Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait buka-bukaan soal nasib pungutan potong gaji Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini baru akan berjalan di tahun 2027 mendatang.

Namun, sejauh ini kebijakan Tapera banyak memancing pro kontra di tengah masyarakat. Banyak penolakan yang terjadi pada program tersebut.

Maruarar sendiri belum mau menyatakan tegas apakah dirinya akan melanjutkan program tersebut atau tidak. Dia mengaku akan mempelajari kebijakan ini terlebih dahulu dan juga tak lupa untuk mendengarkan masukan dari semua pihak soal kebijakan ini.

"Belum sampai ke situ, tapi saya sudah sampaikan apa konsep kami seperti itu. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicara lebih lanjut. Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak," ungkap Maruarar usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dia juga mengaku akan mendengarkan masukan dari akademisi, para pengamat, para pelaku bisnis, dan juga calon konsumen soal kebijakan ini.

"Kita juga perlu mendengar secara sistematis sehingga apa yang kita lakukan itu comprehensive. Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategis yang sangat penting," ujar Maruarar.

Iuran Tapera yang nantinya akan memotong gaji sebesar 3% akan diterapkan setelah ada peraturan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Paling lambat kebijakan ini akan berjalan di 2027.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menyatakan bahwa tidak semua pekerja di Indonesia wajib untuk menjadi peserta Tapera. Adapun yang wajib turut serta dalam Tapera ialah pekerja dengan gaji di atas upah minimum (UM).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

"Terkait dengan konsekuensi iuran 3%, ini memang meskipun undang-undangnya menyatakan wajib, ya bagi masyarakat, bagi siapa, bagi masyarakat yang berpenghasilan di atas upah minum," kata Heru, dalam acara Sosialisasi bersama Bakohumas Kementerian Lembaga, Hotel Le Meridien, Jakarta, ditulis Jumat (4/10/2024).

Dengan demikian, pekerja yang memiliki gaji di bawah UMR tidak diwajibkan ikut Tapera. Meski begitu, mereka tetap diperbolehkan untuk mengikuti program tersebut.

"Berarti yang di bawah upah minum nggak wajib, ya, tapi bisa menjadi peserta," ujarnya.

Heru mengatakan, pemerintah masih perlu berhati-hati dalam melihat kesiapan dari masing-masing segmen peserta untuk bisa memulai menabung Tapera. Karena itulah, untuk awalannya pihaknya menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk implementasi program.

"Dulunya juga punya experience (pengalaman) jadi peserta Bapertarum, namun diberhentikan dan Bapertarum dilikuidasi 2019. Sudah lima tahun belum menabung, nah kita akan mulai dari ASN dengan kesiapan masing-masing segmen," ujar Heru.

Dalam prosesnya, pemerintah juga mempersiapkan secara bertahap implementasi Tapera ke segmen pekerja lainnya. Hal ini lantaran penerapan iuran 3% ini juga perlu diatur oleh kementerian teknis terkait.

"Dan dalam proses itu, pasti dengan swasta akan mengundang APINDO, mengundang serikat pekerja, dan sebagainya untuk mendiskusikan ini. Tapi, saat ini kita fokus dulu ASN, mungkin nanti perluasan pegawai BUMN-BUMD," tutupnya.

Rencana implementasi kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sempat mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Adapun kebijakan ini mulanya diterapkan khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kemudian akan diperluas ke masyarakat umum.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Bima Haria Wibisana mengharapkan agar implementasi kebijakan ini nantinya perlu mengedepankan keadilan dan transparansi. Apalagi mengingat ASN telah memiliki pengalaman buruk dengan sejumlah kewajiban iuran bulanan.

"Teman-teman ASN ini sudah trauma dengan Askes dan Taspen mau diambil oleh BPJS TK itu. Jadi, mereka tidak ingin ini yang ketiga kalinya terjadi seperti itu," kata Bima, dalam acara sambutannya di acara Sosialisasi bersama Bakohumas Kementerian Lembaga, Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Bima mengatakan, saat ini ASN telah dikenakan sejumlah iuran yang dipotong dari gaji bulanannya, mulai dari BPJS Kesehatan hingga Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Adapun BPJS Kesehatan ini merupakan transformasi, dari yang semula iuran Asuransi Kesehatan (Askes).

