JAKARTA, investor.id - Pelaku industri telekomunikasi (telko) di Tanah Air membutuhkan insentif dan dukungan kebijakan positif agar tercipta iklim usaha yang bisa menopang pertumbuhan bisnisnya pada 2025 dan selanjutnya. Karena itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam menangani sejumlah persoalan yang sudah sangat mengganggu kelangsungan usaha para penyelenggara jasa/operator telko.

Beberapa persoalan yang sangat mengganggu industri telko, terutama terkait keberadaan penyelenggara jasa internet ketengan ilegal di tingkat RT/RW (RT/RW Net), kemunculan layanan internet berbasis satelit Starlink, belum jelasnya aturan tentang penyelenggara layanan konten (over the top/OTT) yang menumpang di jaringan milik operator, kebijakan mengenai biaya regulasi (regulatory charge) yang membebani, hingga kelanjutan lelang frekuensi untuk pengembangan jaringan 4G dan 5G.  

Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Republik Indonesia, Uni Eropa, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) meluncurkan inisiatif Indeks Risiko Perpindahan Akibat Iklim (RICD), sebuah alat yang dirancang memberikan pandangan ke depan operasional guna mengantisipasi, mengurangi, dan merespons pengungsian akibat iklim.

Dengan menggunakan metodologi kreasi bersama, RICD memanfaatkan beragam keahlian untuk membangun model data komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam memprediksi, mengurangi, dan menanggapi risiko pengungsian yang disebabkan oleh perubahan iklim.

“Semua mitra menyumbangkan keahlian mereka dalam upaya kolaboratif untuk mengembangkan solusi komprehensif terhadap pengungsian yang disebabkan oleh iklim. Keterlibatan kolektif ini penting untuk memperkuat kemampuan kita dalam mengantisipasi, mengurangi, dan menanggapi tantangan ini secara efektif, yang pada akhirnya dapat mengurangi dampak terhadap populasi yang rentan,” ujar Jeffrey Labovitz, Kepala Misi IOM Indonesia di Jakarta, Rabu (16/10).

Pada tahun 2023, di Asia dan Pasifik terdapat 12,6 juta pengungsian internal yang disebabkan oleh bencana, yang mewakili 41 persen dari total pengungsian internal secara global. Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2050, akan ada 48,4 juta orang di Asia Timur dan Pasifik yang mengungsi karena bahaya yang terjadi secara perlahan, yang sebagian besar terkait dengan perubahan lingkungan.

Dalam menghadapi tren yang terus berkembang ini, data dan bukti yang andal sangat penting untuk meminimalkan pengungsian dan risiko terkait. RICD akan mendukung pembuatan kebijakan yang terinformasi dan akan memandu respons operasional untuk meningkatkan ketahanan serta melindungi masyarakat yang rentan.

“Uni Eropa mendukung inisiatif ini, yang mempertemukan berbagai mitra untuk mengatasi meningkatnya ancaman perpindahan penduduk akibat perubahan iklim. Dengan memanfaatkan keahlian kolektif, proyek ini akan memperkuat kemampuan kita untuk memprediksi dan mengurangi risiko perpindahan penduduk, memastikan bahwa masyarakat di Indonesia lebih siap dan terlindungi dalam menghadapi perubahan iklim,” kata Janez Lenarčič, Komisioner Eropa untuk Manajemen Krisis.

RICD beroperasi pada dua tingkat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika perpindahan. RICD meneliti faktor-faktor pendorong perpindahan, termasuk faktor-faktor mendasar seperti kondisi ekonomi, politik, budaya, dan demografi yang menciptakan kondisi untuk migrasi terkait iklim.

RICD juga berfokus pada pemicu perpindahan—katalisator langsung yang memaksa orang meninggalkan rumah mereka, seperti hilangnya mata pencaharian, kerawanan pangan atau air, atau hilangnya lahan yang layak huni.

Khususnya, indeks tersebut juga mengidentifikasi titik kritis, yang merupakan ambang batas kritis di mana dampak kumulatif perubahan iklim menjadi cukup parah sehingga secara signifikan meningkatkan kemungkinan perpindahan.

