Bisnis.com, BEIJING — Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping memperkuat hubungan kerja sama antara China dan Indonesia.

Adapun penandatanganan MoU dan kerja sama antara Indonesia-China dilakukan di Great Hall of The People, Beijing, China, Sabtu (9/11/2024). MoU kerja sama yang telah disepakati dan ditandangani antara Indonesia dan Tiongkok terdiri dari berbagai sektor mulai dari ekonomi laut sampai sumber daya mineral.

Simak kerja sama dan MoU terbaru yang dilakukan pemerintah Indonesia dan China:

1. Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke Tiongkok;

2. Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan;

3. Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru;

4. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Sumber Daya Mineral;

5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Mineral Hijau;

6. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air; dan

7. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian.

Penandatangan MoU tersebut didasari guna semakin memperkuat kerja sama antara Indonesia-Tiongkok serta sebagai kesepakatan bersama menjalankan komitmen yang saling menguntungkan.

“Sekali lagi, Presiden Xi, para pemimpin yang terhormat, saya ingin menegaskan kembali komitmen kami untuk meningkatkan hubungan ini dan bekerja sama demi kepentingan bersama kedua bangsa kita dan demi kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas seluruh Asia. Itulah komitmen saya,” kata Prabowo.

Teknologi digital saat ini membawa perubahan yang sangat signifikan, seperti pada bidang bisnis dan perdagangan. Perusahaan dan pengusaha dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi memperluas pasar baik di dalam maupun di luar negeri.

Dimensi ruang dan waktu tak lagi menjadi hambatan dalam aktivitas berbasis digital saat ini.Perusahaan rintisan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi, PT Privy Identitas Digital(Privy) memfasilitasi penandatangan dokumen perjanjian lintas negara (cross border) perusahaan di Indonesia dan Australia secara daring pada acara Trade Expo Indonesia 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, akhir pekan lalu.

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT Doa Bangsa Agrobisnis yang berkedudukan di Jakarta menunjuk Expert Trading Consulting Australia Pty Ltd sebagai perwakilan pemasaran (Marketing) sekaligus mempromosikan dan membangun pasar di Australia.

"Melalui aplikasi tanda tangan elektronik tersertifikasi milik Privy, sangat menjamin keutuhan isi dari perjanjian dan tidak dapat diubah setelah ditandatangani. Integritas dari isi perjanjian bersifat nirsangkal dan terjamin keabsahannya," ungkap President Director PT Doa Bangsa Agrobisnis, Hikmat Taufik dalam siaran pers, ditulis Rabu (16/10/2024).

Penandatanganan kerjasama cross border Indonesia-Australia ini bernilai US$ 15.000.000 disaksikan Atase Perdagangan Canberra, Agung Haris Setiawan dan dilakukan secara bersamaan tanpa menemui kendala berarti.

CEO Privy Marshall Pribadi menyambut baik kerjasama kedua perusahaan berbeda negara tersebut dengan menggunakan TTE dari Privy. Menurutnya, teknologi digital tidak hanya berperan dalam meningkatkan produktivitas di suatu perusahaan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian.

"Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, institusi bisnis dan pengusaha mendapatkan keuntungan yang besar seperti dapat menekan biaya produksi, meningkatkan daya saing serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa," ungkap Marshall.

Selain perusahaan dari Australia, Privy memfasilitasi penandatanganan kerjasama bisnis perusahaan Indonesia lainnya dengan Vietnam dan Korea di acara TEI 2024. Tercatat total nilai perjanjian sebesar US$ 19.000.000. Selain itu, Privy juga dipercaya perusahaan asing dari Australia, Vietnam dan Korea untuk menyediakan perjanjian kerjasama menggunakan TTE dengan total nilai US$ 119.133.000.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku gembira dengan suksesnya kegiatan TEI 2024. Zulkifli juga berharap banyak pihak berkolaborasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan serta ekspor melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk-produk Indonesia.

"Alhamdulillah antusiasme eksportir, buyer, serta investor terhadap TEI tahun ini sungguh luar biasa. Capaian ini lebih banyak karena kita target transaksi US$ 15 Miliar terlampaui menjadi US$ 22,73 Miliar," ucap Zulkifli dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Privy menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo dan Kementerian Perdagangan atas peranan sebagai penyelenggara tanda tangan digital asli Indonesia yang sudah berkontribusi sejak 9 tahun terakhir memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dan menjadi piranti lunak korporasi Indonesia pertama yang beroperasi di negara maju."Terima kasih kepada para sponsor, terima kasih Privy, ini adalah anak muda yang hebat," ujar Zulkifli.

TEI 2024 yang dilaksanakan pada 9-12 Oktober ini diikuti 1.460 peserta dan dihadiri 41.488 visitor dari 140 negara. Privy menjadi mitra tangan resmi atau digital signature partner pada acara tersebut. Selain itu, Privy menjadi salah satu pemenang booth terbaik di kategori 100m2 mengalahkan lebih dari 100 exhibitor lain.

Tanda tangan digital saat ini mulai sering digunakan untuk formulir persetujuan medis dan keuangan. Mulai dari layanan perbankan hingga rumah sakit.

Apalagi saat ini pemerintah juga sedang mendorong transformasi digital di bidang kesehatan salah satunya melalui kewajiban implementasi Rekam Medis Elektronik sesuai dengan Permenkes Nomor 24 tahun 2022.

Perusahaan perangkat lunak asal Australia, Five Faces yang fokus pada layanan kesehatan dan Privy penyedia layanan identitas digital dan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi asal Indonesia (PT Privy Identitas Digital), mengumumkan kemitraan strategis di kedua negara.

