JAKARTA, investor.id - Salah satu penentu kualitas layanan kepada peserta asuransi Kesehatan, adalah pemilihan provider yang memiliki standar dan komitmen layanan yang sama dengan asuransi itu sendiri.

Resiko kesehatan yang dialihkan dari peserta ke asurans dalam hal pelayanan kesehatan, akan dikelola oleh provider (Rumah sakit, klinik, apotik, dll), pada saat kebutuhan layanan kesehatan digunakan oleh peserta asuransi kesehatan.

Sebagai informasi, OJK mencatat periode Januari-Juni 2024, premi asuransi kesehatan di asuransi umum mencapai Rp4,81 triliun atau naik sebesar 16,88 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk klaim, pada kuartal II-2024 klaim asuransi kesehatan untuk asuransi umum mencapai sebesar Rp3,45 triliun atau meningkat sebesar 7,04 persen dibandingkan periode sama 2023.

Sementara itu, Berdasarkan hasil survei Populix, Indonesia's Perceptions and Attiude Towards Health & Life Insurance Products. 73% masyarakat Indonesia, terutama laki-laki dan SES atas, menyatakan memiliki asuransi merupakan hal penting, terutama untuk jaminan kesehatan.

Di antara para responden yang telah memiliki asuransi, sebanyak 72% di antaranya mengatakan bahwa mereka memiliki asuransi pribadi dengan mayoritas memilih asuransi kesehatan (80%) dan asuransi jiwa (55%), diikuti dengan asuransi pensiun (35%), asuransi pendidikan (33%), dan asuransi kendaraan bermotor (31%). 

Terkait peran provider tersebut, BRI Life meningkatkan sinergi dengan provider. Hal ini perlu dibangun terus-menerus untuk menciptakan konsep kerja sama yang berdasarkan “trust” dalam hal pembiayaan dan kualitas layanan.

Komitmen ini dipertegas dengan peresmian sinergi antara BRI Life dengan beberapa rumah sakit provider di Bandung, pada Jumat (25/10). Hadir dalam acara ini Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi, sementara dari Bank BRI dihadiri oleh Regional CEO RO BRI Bandung Sadmiaji, Regional Funding and Transaction Head BRI RO Bandung Fandi Imawan, serta Dhinar Adi Nugroho selaku Pimpinan Cabang BRI Bandung Soekarno Hatta.

Dalam sambutannya Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi menyampaikan bahwa, BRI Life meresmikan BRI Life corner di Rumah sakit Melinda 3 dan Edelweiss dan selanjutnya akan terus dikembangkan ke rumah sakit-rumah sakit lainnya.

BRI Life Corner merupakan salah satu terobosan layanan yang dihadirkan secara khusus, untuk memberikan kenyamanan kepada nasabah BRI Life saat membutuhkan layanan kesehatan.

“Berbagai kemudahan layanan kami hadirkan melalui BRI Life corner seperti kemudahan informasi Informasi manfaat, proses pendaftaran, informasi pengajuan klaim serta personal asisten BRI Life akan membantu dan menemani bapak/Ibu pada saat membutuhkan Layanan Kesehatan” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/10/2024)..

Sutadi menambahkan, melalui BRI Life Corner, akan membantu monitoring layanan di provider yang tingkat kunjungannya tinggi, dengan menempatkan PIC BRI Life yang standby di provider terpilih, untuk memberikan layanan langsung kepada nasabah BRI Life terkait kebutuhan informasi serta proses reimbursement (One Stop Solution). Sementara itu, Regional Funding and Transaction Head BRI RO Bandung Fandi Imawan yang mewakili Bank BRI memberikan sambutan memaparkan, BRI Life corner salah satu terobosan yang memberikan kemudahan bagi nasabah Bank BRI, untuk mendapatkan kemudahan layanan kesehatan di rumah sakit Provider.

BRI Life selalu berupaya untuk bertransformasi terkait hal kerja sama layanan rumah sakit provider atau rumah sakit rujukan, karena merupakan bagian dari kemitraan strategis yang sejalan dengan inisiatif yang dilaksanakan BRI Life, guna memberikan layanan kesehatan yang terbaik dan professional.

