JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada lembaganya.

Yakni memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional.

"Tim ini nantinya juga akan diberikan tugas oleh Presiden untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional," ujar Luhut dalam unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Selasa (5/11/2024).

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Luhut pun mengungkapkan, sebelum dilantik pada hari ini, ia bersama Wakil Ketua dan para anggota DEN sudah berdiskusi dan merumuskan saran untuk rekomendasi strategis kebijakan pemerintah.

Salah satunya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan Presiden Prabowo.

"Kami sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," jelas Luhut.

Ia pun menegaskan, meski DEN adalah organisasi yang ramping tetapi diharapkan mampu bekerja maksimal untuk memberi solusi untuk kebijakan ekonomi bangsa.

Luhut juga meyakini, nantinya masukan dari DEN akan disusun berdasarkan data yang terverifikasi dengan proses penelaahan lengkap.

"Dengan perumusan kebijakan yang terukur dan sinergi lintas sektor, kami bertekad mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," tegas Luhut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada lembaganya.

Yakni memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional.

"Tim ini nantinya juga akan diberikan tugas oleh Presiden untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional," ujar Luhut dalam unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Selasa (5/11/2024).

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Luhut pun mengungkapkan, sebelum dilantik pada hari ini, ia bersama Wakil Ketua dan para anggota DEN sudah berdiskusi dan merumuskan saran untuk rekomendasi strategis kebijakan pemerintah.

Salah satunya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan Presiden Prabowo.

"Kami sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," jelas Luhut.

Ia pun menegaskan, meski DEN adalah organisasi yang ramping tetapi diharapkan mampu bekerja maksimal untuk memberi solusi untuk kebijakan ekonomi bangsa.

Luhut juga meyakini, nantinya masukan dari DEN akan disusun berdasarkan data yang terverifikasi dengan proses penelaahan lengkap.

"Dengan perumusan kebijakan yang terukur dan sinergi lintas sektor, kami bertekad mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," tegas Luhut.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Perkenalkan wakil dan anggota DEN

Dalam unggahannya, Luhut juga memperkenalkan Wakil Ketua dan Anggota DEN yang menjadi mitra kerjanya.

Menurut Luhut, Wakil Ketua dan Anggota DEN merupakan nama-nama yang sebelumnya dia ajukan kepada Prabowo.

Selain itu, mereka merupakan para pakar ekonomi dan profesional yang sudah berpengalaman di bidang masing-masing.

"Kelima orang yang dipilih dan dilantik ini adalah para pakar dan praktisi profesional dan sarat pengalaman di bidangnya," kata Luhut.

"Seperti Ibu Mari Elka Pangestu, seorang ekonom, ahli moneter dan mantan direktur pelaksana Bank Dunia yang sering membantu saya terkait global blended finance alliance. Beliau saya minta kesediaannya sebagai Wakil Ketua," ungkapnya.

Kemudian ada Chatib Basri yang merupakan mantan Menteri Keuangan sekaligus pakar ekonomi makro terkemuka.

Luhut juga memperkenalkan Arief Anshory Yusuf, seorang ekonom yang berfokus pada pembangunan ekonomi, khususnya kemiskinan dan kesenjangan.

Selanjutnya ada Haryanto Adikoesoemo, seorang pengusaha manufaktur bahan kimia yang telah menekuni usaha selama 32 tahun lalu.

"Selain itu, ada pula Heryanto Irawan sosok ekonom dari Verdhana Sekuritas yang selalu memberikan update terkini khususnya data-data terkait market global," tutur Luhut.

"Di samping itu, saya didampingi dua mantan deputi saga dahulu yang selalu menjadi kompas bagi saya, yakni Septian Hario Seto dan Firman Hidayat," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dipatok oleh Presiden Prabowo Subianto bukan hal mustahil untuk direalisasikan.

Airlangga mengatakan, target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan satu dekade terakhir itu disiapkan untuk tahun 2029.

"Ini bukan hal mustahil," kata dia, dalam gelaran Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival 2024, di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut Airlangga bilang, jika melihat data historis, Indonesia pernah membukukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen pada 1986 - 1997.

"Bahkan 8,2 persen di tahun 1995," ujarnya.

Untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen memang bukan hal mudah, mengingat kondisi perekonomian global saat ini berada dalam tren perlambatan.

Berdasarkan laporan teranyar Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksi stagnan di kisaran 3,1 persen hingga 2029.

