Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor II /MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

“Berdasarkan kesepakatan rapat gabungan MPR dengan pimpinan fraksi, kelompok DPD pada tanggal 23 September yang lalu, pimpinan MPR menegaskan ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi,” ujar Bamsoet.

Sebagaimana, lanjut dia, dinyatakan oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai 2002.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PKB Eem Marhamah Zulfa membacakan usulan Fraksi PKB. Usulan tersebut meminta MPR untuk mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 sekaligus memulihkan nama baik Gus Dur.

“Pemulihan nama baik Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid melalui Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 6 secara sosiologis dan historis akan menjadi legasi besar bagi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024,” katanya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin buka suara soal pencabutan TAP MPR terkait Gus Dur. Menurutnya,poin-poin yang dipaparkan oleh fraksi PKB secara legal memiliki dasar yang kuat akan jasa-jasa Gus Dur.

"Bahwa proses politik yang menggantikan Gus Dur tidak boleh menjadi beban pribadi sehingga penggantian kekuasaan itu tidak terbebankan kepada pribadi Gus Dur. Artinya, politik memang telah menjatuhkan Gus Dur, tetapi nama baik Gus Dur yang tidak kriminal, tidak terlibat korupsi, tidak terlibat tindakan-tindakan yang inkonstitusional itu direhabilitasi," ujar Cak Imin di kompleks Parlemen, Rabu (25/9/2024).

Cak Imin juga melihat jasa-jasa Gus Dur mempertahankan pluralisme, mencairkan hubungan agama dan negara, itu menjadi cukup alasan yang kuat untuk MPR memberi rekomendasi pencabutan TAP MPR Nomor II /MPR/2001 dan TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 6.

Dia juga memberi alasan soal pemberian rekomendasi pencabutan dua TAP MPR terkait Gus Dur baru dilakukan di akhir masa jabatan MPR RI periode 2019-2024.

"Ya memang hanya ada sidang sekarang. Sidang tahunan kan tidak memberi forum pada fraksi ini, hanya satu-satunya forum fraksi bisa menyampaikan sekarang. Sebetulnya tidak ada kaitannya, tetapi secara khusus akan memberikan kekuatan argumen bahwa Gus Dur lah yang menjadi pahlawan nasional," ucap Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) secara resmi mencabut ketetapan terkait dengan pemberhentian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur selaku Presiden Keempat RI yang tertuang dalam ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan bahwa MPR mengambil keputusan tersebut lantaran surat usulan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keputusan itu pun diresmikan dalam Rapat Gabungan MPR pada dua hari sebelumnya pada Senin, 23 September.

"Pimpinan MPR menegaskan ketetapan MPR nomor II/MPR/2001, tentang pertanggung jawaban Presiden RI KH Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi," katanya dalam Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan Periode 2019-2024, Rabu (25/9/2024).

Bamsoet menekankan bahwa bahwa keputusan mencabut itu dilakuka untuk memulihkan nama baik Gus Dur yang juga tertuang melalui Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 6.

"Pemulihan nama baik Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid melalui Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 6 secara sosiologis dan historis akan menjadi legasi besar bagi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa keputusan dari lembaga yang dinahkodainya tersebut merupakan bentuk langkah rekonsiliasi nasional.

"MPR yang saya hormati, seluruh hal di atas dilaksanakan oleh pimpinan MPR sebagai bagian dari penyadaran kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional," pungkas Bamsoet.

Sekadar infomrasi, dalam TAP MPR Nomor II Tahun 2001 tertuang bahwa Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid telah menerbitkan Maklumat Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001 yang dinilai merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi.

Dalam beleid yang sama sehubungan dengan itu, MPR perlu mengambil sikap atas ketidaksediaan Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid untuk hadir dan memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Dalam pasal dua di TAP tersebut tertulis bahwa MPR memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan MPR Nomor 2 VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia itu. Adapun, surat yang ditetapkan pada 23 Juli 2001 itu terjadi kala MPR di bawah pimpinan Amien Rais.