Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab terkait amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Perintah itu agar dilakukan dalam waktu dua tahun ke depan.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu amar putusan tersebut secara keseluruhan. Pembahasan akan dilakukan bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama DPR RI selaku institusi pembuat UU.

"Kalau itu kan kita masih pelajari amar keputusannya dan pertimbangannya. Kita akan segera lakukan, ya," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, MK menilai pembuatan UU Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja akan membuat aturan mengenai ketenagakerjaan lebih mudah dipahami. Aturan yang baru itu juga diyakini bisa memperbaiki tumpang tindih aturan yang terjadi pada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan dinilai akan mudah terperosok dan terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Hal ini sangat mungkin merugikan pekerja/buruh dan pemberi kerja/pengusaha.

Putusan itu menjadi bagian dalam putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan sejumlah konfederasi buruh lainnya. UU Ketenagakerjaan diketahui termuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, lalu digabung menjadi satu ke UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Secara keseluruhan, pemerintahan Prabowo Subianto berjanji akan melaksanakan putusan MK yang mengabulkan sebagian besar permohonan buruh terhadap uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu.

"Tentu pemerintah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Oleh karena itu yang jangka pendek kan terkait dengan pengupahan, yaitu Kemnaker, berkomunikasi dengan pihak tenaga kerja, buruh, maupun dengan pengusaha," ucap Airlangga.

Airlangga mengatakan persoalan pengupahan yang dipermasalahkan terkait masih ambigunya frasa penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di UU Cipta Kerja telah didetailkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dengan memasukkan komponen indeks tertentu dalam perhitungan pengupahan.

Airlangga menyebut yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah terkait regulasi pengupahan yang harus selesai dilakukan pada November 2024, untuk menentukan upah minimum di 2025.

"Kalau dari pemerintah kan yang paling penting sekarang penentuan UMP. Jadi itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena siklusnya masuk di November," pungkasnya.

Pemerintah resmi mengubah besaran tarif pembuatan paspor melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Aturan ini diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024 lalu atau tepat dua hari sebelum lengser. Dalam hal ini tarif pembuatan paspor baru tersebut akan berlaku 60 hari sejak diterbitkan atau pada bulan 18 Desember 2024.

Pada bagian lampiran PP itu disebutkan pelayanan keimigrasian berupa dokumen perjalanan RI dibagi menjadi 7 jenis. Berikut ini merupakan rinciannya:

1. Paspor Biasa Nonelektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun: Rp 350.000 per permohonan

2. Paspor Biasa Nonelektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun: Rp 650.000 per permohonan

3. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun: Rp 650.000 per permohonan

4. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun: Rp 950.000 per permohonan

5. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia: Rp 100.000 per permohonan

6. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing: Rp 150.000 per permohonan

7. Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama: Rp 1.000.000 per permohonan

Sedangkan untuk biaya bebas paspor hilang masih dikenakan sebesar Rp 1.000.000 per buku dan biaya beban paspor rusak juga masih Rp 500.000 per buku.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi padi nasional, baik melalui intensifikasi maupun cetak sawah atau ekstensifikasi. Yeka menambahkan, pembuatan irigasi penting sebagai akses utama bagi pemenuhan air untuk lahan pertanian.

"Produksi naik itu pasti kalau cetak sawah ini bisa dilakukan dan berhasil. Nah cuma pertanyaannya, mampukah itu kita cetak dengan baik. Itulah pentingnya pengairan dan pemetaan daerah mana saja yang akan menjadi fokus atau perlu di-support untuk dibangunkan irigasi," ujar Yeka dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Bagi Yeka, cetak sawah buka sesuatu yang baru sehingga perdebatan perlu tidaknya cetak sawah harus berorientasi pada kepentingan petani. Yang terpenting, pengelolaan cetak sawah harus dilakukan oleh orang-orang berkompeten di bidang tanaman pangan dan pertanian secara keseluruhan.

"Yang paling penting siapa yang mengelola sawah ini lalu diberikan kepada siapa sawah ini. Kalau ini semua sudah dilakukan saya yakin produksi kita meningkat," katanya.

Terkait model irigasi yang perlu dibangun, Yeka mengatakan metode pengairan yang baik bagi cetak sawah adalah membangun irigasi secara langsung tanpa menggunakan pipa. Sebab, pipa bisa rusak atau dicuri orang sehingga membutuhkan anggaran baru untuk memperbaikinya.

"Metode yang paling baik dalam mencetak sawah itu jangan pakai irigasi pipa. Kenapa? karena pipa banyak diambil orang. Jadi irigasi yang tepat itu adalah bukan pipa tetapi harus membentuk saluran yang jelas. Nah, jadi kata kuncinya jangan hanya mencetak sawah tapi juga bangunan irigasinya harus disiapkan," paparnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah mengerjakan proyek cetak sawah skala besar sebagai solusi masa depan dalam mempercepat swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan saat ini pihaknya tengah membangun sarana dan prasarana pertanian, seperti infrastruktur irigasi dan akses jalan menuju persawahan. Dia yakin dengan pembangunan ini kecukupan pangan bagi generasi mendatang dapat terpenuhi dengan baik.

