Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru yang menghapuskan utang macet UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

PP tersebut ditandantangani Prabowo Selasa (5/11/2024). Keputusan Prabowo ini pun disambut baik para petani sawit hingga kakao.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat-Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan.

"Karena utang itu akan jadi beban, sehingga petani itu tidak progresif untuk meningkatkan produktivitas karena tertekan dari utang-utang sebelumnya," kata Gulat, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya langkah ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Hal tersebut sebagaimana target Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, mulai dari ketahanan ekonomi petani dan nelayan.

Senada, Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia Arif Zamroni mengatakan pihaknya merasa sangat terbantu dengan kebijakan ini. Pasalnya, utang-piutang ini mendatangkan beban besar bagi sebagian anggotanya sehingga para petani tersebut kesulitan untuk bergerak lebih progresif.

"Intinya kami dari kelompok petani nelayan UMKM, hari ini luar biasa senang kehadiran pemerintah dan keberpihakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, sudah melakukan langkah besar," ujar Arif.

Arif menilai, keberadaan PP 47/2024 ini sebagai solusi luar biasa yang diharapkan implementasi di lapangannya bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Diharapkan, kebijakan ini bisa segera ditindaklanjuti kementerian terkait.

Penjelasan Menteri UMKM

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, akan ada sekitar 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Langkah penghapusan ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah alias bank Himbara. Namun Maman menekankan, ada kualifikasi khusus untuk pihak yang utangnya dihapus. Pertama, masyarakat yang terimbas bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Lalu syarat kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

JAKARTA, investor.id – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mengingatkan bahwa pemerintah harus menerapkan langkah strategis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, seperti yang dilontarkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Tanpa langkah-langkah strategis, target pertumbuhan ekonomi itu sangat mungkin untuk meleset.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi masih berada di angka 5%. Bila pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%, maka target pertumbuhan ekonomi 8% terancam meleset.

“Jadi belum banyak berubah dibandingkan dengn 10 tahun terakhir daripada pemerintahan Presiden Jokowi dan risiko ini perlu diantisipasi karena akan sangat mungkin kalau tidak ada terobosan dalam hal strategi kebijakan maka pertumbuhan ekonomi akan meleset lagi,” uacp Faisal dalam acara Mid Year Review Core Indonesia 2024, pada Selasa (23/7/2024).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 pertumbuhan ekonomi ditargetkan dalam kisaran 5,6% sampai 7,8%. Pada tahap pertama (2025-2029) pertumbuhan ekonomi ditargetkan di angka 5,6% sampai 6,1%.

Pada tahap kedua pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 6,9% sampai 7,8%. Pada tahap ketiga (2035-2039) pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 6,4% sampai 7,6%. Pada tahap keempat (2040-2045) ditargetkan berada pada kisaran 5,4% sampai 6,7%.

Faisal memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 akan berada di kisaran 4,9% sampai 5%. Angka ini lebih rendah dari kondisi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 yang sebesar 5,11%.

“Setelah kuartal I-2024 kemarin realisasi pertumbuhan ekonomi 5,11% di kuartal II-2024 diprediksikan 4,9-5% jadi ada perlambatan. Hal yang sama juga untuk prediksi pertumbuhan ekonomi keseluruhan 2024 kami prediksikan di kisaran 4,9-5%,” kata Faisal.

Penopang Pertumbuhan Ekonomi

Komponen yang menopang pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 adalah konsumsi rumah tangga di kisaran 4,8% sampai 4,9%; konsumsi lembaga non profit rumah tangga: 18,4% sampai 20,2%; konsumsi pemerintah sebesar 6,4% sampai 7,9%; pembentukan modal tetap bruto di kisaran 4,6% sampai 4,7%; ekspor sebesar 1,9%; dan impor sebesar 1,8%.

“Perlambatannya terutama disebabkan pada perlambatan konsumsi rumah tangga yang menyumbang paling besar terhadap PDB,” kata dia.

Sebelumya presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan pihaknya optimis bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Hal ini ditopang oleh potensi yang dimiliki. Namun untuk mencapai target tersebut diperlukan kerja keras dan melakukan pengelolaan perekonomian dengan baik.

“Kita harus lebih efisien, kelola dengan baik, dan ambil kebijakan yang masuk akal. Kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” terang Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan investasi, sehingga diperlukan iklim dan pemerintahan yang baik. Hal ini disampaikannya dalam peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di The St. Regis Jakarta Selatan pada Kamis, (18/7/2024).

Lulusan Akademi Militer pada 1970 ini menyampaikan bahwa pemerintah yang efektif adalah elemen penting untuk menyerap investasi. Elemen ini semakin mendesak kala kondisi geopolitik dan geoekonomi sangat tidak menentu, dimana antar negara bertarung sangat keras.

“Sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik. Itulah yang akan meraih investasi. Kita butuh investasi, untuk itu kita perlu iklim yang baik, untuk itu kita perlu governance yang baik,” ujar Prabowo.

Saat prasyarat itu terpenuhi, ia berani menaruh sasaran yang lebih tinggi untuk membawa perekonomian tanah air tumbuh hingga 8% di masa kepemimpinannya nanti. Target ini terbilang agresif dibandingkan beberapa pihak lain, termasuk target pemerintahan saat ini.

“Saudara-saudara, percepatan pembangunan vital bagi masa depan bangsa kita. Tadi Menteri Perekonomian menyatakan bahwa kita optimis bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8% pertumbuhan,” ungkap Prabowo.

Prabowo menambahkan, ke depan kebijakan Indonesia harus dikelola dengan baik, masuk akal, dan bertekad untuk memitigasi kebocoran hingga penyelewengan. Ini pentingnya Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 diluncurkan hari ini, Kamis (18/7/2024).

“Mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Dengan program-program semacam ini, one map policy, dengan e-catalog, dengan teknologi di semua bidang, kita sangat mungkin untuk mengurangi ketidakefisienan,” jelas Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News