"Pertumbuhan ekonomi dunia belum kembali seperti era sebelum Covid, sekarang masih rata-rata di 3 persen," ujarnya.

Oleh karena itu, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah berupaya memetakan sumber-sumber pertumbuhan baru yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi Tanah Air.

"Sumber pertumbuhan baru, adaptasi teknologi dan inovasi agar kita bisa mencpai pendapatan di atas pendapatan menengah," ucapnya.

Sebagai informasi, dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2024, IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di kisaran 5 persen pada 2024-2029.

Secara lebih rinci, IMF memprediksi, produk domestik bruto (PDB) RI tumbuh di level 5 persen pada 2024, kemudian 5,1 persen pada 2025, dan dalam jangka menengah, tepatnya pada 2029, masih akan tetap tumbuh 5,1 persen.

"Ramalan" IMF itu lebih rendah dibanding proyeksi pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni sebesar 5,2 persen pada 2024 dan 2025.

JAKARTA, investor.id – Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya yakin Indonesia bisa segera lepas dari fenomena jebakan kelas menengah (middle income trap). Langkah jitu yang diperlukan untuk mencapai aspirasi itu adalah dengan melanjutkan program hilirisasi.

Dia menerangkan, program hilirisasi yang dijalankan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), kini dilanjutkan oleh Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut dipercaya akan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% untuk Indonesia bisa lepas dari belenggu middle income trap.

“Pada kabinet Prabowo, kesinambungan hilirisasi akan berlanjut dan kita berharap pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8%. Ini penting bagi Indonesia agar dapat keluar dari middle-income trap,” ujar Bambang di sela-sela acara diskusi bertajuk 'Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat' di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (25/10/2024).

Bambang mengatakan, dalam berbagai kesempatan, termasuk pada pidato perdana seusai dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober dan pada sidang perdana kabinet Merah Putih pada 23 Oktober, Prabowo selalu menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia. Termasuk di dalamnya ada hilirisasi nikel yang diyakini Prabowo bisa memberikan nilai tambah.

“Jadi, yang kita bahas di sini adalah bagaimana hilirisasi itu dapat memberikan nilai tambah kepada perekonomian secara keseluruhan. Kemudian juga tentunya meningkatkan penerimaan negara. Saat ini salah satu isu yang terpenting adalah bagaimana penerimaan negara itu dari sektor mineral ini meningkat (termasuk nikel),” tandas Bambang.

Kebijakan hilirisasi nikel menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan negara. Jika merujuk data Kemenko Maritim dan Investasi sebelumnya, nilai ekspor bijih nikel dan turunannya pada 2013 hanya mencapai US$ 5,4 miliar. Kemudian, melalui kebijakan hilirisasi, nilai ekspor turunan nikel tahun 2022 mencapai US$ 35,6 miliar atau meningkat 6,6 kali lipat lebih tinggi.

Bambang pun mendorong pemerintah Prabowo-Gibran kedepannya untuk menata secara komprehensif kebijakan hilirisasi nikel ini, mulai dari hulu hingga hilirnya. Termasuk, kata dia, peluang-peluang investasi dari hilirisasi tersebut sehingga bisa menciptakan multiplier effect.

Perlu Dukungan Regulasi

Selain itu, kata Bambang, pemerintah perlu mempercepat penyusunan regulasi-regulasi teknis lanjutan dari ketentuan yang ada. Dia mencontohkan, perlu adanya aturan turunan dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 69/K/MB/01/MEM/B/2024 menetapkan 22 komoditas sebagai mineral strategis di Indonesia. Mineral-mineral tersebut di antaranya nikel dan timah.

“Juga memberikan regulasi-regulasi yang menstimulus situasi. Kita lihat ini kan kadang-kadang ada regulasi yang mungkin harus kita cocokkan lagi atau mungkin yang harus di-follow up lebih lanjut. Misalkan setelah ditetapkan adanya Kepmen 69 tentang penetapan 22 mineral strategis, lalu next-nya apa? Kan harus ada lanjutan bukan hanya ditetapkan. Ini harus berlanjut pada kebijakan pemerintah yang lain. Ini yang akan kita kawal nantinya,” jelas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengaku optimistis kebijakan hilirisasi nikel di era Prabowo bisa memberikan nilai tambah luar biasa. Pasalnya, komposisi tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran cukup kuat dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Apalagi, kata dia, ada beberapa kader partai Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.