Untuk Askes sendiri, Bima mengatakan bahwa sejak 1984 hingga 2014 ASN dikenakan iuran 2% gaji. Askes ini mengelola kebutuhan setidaknya untuk 16 juta orang, termasuk ASN dan keluarganya. Namun terjadi penurunan layanan saat transformasi ke BPJS Kesehatan, yang diperluas menjadi pelayanan umum.

"Pelayanannya menjadi lebih buruk dibandingkan dengan ASKES. Karena BPJS Kesehatan harus melayani 170 juta orang. Dibandingkan dengan dulu 16 juta orang dengan fasilitas kesehatan yang sama. Jadi bayangkan, jika ada seorang pensiunan yang sakit, parah, harus antri berjam-jam sebelum mendapatkan pelayanan. Itu komplainya dari seluruh Indonesia. Sampai sekarang, dia masih begitu-begitu saja. Ini membuat trauma sebetulnya," ujarnya.

Berangkat dari kejadian ini, Korpri pun akhirnya mengambil langkah tegas saat ada rencana transformasi Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan (TK). Korpri mengajukan judicial review atas aturan terkait, dan menang sehingga tabungan dan asuransi pensiun tetap di Taspen.

Di sisi lain, di balik pengelolaan Taspen sendiri juga telah banyak komplain dari ASN. Pemerintah menanggung beban pembayaran program pensiun dan THT Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun Bima mengatakan, iuran ini tidak dibayarkan pemerintah sehingga timbul utang.

Pembayaran manfaat setiap tahun juga semakin meningkat sehingga besaran unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi tanggungan pemerintah dalam program hari tua PNS juga naik. Bima mengatakan, saat ini utang Taspen tersebut pun belum rampung dibayarkan.

"Kalau dari awal tahun 60-an, menghitung, itu mungkin ratusan triliun. Tapi kemudian, akhirnya negosiasi. Ya, masih ada saja, masih dibayarkan saja pensiunannya. Nah itu, dihitung dengan bunga aktuaria, ada sekitar Rp 25 triliun dalam bentuk UPSL, yang sampai sekarang belum dibayar juga. Nah, jadi trauma lagi untuk ASN," kata dia.

Berikutnya, para ASN juga sempat dikenakan potongan untuk iuran perumahan di bawah kelolaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Potongannya diberlakukan per golongan dengan rentang Rp 3.000. s.d Rp 10.000.

"Kita selalu usulkan sebetulnya proses bisnis di dalamnya, transparansinya juga. Karena kemudian ketahuan bahwa uang Bapertarum itu dipakai, didepositokan di Kementerian Keuangan tanpa bunga. Jadi, temuan BPK bertahun-tahun. Nah, sekarang aman. Tapi kan dulu itu temuan, temuan BPK," ujar Bima.

Karena latar belakang pengalaman ini, ketika muncul wacana Bapertarum akan transformasi menjadi BP Tapera, pihaknya bersuara cukup keras. Dikhawatirkan akan terjadi kejadian serupa.

"Bagaimana mungkin Tapera ini bisa akan memuaskan orang banyak, kalau ASN saja tidak puas? Nah, jadi ini pekerjaan luar biasa, pekerjaan luar biasa besar. Yang ASN saja tidak begitu percaya, apalagi publik," ujar dia.

Menurut Bima, pemerintah punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk melakukan sosialisasi dan membuat ASN serta masyarakat luas memahami tata kelola dan pemanfaatan Tapera. Kondisi ketidakpahaman inilah yang menurutnya membuat masyarakat kemarin heboh. Apalagi mengingat potongan gaji yang dibebankan hingga 3%.