Kolaborasi ini diumumkan pada Konferensi IndOz di Brisbane dengan tujuan untuk memanfaatkan teknologi dan jaringan distribusi kedua perusahaan. Dalam kerja sama ini, solusi TTE tersertifikasi dari Privy akan digabungkan dengan sistem digital front door milik Five Faces.

Dengan ini, rumah sakit dapat menggunakan tanda tangan digital yang aman untuk formulir persetujuan medis dan keuangan. Sejak 2016, lebih dari 120 juta dokumen telah ditandatangani menggunakan layanan Privy.

Privy, yang memiliki lebih dari 50 juta pengguna terverifikasi dan telah dipercaya oleh lebih dari 3000 perusahaan, akan memperkenalkan sistem digital front door dari Five Faces ke pasar kesehatan di Indonesia, yang sedang menjalani transformasi digital besar-besaran di bawah Kementerian Kesehatan RI.

CEO Five Faces Nicole Nixon mengatakan bahwa di Australia, penggunaan formulir kertas di sektor kesehatan sedang dikurangi, sehingga kebutuhan akan tanda tangan digital yang aman semakin meningkat.

Kolaborasi antara Five Faces dengan Privy bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan mempermudah administrasi layanan kesehatan secara digital sekaligus tetap menjamin aspek keamanan data. "Baik saat menjalani operasi atau mengunjungi klinik, formulir digital yang aman kini menjadi sangat penting. Ini bukan hanya untuk menjaga privasi dan kenyamanan pasien, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data," kata Nicole dalam siaran pers, ditulis Jumat (23/8/2024).

"Kami senang bisa bekerja sama dengan Privy untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan," jelas dia.

Co-Founder dan CEO Privy Marshall Pribadi mengatakan bahwa kemitraan ini akan mendukung ekspansi Privy di Australia dan memberikan manfaat tambahan bagi layanan kesehatan di Indonesia.

"Kepercayaan dan integritas digital adalah fondasi utama dalam dunia kesehatan. Kami bangga bahwa Five Faces memilih Privy untuk meningkatkan solusi digital front door mereka yang sudah terkemuka," kata Marshall.

Selain itu, dengan momentum digitalisasi layanan kesehatan yang sedang berkembang sangat pesat di Indonesia, ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan Five Faces sebagai penyedia layanan kesehatan yang andal.

"Konsumen Indonesia akan bisa menggunakan PrivyID mereka untuk mengakses solusi dari Five Faces. Kemitraan ini akan menguntungkan kedua negara, baik Indonesia dan Australia," ujarnya..

KONTAN.CO.ID - Kemudahan mendapatkan uang dari pinjaman online (pinjol) ternyata menyisakan banyak masalah. Masih banyak orang yang terjebak pada pinjaman online lantaran kebocoran data dan pengajuannya yang tidak tersertifikasi secara resmi.

Danis (32) adalah salah satu korban pinjol. Ia menyerahkan identitas berupa KTP pada rekannya yang bekerja di salah satu toko ponsel. Alasannya adalah untuk menyerahkan KTP itu pada sang pemilik toko untuk mengajukan lamaran kerja.

“Enggak ada pikiran negatif sama sekali. Pertama, dia sudah kerja di toko ponsel itu cukup lama, sudah tahunan. Kedua, di toko tersebut banyak CCTV-nya (bisa jadi barang bukti, red),” jelas Danis.

Namun, ternyata beberapa bulan setelahnya ia justru ditagih beberapa pinjaman online karena ternyata rekannya, Rohayati, menggunakan identitas dia untuk mendaftar pinjol.

“Ditagih sama debt collector (DC) stres juga, sering diteleponin, bikin enggak tenang. Ke mana-mana jadi takut. Pernah juga didatangi tim investigasi HCI,” ungkap Danis.

Tasrif Tuasamu, kuasa hukum Danis mengatakan bahwa saat ini polisi masih melakukan penyelidikan, saksi saksi juga sudah dipanggil, barang bukti juga.

Tasrif juga telah melaporkan kasus ini ke OJK agar bisa melihat dari sisi pinjol, apakah prosedur yang diterapkan sudah sesuai SOP, terutama dalam hal proses verifikasi, misalnya dengan memberi tanda tangan di sebuah dokumen persetujuan sebelum pinjaman naik.

Salah satu staf finance Kredit Plus, Isti Hanifath mengatakan memang sebaikanya masyarakat harus paham soal standar operasional prosedur (SOP) dari debitur atau penyedia jasa pinjaman online (pinjol). Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penipuan.

Menurutnya, setiap perusahaan pembiayaan memiliki aturan kerja yang harus dijalankan, di antaranya wajib melakukan verifikasi pada konsumen yang akan menggunakan jasa pembiayaan. Salah satunya dengan memberikan tanda tangan persetujuan pada sebuah dokumen sebelum pencairan.

"Konsumen wajib foto dengan barang yang akan dibiayai, bersama promotor kredit dan marketing produk sebagai bukti verifikasi," ujar Isti

Selain itu, menurut Isti, promotor (pinjol) harus memastikan konsumen yang meminjam sama dengan identitas yang dilampirkan. Promotor harus memperkenalkan produk, harga, besar cicilan pe rbulan, lama cicilan, cara pembayaran sampai dengan konsumen mengerti bahwa barang yang dibiayai wajib dibayar oleh konsumen sendiri dengan kewajiban berupa cicilan setiap bulannya.

"Jadi kecil kemungkinan akan terjadinya penipuan data, jika perusahaan pembiayaan (pinjol) menerapkan secara benar SOP yang perusahaan," tandas Isti. (*)