Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% dalam lima tahun ke depan. Untuk menuju ke sana sedang disiapkan berbagai program pendukungnya.

Demikian kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Kita kan di dalam APBN 2025 pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Untuk menuju 8% itu kan ada program, ini sedang dipersiapkan," kata Airlangga.

Airlangga membeberkan cara utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong investasi, membuka pasar ekspor sebanyak-banyaknya dan menggenjot sektor padat karya (labour intensive).

Para menteri Kabinet Merah Putih nantinya disebut akan melakukan rapat koordinasi untuk menentukan mana-mana saja yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang baru.

"Nanti para menteri, kita akan rapat koordinasi mana saja yang akan menjadi penjuru dari penopang pertumbuhan ekonomi yang baru," kata Airlangga.

Di sisi lain, Prabowo sebelumnya mengaku sering diejek karena menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan di bawah kepemimpinannya. Eks Menteri Pertahanan itu pun meresponsnya dengan santai dan meminta semua pihak untuk tunggu tanggal mainnya.

"Saya sering diejek, ya kan, Prabowo apa ini 8% pertumbuhan (ekonomi), kita dinyinyir, ya nggak apa-apa," kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/10).

Prabowo mengaku belajar dari proklamator sekaligus presiden RI pertama Soekarno. "Beliau pernah mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," tuturnya.

Prabowo optimis dengan target pertumbuhan ekonomi 8% itu. Bahkan ia menantang bagaimana jika realisasinya sampai 9%.

"Saya canangkan 8%, kalau nggak sampai 8% ya 7,5%, kalau nggak sampai 7,5 ya 7. Kalau kita puas kita canangkan 6%, nanti 5,3 ya sudahlah," ucap Prabowo.

"Siapa tahu nanti tidak 8%, kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Benar nggak? Tunggu tanggal mainnya," tambahnya yang diiringi tepuk tangan peserta.

Prabowo optimis Indonesia akan menjadi negara yang maju dan makmur rakyatnya. Tentunya hal itu akan terwujud dengan kerja keras dan membenahi segala sistem yang kurang mulai dari pendidikan, hukum dan peradilan.

"Saya optimis! Semakin saya belajar, semakin saya dikaji, saya optimis. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Bangsa Indonesia bangsa yang berani, bangsa yang optimis, kita insya Allah akan menjadi negara maju, kita akan jadi negara makmur. Tentunya kita harus kerja keras, kita harus benahi organisasi kita, benahi sistem pendidikan kita, kita benahi hukum kita, peradilan kita," pungkas Prabowo.

Simak Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo membantah target pertumbuhan ekonomi pemerintahan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto sebesar 8%, melainkan hanya 6% sampai dengan 7%.

Dradjad sendiri merupakan salah satu anggota tim penyusun visi-misi perekonomian pasangan Prabowo-Gibran. Dia merupakan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Tidak pernah ada target 8%, targetnya 6%—7%," ujar Dradjad kepada Bisnis, dikutip pada Senin (12/8/2024).

Ekonom senior Indef ini meyakini, pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan bisa mencapai 6%—7% meski sedang terjadi perlambatan ekonomi dunia seperti yang diingatkan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

Dradjad juga tidak menampik, IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5,1% pada 2024—2029 atau periode pertama pemerintah Prabowo-Gibran. Meski demikian, dia tidak terlalu ambil pusing karena IMF kerap kali mengubah ramalannya.

Lagipula, sambungnya, ada tiga strategi utama yang disiapkan pemerintahan Pranowo nantinya untuk hadapi tantangan perlambatan ekonomi. Pertama, stimulus Keynesian dari APBN.

"Itu diwujudkan antara lain melalui program-program yang langsung dirasakan masyarakat dan sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga. Selain itu, untuk membiayai program-program pro-bisnis seperti kebijakan pengadaan pemerintah, program-program pro ekspor, dan seterusnya," ungkap Dradjad.

Kedua, pemerintahan Prabowo ingin menciptakan ekosistem sedemikian rupa agar konsumsi rumah tangga terutama belanja kelas menengah bisa stabil bahkan tumbuh. Caranya, juga dengan stimulus Keynesian.

Kendati demikian, dia menekankan perlu bauran yang tepat di semua unsur kebijakan fiskal dan moneter. Apalagi, menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih punya ketergantungan super tinggi terhadap konsumsi.