"Nah yang ribut ketika Tapera ini juga bukan hanya untuk ASN tetapi untuk masyarakat umum, untuk pekerja umum, pekerja swasta. 3 % itu mungkin dianggap besar dari gaji. Karena potongannya, kita sudah potong macam-macam nih, potong BPJS TK, sekarang potong lagi TAPERA," tuturnya.

Rencana implementasi kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sempat mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Adapun kebijakan ini mulanya diterapkan khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kemudian akan diperluas ke masyarakat umum.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Bima Haria Wibisana mengharapkan agar implementasi kebijakan ini nantinya perlu mengedepankan keadilan dan transparansi. Apalagi mengingat ASN telah memiliki pengalaman buruk dengan sejumlah kewajiban iuran bulanan.

"Teman-teman ASN ini sudah trauma dengan Askes dan Taspen mau diambil oleh BPJS TK itu. Jadi, mereka tidak ingin ini yang ketiga kalinya terjadi seperti itu," kata Bima, dalam acara sambutannya di acara Sosialisasi bersama Bakohumas Kementerian Lembaga, Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Bima mengatakan, saat ini ASN telah dikenakan sejumlah iuran yang dipotong dari gaji bulanannya, mulai dari BPJS Kesehatan hingga Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Adapun BPJS Kesehatan ini merupakan transformasi, dari yang semula iuran Asuransi Kesehatan (Askes).

Untuk Askes sendiri, Bima mengatakan bahwa sejak 1984 hingga 2014 ASN dikenakan iuran 2% gaji. Askes ini mengelola kebutuhan setidaknya untuk 16 juta orang, termasuk ASN dan keluarganya. Namun terjadi penurunan layanan saat transformasi ke BPJS Kesehatan, yang diperluas menjadi pelayanan umum.

"Pelayanannya menjadi lebih buruk dibandingkan dengan ASKES. Karena BPJS Kesehatan harus melayani 170 juta orang. Dibandingkan dengan dulu 16 juta orang dengan fasilitas kesehatan yang sama. Jadi bayangkan, jika ada seorang pensiunan yang sakit, parah, harus antri berjam-jam sebelum mendapatkan pelayanan. Itu komplainya dari seluruh Indonesia. Sampai sekarang, dia masih begitu-begitu saja. Ini membuat trauma sebetulnya," ujarnya.

Berangkat dari kejadian ini, Korpri pun akhirnya mengambil langkah tegas saat ada rencana transformasi Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan (TK). Korpri mengajukan judicial review atas aturan terkait, dan menang sehingga tabungan dan asuransi pensiun tetap di Taspen.

Di sisi lain, di balik pengelolaan Taspen sendiri juga telah banyak komplain dari ASN. Pemerintah menanggung beban pembayaran program pensiun dan THT Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun Bima mengatakan, iuran ini tidak dibayarkan pemerintah sehingga timbul utang.

Pembayaran manfaat setiap tahun juga semakin meningkat sehingga besaran unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi tanggungan pemerintah dalam program hari tua PNS juga naik. Bima mengatakan, saat ini utang Taspen tersebut pun belum rampung dibayarkan.

"Kalau dari awal tahun 60-an, menghitung, itu mungkin ratusan triliun. Tapi kemudian, akhirnya negosiasi. Ya, masih ada saja, masih dibayarkan saja pensiunannya. Nah itu, dihitung dengan bunga aktuaria, ada sekitar Rp 25 triliun dalam bentuk UPSL, yang sampai sekarang belum dibayar juga. Nah, jadi trauma lagi untuk ASN," kata dia.

Berikutnya, para ASN juga sempat dikenakan potongan untuk iuran perumahan di bawah kelolaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Potongannya diberlakukan per golongan dengan rentang Rp 3.000. s.d Rp 10.000.

"Kita selalu usulkan sebetulnya proses bisnis di dalamnya, transparansinya juga. Karena kemudian ketahuan bahwa uang Bapertarum itu dipakai, didepositokan di Kementerian Keuangan tanpa bunga. Jadi, temuan BPK bertahun-tahun. Nah, sekarang aman. Tapi kan dulu itu temuan, temuan BPK," ujar Bima.

