata seorang pejabat Eropa pada pertemuan G20.

Negara-negara G20 telah sepakat bekerja sama agar orang-orang superkaya membayar pajak mereka. Kesepakatan ini dideklarasikan pada hari Jumat setelah pertemuan para menteri keuangan di Rio de Janeiro.

Hanya saja, tidak ada kesepakatan yang lebih substansial dalam pertemuan tersebut.

Topik tentang para pengusaha kaya yang menghindari pajak mendominasi pertemuan dua hari di kota Brasil tersebut, negara tuan rumah KTT G20 berikutnya pada November.

Inisiatif tersebut merupakan prioritas utama bagi Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang mengepalai pertemuan tahun ini.

Lula berharap ada pajak minimum bagi kaum elit berduit, tetapi deklarasi kemarin pada akhirnya menjadi kompromi karena sikap negara-negara anggota yang terpecah-belah.

"Dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatan pajak, kami akan berusaha untuk bekerja sama guna memastikan bahwa individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dikenakan pajak secara efektif," demikian bunyi pernyataan tersebut.

"Ketimpangan kekayaan dan pendapatan merusak pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial serta memperburuk kerentanan sosial."

Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad mengatakan bahwa dari sudut pandang moral, penting bagi dua puluh negara terkaya mempertimbangkan ulang masalah saat ini, yaitu mengenakan pajak progresif pada orang miskin dan bukan pada orang kaya.

Amerika Serikat dan Jerman mengabaikan perlunya kesepakatan global untuk mengenakan pajak pada miliarder, sebuah inisiatif yang didukung oleh Prancis, Spanyol, Afrika Selatan, Kolombia, dan Uni Afrika.

Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva memuji posisi G20 tentang keadilan pajak.

"Visi bersama para Menteri G20 tentang pajak progresif tepat waktu dan disambut baik, karena kebutuhan untuk membangun kembali penyangga fiskal sambil juga memperhatikan kebutuhan sosial dan pembangunan melibatkan keputusan yang sulit di banyak negara," katanya dalam sebuah pernyataan.

Ekonom Prancis Gabriel Zucman, yang menulis laporan tentang mengenakan pajak pada orang kaya, menyambut baik fakta bahwa "untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekarang ada konsensus di antara negara-negara G20 bahwa cara kita mengenakan pajak pada orang superkaya harus diperbaiki."

"Kini saatnya untuk melangkah lebih jauh," kata ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz pada hari Jumat.

Ia kemudian mendesak para kepala negara untuk mengoordinasikan standar minimum paling lambat bulan November.

"Krisis iklim diperkirakan akan menelan biaya triliunan dolar setiap tahun dan sungguh keterlaluan untuk mengharapkan pembayar pajak biasa menanggungnya, sementara orang-orang superkaya menghindari pajak," kata Camila Jardim dari Greenpeace Brasil.

Di sela-sela diskusi pajak yang pelik, Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Ekonomi Brasil Haddad mengumumkan pada hari Jumat penandatanganan kemitraan tentang perlindungan iklim.

Didirikan pada 1999, organisasi G20 awalnya berfokus pada isu-isu ekonomi global tetapi semakin banyak menghadapi tantangan mendesak lainnya. Meski demikian, negara-negara anggota tidak selalu sepakat tentang isu atau agenda pertemuan.

Perpecahan dalam G20 telah membuat penyusunan komunike bersama menjadi tantangan.

Bisnis.com,JAKARTA - Negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama dalam memastikan para orang kaya raya dikenakan pajak secara efektif.

Deklarasi yang akan diterbitkan pada Jumat (26/7) menjadi prioritas bagi Brasil, yang memimpin pembicaraan G20 tahun ini. Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula, mantan pekerja pabrik, mendorong agar "pajak miliarder" dimasukkan dalam agenda G20.

"Dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatan pajak, kami akan berupaya untuk terlibat secara kooperatif guna memastikan bahwa individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dikenai pajak secara efektif," jelas deklarasi pajak G20, seperti dikutip dariReuters,Jumat (26/7).

