IDXChannel -Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengatakan pagu anggaran OIKN Tahun 2025 sebesar Rp28,3 triliun. Total anggaran itu telah mendapatkan persetujuan penambahan anggaran dari Komisi II DPR RI sebesar Rp27,8 triliun.

"Dukungan anggaran dari persetujuan tadi, dari yang awalnya anggaran cuma Rp505 miliar kemudian tadi mendapatkan tambahan Rp27,8 triliun, jadi totalnya sekarang Rp28,3 triliun (anggaran OIKN tahun 2025)," kata Raja Juli di Kompleks DPR RI, Senin (9/9/2024).

Lebih jauh, dia menjelaskan penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar hingga biaya pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun sebelumnya oleh Kementerian PUPR.

Raja Juli mengatakan pada pembangunan IKN tahap 1 masih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A. Sementara pada pembangunan IKN pada 2025 akan berfokus pada pengembangan ke wilayah lainnya.

Pada 2025 bakal dilaksanakan pembangunan infrastruktur tahap pengembangan ke klaster 2, yaitu kawasan KIPP 1B dan 1C. Kawasan tersebut yang nantinya akan menjadi lahan bagi para calon investor yang masuk ke IKN.

"Tambahan anggaran ini untuk pengembangan ke infrastruktur dasar, seperti membangun jalan, MUT (Multi Utility Tunnel) agar investor bisa masuk. Infrastruktur dasar seperti air, listrik, dan internet juga masih perlu kita bangun," kata dia.

Raja Juli pun merinci anggaran OIKN tahun 2025 senilai Rp28,3 triliun akan dialokasikan ke masing-masing unit kerja. Seperti Sekretariat OIKN mendapatkan alokasi Rp357,34 miliar, Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan mendapatkan alokasi Rp11,09 miliar.

Selain itu dukungan manajemen untuk Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan mendapatkan alokasi Rp813,05 miliar, Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan Rp120,22 miliar, Kedeputian Bidang Sosial dan Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Rp74,99 miliar, Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp52,91 miliar.

Kemudian, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Rp80,06 miliar, Kedeputian Bidang Pengendalian dan Investasi Rp19,58 miliar, dan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Rp26,79 triliun.

(Febrina Ratna)