Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

Noda Hitam Pasar Modal

Hendra juga menyoroti sisi Good Corporate Governance (GCG) di bursa. Meskipun ada peningkatan jumlah emiten dan investor selama pemerintahan Jokowi, kualitasnya masih menjadi pertanyaan.

"Banyak emiten kecil yang masuk bursa, namun kualitas tata kelola dan transparansi mereka dipertanyakan," kata Hendra kepada Kontan, Kamis (17/10).

Kasus-kasus terkait manipulasi saham, seperti skandal Benny Tjokro dan Heru Hidayat juga menjadi catatan hitam dalam pasar modal Indonesia. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa meskipun secara kuantitas ada peningkatan, kualitas GCG masih belum memadai.

Hendra juga bilang skandal-skandal yang menerpa pasar modal dalam 10 tahun terakhir memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan investor.

Meskipun jumlah investor meningkat, sederet skandal ini memperlihatkan masih ada celah dalam pengawasan pasar. Efeknya dapat dilihat dari volatilitas yang tinggi dan keengganan investor institusi untuk masuk ke beberapa sektor yang terdampak skandal.

"Ke depannya, peningkatan kualitas GCG akan menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan investor," ujarnya.

Azis setuju bahwa kasus-kasus ini memberikan dampak signifikan pada pasar, namun ia menilai OJK dan bursa telah mulai mengevaluasi dan memperbaiki regulasi, termasuk legalisasi market maker untuk meningkatkan transaksi. "Kita tunggu hasil regulasinya," tuturnya.

Utamakan Kualitas

Terkait fokus bursa pada kuantitas atau kualitas, Hendra cenderung berpendapat bahwa kualitas harus lebih diutamakan. Bursa yang hanya fokus pada peningkatan jumlah investor atau emiten tanpa memperhatikan kualitas akan rentan terhadap manipulasi pasar. Ini tentunya dapat merusak integritas pasar modal.

Azis melihat kualitas dan kuantitas perusahaan yang terdaftar harus bisa maju beriringan. Ketika bertambahnya investor baru atau pemula dengan kualitas yang baik, maka bisa meminimalisir fear sehingga menciptakan transaksi yang sehat di pasar modal.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat pada 2014, pasar modal Indonesia mengalami berbagai dinamika yang signifikan. Periode kepemimpinan Jokowi dipenuhi oleh sejumlah tantangan, baik secara global maupun dalam negeri.

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) misalnya mencatatkan pertumbuhan sebesar 51,31% selama Jokowi menjabat sebagai Presiden. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melonjak drastis 489,29%.

Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengatakan pertumbuhan IHSG di bawah pemerintahan Jokowi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, ketidakstabilan ekonomi global, dampak dari pandemi Covid-19, serta perubahan kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Di sisi lain, di era SBY, pertumbuhan IHSG terdorong oleh commodity boom, dengan sektor energi dan agribisnis yang mendominasi kinerja bursa. Berbeda pada pemerintahan Jokowi, sektor tersebut tidak lagi mengalami pertumbuhan signifikan.

Menurut Hendra, sektor yang paling moncer selama Jokowi memimpin pemerintahan ialah perbankan. Pasalnya, pemerintah fokus pada inklusi keuangan dan transformasi digital. Sejumlah bank besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatat kinerja yang positif didorong oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup stabil meskipun menghadapi tekanan global.

Di sisi lain, sektor properti dan infrastruktur relatif stagnan karena investasi besar yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan dampak langsung ke pasar modal. Emiten di sektor energi juga mengalami tekanan karena transisi menuju energi terbarukan, sementara sektor teknologi belum sepenuhnya berkembang di Indonesia.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo, menilai kinerja bursa saham masih positif mengingat selama 10 tahun belakangan juga terpengaruh oleh sentimen global seperti adanya perang dagang, Covid-19, serta perang Timur Tengah dan Ukraina-Rusia yang membuat kenaikan inflasi global.

"Hal ini membuat kekhawatiran global. Walaupun begitu kinerja JCI yang mencatatkan 50% ini mencerminkan kinerja indeks kita yang masih terjaga," jelas Azis kepada Kontan, Kamis (17/10).

Azis juga menyoroti bahwa sektor energi masih menjadi penopang utama, sementara sektor konsumsi merasakan tekanan akibat perlambatan konsumsi masyarakat.

Noda Hitam Pasar Modal

Hendra juga menyoroti sisi Good Corporate Governance (GCG) di bursa. Meskipun ada peningkatan jumlah emiten dan investor selama pemerintahan Jokowi, kualitasnya masih menjadi pertanyaan.

"Banyak emiten kecil yang masuk bursa, namun kualitas tata kelola dan transparansi mereka dipertanyakan," kata Hendra kepada Kontan, Kamis (17/10).