Sementara itu, dari pihak rumah sakit Edelweiss yang diwakili dr. Erchamzah, MMRS selaku Chief Medical Officer Edelweiss Healthcare Group and Hospital Director Edelweiss Hospital Bandung dalam sambutannya menyampaikan, Rumah Sakit Edelweiss terus berupaya meningkatkan layanan prima kepada semua pasien yang datang berobat dan juga selalu membuka kerja sama dengan semua pihak, untuk bersama-sama memberikan pelayanan Kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.

“Dengan semakin baiknya pelayanan maupun fasilitas Kesehatan yang ada pada kami, diharapkan bisa meningkatkan sinergi antara Rumah Sakit Edelweiss dengan BRI Life, akan berdampak kepada peningkatan dan kepuasan pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh setiap peserta asuransi BRI Life” tutupnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) pada 21 Oktober 2024. Pelantikan tersebut menuai beberapa pandangan dan harapan dari berbagai pihak.

Direktur Eksekutif ICT institute Heru Sutadi menyampaikan bahwa saat ini industri telekomunikasi global menghadapi tantangan berat. Laporan terbaru menyebutkan, di seluruh dunia pendapatan penyelenggara telekomunikasi mengalami stagnasi, bahkan penurunan growth.

Hal ini tidak terlepas dari melonjaknya jumlah pengguna layanan Over The Top (OTT) yang meningkatkan beban kapasitas jaringan telekomunikasi. Namun melonjaknya pengguna layanan ini tidak diimbangi dengan adanya fair share antara penyelenggara telekomunikasi dan OTT yang menyebabkan perusahaan telekomunikasi sulit untuk melanjutkan investasi.

“Penyelenggara OTT seperti WhatsApp, Netflix, YouTube, dan layanan streaming lainnya memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun perusahaan telko. Mereka mengambil keuntungan besar dari lalu lintas data tanpa ada kontribusi terhadap biaya pembangunan infrastruktur,” ujar Heru di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Heru mengatakan, beberapa negara telah merespon tantangan ini dengan membuat kebijakan yang dapat menciptakan ekosistem industri yang sehat.

“Sebagai contoh, Menteri Perindustrian Italia, Adolfo Urso, membuat kebijakan yang mewajibkan perusahaan teknologi raksasa seperti Alphabet, Meta, Apple, Microsoft, dan Amazon untuk berkontribusi terhadap biaya pembangunan jaringan telekomunikasi melalui skema fair share funding” tuturnya.

Kebijakan ini didasari pada fakta bahwa perusahaan-perusahaan teknologi raksasa tersebut mengkonsumsi lebih dari 50% bandwidth di Uni Eropa. Dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi adanya kontribusi OTT untuk mempercepat pemerataan jaringan telekomunikasi.

“Sebetulnya kita sudah punya regulasi yang mengatur kerja sama antara penyelenggara telekomunikasi dan OTT, sudah menjadi amanat di UU Cipta Kerja dan turunannya, namun implementasinya masih belum bisa dilaksanakan. Jika presiden Prabowo ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% dan mempercepat pengelaran infrastruktur telekomunikasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, Menkomdigi dapat memulai mengatur perusahaan OTT global agar dapat memberikan kontribusi positif”, ujarnya.

Saat ini Indonesia telah mencoba menata ulang keberadaan OTT melalui peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), dimana sudah terdapat aturan terhadap penyelenggara OTT yang seharusnya wajib bekerja sama. Sayangnya, hingga kini, regulasi tersebut belum cukup jelas dan kuat untuk memaksa OTT bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi.

Heru berharap Menkomdigi dapat segera mengambil langkah strategis dan tegas dalam merumuskan regulasi yang jelas dan terperinci mengenai OTT di Indonesia.  Sejatinya semangat untuk mengatur kerja sama OTT ini telah menjadi perhatian dan pembahasan serius di DPR. Bahkan pada saat itu Meutya menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI, sehingga sudah sangat paham permasalahan keberadaan OTT dan urgensi penataannya. 

"Dengan beliau yang sudah mengerti permasalahan yang terjadi, sudah saatnya Bu Meutya membuktikan bahwa kerja sama OTT dapat segera direalisasikan. Dengan regulasi pengaturan OTT ini diharapkan pemerintah dapat menarik pajak dari OTT serta berpotensi menyerap tenaga kerja,” Ujar Heru.