Karena latar belakang pengalaman ini, ketika muncul wacana Bapertarum akan transformasi menjadi BP Tapera, pihaknya bersuara cukup keras. Dikhawatirkan akan terjadi kejadian serupa.

"Bagaimana mungkin Tapera ini bisa akan memuaskan orang banyak, kalau ASN saja tidak puas? Nah, jadi ini pekerjaan luar biasa, pekerjaan luar biasa besar. Yang ASN saja tidak begitu percaya, apalagi publik," ujar dia.

Menurut Bima, pemerintah punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk melakukan sosialisasi dan membuat ASN serta masyarakat luas memahami tata kelola dan pemanfaatan Tapera. Kondisi ketidakpahaman inilah yang menurutnya membuat masyarakat kemarin heboh. Apalagi mengingat potongan gaji yang dibebankan hingga 3%.

"Nah yang ribut ketika Tapera ini juga bukan hanya untuk ASN tetapi untuk masyarakat umum, untuk pekerja umum, pekerja swasta. 3 % itu mungkin dianggap besar dari gaji. Karena potongannya, kita sudah potong macam-macam nih, potong BPJS TK, sekarang potong lagi TAPERA," tuturnya.

Masyarakat sempat dihebohkan dengan rencana implementasi kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tapera membuat masyarakat waswas karena disebut-sebut akan memotong gaji pekerja hingga 3%.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menegaskan, Tapera bukanlah suatu iuran melainkan tabungan. Dana simpanan yang dihimpun itu nantinya bisa dimanfaatkan.

"Tapera itu bukan iuran. Namanya juga tabungan perumahan rakyat," kata Heru, dalam sambutannya di acara Sosialisasi bersama Bakohumas Kementerian Lembaga, Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Heru menjelaskan, konsep dari Tapera itu sendiri menghimpun dan mengelola dana dalam jangka panjang. Untuk menghimpun dana ini, perlu dilakukan proses menabung bersama-sama.

"Konsepnya bukan iuran karena kenapa? Karena duitnya nggak hilang. Tapi menabung bareng-bareng walaupun dalam rangka membentuk dan menghimpun dana murah jangka panjang," ujarnya.

Namun Heru sendiri mengakui bahwa kehebohan yang timbul beberapa waktu lalu didasari atas ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait konsep Tapera itu sendiri. Padahal, penerapannya dimaksudkan untuk membantu mempermudah kepemilikan rumah, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya rasa memang membutuhkan concern khusus, berbagai pihak juga memberikan masukan kepada kami supaya Tapera bisa di sosialisasikan lebih masif sehingga seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN yang merupakan peserta inti, lebih paham lagi konsepsi dari Tapera," kata dia.

Lebih lanjut Heru pun bercerita, BP Tapera berangkat dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) yang telah beroperasi sejak 1993 untuk menghimpun tabungan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Badan tersebut bertransformasi menjadi BP Tapera melalui Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

"Bertransformasi jadi BP Tapera, maka yang diurusi seluruh masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Konsepsi yang sama dengan BPJS Kesehatan yang dulu Askes. Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ya g dulunya hanya mengurus pekerja sektor tertentu, sekarang menjadi universal," jelasnya.

Konsep dari Tapera sendiri merupakan tabungan jangka panjang yang bisa diambil sewaktu-waktu. Penerapan konsep serupa juga telah diterapkan di berbagai negara mulai dari Malaysia, Singapura, Filipina, hingga China.

"Ini best practice di banyak negara sudah seperti itu. Di Malaysia ada IPF, kebetulan minggu lalu kita baru ke sana, sama konsepnya menabung yang baru bisa diambil setelah pensiun," ujar Heru.

"Di Singapura, Filipina, China bahkan dan berbagai negara lain itu merupakan best practice. Menabung bareng, membentuk likuiditas untuk membantu masyarakat yang belum punya rumah supaya punya rumah enggan angsuran yang terjangkau," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, aturan tentang Tapera di Tanah Air mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera. Iuran Tapera rencananya akan diterapkan paling lambat tahun 2027 mendatang.