Kasus-kasus terkait manipulasi saham, seperti skandal Benny Tjokro dan Heru Hidayat juga menjadi catatan hitam dalam pasar modal Indonesia. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa meskipun secara kuantitas ada peningkatan, kualitas GCG masih belum memadai.

Hendra juga bilang skandal-skandal yang menerpa pasar modal dalam 10 tahun terakhir memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan investor.

Meskipun jumlah investor meningkat, sederet skandal ini memperlihatkan masih ada celah dalam pengawasan pasar. Efeknya dapat dilihat dari volatilitas yang tinggi dan keengganan investor institusi untuk masuk ke beberapa sektor yang terdampak skandal.

"Ke depannya, peningkatan kualitas GCG akan menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan investor," ujarnya.

Azis setuju bahwa kasus-kasus ini memberikan dampak signifikan pada pasar, namun ia menilai OJK dan bursa telah mulai mengevaluasi dan memperbaiki regulasi, termasuk legalisasi market maker untuk meningkatkan transaksi. "Kita tunggu hasil regulasinya," tuturnya.

Utamakan Kualitas

Terkait fokus bursa pada kuantitas atau kualitas, Hendra cenderung berpendapat bahwa kualitas harus lebih diutamakan. Bursa yang hanya fokus pada peningkatan jumlah investor atau emiten tanpa memperhatikan kualitas akan rentan terhadap manipulasi pasar. Ini tentunya dapat merusak integritas pasar modal.

Azis melihat kualitas dan kuantitas perusahaan yang terdaftar harus bisa maju beriringan. Ketika bertambahnya investor baru atau pemula dengan kualitas yang baik, maka bisa meminimalisir fear sehingga menciptakan transaksi yang sehat di pasar modal.

Oleh karena itu, penting bagi bursa untuk memastikan bahwa setiap emiten yang terdaftar memiliki tata kelola yang baik dan transparan. Banyaknya emiten kecil yang masuk bursa dan cenderung menjadi saham gorengan memang menjadi perhatian utama.

Hendra menilai bahwa regulasi yang lebih ketat perlu diterapkan untuk memastikan emiten-emiten tersebut layak diperdagangkan secara publik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, terutama investor ritel yang sering kali menjadi korban dalam saham gorengan.

Sementara itu, Azis mengungkapkan dari segi Initial Public Offering atau IPO, bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini sudah mulai memperketat dan mengevaluasi calon emiten IPO.

Kiat Investasi Era Prabowo

Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan bekerja secara efektif pada Senin (21/10) mendatang. Pelaku pasar menantikan arah kebijakan ekonomi yang akan ditempuh.

Pada periode Prabowo kelak, Hendra menyarankan agar investor tetap fokus pada fundamental perusahaan dan menghindari saham dengan volatilitas tinggi yang tidak didukung oleh fundamental kuat.

Dalam jangka panjang, sektor-sektor yang terkait dengan teknologi, energi terbarukan, dan sektor keuangan yang solid akan menjadi pilihan yang baik.

"Sementara untuk trading jangka pendek, sektor konsumsi dan perbankan masih bisa memberikan peluang yang menarik," jelasnya.

Di samping itu, Azis menjelaskan sejumlah kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintahan baru seperti program makan bergizi gratis bisa memengaruhi emiten sektor konsumer.

Adapun, pemotongan levy Crude Palm Oil (CPO) serta revisi Mitra Instansi Pengelola (MIP) batu bara juga mendorong emiten yang berkaitan.

"Terlebih saat ini juga adanya pemotongan suku bunga yang mana bisa mempengaruhi emiten properti ataupun semen," tutup Azis.

Azis merekomendasikan untuk mencermati saham MYOR, AMRT, PTBA dan SMGR dengan masing-masing target harga Rp 3.150, Rp 3.500, Rp 3.530 dan Rp 4.880 per saham.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat pada 2014, pasar modal Indonesia mengalami berbagai dinamika yang signifikan. Periode kepemimpinan Jokowi dipenuhi oleh sejumlah tantangan, baik secara global maupun dalam negeri.

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) misalnya mencatatkan pertumbuhan sebesar 51,31% selama Jokowi menjabat sebagai Presiden. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melonjak drastis 489,29%.

Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengatakan pertumbuhan IHSG di bawah pemerintahan Jokowi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, ketidakstabilan ekonomi global, dampak dari pandemi Covid-19, serta perubahan kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Di sisi lain, di era SBY, pertumbuhan IHSG terdorong oleh commodity boom, dengan sektor energi dan agribisnis yang mendominasi kinerja bursa. Berbeda pada pemerintahan Jokowi, sektor tersebut tidak lagi mengalami pertumbuhan signifikan.