Ketiga, deregulasi dengan memangkas berbagai peraturan kementerian/lembaga yang kontra produktif terhadap iklim berusaha dan investasi. Sayangnya, Dradjad tidak mencontohkan aturan yang dimaksud.

Sebagai informasi, Prabowo sendiri yang kerap menyatakan target pertumbuhan ekonominya sebesar 8%. Bahkan, dia meyakini angka tersebut bisa tercapai hanya dalam kurun waktu 2—3 tahun ke depan.

Prabowo mengakui sudah diskusi dengan para pakar ekonomi dan menghitung semua kemungkinan untuk genjot perekonomian Indonesia.

"Saya sangat yakin dan saya juga sudah berbicara dengan pakar dan mempelajari angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah mencapai 8%. Malah saya bertekad melampauinya," tutur Prabowo, medio Juli lalu.

Menurutnya, salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui kebijakan hilirisasi. Namun, dia meminta masyarakat bersabar karena dibutuhkan waktu beberapa tahun agar bisa mencapai hasil maksimal.

Dalam dokumen visi-misi pasangan Prabowo-Gibran yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), notabenenya memang tidak tertera target pertumbuhan 8%. Dalam dokumen tersebut, Prabowo-Gibran hanya menyatakan pertumbuhan ekonomi harus di angka 6%—7% mulai 2025 untuk mencapai mimpi Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah menyentuh 7%. Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto sama-sama mematok target pertumbuhan tinggi, tetapi IMF memberikan pandangan lain: ekonomi RI berpotensi hanya tumbuh 5,1% sampai 2029.

Terakhir kali Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 7% terjadi pada 1996, dengan capaian 7,82%. Angkanya melambat dibandingkan 1995 yang tumbuh 8,22% tetapi masih lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai negara berkembang, Indonesia berpeluang untuk terus mengakselerasi perekonomiannya, berbekal demografi jumbo hingga potensi kekayaan alam.

Tidak heran, Presiden Jokowi bermimpi besar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 7%, meskipun kini terbukti mimpi itu tidak bisa tercapai.

Berkaca dari capaian Jokowi itu, Prabowo justru bermimpi bisa meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, yakni 8%.

"Saya sangat percaya diri bahwa kami bisa dengan mudah mencapai [pertumbuhan ekonomi] 8%, dan saya yakin untuk melaju lebih jauh," ujar Prabowo di Qatar Economic Forum, Rabu (15/5/2024), dilansir dari Bloomberg.

Prabowo menyatakan bahwa dirinya sudah berbicara dengan para ahli, dia sendiri pun sudah mempelajari data-data dan indikator ekonomi, sehingga sangat yakin target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai.

Saat Prabowo menyatakan itu, Chief International Correspondent for South Eeast Asia BloombergTV Haslinda Amin selaku moderator langsung menanyakan kapan target itu bisa tercapai. Dengan lugas, Prabowo menyebutnya bisa tercapai dengan relatif cepat.

"Saya akan mengatakannya, dalam 2—3 tahun," ujar Prabowo.

Selang beberapa bulan kemudian, Prabowo kembali menyatakan mimpinya untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8%.

Prabowo mengaku tidak sepakat dengan target Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal pertumbuhan ekonomi yang hanya dipatok di kisaran 5%. Pasalnya, percepatan pembangunan adalah hal vital bagi masa depan Indonesia.

"Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimistis kita bisa mencapai 8% pertumbuhan [ekonomi]," ujar Prabowo dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Dalam pengakuannya, dia bahkan bertaruh dengan menteri negara tetangga bahwa target ambisius itu bisa tercapai. Prabowo mengaku akan ditraktir pejabat itu apabila pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai.

"Bahkan, saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya gak sebut negara mana, banyak wartawan, semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya," ungkapnya.

Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menilai bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal, pemerintah harus mampu meningkatkan investasi pada sektor manufaktur. Menurutnya, sektor ini perlu menjadi perhatian khusus mengingat perekonomian Indonesia yang masih berbasis sumber daya alam dan mineral.

"Contohnya di manufaktur itu seperti proyek hilirisasi. Mau tidak mau memang kita harus mulai dari sana, walaupun diharapkan cukup banyak investasi di industri manufaktur lain," jelas Rao dalam media briefing di Jakarta pada Selasa (6/8/2024).

Selanjutnya, pemerintah juga harus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Indonesia. Rao menuturkan, pengembangan ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari tenaga kerja.

