LOMBOK - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) secara berkelanjutan terus meningkatkan penggunaan biomassa sebagai bahan bakar pengganti batu bara dalam program co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang 3x25 megawatt (MW), Lombok. Tak hanya demi menekan emisi, penggunaan biomassa di PLTU tersebut juga berkontribusi pada perekonomian setempat.

Manajer PLN IP Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jeranjang Yunisetya Ariwibawa mengatakan, porsi biomassa pembangkit tersebut akan ditingkat dari sekitar 7% saat ini menjadi sekitar 14% pada tahun 2025. Untuk diketahui, secara akumulatif, total konsumsi biomassa PLTU Jeranjang sepanjang 2024 sampai dengan Agustus saja telah mencapai 15.796 ton.

"Kebutuhan biomassa semakin meningkat. Jadi kalau sekarang masih fokus di limbah, tentunya akan habis. Ke depan tentunya harus disiapkan ekosistem penghasil biomassa, seperti dengan hutan energi," ungkapnya di acara Media Gathering PLN IP di Lombok, Kamis (5/9/2024).

Untuk itu, kata dia, PLN membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam mendorong penyediaan pasokan biomassa di masa mendatang. Saat ini, imbuh dia, telah mulai dilakukan pilot project penanaman hutan energi.

Dia mengatakan, diharapkan ke depan penanaman hutan energi ini melibatkan masyarakat, di mana PLN nantinya akan berperan sebagai pembeli biomassa yang dihasilkan. Dengan begitu, biomassa juga akan menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat.

Di sisi lain, sambung dia, selama kurang lebih lima tahun implementasi co-firing di PLTU Jeranjang, pihaknya juga mencatat adanya peningkatan pendapatan. Menurut Asisten Manager Energi Primer PLTU Jeranjang Ribut Handoyo, pendapatan tambahan yang dihasilkan sekitar Rp45,33 miliar per tahun.

Di luar itu, penggunaan biomassa tersebut merupakan perwujudan dari komitmen PLN IP dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pemerintah pada 2060, juga target bauran energi nasional dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025.

IDXChannel- Kilang Pertamina Plaju rutin menggelar Uji Emisi kendaraan perusahaan. Hal itu dilakukan sebagai komitmen perusahaan dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Adapun, dari sebanyak 167 kendaraan berbahan bakar jenis Solar (Diesel), semuanya dinyatakan lulus uji emisi (100 persen). Berikut 33 kendaraan berbahan bakar jenis Bensin (Gasoil) yang juga 100 persen lulus uji emisi. Sehingga, total 200 kendaraan yang diuji.

Uji emisi dilakukan sebagai bagian dari bentuk dukungan dari Pertamina dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca serta mencegah pemanasan global.

“Kita ingin mendukung target NZE, mengurangi emisi gas rumah kaca serta mencegah pemanasan global,” ujar Farida Aprilianingrum, Section Head Environment - HSSE Kilang Plaju dalam keterangan resminya, Kamis (29/8/2024).

Uji Emisi Kendaraan ini juga sejalan dengan Program Langit Biru, suatu program pengendalian pencemaran udara yang bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran udara dan mewujudkan perilaku sadar lingkungan yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melalui uji emisi kendaraan ini juga, Kilang Pertamina Plaju menegaskan bentuk kontribusi langsung dalam mengurangi dampak emisi gas buang terhadap kesehatan lingkungan tanpa mengesampingkan performa kendaraan.

Kilang Plaju mendukung penuh inisiatif ini dengan memastikan seluruh kendaraan operasional perusahaan mengikuti uji emisi yang diadakan. Selain itu, Kilang Plaju juga berperan aktif dalam sosialisasi program ini kepada para pengemudi dan masyarakat sekitar, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan melalui pemeliharaan kendaraan yang sesuai standar emisi.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari program berkelanjutan Kilang Plaju dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor energi, Kilang Plaju memahami betul pentingnya peran serta dalam mengurangi dampak lingkungan dari operasional perusahaan, salah satunya melalui inisiatif pengelolaan emisi gas buang kendaraan.