"Kenapa harus ada cetak sawah? Tiap tahun ada pertambahan penduduk 3,5 juta. Selama 10 tahun artinya pertambahan 35 juta. Iya kan? Nah ini yang harus dipersiapkan pangannya, setiap kelahiran ini harus disiapkan pangannya untuk Indonesia, sehingga, kita harus cetak sawah untuk penyediaan lahan pertanian baru," ungkapnya.

Sebagai contoh, upaya optimasi lahan pertanian dan cetak sawah telah berjalan di Merauke dengan adopsi mekanisasi pertanian dengan baik. Begitu pula dengan pembuatan saluran irigasi bagi lahan-lahan yang selama ini kesulitan air untuk bertanam padi. Setidaknya 40.000 hektare lahan pertanian telah dilakukan optimasi dan berproduksi optimal, dengan tata kelola irigasi yang baik.

Ketua Task Force Cetak Sawah Kementerian Pertanian Husnain mengatakan perluasan lahan sawah menjadi kunci menuju kedaulatan pangan bagi masyarakat. Adapun pemerintah berencana melakukan perluasan areal pertanian melalui Program Cetak Sawah seluas 3 juta hektare tahun 2025-2027 untuk mendukung Kedaulatan Pangan dan Lumbung Pangan Dunia.

"Saat ini bertambah konflik Timur Tengah yang juga akan berdampak pada pangan dan ekonomi global jika tidak diantisipasi," kata Husnain.

Untuk itu, Husnain menyebut persiapannya perlu dilakukan dari sekarang. Adapun daerah prioritas program tersebut adalah Merauke (Papua Selatan) dan Kalimantan Tengah masing-masing 1 juta hektare, Kalimantan Selatan 500 ribu hektare dan Sumatera Selatan 250 ribu hektare, sisanya (250 ribu hektar) di provinsi lain.

SOLO, KOMPAS.com - Kepersetaan BPJS Kesehatan mulai menjadi salah satu syarat untuk membuat atau perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), mulai 1 Juli 2024.

Namun, penerapan tersebut masih diuji coba di sejumlah daerah antaranya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

Shutterstock Ilustrasi BPJS Kesehatan. Apakah bisa langsung berobat ke IGD tanpa surat rujukan?

Meski begitu, kebijakan baru ini kurang bisa diterima oleh masyarakat, sebab dari pantauan Kompas.com di Satpas Surakarta beberapa masyarakat yang perpanjang SIM tidak setuju jika BPJS jadi syarat pembuatan atau perpanjang SIM.

Suyanto, salah satu pemohon perpanjangan SIM mengatakan, dirinya tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

“Kalau saya tidak setuju ya, sekarang apa-apa BPJS dan masih ada yang ga pakai BPJS, malah ada yang ga tau BPJS, apalagi yang di pedalaman gitu kan. Jadi kayak susah gitu,” kata Suyanto saat ditemui Kompas.com di Satpas Surakarta, Senin (8/7/2024).

Hal serupa juga dikatakan, Suwarno, salah satu pemohon perpanjang SIM di Satpas Surakarta mengatakan, juga tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

KOMPAS.com/GILANG SATRIA SIM A dan SIM C

“Iya dulu pernah dengar, sekarang belum tahu kalau ada lagi. Saya ya ndak setuju, BPJS bayar juga, peraturan pemerintah makin-makin. Kalau BPJS gratis masih lumayan, lha ini masih bayar. Saya ini aja pakai yang BPJS yang mandiri,” kata Suwarno.

Sementara, Heti, salah satu yang masyarakat yang juga mengurus perpanjangan SIM mengatakan, dirinya setuju-setuju saja dengan kebijakan ini.

“Ya bagus sih kan apa ya, ini termasuk jadi jaminan keselamatan jugakan asuransi terpautkan BPJS juga. Tapi BPJS ini bermanfaat juga sih untuk kita,” katanya.

Dikutip dari Kompas.com, BPJS Kesehatan telah banyak memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat selama 10 tahun program tersebut berjalan.

Karena dianggap penting untuk jaminan kesehatan, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan 98 persen penduduk Indonesia terdaftar dalam Program JKN pada tahun 2024.

Sebelumnya, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menegaskan, bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan akan menjadi syarat perpanjang atau pembuatan SIM tidak akan mempersulit masyarakat.

“Persyaratan kepesertaan JKN aktif ini bukan untuk mempersulit masyarakat melainkan untuk memastikan semua penduduk Indonesia terlindungi jaminan kesehatan tanpa terkecuali,” jelas David, dikutip dari Kompas.com, Senin (8/7/2024)