Selain itu, ada Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Terlebih lagi, lanjut Bambang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru meraih gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) setelah mempertahankan disertasi bertajuk 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'. Menurut dia, disertasi Bahlil bakal berkontribusi besar untuk memastikan kebijakan hilirisasi berjalan baik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi 8%.

“Ya (optimistis), Partai Golkar sejak awal merupakan salah satu penyokong utama dalam kabinet Bapak Prabowo. Dan tentunya hadirnya tokoh-tokoh penting dari Partai Golkar di dalam Kabinet, tentu ini akan mengakselerasikan ide-ide gagasan hilirisasi dan tentunya ini kita akan menggunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia sebesar-besarnya,” pungkas Bambang.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Perbaikan institusi dapat mendorong produktivitas hingga penciptaan lapangan kerja.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teuku Riefky berpendapat perbaikan kualitas institusi menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) penting bagi Pemerintahan Prabowo Subianto untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya, Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode Pemerintahan Prabowo, yakni 2025-2029, stagnan pada level 5,1 persen. Proyeksi itu jauh di bawah target Prabowo yang mengincar angka 8 persen.

“Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menggenjot ini? Salah satu yang utama adalah perbaikan kualitas institusi. Ini penting untuk meningkatkan dan menciptakan iklim bisnis dan investasi yang lebih kondusif,” kata Riefky saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dia melanjutkan, perbaikan institusi dapat mendorong produktivitas hingga penciptaan lapangan kerja. Hal ini diyakini dapat menjadi salah satu pendongkrak kinerja ekonomi hingga mencapai pertumbuhan 8 persen.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan rasio pajak dan kualitas belanja. Dengan mendorong kedua hal ini, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi disinyalir bakal positif.

“Saya rasa itu beberapa kunci yang harus dilakukan untuk bisa tumbuh lebih tinggi lagi,” ujarnya pula.

Proyeksi IMF itu tertuang dalam laporan terbarunya berjudul World Economic Outlook edisi Oktober 2024. IMF memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini mencapai 5 persen, dan bergerak stagnan hingga 2029 di level 5,1 persen.

IMF juga memproyeksikan inflasi Indonesia stabil pada level 2,3 persen, neraca transaksi berjalan -1,0 persen, dan tingkat pengangguran 5,2 persen pada tahun ini.

Selain Riefky, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga memfokuskan investasi sebagai solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dibutuhkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sekitar level 4.

ICOR adalah rasio yang menunjukkan efisiensi investasi suatu negara dalam menghasilkan output ekonomi. Makin rendah nilai ICOR, artinya investasi yang dikeluarkan lebih efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sementara ICOR Indonesia saat ini berada di sekitar level 6, yang mengindikasikan masih perlunya upaya meningkatkan efisiensi investasi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto perlu menggunakan pendekatan yang berbeda untuk bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Hal ini dikatakan Ekonom senior dan founder Core Indonesia, Hendri Saparini. Menurutnya, sebagian besar tim ekonomi dari kabinet Merah Putih Prabowo Subianto masih sama dengan tim Jokowi, sehingga jika dilakukan dengan pendekatan yang serupa, maka output yang dihasilkan masih tetap sama.

"Kalau kita melihat dari sisi tim ekonomi, semua tahu bahwa sebagian besar itu dari kabinet Jokowi. Artinya harus ada upaya untuk mengubah paradigma pendekatan yang selama ini digunakan oleh tim ekonomi pak Jokowi," katanya dalam program Market Review di YouTube IDX Channel, Kamis (24/10/2024).

Hendri melanjutkan, yang diperlukan Presiden Prabowo Subianto adalah pendekatan yang tepat untuk mencapai target yang tinggi tersebut. Ia menilai perlu lompatan di industri manufaktur serta rencana kebijakan yang komprehensif.

Dia menambahkan, selama 10 tahun terakhir industri manufaktur Indonesia pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi dan sharenya terhadap PDB terus turun. Dia meminta agar Prabowo memiliki direction yang jelas di sektor ini.

"Artinya kalau memang Pak Prabowo meyakini bahwa dalam Asta Cita itu salah satunya industrialisasi, maka semestinya harus ada direction yang jelas bahwa saya tidak mau seperti yang 10 tahun lalu. Kalau itu tidak dilakukan, ya tentu tim yang sama akan melakukan hal yang sama. Ini yang menjadi catatan," kata Hendri.

