Jakarta: Satuan pendidikan wajib melakukan pelaporan realisasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hal itu berkaitan dengan pencairan dana BOSP selanjutnya.

Sekolah mesti melakukan pelaporan realisasi dana BOSP sebelum 25 Oktober 2024. Ini agar bisa menerima BOSP Tahap 2 TA 2024.

"Segera lapor realisasi dana BOSP Tahap 1 TA 2024 agar tidak ada kendala penyaluran tahap 2," tulis pengumuman di akun Instagram @aplikasi.rkas dikutip Kamis, 17 Oktober 2024.
Sekolah juga diingatkan tidak lupa memastikan laporan realisasi dana BOSP TA 2023 sudah tercatat dengan sesuai di platform MARKAS. Ini juga merupakan syarat penyaluran dana BOSP Tahap 2 TA 2024 untuk dana BOS Reguler, BOP PAUD, dan Kesetaraan Reguler.

Apabila ada kendala, sekolah dapat menghubungi bit. ly/HubungiBantuanARKAS. Panduan lengkap dapat diakses malalui s.id/penyelesaian-isu-bkuaplikasi.rkas. Pastikan data BKU 2023 dan 2024 telah ditutup di ARKAS dan telah tercatat seluruhnya di MARKAS.

Baca juga: Penyaluran BOSP Tahap II Tahun 2024 Ditargetkan Diterima 98% Sekolah

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memastikan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 2 akan segera bergulir untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan. Selain investor swasta lokal, akan mulai masuk para investor asing dalam tahapan ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan, pemerintah akan mendorong investasi dari pihak swasta, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri untuk pembangunan IKN tahap 2 tersebut.

“Saya kira sudah cukup banyak. Ada sekitar lebih dari 40-an swasta yang masuk ke sana. Kalau dengan asing mungkin ada sekitar hampir 80-an. Tapi, kapan mereka akan memulai, itu saya kira boleh ditanya pada otorita (OIKN),” ujar Soeharso di Menara Bappenas, Jakarta, pada Selasa (17/9/2024) seperti dikutip dari Antara.

Dia menerangkan, pembangunan IKN tahap 2 akan meliputi pertokoan, mal, rumah sakit, sekolah- sekolah, serta fasilitas publik lainnya. Sejumlah sarana publik ini tentu dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan sumber ekonomi baru di wilayah IKN.

“Kemudian. nanti pembangunan yang lain untuk economic crowd. Economic crowd itu kan bentuknya seperti yang anda lihat di Jakarta ini apa sih yang membuat orang jadi senang. Kafe, kita sudah punya kafe di sana kan,” ujar Soeharso.

Selain itu, pembangunan IKN tahap 2 juga akan meliputi sejumlah proyek pendirian fasilitas ibadah, seperti masjid, gereja, vihara dan lainnya. “Sehingga, orang merasa benar-benar dia tinggal dan dicukupi semua kebutuhan sosial dan fisiknya. Nah itu yang tahap berikutnya ini,” ujar Soeharso.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga menyampaikan bahwa IKN dibangun mulai tahun 2022 lalu. Dalam perkembangan tahap 1, pembangunan IKN sudah mencapai 89%.

Adapun rencana induk pembangunan IKN diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa IKN dibangun mulai 2022 sampai dengan 2045. “Jadi, sekitar 23 tahun. Jadi, membangun ibu kota itu jangka panjang,” ujar Danis.

Pembangunan IKN dalam rentang 2022 sampai dengan Juli 2024 berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar, meliputi kebutuhan air, jaringan jalan, sanitasi, persampahan, hingga kantor pemerintahan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id –  PT Krakatau Steel Tbk (KS/KRAS) dan KSO Timas-PPS melakukan penandatanganan Perjanjian Pengadaan Pipa Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang–Cirebon–Kandang Haur Timur), Jumat (16/8/2024) di Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama KS Purwono Widodo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman, Direksi KSO PT Timas Suplindo-PT Pratiwi Putri Sulung beserta jajaran direksi Krakatau Steel Group.

Seperti pada proyek Cirebon–Semarang (Cisem) tahap 1, pengadaan pipa untuk proyek  Cisem tahap 2 ini kembali diproduksi dan dikerjakan oleh konsorsium Krakatau Steel melalui anak usahanya, PT Krakatau Pipe Industries, dengan spesifikasi pipa ERW/HSAW pipa 20 inci x 9,53 mm WT, 3LPE coating.

“Melalui anak usaha Krakatau Pipe Industries, sekitar 28 ribu ton pipa baja disuplai untuk kebutuhan proyek strategis ini,” jelas Purwono Widodo dalam siaran pers.

