Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengaku telah melaksanakan survei untuk mencari titik tambang yang akan dikelola oleh ormas mereka.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Muhammadiyah itu mengatakan tengah mengkaji untuk memakai lahan tambang batu bara wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Adaro Energy, Kideco, dan Arutmin Indonesia di Kalimantan Timur.

“Mengenai di mana yang kami pilih dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil menteri Investasi itu sudah kami survei, kami sudah bentuk survei internal Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, dia melanjutkan bahwa proses survei awal yang dilakukan oleh ormasnya mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan.

Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang batu bara demi mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan mengenai potensi dan kelayakan suatu area untuk penambangan.

“Jadi ini kami masih membentuk lembaga yang ada di Muhammdiyah. Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan,” imbuhnya.

Muhadjir menambahkan Muhammdiyah telah menerjunkan para surveyor internal dari kalangan dosen Universitas Muhammadiyah.

Apalagi, Muhadjir mengaku bahwa saat ini ormasnya telah memiliki lima fakultas program studi pertambangan di Muhammadiyah yang rata-rata sudah berpartner atau bekerja sama dengan perusahaan penambang.

“Kampusnya juga dekat dengan tambang. Misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram itu dekat Newmont [sekarang Amman Mineral] kan. Kemudian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu kan dekat KPC. Ada juga di Berau, itu dengan Berau Coal,” pungkas Muhadjir.

Sekadar informasi, pemerintah akan membagikan 96.854 hektare wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke ormas keagamaan.

Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta sosial masyarakat sekitar ketika diberikan izin pengelolaan tambang oleh pemerintah.
Dia menuturkan satu hal yang diajarkan oleh Islam adalah keseimbangan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Keseimbangan dalam pengertian, ya, kita bisa mengeksplorasi tapi tidak mengeksploitasi. Itu saya kira prinsip yang diajarkan oleh Islam," ujar Mu'ti dilansir dari Antara, Selasa (27/8/2024).
Mu'ti mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan kekayaan alam untuk kesejahteraan dan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Dia juga mengutip ayat Al Quran Surat Al Hadid yang menjelaskan perihal besi.

Maka dari itu, kata dia, Muhammadiyah ikut ambil bagian dalam pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. Apalagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia sebagian besarnya masih bergantung pada sumber daya alam.
"Karena itu kalau kita tidak boleh menambang sama sekali, ya, Indonesia ini saya kira tidak akan bisa survive. Karena keberlangsungan ekonomi kita ini masih sebagian besarnya tergantung dari sumber daya alam yang kita miliki," kata dia.

Kendati demikian, menurut Mu'ti, aspek keseimbangan harus menjadi faktor kunci dalam pengelolaan tambang. Muhammadiyah ingin eksplorasi dan konservasi dapat berjalan beriringan.

"Dan sebagian dari sumber daya alam itu memang sumber daya alam yang ada di minerba [mineral dan batu bara] itu. Karena itu maka yang penting adalah bagaimana keseimbangan antara eksplorasi dengan konservasi," imbuhnya.
Sebelumnya, Muhammadiyah masih menunggu di mana lokasi dan alokasi tambang yang diberikan pemerintah. Namun, lokasi tambang bekas PT Adaro Energy Tbk. atau PT Arutmin Indonesia disebut-sebut bakal menjadi lahan garapan ormas Islam tersebut.

IDXChannel - Muhammadiyah kemungkinan mendapatkan lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (eks PKP2B) PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, IUPK Muhammadiyah masih dalam proses penentuan wilayah tambang yang akan ditawarkan.

"Kemungkinan besar adalah eks PKP2B Adaro atau Arutmin," jelasnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Adapun terdapat enam konsesi tambang eks PKP2B yang akan ditawarkan secara prioritas kepada ormas keagamaan.

Enam konsesi tambang itu diantaranya PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk dan PT Kideco Jaya Agung.

Penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) tersebut akan diprioritaskan kepada enam ormas keagamaan dengan basis massa besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta ormas dari agama Budha dan Hindu.

Ketentuan penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan beleid tersebut, penawaran WIUPK dilakukan lewat badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Kepemilikan saham ormas pada badan usaha tambang tersebut mesti mayoritas dan menjadi pengendali.

(DESI ANGRIANI)