"Yang diperlukan adalah pendekatan yang tepat karena tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan hanya tumbuh 5 persen, kemudian kita bercita-cita ingin keluar dari middle income trap ini tidak mungkin. Jadi yang kita perlukan lompatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dilakukan negara negara lain, dan pendorongnya adalah manufaktur," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan pemerintah merupakan target minimal.

Hashim mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan diharapkan bisa tembus hingga 10 persen.

Namun, dia mengakui butuh dorongan dari sisi peningkatan investasi yang masuk, hingga peningkatan ekspor barang dari Indonesia.

"Sebetulnya pak Prabowo bilang 8 persen pertumbuhan ekonomi itu minimum target, kita mau 10 persen, tapi kita sebut 8 persen sudah diejek," ujar Hashim di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024)

Menurutnya, salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi yang bisa dimanfaatkan dengan mendorong sektor properti atau perumahan.

Hashim percaya lewat program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, paling tidak bisa tumbuh di angka 8 persen.

Pada kesempatan itu, Hashim juga mengumumkan sudah ada tiga negara yang siap untuk membiayai program 3 juta rumah Prabowo lewat skema investasi langsung, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan China.

"So, ada tiga penyandang dana bisa membiayai perumahan. Ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, saat ini komposisi pertumbuhan ekonomi Indonesia terdiri dari konsumsi domestik 53-54 persen, investasi sekitar 24-25 persen, belanja pemerintah 7-8 persen, dan sisanya ekspor-impor.

"Kalau kita lihat pertumbuhan kita hanya bisa ditunjang menuju 8 persen itu oleh dua hal. Satu investasi, kedua adalah dari ekspor," kata Rosan.

Menurutnya, dalam menunjang investasi dan kontribusi ekspor diperlukan peran dari para pelaku usaha. Sebab lewat ekspansi atau investasi yang dilakukan, maka akan tercipta lapangan pekerjaan dan pada akhirnya menambah tingkat konsumsi masyarakat.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pihaknya bertekad akan menjalankan kebijakan strategi untuk semakin meningkatkan kinerja industri manufaktur nasional.

Langkah ini juga selaras mendukung target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 7-8 persen.

“Kami akan tancap gas. Sesuai arahan Bapak Presiden, khusus untuk sektor manufaktur, harus ada korelasi di antara pertumbuhan setiap industri dengan kesejahteraan rakyat secara langsung. Artinya, investasi itu harus benar-benar yang terarah, yang juga dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Tentunya kami akan bahas rumusannya,” ujar Agus ketika ramah tamah dengan media di kantornya Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut Menperin mengatakan, pihaknya akan bekerja sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2025-2045, yang memiliki kebijakan pengembangan 10 industri prioritas.

“Kami optimistis sektor industri manufaktur masih memberikan kontribusi paling besar pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, kami akan memantapkan roadmap yang sudah ada dalam dua atau tiga tahun ke depan,” tuturnya.

Di sisi lain, pihaknya juga telah memiliki berbagai program untuk mencapai target tersebut. Pertama mengesahkan kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang sebelumnya telah disetujui pada pemerintahan Joko Widodo.

Dia menjelaskan, surat usulan RPP Gas Bumi tersebut juga telah dikirimkan kepada Prabowo agar dapat berkenan mengesahkannya. Pasalnya, beleid tersebut dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

Tak hanya itu, di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Dalam hal ini dia juga menyebutkan terkait keberlanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah 6 dollar AS - 6,5 dollar AS per MMbtu.

“Kalau RPP tadi disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo, itu akan jadi game changer, itu saya kira program HGBT tidak diperlukan lagi, karena semuanya sudah diatur secara rigid di RPP tersebut, itu sudah menjamin," jelasnya.

Menperin Agus menambahkan, Kemenperin tetap berkomitmen untuk melaksanakan program hilirisasi. “Program hilirisasi tidak hanya difokuskan pada beberapa komoditas saja, tetapi juga dilakukan pada seluruh komoditas yang dapat menciptakan nilai tambah, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan,” terangnya.

Strategi selanjutnya, pembangunan industri ke depan harus ditujukan untuk memperdalam struktur industri dari hulu ke hilir, serta didasarkan pada ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. “Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan pasar domestik yang besar, Indonesia selalu memiliki potensi besar menjadi negara industri maju dunia,” imbuhnya.

Untuk itu, diperlukan sinergi antara Kemenperin bersama pemangku kepentingan mulai dari penyusunan kebijakan industri dan perdagangan, penguatan rantai pasok, pembinaan SDM, fasilitasi pembiayaan, hingga pengembangan riset dan teknologi.