Menurut Hendra, sektor yang paling moncer selama Jokowi memimpin pemerintahan ialah perbankan. Pasalnya, pemerintah fokus pada inklusi keuangan dan transformasi digital. Sejumlah bank besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatat kinerja yang positif didorong oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup stabil meskipun menghadapi tekanan global.

Di sisi lain, sektor properti dan infrastruktur relatif stagnan karena investasi besar yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan dampak langsung ke pasar modal. Emiten di sektor energi juga mengalami tekanan karena transisi menuju energi terbarukan, sementara sektor teknologi belum sepenuhnya berkembang di Indonesia.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo, menilai kinerja bursa saham masih positif mengingat selama 10 tahun belakangan juga terpengaruh oleh sentimen global seperti adanya perang dagang, Covid-19, serta perang Timur Tengah dan Ukraina-Rusia yang membuat kenaikan inflasi global.

"Hal ini membuat kekhawatiran global. Walaupun begitu kinerja JCI yang mencatatkan 50% ini mencerminkan kinerja indeks kita yang masih terjaga," jelas Azis kepada Kontan, Kamis (17/10).

Azis juga menyoroti bahwa sektor energi masih menjadi penopang utama, sementara sektor konsumsi merasakan tekanan akibat perlambatan konsumsi masyarakat.

Noda Hitam Pasar Modal

Hendra juga menyoroti sisi Good Corporate Governance (GCG) di bursa. Meskipun ada peningkatan jumlah emiten dan investor selama pemerintahan Jokowi, kualitasnya masih menjadi pertanyaan.

"Banyak emiten kecil yang masuk bursa, namun kualitas tata kelola dan transparansi mereka dipertanyakan," kata Hendra kepada Kontan, Kamis (17/10).

Kasus-kasus terkait manipulasi saham, seperti skandal Benny Tjokro dan Heru Hidayat juga menjadi catatan hitam dalam pasar modal Indonesia. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa meskipun secara kuantitas ada peningkatan, kualitas GCG masih belum memadai.

Hendra juga bilang skandal-skandal yang menerpa pasar modal dalam 10 tahun terakhir memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan investor.

Meskipun jumlah investor meningkat, sederet skandal ini memperlihatkan masih ada celah dalam pengawasan pasar. Efeknya dapat dilihat dari volatilitas yang tinggi dan keengganan investor institusi untuk masuk ke beberapa sektor yang terdampak skandal.

"Ke depannya, peningkatan kualitas GCG akan menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan investor," ujarnya.

Azis setuju bahwa kasus-kasus ini memberikan dampak signifikan pada pasar, namun ia menilai OJK dan bursa telah mulai mengevaluasi dan memperbaiki regulasi, termasuk legalisasi market maker untuk meningkatkan transaksi. "Kita tunggu hasil regulasinya," tuturnya.

Utamakan Kualitas

Terkait fokus bursa pada kuantitas atau kualitas, Hendra cenderung berpendapat bahwa kualitas harus lebih diutamakan. Bursa yang hanya fokus pada peningkatan jumlah investor atau emiten tanpa memperhatikan kualitas akan rentan terhadap manipulasi pasar. Ini tentunya dapat merusak integritas pasar modal.

Azis melihat kualitas dan kuantitas perusahaan yang terdaftar harus bisa maju beriringan. Ketika bertambahnya investor baru atau pemula dengan kualitas yang baik, maka bisa meminimalisir fear sehingga menciptakan transaksi yang sehat di pasar modal.

Oleh karena itu, penting bagi bursa untuk memastikan bahwa setiap emiten yang terdaftar memiliki tata kelola yang baik dan transparan. Banyaknya emiten kecil yang masuk bursa dan cenderung menjadi saham gorengan memang menjadi perhatian utama.

Hendra menilai bahwa regulasi yang lebih ketat perlu diterapkan untuk memastikan emiten-emiten tersebut layak diperdagangkan secara publik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, terutama investor ritel yang sering kali menjadi korban dalam saham gorengan.

Sementara itu, Azis mengungkapkan dari segi Initial Public Offering atau IPO, bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini sudah mulai memperketat dan mengevaluasi calon emiten IPO.

Kiat Investasi Era Prabowo

Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan bekerja secara efektif pada Senin (21/10) mendatang. Pelaku pasar menantikan arah kebijakan ekonomi yang akan ditempuh.

Pada periode Prabowo kelak, Hendra menyarankan agar investor tetap fokus pada fundamental perusahaan dan menghindari saham dengan volatilitas tinggi yang tidak didukung oleh fundamental kuat.

Dalam jangka panjang, sektor-sektor yang terkait dengan teknologi, energi terbarukan, dan sektor keuangan yang solid akan menjadi pilihan yang baik.

"Sementara untuk trading jangka pendek, sektor konsumsi dan perbankan masih bisa memberikan peluang yang menarik," jelasnya.