Heru berharap dengan adanya regulasi yang adil dan berimbang akan menjamin keberlanjutan industri telekomunikasi nasional sekaligus mendorong inovasi digital yang berkelanjutan. Jika tidak segera diatur, bukan tidak mungkin Indonesia akan tertinggal dalam mengelola ekosistem digital yang adil bagi semua pihak.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - Belakangan ini, keberadaan RT/RW Net ilegal di Indonesia menjadi perhatian, terutama dari perusahaan telekomunikasi yang menawarkan layanan internet rumah (fiber to the home/FTTH). Praktik ini dianggap merugikan penyedia layanan resmi karena mengganggu pola konsumsi dan kualitas jaringan yang mereka tawarkan.

Beberapa penyedia FTTH mengeluhkan peningkatan penggunaan internet di daerah-daerah tertentu, yang diduga disebabkan oleh aktivitas RT/RW Net ilegal. Hal ini membuat mereka menerapkan batasan penggunaan internet untuk menjaga kualitas layanan.

Seperti yang diungkapkan Zulfadly Syam, Sekretaris Umum APJII, bahwa sebenarnya RT/RW Net perlu ada untuk meratakan jaringan internet supaya masyarakat kita juga melek internet. "Tetapi yang mengkhawatirkan ini yang tidak berizin alias ilegal," ungkapnya dalam acara Selular Busniess Forum yang dihadiri KONTAN, Selasa (8/10).

RT/RW Net menjadi pilihan favorit bagi masyarakat karena biaya yang terjangkau yaitu sekitar Rp100 ribu per bulan untuk akses internet sekeluarga. Namun, ada dua sisi dari fenomena ini. Di satu sisi, RT/RW Net dapat meningkatkan akses internet, tetapi di sisi lain, mereka dapat merugikan penyedia layanan resmi yang berinvestasi untuk memberikan layanan berkualitas.

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kecepatan internet di Indonesia dengan target minimal 100 Mbps. Dalam konteks ini, RT/RW Net ilegal dapat menjadi penghalang untuk mencapai tujuan tersebut.

Zulfadly menyebutkan bahwa ada puluhan ribu RT/RW Net ilegal yang beroperasi dan mengidentifikasi empat jenis RT/RW Net. "Mazhab reseller yang benar, mazhab kreatifitas, mazhab Robin Hood, dan mazhab pencuri," jelasnya.

Ketua BPKN, Heru Sutadi, mengingatkan bahwa meskipun RT/RW Net menawarkan harga murah, hak-hak konsumen sering kali tidak terpenuhi.

Ia menekankan bahwaaAda kasus ketika musim hujan RT/RW Net ilegal mengalami gangguan, masyarakat melapor, tetapi ternyata pemilik RT/RW Net ilegal ini juga tidak bisa berbuat apa-apa.

Ia menyarankan agar masyarakat memilih layanan yang berizin resmi dan tidak tergiur harga murah, "Pilihlah layanan yang berizin resmi bukan ilegal."

Dari sisi regulasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan berbagai langkah untuk menertibkan RT/RW Net ilegal, termasuk sosialisasi dan penegakan hukum.

Dany Suwardany dari Kominfo menyatakan bahwa meskipun jumlah pelanggaran menurun berkat sosialisasi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. "Kami permudah semua aturannya jika ingin menjadi RT/RW Net yang legal," tambahnya.

Pengamat telekomunikasi, Ridwan Effendi, menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya izin dalam menyediakan layanan internet adalah salah satu penyebab maraknya RT/RW Net ilegal.

Ia mendorong perlunya regulasi yang lebih ketat dan pendidikan untuk masyarakat agar lebih memahami pentingnya memilih penyedia layanan yang resmi.

“Langkah yang harus diambil ya pendidikan masyarakat, adanya insentif dari pemerintah bagi operator untuk membangun jaringannya hingga penegakan hukum supaya yang ilegal ini jera,” tuturnya.

Secara keseluruhan, fenomena RT/RW Net ilegal memberikan tantangan bagi industri internet di Indonesia. Namun, dengan kerja sama antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri, ada harapan untuk mengubah praktik ilegal menjadi penyedia layanan yang sah demi kemajuan akses internet bagi masyarakat.