Pembangunan Proyek Cisem tahap 2 sepanjang 245 km terbagi dalam tiga segmen, yaitu Batang-Pemalang sepanjang 63 km, Pemalang-Cirebon sepanjang 108 km, dan dari Cirebon- Kandang Haur Timur sepanjang 74 km. Selanjutnya, secara pararel akan dilakukan pembangunan dari tiga ruas tersebut.

Lebih lanjut Purwono menjelaskan, kerja sama ini dilakukan dengan skema multiyears contract yang merupakan bagian dari rencana interkoneksi pipa transmisi antara jaringan pipa transmisi Sumatera, Jawa Bagian Barat, dengan jaringan pipa transmisi Jawa bagian timur. Interkoneksi pipa ini memperkuat rantai suplai pasokan gas bumi dan dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau secara berkelanjutan.

Gas itu, kata dia, terutama untuk kebutuhan sektor industri eksisting di sepanjang jalur pipa dan kawasan-kawasan industri yang segera beroperasi di beberapa wilayah, antara lain Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, serta kawasan industri lainnya yang sedang dalam proses perencanaan.

“Proyek strategis ini tentunya didukung sepenuhnya oleh Krakatau Steel Group. Kami berharap ke depan akan lebih banyak lagi potensi kerja sama PSN yang bisa digarap oleh pelaku industri baja nasional sebagai wujud keberpihakan pada kemajuan industri nasional,” ujar Purwono.

Laode Sulaeman mendukung pernyataan Purwono dan menegaskan, pengerjaan proyek pipa transmisi gas bumi Cisem tahap 2 harus mengutamakan sumber daya dalam negeri secara optimal. Proyek ini pun ditargetkan dapat rampung pada Desember 2025.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan bergeser ke klaster 2, yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B. Targetnya pengembangan klaster ini akan mulai dibangun pada awal tahun 2025.

Kawasan inilah yang nantinya akan diperuntukan untuk calon investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di IKN.

"Untuk investor di luar KIPP, akan dimulai pembangunan infrastrukturnya bulan Januari 2025, untuk anggaranya, pak Prabowo sudah menyetujui, untuk percepatan pembangunan infrastruktur di IKN," kata Jokowi di IKN, Senin (12/8/2024).

Dia mengatakan progress pembangunan di IKN menunjukkan sentimen positif akan keberlanjutan proyek tersebut hingga 2045 mendatang. Di samping ada pembiayaan dari Pemerintah, dia berharap para pelaku usaha juga bisa berkontribusi untuk membiayai pembangunan ibu kota baru tersebut lewat investasi.

"Jadi investor tidak perlu ragu komitmen Pemerintah berikutnya," kata dia.

Adapun, fokus anggaran atau APBN pada proyek IKN saat ini untuk pemenuhan infrastruktur dasar di KIPP. Kawasan ini terbagi dalam tiga klaster, yaitu KIPP 1A, KIPP 1B, dan KIPP 1C.

Presiden menjelaskan saat ini pembangunan infrastruktur dasar seperti pemenuhan jaringan air, jaringan jalan, jaringan listrik, simpul transportasi masih difokuskan di klaster pertama yaitu KIPP 1A. Oleh sebab itu, kawasan ini juga yang dijajakan kepada pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di IKN.

"Kalau BCA bangun di sini, memang jalan di depan dibangun pemerintah, jalan, listrik, air, semuanya dibangun oleh Pemerintah, memang sampai akhir tahun kita fokus membangun di kawasan ini," kata dia.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan investasi awal yang masuk ke IKN ini memang diprioritaskan untuk para pelaku usaha dari dalam negeri atau PMDN. Investasi klaster pertama ini ditempatkan paling dengan pusat pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahaan (KIPP) 1A.

Sedangkan untuk pengembangan wilayah berikutnya atau investasi klaster 2, baru akan diberikan kepada investor dari asing yang mau masuk ke proyek IKN.

"Pembangunan IKN di klaster pertama sekarang, klaster pertama kita fokus ke PMDN, klaster kedua kita fokus ke asing, asing sudah ada yang mendaftar, tapi belum kita eksekusi," ujar Bahlil di Jakarta (30/7/2024) lalu.

Bahlil menyebut sudah ada minat investor asing untuk menanamkan modalnya ke proyek IKN. Namun dirinya tidak menyebut spesifik perusahaan apa atau dari negara mana yang akan berinvestasi di IKN.

Secara umum, Bahlil menggambarkan beberapa negara kawasan, seperti Uni Eropa hingga negara di Asia siap memberikan permodalan ke proyek Ibukota baru tersebut.

"Saya tidak sebut spesifik, tapi ada negara dari Uni Eropa, kawasan Asia ada, Asean ada (rencana investasi ke IKN)," ujar Bahlil.

(Febrina Ratna)