Diungkapkan bahwa kerjasama tersebut dapat melibatkan pertukaran praktik terbaik, mendorong debat seputar prinsip pajak, dan menangani praktik perpajakan yang berpotensi merugikan.

Brasil telah mengusulkan pajak kekayaan sebesar 2% pada kekayaan lebih dari US$1 miliar setara sekitar Rp16,2 triliun, yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan hingga US$250 miliar per tahun dari 3.000 individu di negara itu.

Menteri Keuangan Fernando Haddad kepada wartawan mengungkapkan bahwa apa yang dimulai pada hari ini menjadi proses yang lebih luas dan memerlukan partisipasi akademisi, cendekiawan dan organisasi internasional yang berpengalaman dan punya waktu, seperti OECD dan PBB.

Komisaris Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni di sela-sela pertemuan G20 mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memulai sebuah proses yang sangat menantang.

Menurutnya, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah kerjasama dalam pertukaran informasi antar negara. Hal ini akan menjadi bahan diskusi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang.

Negara anggota G20 sendiri terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Kemudian, Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga memuji semangat diskusi tentang deklarasi tersebut. Namun ia juga berhati-hati terhadap kebijakan pajak global yang baru, mencatat bahwa Presiden AS Joe Biden telah mengusulkan beberapa kebijakan untuk tujuan tersebut, termasuk pajak miliarder.

"Kami pikir ... masuk akal bagi sebagian besar negara untuk mengambil pendekatan perpajakan progresif ini. Dan kami senang bekerja sama dengan Brasil dalam hal itu dan menyebarkan ide-ide ini di G20," pungkas Yellen kepada wartawan di pertemuan G20.

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa kebijakan pajak sangat sulit dikoordinasikan secara global dan ia tidak melihat “perlunya atau benar-benar berpikir perlu” untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan global mengenai hal tersebut.

Yellen berpendapat bahwa semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif.

Adapun pajak miliarder ini akan ditujukan pada orang-orang terkaya di dunia seperti Elon Musk, pemilik Tesla dan Space X, yang menurut Forbes memiliki kekayaan sekitar US$235 miliar, lalu Jeff Bezos pemilik Amazon dengan kekayaan senilai US$200 miliar, ataupun Bernard Arnault, taipan barang mewah Prancis dengan kekayaan senilai US$180 miliar.

Sementara dalam data Forbes Realtime, orang kaya Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas US$1 miliar per hari ini, Jumat (26/7/2024) adalah:

Orang Terkaya Indonesia Berdasarkan Ranking	Peringkat Kekayaan di Dunia	Nama	Kekayaan Bersih 25 Juli 2024 (dalam miliar dolar Amerika)	Perubahan Kekayaan Dibandingkan Kemarin	Usia	Bidang Usaha	Kewarganegaraan
	26	Prajogo Pangestu	59,1	$938 M| -1.56%	80	Petrochemicals, energy	Indonesia
	73	R. Budi Hartono	25,5	$506 M| 2.03%	83	Banking, tobacco	Indonesia
	77	Michael Hartono	24,5	$486 M| 2.03%	84	Banking, tobacco	Indonesia
	82	Low Tuck Kwong	24	$283 M| 1.20%	76	Coal	Indonesia
	332	Sri Prakash Lohia	7,9	$20 M| 0.25%	71	Petrochemicals	Indonesia
	350	Agoes Projosasmito	7,8	$194 M| -2.44%	68	mining, investment	Indonesia
	582	Tahir & family	5,2	$14 M| -0.27%	72	Diversified	Indonesia
	630	Chairul Tanjung	5	$36 M| -0.72%	62	Diversified	Indonesia
	787	Djoko Susanto	4,1	$14 M| 0.34%	74	Supermarkets	Indonesia
	800	Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	4	$67 M| -1.65%	95	Palm oil, nickel mining	Indonesia
	830	Dewi Kam	3,9	$46 M| 1.20%	74	Coal	Indonesia
	890	Alexander Ramlie	3,7	$87 M| -2.33%	51	mining	Indonesia
	952	Martua Sitorus	3,4	$17 M| -0.48%	64	Palm oil	Indonesia
	1000	Theodore Rachmat	3,3	$5 M| 0.16%	80	Diversified	Indonesia
	1101	Sukanto Tanoto	3	$2 M| 0.06%	74	Diversified	Indonesia
	1611	Otto Toto Sugiri	2	$25 M| -1.22%	70	Data centers	Indonesia
	1613	Hermanto Tanoko	2	$2 M| -0.08%	61	Paints	Indonesia
	1634	Peter Sondakh	2	$10 M| -0.52%	74	Investments	Indonesia
Close Pajak Baru untuk Orang Kaya: Prajogo Pangestu Hingga Elon Musk jadi Sasaran G20 Negara G20 akan mengenakan pajak kepada orang super kaya di dunia. [618] url asal #pajak #pajak-orang-kaya #pajak-orang-super-kaya #g20-pajak-orang-kaya (Bisnis.Com - Ekonomi) 26/07/24 09:05 v/12164568/ Bisnis.com,JAKARTA - Negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama dalam memastikan para orang kaya raya dikenakan pajak secara efektif. Deklarasi yang akan diterbitkan pada Jumat (26/7) menjadi prioritas bagi Brasil, yang memimpin pembicaraan G20 tahun ini. Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula, mantan pekerja pabrik, mendorong agar "pajak miliarder" dimasukkan dalam agenda G20. "Dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatan pajak, kami akan berupaya untuk terlibat secara kooperatif guna memastikan bahwa individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dikenai pajak secara efektif," jelas deklarasi pajak G20, seperti dikutip dariReuters,Jumat (26/7). Diungkapkan bahwa kerjasama tersebut dapat melibatkan pertukaran praktik terbaik, mendorong debat seputar prinsip pajak, dan menangani praktik perpajakan yang berpotensi merugikan. Brasil telah mengusulkan pajak kekayaan sebesar 2% pada kekayaan lebih dari US$1 miliar setara sekitar Rp16,2 triliun, yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan hingga US$250 miliar per tahun dari 3.000 individu di negara itu. Menteri Keuangan Fernando Haddad kepada wartawan mengungkapkan bahwa apa yang dimulai pada hari ini menjadi proses yang lebih luas dan memerlukan partisipasi akademisi, cendekiawan dan organisasi internasional yang berpengalaman dan punya waktu, seperti OECD dan PBB. Komisaris Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni di sela-sela pertemuan G20 mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memulai sebuah proses yang sangat menantang. Menurutnya, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah kerjasama dalam pertukaran informasi antar negara. Hal ini akan menjadi bahan diskusi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Negara anggota G20 sendiri terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Kemudian, Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga memuji semangat diskusi tentang deklarasi tersebut. Namun ia juga berhati-hati terhadap kebijakan pajak global yang baru, mencatat bahwa Presiden AS Joe Biden telah mengusulkan beberapa kebijakan untuk tujuan tersebut, termasuk pajak miliarder. "Kami pikir ... masuk akal bagi sebagian besar negara untuk mengambil pendekatan perpajakan progresif ini. Dan kami senang bekerja sama dengan Brasil dalam hal itu dan menyebarkan ide-ide ini di G20," pungkas Yellen kepada wartawan di pertemuan G20. Lanjutnya, ia mengatakan bahwa kebijakan pajak sangat sulit dikoordinasikan secara global dan ia tidak melihat “perlunya atau benar-benar berpikir perlu” untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan global mengenai hal tersebut. Yellen berpendapat bahwa semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif. Adapun pajak miliarder ini akan ditujukan pada orang-orang terkaya di dunia seperti Elon Musk, pemilik Tesla dan Space X, yang menurut Forbes memiliki kekayaan sekitar US$235 miliar, lalu Jeff Bezos pemilik Amazon dengan kekayaan senilai US$200 miliar, ataupun Bernard Arnault, taipan barang mewah Prancis dengan kekayaan senilai US$180 miliar. Sementara dalam data Forbes Realtime, orang kaya Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas US$1 miliar per hari ini, Jumat (26/7/2024) adalah: Orang Terkaya Indonesia Berdasarkan Ranking Peringkat Kekayaan di Dunia Nama Kekayaan Bersih 25 Juli 2024 (dalam miliar dolar Amerika) Perubahan Kekayaan Dibandingkan Kemarin Usia Bidang Usaha Kewarganegaraan 26 Prajogo Pangestu 59,1 $938 M| -1.56% 80 Petrochemicals, energy Indonesia 73 R. Budi Hartono 25,5 $506 M| 2.03% 83 Banking, tobacco Indonesia 77 Michael Hartono 24,5 $486 M| 2.03% 84 Banking, tobacco Indonesia 82 Low Tuck Kwong 24 $283 M| 1.20% 76 Coal Indonesia 332 Sri Prakash Lohia 7,9 $20 M| 0.25% 71 Petrochemicals Indonesia 350 Agoes Projosasmito 7,8 $194 M| -2.44% 68 mining, investment Indonesia 582 Tahir & family 5,2 $14 M| -0.27% 72 Diversified Indonesia 630 Chairul Tanjung 5 $36 M| -0.72% 62 Diversified Indonesia 787 Djoko Susanto 4,1 $14 M| 0.34% 74 Supermarkets Indonesia 800 Lim Hariyanto Wijaya Sarwono 4 $67 M| -1.65% 95 Palm oil, nickel mining Indonesia 830 Dewi Kam 3,9 $46 M| 1.20% 74 Coal Indonesia 890 Alexander Ramlie 3,7 $87 M| -2.33% 51 mining Indonesia 952 Martua Sitorus 3,4 $17 M| -0.48% 64 Palm oil Indonesia 1000 Theodore Rachmat 3,3 $5 M| 0.16% 80 Diversified Indonesia 1101 Sukanto Tanoto 3 $2 M| 0.06% 74 Diversified Indonesia 1611 Otto Toto Sugiri 2 $25 M| -1.22% 70 Data centers Indonesia 1613 Hermanto Tanoko 2 $2 M| -0.08% 61 Paints Indonesia 1634 Peter Sondakh 2 $10 M| -0.52% 74 Investments Indonesia Close G20 Sepakati Pajak untuk Orang Kaya Raya, Prajogo, Hermanto Hingga Sukanto Tanoto dalam Radar Negara G20 akan mengenakan pajak kepada orang super kaya di dunia. [618] url asal #pajak #pajak-orang-kaya #pajak-orang-super-kaya #g20-pajak-orang-kaya (Bisnis.Com - Ekonomi) 26/07/24 09:05 v/12157656/ Bisnis.com,JAKARTA - Negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama dalam memastikan para orang kaya raya dikenakan pajak secara efektif. Deklarasi yang akan diterbitkan pada Jumat (26/7) menjadi prioritas bagi Brasil, yang memimpin pembicaraan G20 tahun ini. Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula, mantan pekerja pabrik, mendorong agar "pajak miliarder" dimasukkan dalam agenda G20. "Dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatan pajak, kami akan berupaya untuk terlibat secara kooperatif guna memastikan bahwa individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dikenai pajak secara efektif," jelas deklarasi pajak G20, seperti dikutip dariReuters,Jumat (26/7). Diungkapkan bahwa kerjasama tersebut dapat melibatkan pertukaran praktik terbaik, mendorong debat seputar prinsip pajak, dan menangani praktik perpajakan yang berpotensi merugikan. Brasil telah mengusulkan pajak kekayaan sebesar 2% pada kekayaan lebih dari US$1 miliar setara sekitar Rp16,2 triliun, yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan hingga US$250 miliar per tahun dari 3.000 individu di negara itu. Menteri Keuangan Fernando Haddad kepada wartawan mengungkapkan bahwa apa yang dimulai pada hari ini menjadi proses yang lebih luas dan memerlukan partisipasi akademisi, cendekiawan dan organisasi internasional yang berpengalaman dan punya waktu, seperti OECD dan PBB. Komisaris Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni di sela-sela pertemuan G20 mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memulai sebuah proses yang sangat menantang. Menurutnya, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah kerjasama dalam pertukaran informasi antar negara. Hal ini akan menjadi bahan diskusi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Negara anggota G20 sendiri terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Kemudian, Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga memuji semangat diskusi tentang deklarasi tersebut. Namun ia juga berhati-hati terhadap kebijakan pajak global yang baru, mencatat bahwa Presiden AS Joe Biden telah mengusulkan beberapa kebijakan untuk tujuan tersebut, termasuk pajak miliarder. "Kami pikir ... masuk akal bagi sebagian besar negara untuk mengambil pendekatan perpajakan progresif ini. Dan kami senang bekerja sama dengan Brasil dalam hal itu dan menyebarkan ide-ide ini di G20," pungkas Yellen kepada wartawan di pertemuan G20. Lanjutnya, ia mengatakan bahwa kebijakan pajak sangat sulit dikoordinasikan secara global dan ia tidak melihat “perlunya atau benar-benar berpikir perlu” untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan global mengenai hal tersebut. Yellen berpendapat bahwa semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif. Adapun pajak miliarder ini akan ditujukan pada orang-orang terkaya di dunia seperti Elon Musk, pemilik Tesla dan Space X, yang menurut Forbes memiliki kekayaan sekitar US$235 miliar, lalu Jeff Bezos pemilik Amazon dengan kekayaan senilai US$200 miliar, ataupun Bernard Arnault, taipan barang mewah Prancis dengan kekayaan senilai US$180 miliar. Sementara dalam data Forbes Realtime, orang kaya Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas US$1 miliar per hari ini, Jumat (26/7/2024) adalah: Orang Terkaya Indonesia Berdasarkan Ranking Peringkat Kekayaan di Dunia Nama Kekayaan Bersih 25 Juli 2024 (dalam miliar dolar Amerika) Perubahan Kekayaan Dibandingkan Kemarin Usia Bidang Usaha Kewarganegaraan 26 Prajogo Pangestu 59,1 $938 M| -1.56% 80 Petrochemicals, energy Indonesia 73 R. Budi Hartono 25,5 $506 M| 2.03% 83 Banking, tobacco Indonesia 77 Michael Hartono 24,5 $486 M| 2.03% 84 Banking, tobacco Indonesia 82 Low Tuck Kwong 24 $283 M| 1.20% 76 Coal Indonesia 332 Sri Prakash Lohia 7,9 $20 M| 0.25% 71 Petrochemicals Indonesia 350 Agoes Projosasmito 7,8 $194 M| -2.44% 68 mining, investment Indonesia 582 Tahir & family 5,2 $14 M| -0.27% 72 Diversified Indonesia 630 Chairul Tanjung 5 $36 M| -0.72% 62 Diversified Indonesia 787 Djoko Susanto 4,1 $14 M| 0.34% 74 Supermarkets Indonesia 800 Lim Hariyanto Wijaya Sarwono 4 $67 M| -1.65% 95 Palm oil, nickel mining Indonesia 830 Dewi Kam 3,9 $46 M| 1.20% 74 Coal Indonesia 890 Alexander Ramlie 