Aturan Tapera mewajibkan pekerja yang berpenghasilan minimal UMR dan berusia minimal 20 tahun untuk menjadi peserta, di mana setiap bulan gaji akan dipotong 3% dengan skema cost-sharing, yakni 2,5% dibayarkan pekerja dan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja. Sedangkan pekerja mandiri, akan menanggung sendiri potongan 3%.

Program ini diharapkan mampu membantu menurunkan angka backlog perumahaan yang saat ini tembus hingga 9,9 juta. Ditambah lagi dengan kondisi pembiayaan perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mengalami penurunan.

Masyarakat sempat dihebohkan dengan rencana implementasi kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tapera membuat masyarakat waswas karena disebut-sebut akan memotong gaji pekerja hingga 3%.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menegaskan, Tapera bukanlah suatu iuran melainkan tabungan. Dana simpanan yang dihimpun itu nantinya bisa dimanfaatkan.

"Tapera itu bukan iuran. Namanya juga tabungan perumahan rakyat," kata Heru, dalam sambutannya di acara Sosialisasi bersama Bakohumas Kementerian Lembaga, Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Heru menjelaskan, konsep dari Tapera itu sendiri menghimpun dan mengelola dana dalam jangka panjang. Untuk menghimpun dana ini, perlu dilakukan proses menabung bersama-sama.

"Konsepnya bukan iuran karena kenapa? Karena duitnya nggak hilang. Tapi menabung bareng-bareng walaupun dalam rangka membentuk dan menghimpun dana murah jangka panjang," ujarnya.

Namun Heru sendiri mengakui bahwa kehebohan yang timbul beberapa waktu lalu didasari atas ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait konsep Tapera itu sendiri. Padahal, penerapannya dimaksudkan untuk membantu mempermudah kepemilikan rumah, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya rasa memang membutuhkan concern khusus, berbagai pihak juga memberikan masukan kepada kami supaya Tapera bisa di sosialisasikan lebih masif sehingga seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN yang merupakan peserta inti, lebih paham lagi konsepsi dari Tapera," kata dia.

Lebih lanjut Heru pun bercerita, BP Tapera berangkat dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) yang telah beroperasi sejak 1993 untuk menghimpun tabungan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Badan tersebut bertransformasi menjadi BP Tapera melalui Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

"Bertransformasi jadi BP Tapera, maka yang diurusi seluruh masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Konsepsi yang sama dengan BPJS Kesehatan yang dulu Askes. Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ya g dulunya hanya mengurus pekerja sektor tertentu, sekarang menjadi universal," jelasnya.

Konsep dari Tapera sendiri merupakan tabungan jangka panjang yang bisa diambil sewaktu-waktu. Penerapan konsep serupa juga telah diterapkan di berbagai negara mulai dari Malaysia, Singapura, Filipina, hingga China.

"Ini best practice di banyak negara sudah seperti itu. Di Malaysia ada IPF, kebetulan minggu lalu kita baru ke sana, sama konsepnya menabung yang baru bisa diambil setelah pensiun," ujar Heru.

"Di Singapura, Filipina, China bahkan dan berbagai negara lain itu merupakan best practice. Menabung bareng, membentuk likuiditas untuk membantu masyarakat yang belum punya rumah supaya punya rumah enggan angsuran yang terjangkau," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, aturan tentang Tapera di Tanah Air mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera. Iuran Tapera rencananya akan diterapkan paling lambat tahun 2027 mendatang.

Aturan Tapera mewajibkan pekerja yang berpenghasilan minimal UMR dan berusia minimal 20 tahun untuk menjadi peserta, di mana setiap bulan gaji akan dipotong 3% dengan skema cost-sharing, yakni 2,5% dibayarkan pekerja dan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja. Sedangkan pekerja mandiri, akan menanggung sendiri potongan 3%.

Program ini diharapkan mampu membantu menurunkan angka backlog perumahaan yang saat ini tembus hingga 9,9 juta. Ditambah lagi dengan kondisi pembiayaan perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mengalami penurunan.