Dia menyebut, pemerintah perlu berinvestasi pada aspek-aspek yang dapat mendukung pengembangan SDM, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Dengan begitu, Rao menyebut tenaga kerja dalam negeri mempunyai daya saing yang kompetitif.

"Ini menjadi penting karena ke depannya ini [SDM] yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi ke kisaran 6%—7% juga," kata Rao.

Keraguan IMF soal Pertumbuhan Ekonomi 8%: Hanya Bisa Capai 5,1%

International Monetary Fund (IMF) menerbitkan dokumen IMF Country Report No.24/270, yang di antaranya berisi proyeksi perekonomian Indonesia hingga beberapa tahun ke depan, termasuk ramalan pertumbuhan ekonomi RI hingga 2029.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5,1% pada 2024 hingga 2029 alias periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Secara keseluruhan, IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

"Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga," tulis laporan IMF, dikutip pada Senin (12/8/2024).

Oleh sebab itu, IMF meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif di angka 5,1% dalam jangka menengah meski di tengah kondisi ketidakpastian global.

Lembaga keuangan di bawah Bank Dunia itu melihat inflasi akan tetap terkendali. ekspor sektor riil akan tumbuh lebih lambat, namun impor akan pulih sejalan dengan dinamika permintaan domestik.

Meski demikian, IMF juga mengingatkan sejumlah tantangan yang harus diantisipasi pemerintahan ke depan terutama akibat dinamika geopolitik yang belum akan pulih.

"Volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, atau dampak dari suku bunga kebijakan yang tinggi dan berjangka panjang di negara-negara maju merupakan risiko eksternal yang penting diperhatikan," simpul IMF.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H. Wibowo meyakini bahwa ramalan IMF itu salah besar.

Ekonom senior itu meyakini pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan bisa mencapai 6%—7% seperti yang janji kampanye. Dia yakin, IMF akan tarik kembali ramalannya yang sebut pertumbuhan ekonomi RI stagnan di angka 5,1% dari 2024—2029.

"Mereka [IMF] sering salah juga. Dalam setahun, mereka bisa beberapa kali mengubah prediksinya," ujar Dradjad kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Dia tidak menampik sedang terjadi perlambatan ekonomi dunia seperti yang jadi catatan IMF. Meski demikian, sambungnya, tim ahli Prabowo sudah memperkirakannya ketika susun target pertumbuhan ekonomi 6%—7%.

"Itu diwujudkan antara lain melalui program-program yang langsung dirasakan masyarakat dan sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga. Selain itu, untuk membiaya program-program pro-bisnis seperti kebijakan pengadaan pemerintah, program-program pro ekspor, dan seterusnya," ungkap Dradjad.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menilai bahwa angka 5,1% dari IMF semata-mata hanya proyeksi, sehingga Indonesia tetap bisa mencapai lebih tinggi dari itu.

"Namanya proyeksi IMF, tidak perlu khawatir. Setiap tahun akan ada perubahan," tuturnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (8/8/2024).
(Wibi Pangestu Pratama, Lorenzo Anugrah Mahardhika)

Bisnis.com, JAKARTA — Konsumsi yang stagnan hingga dinamika harga komoditas menjadi sejumlah faktor yang akan memengaruhi perekonomian Indonesia lima tahun ke depan. International Monetary Fund (IMF) meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tertahan di level 5,1% hingga 2029.

IMF menerbitkan dokumen IMF Country Report No.24/270, yang di antaranya berisi proyeksi perekonomian Indonesia hingga beberapa tahun ke depan, termasuk ramalan pertumbuhan ekonomi RI hingga 2029.

IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap tinggi dan inflasi terkendali dengan baik pada tahun ini. Proyeksi pertumbuhan ekonomi RI 2024 dari IMF adalah 5,0%.

Pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh peningkatan konsumsi publik dan pertumbuhan investasi yang mengimbangi hambatan ekspor neto (net export) karena tekanan eksternal.

Pertumbuhan ekonomi akan sedikit meningkat menjadi 5,1% menurut IMF, melalui dukungan ekspansi fiskal. Inflasi utama juga diperkirakan tetap stabil di titik tengah dari rentang target yang dipatok pemerintah.

Sayangnya, angka 5,1% tetap berlaku dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 2029 menurut IMF. Artinya, terdapat kemungkinan periode pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.

Secara keseluruhan, IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

"Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga," tulis laporan IMF, dikutip pada Senin (12/8/2024).