3,7 $87 M| -2.33% 51 mining Indonesia 952 Martua Sitorus 3,4 $17 M| -0.48% 64 Palm oil Indonesia 1000 Theodore Rachmat 3,3 $5 M| 0.16% 80 Diversified Indonesia 1101 Sukanto Tanoto 3 $2 M| 0.06% 74 Diversified Indonesia 1611 Otto Toto Sugiri 2 $25 M| -1.22% 70 Data centers Indonesia 1613 Hermanto Tanoko 2 $2 M| -0.08% 61 Paints Indonesia 1634 Peter Sondakh 2 $10 M| -0.52% 74 Investments Indonesia Close Crazy Rich Menjamur, Pajak Orang Super Kaya Harus Dieksekusi Ekonom menilai pajak orang super kaya di Indonesia harus segera dieksekusi lantaran jumlah crazy rich makin banyak. [416] url asal #pajak #pajak-kekayaan #pajak-orang-kaya #orang-super-kaya #crazy-rich (Bisnis.Com - Ekonomi) 25/07/24 20:35 v/12092317/ Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan menilai bahwa implementasi pajakorang super kaya atau crazy rich semakin mendesak dilakukan di tengah krisis ekonomi global. Menurutnya, pajak kekayaan dapat menjadi opsi sumber pendapatan domestik dan dapat mendongkrak pendapatan negara secara signifikan, terutama dalam rangka mendanai program sosial, menciptakan pemerataan ekonomi, dan mendanai program pembangunan lainnya. Di tengah krisis global saat ini, Maftuchan mengatakan jumlah orang super kaya atau high-net worth individual (HNWI) justru bertambah. Selain itu, jumlah kekayaan HNWI lama justru mengalami peningkatan. Di Indonesia, imbuhnya, jumlah WNI dengan nominal kekayaan di atas US$1 juta hampir mencapai 172.000 orang pada 2020, naik 62% dibandingkan periode 2019. Forbes pada 2022 juga mencatat total gabungan aset bersih 50 orang terkaya di Indonesia meningkat 22%, dari US$133 miliar atau sekitar Rp1.938 triliun pada 2020 menjadi US$162 miliar atau sekitar Rp2.324 triliun pada 2021. “Ini hampir setara dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] Indonesia 2020,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024). Menurutnya, pajak kekayaan dikenakan terhadap kekayaan bersih dari total gabungan aset, termasuk tabungan bank, deposito, saham, waran, surat berharga, sukuk, logam mulia, donasi, warisan, mata uang kripto, dan hibah. Selain itu, pajak kekayaan dikenakan sebanyak satu kali dalam setahun kepada wajib pajak atau pihak yang mewakili keluarga HNWI. Berdasarkan kajian Universitas Greenwich, Perancis, dia mengatakan pajak progresif atas kekayaan bersih juga diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan antara 3% hingga 10,8% dari PDB. Lebih lanjut, dengan asumsi sekitar 4.600 orang Indonesia yang memiliki kekayaan di atas US$10 juta atau Rp144 miliar, the Prakarsa melakukan simulasi penghitungan tax-rate/tax-bracket melalui 4 opsi. Pertama, dengan tax-rate flat 1%, potensi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan adalah sebesar Rp54 triliun. “Dengan menggunakan data Forbes, olahan penelitian mengestimasi penerimaan pajak sekitar Rp27,9 triliun dari 100 orang terkaya Indonesia, sedangkan sisanya berkontribusi Rp26,2 triliun," imbuhnya. Kedua, jika tax-rate 2%, potensi penerimaan diperkirakan mencapai Rp86,6 triliun, di mana golongan 100 orang terkaya akan menyumbang sebesar Rp55,7 triliun dan sisanya menyumbang Rp30,9 triliun. “Melalui hasil ini, pajak kekayaan senilai 6,78% dari realisasi penerimaan pajak pada 2021,” jelas Maftuchan. Ketiga, dengan penerapan pajak progresif 1%-2%, potensi penerimaan diperkirakan mencapai Rp78,5 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 6,15% dari realisasi penerimaan pajak pada 2021. Keempat, dengan penerapan pajak progresif 1,5%-4%, potensi penerimaan diperkirakan mencapai Rp155,3 triliun. "Hasil dari model ini setara dengan 12,15% dari realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2021," jelasnya. Close Dibayangi Pajak Tinggi, Miliarder Prancis Bakal Migrasi Massal Banyak orang super kaya Prancis diramalkan bakal meninggalkan negara itu, seiring kekhawatiran soal ketidakstabilan politik dan prospek pajak yang lebih tinggi.... | Halaman Lengkap [444] url asal #prancis #miliarder #orang-kaya #orang-terkaya #super-kaya (SINDOnews Ekbis - Makro) 15/07/24 16:03 v/10883406/ JAKARTA - Banyak orang super kaya Prancis diramalkan bakal meninggalkan negara itu, seiring kekhawatiran soal ketidakstabilan politik dan prospek pajak yang lebih tinggi. Hal ini setelah koalisi dari kubu sayap kiri Prancis meraih jumlah kursi parlemen terbanyak dalam pemilu pada Minggu (7/7), mengalahkan kubu sayap kanan yang tengah bangkit. Namun koalisi sayap kiri itu masih belum berhasil meraih suara mayoritas. Kondisi tersebut membuat Prancis, yang merupakan pilar Uni Eropa dan tuan rumah Olimpade musim panas mendatang, kemungkinan menghadapi situasi parlemen gantung dan kelumpuhan politik. Beberapa manajer kekayaan seperti dilansir Bloomberg, mengatakan banyak klien mereka yang panik dan sudah mulai mentransfer modal ke luar negeri. Bahkan tidak sedikit miliarder yang berpikir untuk mulai mencari kemungkinan ekspatriasi. Mayoritas kalangan crazy rich Prancis ini khawatir bahwa, ketika sayap kanan maupun kiri jauh tidak segera memenangkan pemilihan secara langsung, beberapa usulan seperti pajak yang lebih tinggi dapat segera menjadi undang-undang. "Kami memiliki klien baru seperti eksekutif perusahaan yang bertanya apa yang dapat mereka lakukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah Brexit, banyak bankir masuk ke Prancis, tetapi orang-orang berpenghasilan tinggi ini akan pergi karena mereka tidak ingin membayar pajak lebih banyak," ungkap Xenia Legendre, mitra pengelola yang berbasis di Paris di firma hukum Hogan Lovells. Koalisi sayap kiri New Popular Fron yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan, berjanji bakal mengenakan pajak tinggi atas keuntungan perusahaan dan orang kaya. Undang-undang semacam itu akan bertentangan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Emmanuel Macron, yang dianggap lebih ramah kepada orang kaya dan bahkan membuatnya mendapat julukan "presiden orang kaya." "Banyak orang kemungkinan bakal pergi, jika kebijakan ekstrem diadopsi. Prancis tidak akan lagi menarik bagi orang asing, dan orang kaya akan pergi," ungkap Emmanuel Angelier, kepala perusahaan manajemen kekayaan La Financiere d'Orion, memprediksi. Sedangkan Julien Magitteri, penasihat kekayaan pribadi di Barnes Family Office by C�me mengungkapkan, beberapa orang mulai pindah dari ibu kota Prancis tersebut, bahkan sebelum putaran kedua pemungutan suara. Sebagian besar memilih hijrah ke negara-negara seperti Swiss dan Luksemburg. Sebagian besar manajer kekayaan mengatakan bahwa tempat-tempat seperti Italia, Dubai, Singapura, dan AS (Amerika Serikat) juga merupakan salah satu tujuan yang dipertimbangkan oleh banyak orang super kaya Prancis. Prancis merupakan rumah bagi beberapa orang terkaya di dunia , termasuk Bernard Arnault, orang terkaya di Eropa dan kepala perusahaan barang mewah LVMH. Lalu ada Francoise Bettencourt Meyers dari kerajaan kecantikan L'Or�al, yang dianggap sebagai wanita terkaya di dunia; dan Wertheimer bersaudara, yang mengendalikan rumah mode Paris Chanel. Menurut jejak pendapat yang dilakukan oleh badan Elabe awal pekan ini, tujuh dari sepuluh orang Prancis tidak puas dengan hasil pemilihan dan komposisi Majelis Nasional yang baru, dengan mengatakan bahwa negara itu