JAKARTA - Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol Winarto memimpin pengecekan lokasi lahan untuk program ketahanan pangan di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Kalimantan Selatan, Selasa (5/11/2024). Selain melakukan pengecekan lokasi lahan, Kapolda juga bertatap muka dengan kelompok tani.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Winarto berdialog dengan para petani dan kelompok tani setempat guna mengetahui kondisi lahan serta mendiskusikan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lahan pertanian.

Irjen Pol Winarto mengatakan, tujuan kehadirannya bersama tim adalah untuk memastikan kesiapan dan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam mengoptimalkan penggunaan lahan agar bermanfaat bagi ketahanan pangan lokal.

"Kami berharap sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan para petani dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian, mendukung kesejahteraan petani, dan menciptakan ketahanan pangan yang kuat di wilayah Tanah Laut," ujarnya.

Irjen Pol Winarto menekankan pentingnya peran seluruh pihak dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di wilayah Kalsel. Seperti diketahu, ketahanan pangan merupakan bagian dari Program 100 Hari Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjadi isu strategis yang harus diperhatikan.

"Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara Polri, khususnya Polda Kalsel dengan instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil maksimal."

Kapolda mengatakan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan. Langkah tersebut meliputi penguatan kordinasi antara pihak kepolisian dan pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi pertanian dan perkebunan lokal.



Dalam kunjungan kerja tersebut, Kapolda Kalsel antara lain didampingi Dansat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Pria Premos, Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut, Manager Inhutani III Kabupaten Tanah Laut, Pembina dan Ketua Gapoktan Sumber Rejeki, serta 40 anggota gabungan kelompok tani.

PELAIHARI, iNews.id - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan (Kalsel) berimbas pada nasib pimpinan definitif DPRD Kabupaten Tanah Laut. OTT tersebut menyeret Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang seharusnya menandatangani Surat Keputusan (SK)  Pimpinan Definitif DPRD Tanah Laut 2024-2029.

Penyerahan berkas susunan pimpinan dewan definitif itu sudah diajukan Pemkab Tanah Laut dan diperkirakan akan terbit pada 7 Oktober 2024. Pada 06 Oktober terjadi OTT KPK terhadap pejabat Dinas PUPR Kalsel yang kemudian menyeret Gubernur Kalsel.    

Belum terbitnya SK pimpinan definitif itu berimbas pada tertundanya pelantikan pimpinan definitif yang sudah ditetapkan DPRD Tanah Laut.

Belum dilantiknya pimpinan definitif tersebut berimbas pada pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang meliputi Komisi, Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), badan pembentukan Perda dan Badan Kehormatan.

Anggota DPRD Tala masa bakti 2024-2029 juga tidak dapat mebahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan eksekutif Rabu (16/10/2024).

Proses pembahasan Raperda melibatkan Badan Anggaran dan pada tahap pembahasan teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melibatkan komisi-komisi.

H Muhammad Mursy, Sekretaris DPRD Tala mengatakan, saat ini DPRD Tanah Laut masih dipimpin ketua sementara karena sampai saat ini SK pimpinan definitif belum terbit.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat SK segera terbit dan pimpinan definitif segera dialntik,” ujar HM Musry saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2024).

Diberitakan sebelumnya, pada 6 Oktober 2024, KPK melakukan OTT di Kalsel. Sebanyak 17 orang diamankan dan kemudian lima orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor.

Empat orang tersangka yang saat itu terjaring OTT langsung ditahan. Sahbirin Noor hingga sekarang belum diketahui keberadaannya, bahkan mengajukan praperadilan melalui pengacaranya.

Editor: Kurnia Illahi

TANAH LAUT, iNews.id – Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel) selama dua hari terakhir menyebabkan ratusan rumah di Desa Asam-Asam terendam banjir. Ketinggian air di beberapa titik mencapai lebih dari satu meter.

Banjir mulai merendam permukiman warga sejak Rabu (7/8/2024) sore dan mencapai puncaknya pada Kamis (8/8/2024) dini hari. Delapan RT di Desa Asam-Asam dan satu RT di Desa Simpang Empat Sungai Baru terdampak banjir.

"Banjir akibat hujan selama dua hari berturut-turut," ujar Camat Jorong Muhammad Fadli di lokasi, Kamis (8/8/2024).

Warga yang rumahnya terendam sebagian besar memilih bertahan di rumah masing-masing. Mereka terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari.

"Air di dalam rumah mencapai pinggang, sedangkan di jalan lingkungan mencapai dada orang dewasa," ujar Ani warga RT 6 di lokasi.

Editor: Kurnia Illahi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Haji Rahmat Trianto memastikan diri maju dalam Pilkada Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Nantinya H Rahmat Trianto berpasangan dengan H Muhammad Zazuli.

Mereka disebut sudah mengantongi SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut yang ditandatangani Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan dan Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno. Partai Gerindra dan PKS juga dikabarkan sudah memberikan rekomendasi.

Karier politik H Rahmat Trianto bersinar usai ia rela melepas karier militernya untuk terjun ke dunia politik. Eks Komandan Kodim 1022 Tanah Bumbu ini menjadi caleg DPR RI dari Partai Nasdem hingga terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalsel II meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.

Belakangan, H Rahmat Trianto rela melepas kursinya di Senayan untuk maju sebagai calon Bupati Tanah Laut.

Sementara itu di Pilkada Tanah Bumbu 2024, H Andi Rudi Latif dan H Bahsanuddin sudah memantapkan diri untuk maju menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu 2024-2029.

Andi Rudi Latif yang akrab sapaan Bang Arul itu merupakan Wakil Bupati Kotabaru masa jabatan 2021 hingga 2024. Bang Aruk mengungkapkan alasan dirinya maju dalam Pilkada Tanah Bumbu karena tergerak untuk berbuat terbaik untuk kemaslahatan masyarakat di Tanah Bumbu.

“Jika kita sudah niat berbuat untuk kemaslahatan, dimana pun kita berada berikan yang terbaik dengan ketulusan karena Allah SWT dan Rasulullah SAW,” kata Bang Arul dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Wakilnya H Bahsanudin adalah eks Anggota DPRD Tanah Bumbu tiga periode, sejak 2009 hingga 2024. Salah satu yang menjadi perhatian politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini adalah membantu masyarakat petani dengan memberikan dukungan penuh alat-alat pertanian dalam skala besar.

Sama halnya dengan pasangan H Rahmat Trianto-H Muhammad Zazuli, duet H Andi Rudi Latif-H Bahsanudin juga disebut memperoleh restu dari tokoh Kalimantan Haji Isam.