“Inisiatif ini sangat penting bagi Indonesia, sejalan dengan prioritas nasional kita dalam kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko, dan ketahanan iklim. RICD akan memberikan data dan wawasan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menanggapi pengungsian akibat iklim dengan lebih baik, memperkuat kesiapsiagaan kita, dan melindungi masyarakat yang rentan,” kata Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi, BNPB

Dalam beberapa bulan ke depan, seluruh mitra proyek akan bekerja sama untuk mengembangkan model data, dimulai dengan analisis makro tingkat nasional tentang risiko pengungsian. Upaya kolaboratif ini kemudian akan beralih ke pelaksanaan penilaian tingkat mikro di lokasi-lokasi utama, yang memberikan wawasan terarah untuk formulasi kebijakan dan respons operasional di seluruh Indonesia.

JAKARTA, investor.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada, dengan demikian Pilkada 2024 menggunakan Putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Melihat hal tersebut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menekankan bahwa Apindo tidak akan terlibat dalam keputusan-keputusan politik.

“Di sini kami adalah asosiasi pengusaha jadi kami tidak akan terlibat dalam keputusan-keputusan politik dan itu saya rasa sangat penting,” kata Shinta dalam acara Konferensi Pre Rakerkornas di Kantor Apindo, Jakarta pada Jumat (23/8/2024).

“Apindo tidak akan masuk ke dalam ranah urusan politik. Kami akan mengedepankan bagaimana tugas kami untuk membantu agar iklim usahanya ini bisa terus kondusif,” jelas Shinta. Termasuk, memberikan pengertian dan informasi yang jelas karena pelaku usaha memerlukan satu kepastian.

“Kami lebih concern lebih kepada dampaknya kepada pengusaha. Dan ini yang harus saya garis bawahi,” katanya Shinta.

Shinta menegaskan bahwa pihaknya fokus mengedepankan keputusan hukum yang berlaku. “Tapi yang pasti buat kami adalah rule of law itu yang harus kita kedepankan dan harus ada juga kepastian selalu. Ini yang selalu dilihat pelaku usaha,” katanya.

Tak hanya itu, Shinta pun mengapresiasi keputusan terkait UU Pilkada dari MK maupun DPR dapat diselesaikan secepatnya. Sehingga, sudah jelas aturan mana yang semestinya diikuti dan bisa menjalankan Pilkada yang jujur dan adil.

Shinta berharap agar penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik dan tidak anarkis karena ini dapat berdampak pada iklim usaha. “Jadi kalau tindakan anarkis sebaiknya jangan, ini bisa mempengaruhi kondisi,” katanya.

Menurut Shinta, baiknya dalam berpolitik itu harus mengedepankan etika. “Sama dengan berbisnis itu beretika, tentu saja berpolitik juga ada etikanya sendiri,” katanya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan investasi, sehingga diperlukan iklim dan pemerintahan yang baik. Hal ini disampaikannya dalam peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di The St. Regis Jakarta Selatan pada Kamis, (18/7/2024).

Lulusan Akademi Militer pada 1970 ini menyampaikan bahwa pemerintah yang efektif adalah elemen penting untuk menyerap investasi. Elemen ini semakin mendesak kala kondisi geopolitik dan geoekonomi sangat tidak menentu, dimana antar negara bertarung sangat keras.

“Sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik. Itulah yang akan meraih investasi. Kita butuh investasi, untuk itu kita perlu iklim yang baik, untuk itu kita perlu governance yang baik,” ujar Prabowo.

Saat prasyarat itu terpenuhi, ia berani menaruh sasaran yang lebih tinggi untuk membawa perekonomian tanah air tumbuh hingga 8% di masa kepemimpinannya nanti. Target ini terbilang agresif dibandingkan beberapa pihak lain, termasuk target pemerintahan saat ini.

“Saudara-saudara, percepatan pembangunan vital bagi masa depan bangsa kita. Tadi Menteri Perekonomian menyatakan bahwa kita optimis bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8% pertumbuhan,” ungkap Prabowo.

Prabowo menambahkan, ke depan kebijakan Indonesia harus dikelola dengan baik, masuk akal, dan bertekad untuk memitigasi kebocoran hingga penyelewengan. Ini pentingnya Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 diluncurkan hari ini, Kamis (18/7/2024).

“Mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Dengan program-program semacam ini, one map policy, dengan e-catalog, dengan teknologi di semua bidang, kita sangat mungkin untuk mengurangi ketidakefisienan,” jelas Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News