Secara umum, risiko yang dihadapi Indonesia relatif seimbang. Adapun, risiko negatif utama mencakup volatilitas harga komoditas yang terus menerus, seperti efek gejolak geopolitik; perlambatan mendadak perekonomian mitra dagang utama, hingga efek negatif dari kondisi keuangan global yang lebih ketat ke depannya.

Risiko dari sisi domestik yakni melemahnya kerangka makro-fiskal yang sudah ada sejak lama lalu menghambat kredibilitas kebijakan.

Namun demikian, ada peluang pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan para mitra dagang dan disinflasi lebih cepat pada negara-negara maju. Hal itu dapat menopang pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

IMF pun merekomendasikan Indonesia untuk menjaga kehati-hatian dalam kebijakan fiskal, termasuk soal disiplin defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maksimal 3%. IMF juga menekankan Indonesia untuk memprioritaskan mobilisasi pendapatan melalui reformasi yang ambisius untuk memperkuat ruang fiskal secara signifikan.

Kebijakan moneter Indonesia juga dinilai sudah tepat, dengan kebijakan makroprudensial yang akomodatif sehingga mendukung pertumbuhan kredit dan likuiditas tetap aman. Kebijakan moneter harus selalu didorong oleh data, berdasarkan perkembangan kondisi domestik, hingga nilai tukar yang bisa meredam guncangan.

Berikut proyeksi ekonomi Indonesia berdasarkan IMF Country Report No.24/270:

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo meyakini ramalan Dana Moneter Internasional (IMF) soal stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan salah besar.

Dradjad sendiri merupakan salah satu anggota tim penyusun visi-misi perekonomian pasangan Prabowo-Gibran. Dia merupakan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Ekonom senior itu meyakini, pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan bisa mencapai 6-7% seperti yang janji kampanye. Dia yakin, IMF akan tarik kembali ramalannya yang sebut pertumbuhan ekonomi RI stagnan di angka 5,1% dari 2024—2029.

“Mereka [IMF] sering salah juga. Dalam setahun, mereka bisa beberapa kali mengubah prediksinya,” ujar Dradjad kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Dia tidak menampik sedang terjadi perlambatan ekonomi dunia seperti yang jadi catatan IMF. Meski demikian, sambungnya, tim ahli Prabowo sudah memperkirakannya ketika susun target pertumbuhan ekonomi 6-7%.

Ekonom Indef ini menjelaskan, setidaknya ada tiga strategi utama yang disiapkan untuk hadapi tantangan perlambatan ekonomi tersebut. Pertama, stimulus Keynesian dari APBN.

“Itu diwujudkan antara lain melalui program-program yang langsung dirasakan masyarakat dan sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga. Selain itu, untuk membiaya program-program pro-bisnis seperti kebijakan pengadaan pemerintah, program-program pro ekspor, dan seterusnya,” ungkap Dradjad.

Kedua, pemerintahan Prabowo ingin menciptakan ekosistem sedemikian rupa agar konsumsi rumah tangga terutama belanja kelas menengah bisa stabil bahkan tumbuh. Caranya, juga dengan stimulus Keynesian.

Meski demikian, dia menjelas perlu bauran yang tepat di semua unsur kebijakan fiskal dan moneter. Dia menekankan, pertumbuhan ekonomi kita punya ketergantungan super tinggi terhadap konsumsi.

Ketiga, deregulasi dengan memangkas berbagai peraturan kementerian/lembaga yang kontra produktif terhadap iklim berusaha dan investasi. Kendati demikian, Dradjad tidak mencontohkan aturan yang dimaksud.

Sebagai informasi, dalam IMF Country Report No. 204/270, organisasi penjaga sistem moneter dunia tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5,1% dari 2024—2029 alias pada periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Secara keseluruhan, IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Pemerintah dinilai berhasil keluarkan kebijakan yang fasilitasi pemulihan dari guncangan global berturut-turut sejak 2020.

IMF melihat inflasi akan tetap terkendali. Ekspor sektor riil akan tumbuh lebih lambat, namun impor akan pulih sejalan dengan dinamika permintaan domestik.

Meski demikian, IMF juga mengingatkan banyak tantangan eksternal bagi Indonesia ke depan sehingga pertumbuhan ekonominya akan stagnan di angka 5,1% beberapa tahun ke depan.

“Volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, atau dampak dari suku bunga kebijakan yang tinggi dan berjangka panjang di negara-negara maju merupakan risiko eksternal yang penting diperhatikan,” simpul IMF dalam laporannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo meyakini ramalan Dana Moneter Internasional (IMF) soal stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan salah besar.

Dradjad sendiri merupakan salah satu anggota tim penyusun visi-misi perekonomian pasangan Prabowo-Gibran. Dia merupakan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Ekonom senior itu meyakini, pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan bisa mencapai 6-7% seperti yang janji kampanye. Dia yakin, IMF akan tarik kembali ramalannya yang sebut pertumbuhan ekonomi RI stagnan di angka 5,1% dari 2024—2029.

“Mereka [IMF] sering salah juga. Dalam setahun, mereka bisa beberapa kali mengubah prediksinya,” ujar Dradjad kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Dia tidak menampik sedang terjadi perlambatan ekonomi dunia seperti yang jadi catatan IMF. Meski demikian, sambungnya, tim ahli Prabowo sudah memperkirakannya ketika susun target pertumbuhan ekonomi 6-7%.

Ekonom Indef ini menjelaskan, setidaknya ada tiga strategi utama yang disiapkan untuk hadapi tantangan perlambatan ekonomi tersebut. Pertama, stimulus Keynesian dari APBN.

“Itu diwujudkan antara lain melalui program-program yang langsung dirasakan masyarakat dan sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga. Selain itu, untuk membiaya program-program pro-bisnis seperti kebijakan pengadaan pemerintah, program-program pro ekspor, dan seterusnya,” ungkap Dradjad.

Kedua, pemerintahan Prabowo ingin menciptakan ekosistem sedemikian rupa agar konsumsi rumah tangga terutama belanja kelas menengah bisa stabil bahkan tumbuh. Caranya, juga dengan stimulus Keynesian.

Meski demikian, dia menjelas perlu bauran yang tepat di semua unsur kebijakan fiskal dan moneter. Dia menekankan, pertumbuhan ekonomi kita punya ketergantungan super tinggi terhadap konsumsi.

Ketiga, deregulasi dengan memangkas berbagai peraturan kementerian/lembaga yang kontra produktif terhadap iklim berusaha dan investasi. Kendati demikian, Dradjad tidak mencontohkan aturan yang dimaksud.

Sebagai informasi, dalam IMF Country Report No. 204/270, organisasi penjaga sistem moneter dunia tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5,1% dari 2024—2029 alias pada periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Secara keseluruhan, IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Pemerintah dinilai berhasil keluarkan kebijakan yang fasilitasi pemulihan dari guncangan global berturut-turut sejak 2020.

IMF melihat inflasi akan tetap terkendali. Ekspor sektor riil akan tumbuh lebih lambat, namun impor akan pulih sejalan dengan dinamika permintaan domestik.

Meski demikian, IMF juga mengingatkan banyak tantangan eksternal bagi Indonesia ke depan sehingga pertumbuhan ekonominya akan stagnan di angka 5,1% beberapa tahun ke depan.

“Volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, atau dampak dari suku bunga kebijakan yang tinggi dan berjangka panjang di negara-negara maju merupakan risiko eksternal yang penting diperhatikan,” simpul IMF dalam laporannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi proyeksi ekonomi Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang pada lima tahun ke depan hanya akan tumbuh stagnan di 5,1%.

Airlangga menyampaikan bahwa proyeksi dari lembaga internasional yang jauh lebih rendah dari target presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar 8% tersebut, hanyalah proyeksi sementara.

“Namanya proyeksi IMF, tidak perlu khawatir. Setiap tahun akan ada perubahan,” tuturnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (8/8/2024).

Dirinya pun turut memastikan pemerintah akan terus menjaga kondisi fiskal agar tetap sehat pada pemerintahan berikutnya.

Untuk tahun ini, Airlangga optimistis ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh sesuai target pemerintah di angka 5,2% secara full year, meski IMF meramalkan pada level 5%.

“Kami juga punya proyeksi 5,2%, tentu kita akan tingkatkan kembali. Optimis [capai 5,2% akhir tahun],” lanjutnya.

Dalam laporan IMF Country Report No. 204/270 yang terbit pada 7 Agustus 2024, lembaga internasional tersebut memberikan proyeksi yang stagnan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2025 hingga 2029.

Secara umum, IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020 atau pandemi Covid-19.

Menurut IMF, pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal. Kemudian inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk menjadi penyangga.