“Dengan demikian, pada akhirnya sektor industri manufaktur nasional diharapkan benar-benar mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang kuat dan berhasil menghantarkan Indonesia pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Menperin.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza. Dia bilang industri manufaktur masih menjadi adalan. “Industri seperti jantung yang harus mengalirkan darah, memberikan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, mau tidak mau harus diperkuat dan diberikan suntikan vitamin dan suplemen supaya tetap kuat dan berkembang,” paparnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Menteri Perindustrian di Kabinet Merah Putih. Menperin Agus sebelumnya juga menempati posisi yang sama di era Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga menunjuk Faisol Riza menjadi Wakil Menteri Perindustrian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam keterangannya, Senin (21/10/2024), Akbar menegaskan kepemimpinan Prabowo menandai era baru yang akan menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing Indonesia.

Akbar menyatakan, ALFI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

Dok. Thinkstock Ilustrasi logistik.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," kata Akbar.

Ia menyoroti sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru, yakni pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Akbar menyampaikan sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat, dengan total perputaran uang yang berhasil menembus angka Rp 1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp 1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap dia.

Akbar mengatakan angka fantastis ini mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Dia menjelaskan, perputaran uang sebesar itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam keterangannya, Senin (21/10/2024), Akbar menegaskan kepemimpinan Prabowo menandai era baru yang akan menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing Indonesia.

Akbar menyatakan, ALFI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

Dok. Thinkstock Ilustrasi logistik.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," kata Akbar.

Ia menyoroti sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru, yakni pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Akbar menyampaikan sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat, dengan total perputaran uang yang berhasil menembus angka Rp 1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp 1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap dia.

Akbar mengatakan angka fantastis ini mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Dia menjelaskan, perputaran uang sebesar itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Akbar berharap agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Indonesia perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi.

Namun demikian, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," terang dia.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional.

"Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antarkepentingan seluruh pihak," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam keterangannya, Senin (21/10/2024), Akbar menegaskan kepemimpinan Prabowo menandai era baru yang akan menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing Indonesia.

Akbar menyatakan, ALFI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

Dok. Thinkstock Ilustrasi logistik.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," kata Akbar.

Ia menyoroti sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru, yakni pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Akbar menyampaikan sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat, dengan total perputaran uang yang berhasil menembus angka Rp 1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp 1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap dia.

Akbar mengatakan angka fantastis ini mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Dia menjelaskan, perputaran uang sebesar itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Akbar berharap agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Indonesia perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi.

Namun demikian, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," terang dia.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional.

"Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antarkepentingan seluruh pihak," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan coba mengoptimalisasi lifting minyak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% seperti era Orde Baru.

Bahlil menceritakan, pada 1996—1997 atau pada penghujung era Orde Baru, lifting minyak Indonesia bisa mencapai 1,6 juta barrel per hari. Akibatnya, saat itu lifting minyak berkontribusi hingga 40%—50% ke pendapatan negara.

Kendati demikian, pasca reformasi jumlah tersebut terus turun. Oleh sebab itu, Bahlil menyatakan pihaknya akan coba kembali mengoptimalisasi lifting minyak agar kembali bisa memberi kontribusi maksimal kepada penerimaan negara hingga pertumbuhan ekonomi.

"Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengoptimalkan sumur-sumur kita, baik yang ada maupun yang ideal, untuk bisa meningkatkan lifting kita," jelasnya di acara Repnas National Conference di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Di samping itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengakui masih banyak hambatan birokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, Bahlil menyatakan pemerintah ke depan akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses eksplorasi.

Dia mencontohkan, jika selama ini memerlukan 320 izin untuk melakukan eksplorasi maka akan dipangkas menjadi 140 izin. Dengan begitu, dia meyakini investor juga akan masuk ke Indonesia.

"Kalau tidak ada tawaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain dan negara kita, bagaimana investor bisa masuk? Jadi, cara-cara lama kita harus lupakan," katanya.

Lebih lanjut, dia mengklaim pemerintahan Prabowo nantinya akan mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik. Selanjutnya, ke depan impor gas juga akan ditahan dengan kembangkan infrastruktur seperti pembangunan pipa-pipa gas di daerah strategis.

"Kalau ini mampu kita eksekusi, minimal pertumbuhan ekonomi kita tambah 2%. Strateginya pun kita sudah buat," ujar Bahlil.