Henny Kurniawati, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Palembang mengapresiasi kerjasama uji emisi dengan Kilang Pertamina Plaju. Dikatakannya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun.

“Untuk tahun ini, kami mencoba datang langsung untuk melakukan sosialisasi. Mungkin di Pertamina sudah biasa bapak ibu lakukan sebagai suatu upaya untuk menjaga lingkungan. Kami bersyukur karena Pertamina sudah melakukan kegiatan ini, dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan rutin kami untuk menjaga pencemaran udara. Terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin," ujar Henny.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat terbangun kesadaran kolektif akan pentingnya merawat kendaraan secara berkala agar memenuhi standar emisi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Uji emisi ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga udara Palembang tetap bersih, sekaligus sebagai bentuk komitmen Kilang Pertamina Plaju dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Mari kita jaga bersama kualitas udara yang kita hirup, demi masa depan yang lebih hijau dan sehat.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina sebagai BUMN senantiasa terdepan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon dan NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat.

“Operasional Pertamina di seluruh lini bisnis telah dijalankan dengan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan serta mengimplementasikan aspek ESG yang menjadi standar dunia,” ujar Fadjar.

Upaya Kilang Pertamina Plaju dalam menakar dan menurunkan kadar emisi dari kendaraan perusahaan, sejalan dengan Tujuan 9 dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yakni membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Lebih lanjut, langkah ini mendukung target untuk meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip ESG terutama pada aspek Environment.

(KunthiFahmar Sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap kebutuhan anggaran untuk mewujudkan nol emisi karbon atau Net Zero Emission (NZE) 2060 mencapai Rp800 triliun per tahun.

Hal ini seiring dengan peta jalan NZE yang juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam dokumen tersebut arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Priyanto Rohmattullah, mengatakan untuk mewujudkan nol emisi karbon maka diperlukan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau yang meletakkan pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim.

“Menjadi tantangan pendanaan, kebutuhan investasi untuk Net Zero Emission sangat besar, kita hitung hampir Rp800 triliun per tahun, ini angka signifikan dan perlu kita bersama-sama,” kata Priyanto dalam Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Dalam hal ini, pemerintah mengandalkan model pembangunan melalui ekonomi hijau yang menggabungkan proses pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas lingkungan.

Priyanto menerangkan bahwa ekonomi hijau akan menjadi alat yang dibutuhkan untuk mentranformasi aktivitas ekonomi menjadi lebih berkelanjutan dan inklusif. Beberapa arah kebijakan mencakup transisi energi terbarukan, ekonomi sirkulas dan bioekonomi, pengelolaan hutan lestari, dan tenaga kerja hijau.

“Dalam konteks itu maka pemerintah mengembangkan alternatif pendanaan mulai dari ekonomi sirkular, carbon tax, dan seterusnya,” imbuhnya.

Di samping itu, dia menerangkan bahwa ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim akan mampu mendorong pertumbuhan PDB rata-rata tahun 2025-2045 sebesar 6,22% dan mengakselerasi NZE pada 2060 lebih cepat tercapai.

“Khusus ekonomi sirkular, awal Juni kemarin kita luncurkan peta jalan untuk ekonomi sirkular salah satu suplemen yang kita kerjakan bersama-sama, kita menempatkan peran swasta karena mereka leverage ekonomi sirkular,” ujarnya.

Priyanto membeberkan sejumlah manfaat dari penerapan ekonomi sirkular seperti peningkatan PDB di kisaran Rp593 triliun - Rp638 triliun pada 2030.

Kemudian, terciptanya 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga 2030 di mana 75% di antaranya merupakan tenaga kerja perempuan.

Di sisi lain, ekonomi sirkular juga dapat berdampak ke lingkungan yaitu mengurangi timbulan limbah sebesar 18-52% dibandingkan business as usual pada 2030 hingga berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 126 juta ton CO2.