Datarnya tren pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ke depan atau pada pemerintahn presiden terpilih kelal, akibat ekspor sektor riil akan tumbuh lebih lambat. Meski demikian, IMF meyakini impor akan pulih sejalan dengan dinamika permintaan domestik.

IMF mewanti-wanti bahwa risiko global yang akan berdampak pada ekonomi Indonesia, mulai dari volatilitas harga komoditas, perlambatan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, atau spillover dari suku bunga kebijakan yang tinggi

“Dari sisi domestik, melemahnya kerangka kerja makro-fiskal yang telah lama ada dapat menghambat kredibilitas kebijakan,” tulis IMF.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi proyeksi ekonomi Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang pada lima tahun ke depan hanya akan tumbuh stagnan di 5,1%.

Airlangga menyampaikan bahwa proyeksi dari lembaga internasional yang jauh lebih rendah dari target presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar 8% tersebut, hanyalah proyeksi sementara.

“Namanya proyeksi IMF, tidak perlu khawatir. Setiap tahun akan ada perubahan,” tuturnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (8/8/2024).

Dirinya pun turut memastikan pemerintah akan terus menjaga kondisi fiskal agar tetap sehat pada pemerintahan berikutnya.

Untuk tahun ini, Airlangga optimistis ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh sesuai target pemerintah di angka 5,2% secara full year, meski IMF meramalkan pada level 5%.

“Kami juga punya proyeksi 5,2%, tentu kita akan tingkatkan kembali. Optimis [capai 5,2% akhir tahun],” lanjutnya.

Dalam laporan IMF Country Report No. 204/270 yang terbit pada 7 Agustus 2024, lembaga internasional tersebut memberikan proyeksi yang stagnan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2025 hingga 2029.

Secara umum, IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020 atau pandemi Covid-19.

Menurut IMF, pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal. Kemudian inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk menjadi penyangga.

Datarnya tren pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ke depan atau pada pemerintahn presiden terpilih kelal, akibat ekspor sektor riil akan tumbuh lebih lambat. Meski demikian, IMF meyakini impor akan pulih sejalan dengan dinamika permintaan domestik.

IMF mewanti-wanti bahwa risiko global yang akan berdampak pada ekonomi Indonesia, mulai dari volatilitas harga komoditas, perlambatan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, atau spillover dari suku bunga kebijakan yang tinggi

“Dari sisi domestik, melemahnya kerangka kerja makro-fiskal yang telah lama ada dapat menghambat kredibilitas kebijakan,” tulis IMF.

Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) meramalkan pemerintahan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto tidak akan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% seperti janji kampanyenya. Ramalan tersebut diungkapkan dalam IMF Country Report No. 204/270.

Dalam laporan tersebut, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5,1% pada 2024 hingga 2029 alias periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Secara keseluruhan, IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

“Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga,” tulis laporan IMF, dikutip Jumat (9/8/2024).

Oleh sebab itu, IMF meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif di angka 5,1% dalam jangka menengah meski di tengah kondisi ketidakpastian global.

Lembaga keuangan di bawah Bank Dunia itu melihat inflasi akan tetap terkendali. Ekspor sektor riil akan tumbuh lebih lambat, namun impor akan pulih sejalan dengan dinamika permintaan domestik.

Meski demikian, IMF juga mengingatkan sejumlah tantangan yang harus diantisipasi pemerintahan ke depan terutama akibat dinamika geopolitik yang belum akan pulih.

“Volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, atau dampak dari suku bunga kebijakan yang tinggi dan berjangka panjang di negara-negara maju merupakan risiko eksternal yang penting diperhatikan,” simpul IMF.

Sebelumnya, Prabowo sudah kerap menyatakan optimismenya atas target pertumbuhan ekonomi 8%. Bahkan, dia meyakini angka tersebut bisa tercapai hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan.

Prabowo mengakui sudah diskusi dengan para pakar ekonomi dan menghitung semua kemungkinan untuk genjot perekonomian Indonesia.

"Saya sangat yakin dan saya juga sudah berbicara dengan pakar dan mempelajari angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah mencapai 8%. Malah saya bertekad melampauinya," tutur Prabowo beberapa waktu lalu.

Menurutnya, salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui kebijakan hilirisasi. Namun, dia meminta masyarakat bersabar karena dibutuhkan waktu beberapa tahun agar bisa mencapai hasil maksimal.