Di samping itu, Azis menjelaskan sejumlah kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintahan baru seperti program makan bergizi gratis bisa memengaruhi emiten sektor konsumer.

Adapun, pemotongan levy Crude Palm Oil (CPO) serta revisi Mitra Instansi Pengelola (MIP) batu bara juga mendorong emiten yang berkaitan.

"Terlebih saat ini juga adanya pemotongan suku bunga yang mana bisa mempengaruhi emiten properti ataupun semen," tutup Azis.

Azis merekomendasikan untuk mencermati saham MYOR, AMRT, PTBA dan SMGR dengan masing-masing target harga Rp 3.150, Rp 3.500, Rp 3.530 dan Rp 4.880 per saham.

KARIER militer Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mentok sebagai Kepala Staf Teritorial ABRI dengan pangkat Letnan Jenderal pada 1998-1999. Meski diusulkan menjadi KSAD, namun hal itu gagal tercapai.


Potret lawas Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Foto/Instagram @presidenyudhoyonoalbum

Akan tetapi siapa yang menyangka, perjalanan waktu akhirnya membawa lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1973 ini menjadi atasan Panglima TNI.

Hal ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat SBY tak pernah mencapai puncak karier di TNI. Harapannya untuk menjadi KSAD sirna ketika Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999 lebih memilih Jenderal TNI Tyasno Sudarto sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Darat.

Meski demikian, SBY akhirnya menjadi atasan Panglima TNI, termasuk Kapolri, saat menjabat sebagai Presiden RI selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014.



Sebagai Presiden, SBY memiliki otoritas penuh atas Panglima TNI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjalanan karier SBY dalam dunia militer memang menarik. Dikenal sebagai 'jenderal di balik meja,' SBY lebih sering ditugaskan dalam peran sebagai pemikir strategis di TNI.

Predikat perwira intelektual yang disandangnya membawa SBY ke berbagai posisi penting, termasuk sebagai penulis naskah pidato untuk Kepala Staf TNI AD.

Mendiang istrinya, Ani Yudhoyono pernah mengisahkan bahwa pada paruh pertama dekade 1990-an, SBY ditugaskan sebagai Koordinator Staf Ahli Dinas Penerangan TNI AD. Tugas ini membawa keluarga mereka pindah ke Jakarta dan tinggal di Bekasi.

"Salah satu tugas suamiku adalah membuat naskah pidato untuk Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Edi Sudrajat dan Wakil KSAD Letjen Wismoyo Arismunandar," sebut Ani dalam buku biografinya, Ani Yudhoyono Kepak Sayap Putri Prajurit.

Ani menambahkan bahwa posisi ini membuat SBY dekat dengan Jenderal Edi Sudrajat dan Letjen Wismoyo. Tak lama kemudian, SBY dipromosikan menjadi Koordinator Staf Ahli KSAD, yang semakin mempererat hubungan kerja mereka.

Setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, SBY memulai pengabdiannya di Kostrad.

Diawali pada 1974, SBY mengemban jabatan Komandan Pleton Yonif Linud 330 Kostrad. Selanjutnya pada 1976, dia mendapatkan kesempatan untuk belajar di Amerika Serikat, termasuk di Airborne School dan US Army Rangers.

Sekembalinya ke Indonesia, SBY menempati berbagai jabatan penting, terutama di Kostrad. Salah satu puncak kariernya adalah saat ia menjabat sebagai Pangdam II/Sriwijaya pada 1996-1997. Namun, setelah itu, SBY kembali berkarier di balik meja.

Kemudian Panglima TNI Jenderal TNI Wiranto mengusulkan SBY untuk menjadi KSAD pada 1998-1999. Wiranto menilai SBY memiliki kematangan, pengalaman, dan kecakapan yang cukup untuk posisi tersebut. Namun, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menolak usulan itu dan memilih Tyasno Sudarto sebagai KSAD.

Setelah itu, SBY beralih dari militer ke dunia politik ketika Gus Dur menawarinya posisi Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben). Ini menandai akhir karier militernya dan awal dari karier politiknya.

Sebagai sipil, SBY kemudian diangkat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Momen bersejarah bagi SBY datang ketika MPR mengamendemen konstitusi yang membuka ruang untuk pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pada 2001, SBY mulai memikirkan untuk terjun ke politik praktis dan merancang pendirian Partai Demokrat.

Pada 12 Agustus 2001, dalam sebuah pertemuan yang dipimpin SBY mencetuskan keinginan untuk mendirikan partai politik, yang kemudian mewujud menjadi Partai Demokrat.

SBY didapuk sebagai ketua umum partai tersebut. Selanjutnya ketika pemilihan presiden berlangsung pada 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla menjadi pemenang dan menorehkan sejarah baru sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-6.