sekarang "tidak dapat diatur." (akr) Close Dibayangi Pajak Tinggi, Miliader Prancis Bakal Migrasi Massal Banyak orang super kaya Prancis diramalkan bakal meninggalkan negara itu, seiring kekhawatiran soal ketidakstabilan politik dan prospek pajak yang lebih tinggi.... | Halaman Lengkap [444] url asal #prancis #miliarder #orang-kaya #orang-terkaya #super-kaya (SINDOnews Ekbis) 15/07/24 16:03 v/10864600/ JAKARTA - Banyak orang super kaya Prancis diramalkan bakal meninggalkan negara itu, seiring kekhawatiran soal ketidakstabilan politik dan prospek pajak yang lebih tinggi. Hal ini setelah koalisi dari kubu sayap kiri Prancis meraih jumlah kursi parlemen terbanyak dalam pemilu pada Minggu (7/7), mengalahkan kubu sayap kanan yang tengah bangkit. Namun koalisi sayap kiri itu masih belum berhasil meraih suara mayoritas. Kondisi tersebut membuat Prancis, yang merupakan pilar Uni Eropa dan tuan rumah Olimpade musim panas mendatang, kemungkinan menghadapi situasi parlemen gantung dan kelumpuhan politik. Beberapa manajer kekayaan seperti dilansir Bloomberg, mengatakan banyak klien mereka yang panik dan sudah mulai mentransfer modal ke luar negeri. Bahkan tidak sedikit miliarder yang berpikir untuk mulai mencari kemungkinan ekspatriasi. Mayoritas kalangan crazy rich Prancis ini khawatir bahwa, ketika sayap kanan maupun kiri jauh tidak segera memenangkan pemilihan secara langsung, beberapa usulan seperti pajak yang lebih tinggi dapat segera menjadi undang-undang. "Kami memiliki klien baru seperti eksekutif perusahaan yang bertanya apa yang dapat mereka lakukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah Brexit, banyak bankir masuk ke Prancis, tetapi orang-orang berpenghasilan tinggi ini akan pergi karena mereka tidak ingin membayar pajak lebih banyak," ungkap Xenia Legendre, mitra pengelola yang berbasis di Paris di firma hukum Hogan Lovells. Koalisi sayap kiri New Popular Fron yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan, berjanji bakal mengenakan pajak tinggi atas keuntungan perusahaan dan orang kaya. Undang-undang semacam itu akan bertentangan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Emmanuel Macron, yang dianggap lebih ramah kepada orang kaya dan bahkan membuatnya mendapat julukan "presiden orang kaya." "Banyak orang kemungkinan bakal pergi, jika kebijakan ekstrem diadopsi. Prancis tidak akan lagi menarik bagi orang asing, dan orang kaya akan pergi," ungkap Emmanuel Angelier, kepala perusahaan manajemen kekayaan La Financiere d'Orion, memprediksi. Sedangkan Julien Magitteri, penasihat kekayaan pribadi di Barnes Family Office by C�me mengungkapkan, beberapa orang mulai pindah dari ibu kota Prancis tersebut, bahkan sebelum putaran kedua pemungutan suara. Sebagian besar memilih hijrah ke negara-negara seperti Swiss dan Luksemburg. Sebagian besar manajer kekayaan mengatakan bahwa tempat-tempat seperti Italia, Dubai, Singapura, dan AS (Amerika Serikat) juga merupakan salah satu tujuan yang dipertimbangkan oleh banyak orang super kaya Prancis. Prancis merupakan rumah bagi beberapa orang terkaya di dunia , termasuk Bernard Arnault, orang terkaya di Eropa dan kepala perusahaan barang mewah LVMH. Lalu ada Francoise Bettencourt Meyers dari kerajaan kecantikan L'Or�al, yang dianggap sebagai wanita terkaya di dunia; dan Wertheimer bersaudara, yang mengendalikan rumah mode Paris Chanel. Menurut jejak pendapat yang dilakukan oleh badan Elabe awal pekan ini, tujuh dari sepuluh orang Prancis tidak puas dengan hasil pemilihan dan komposisi Majelis Nasional yang baru, dengan mengatakan bahwa negara itu sekarang "tidak dapat diatur." (akr) Close