JAKARTA, investor.id – Hasil survei terbaru dari lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat sekitar 75% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang masa jabatannya berakhir. Angka ini turun dibandingkan posisi Juli 2024 yang sebesar 82%.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyampaikan, pihaknya sangat menghargai dan mengapresiasi hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo masih sangat tinggi, hingga mencapai 75% menjelang akhir masa jabatannya.

“Hasil ini mencerminkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi serta kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan selama ini,” ungkap Yusuf, Jumat (4/10/2024).

Dia mengatakan, tingkat kepuasan yang tinggi itu merupakan bukti bahwa kerja keras pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Upaya kerja keras pemerintah dilakukan dalam berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Yusuf juga mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi terus mendorong inovasi dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Beliau selalu terbuka terhadap masukan dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tandas Yusuf.

Di kesempatan terpisah, lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat hasil survei bahwa sekitar 75% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Jokowi menjelang masa jabatannya berakhir.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menerangkan, dalam survei, para responden ditanya ‘apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi?’

“Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi 75%,” kata Burhanuddin dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada Jumat (4/10/2024).

Apabila dirinci, sebanyak 15,04% masyarakat merasa sangat puas dan 59,92% masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian, ada sekitar 20,21% yang merasa kurang puas dan 4,23% tidak puas sama sekali, lalu ada 0,60% masyarakat yang tidak tahu/tidak menjawab.

Tingkat Kepuasan Menurun

Burhanuddin juga menampilkan tren kepuasan terhadap Jokowi sejak 2014 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, ada penurunan dari survei Indikator Politik pada bulan Juli 2024 di angka 82% dan September 2024 di angka 75%.

Selain itu, survei ini pun membandingkan tren kinerja era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi dalam 10 tahun memimpin. Dia mengatakan naik turunnya kepuasan terhadap SBY dan Jokowi dipengaruhi tingkat inflasi.

“Pertama, kita survei Oktober 2014 Pak Jokowi punya approval rating 64% bulan Januari 2015, terlihat ada semacam honeymoon period, meski enggak terlalu tinggi. Beda dengan SBY pada November 2004 itu langsung 80%,” terang dia.

“Pak Jokowi tak setinggi SBY karena pertama, Pak Jokowi itu setelah dilantik langsung menaikkan harga BBM, jadi langsung masa bulan madu dengan publik cepat selesai, kenaikan BBM punya dampak ke inflasi,” ujar dia.

Adapun Survei Indikator Politik memaparkan data soal kondisi ekonomi hingga penegakan hukum. Berikut hasil surveinya:

1. Kondisi Ekonomi

Sangat baik: 1,1%

Baik: 28,5%

Sedang: 44,8%

Buruk: 22,1%

Sangat buruk: 2,8%

Tidak tahu: 0,7%

2. Kondisi Politik

Sangat baik: 2,1%

Baik: 30,6%,

Sedang: 43,4%

Buruk: 16%

Sangat buruk: 2,5%

Tidak tahu: 5,5%

3. Kondisi Penegakan Hukum

Sangat baik: 2,5%

Baik: 39,3%

Sedang: 33,7%

Buruk: 19,9%

Sangat buruk: 2,9%

Tidak Tahu: 1,6%

4. Kondisi Ekonomi Nasional Dibanding Tahun Lalu

Jauh lebih buruk: 2,7%

Lebih buruk: 22,8%

Tidak ada perubahan: 39,5%

Lebih baik: 31%

Jadi lebih baik: 2,7%

Tidak tahu: 1,2%

Periode survei Indikator Politik ini mulai dilakukan pada 22 sampai 29 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara angkat bertingkat (multistage random sampling).

Sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel. Masing-masing wilayah jumlah respondennya 300, sementara Sumbar menjadi 200 responden.

Margin of error kurang lebih 2,3% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia merilis data terbaru terkait dengan kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi dalam 10 tahun menunjukkan tren yang meningkat, baik pada periode pertama 2014-2019 maupun periode kedua 2019-2024.

Sementara itu, dalam periode survei 22 September sampai dengan 29 September 2024 tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 75%.

Kenaikan approval rating terhadap Jokowi itu terjadi meski kondisi perekonomian dipersepsi sangat terpuruk sejak awal masa jabatan periode keduanya akibat pandemi Covid-19, dan bahkan hingga saat ini tren perbaikan perekonomian nasional dinilai publik sangat landai.

"Kemungkinan besar karena selama masa kepemimpinannya gejolak inflasi mampu dikendalikan pada level yang rendah. Menurut data tingkat inflasi Bank Indonesia, rata-rata tingkat inflasi November 2014 hingga Oktober 2019 sekitar 4.14%," demikian keterangan resmi Indikator Politik, dikutip Jumat (4/10/2024).

Sementara itu, rata-rata inflasi sejak November 2019 hingga Agustus 2024 di sekitar 2.84%. Kondisi ini, menurut Indikator Politik, lebih baik ketimbang masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, di mana gejolak dan rata-rata tingkat inflasi tampak lebih tinggi.

Berdasar hasil analisis model regresi linier, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi secara simultan signifikan dipengaruhi oleh gender, usia, etnis, agama, wilayah, persepsi atas kondisi ekonomi, politik, keamanan, kinerja demokrasi, basis capres atau awapres pada pemilu 2024 lalu, dan isu putusan MK jelang pendaftaran calon
kepala daerah Pilkada 2024.