JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangam (Mendag) Budi Santoso bersama dengan Satgas pengamanan impor ilegal menyita sekitar 90.000 rol kain tekstil impor ilegal dengan total nilai Rp 90 miliar.

Budi mengungkapkan, puluhan ribu rol kain itu disita karena tidak memiliki dokumen persyaratan izin impor yakni dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), melanggar kewajiban pemdaftaran barang terkait keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L).

“Di Gudang Kamal Muara ini sebanyak 60.000 rol kain, dengan nilai Rp 60 miliar, kemudian di gudang satunya, di Roa Malaka sebanyak 30.000 rol kain dengan nilai Rp 30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp 90 miliar,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

KOMPAS.com/Labib Zamani Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam kunjungan kerjanya ke UMKM eksportir furnitur PT Mulya Abadi Indocarpentry di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (31/10/2024).

Budi bilang rol kain tekstil impor itu mayoritas berasal dari China. Menurutnya puluhan ribu gulungan kain inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang, bahkan gulumg tikar.

“Jadi kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar terus melakukan pemberantasan penyelundupan (barang impor ilegal). Terima kasih untuk tim Satgas yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini, agar industri dan konsumen kita tidak dirugikan,” katanya.

Kemudian terkait proses selanjutnya, Mendag Budi bilang keputusan akan diserahkan kepada tim Satgas Impor Ilegal.

“Tim Satgas Impor akan membicarakan ya setelah ini barang-barangnya mau diapakan. Yang jelas, ini kan sementara terbukti bahwa secara administrasi tidak memenuhi syarat. Tentu kita akan pelajari terus apakah nanti (importir) bisa membuktikan. Tapi sampai sekarang tidak ada membuktikan bahwa kalau barang ini legal ya, tidak terbukti,” terang dia.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan, pihaknya telah menginvestigasi kasus impor ilegal 90.000 gulungan kain ini dalam kurun waktu tiga minggu yang lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangam (Mendag) Budi Santoso bersama dengan Satgas pengamanan impor ilegal menyita sekitar 90.000 rol kain tekstil impor ilegal dengan total nilai Rp 90 miliar.

Budi mengungkapkan, puluhan ribu rol kain itu disita karena tidak memiliki dokumen persyaratan izin impor yakni dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), melanggar kewajiban pemdaftaran barang terkait keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L).

“Di Gudang Kamal Muara ini sebanyak 60.000 rol kain, dengan nilai Rp 60 miliar, kemudian di gudang satunya, di Roa Malaka sebanyak 30.000 rol kain dengan nilai Rp 30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp 90 miliar,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

KOMPAS.com/Labib Zamani Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam kunjungan kerjanya ke UMKM eksportir furnitur PT Mulya Abadi Indocarpentry di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (31/10/2024).

Budi bilang rol kain tekstil impor itu mayoritas berasal dari China. Menurutnya puluhan ribu gulungan kain inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang, bahkan gulumg tikar.

“Jadi kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar terus melakukan pemberantasan penyelundupan (barang impor ilegal). Terima kasih untuk tim Satgas yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini, agar industri dan konsumen kita tidak dirugikan,” katanya.

Kemudian terkait proses selanjutnya, Mendag Budi bilang keputusan akan diserahkan kepada tim Satgas Impor Ilegal.

“Tim Satgas Impor akan membicarakan ya setelah ini barang-barangnya mau diapakan. Yang jelas, ini kan sementara terbukti bahwa secara administrasi tidak memenuhi syarat. Tentu kita akan pelajari terus apakah nanti (importir) bisa membuktikan. Tapi sampai sekarang tidak ada membuktikan bahwa kalau barang ini legal ya, tidak terbukti,” terang dia.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan, pihaknya telah menginvestigasi kasus impor ilegal 90.000 gulungan kain ini dalam kurun waktu tiga minggu yang lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangam (Mendag) Budi Santoso bersama dengan Satgas pengamanan impor ilegal menyita sekitar 90.000 rol kain tekstil impor ilegal dengan total nilai Rp 90 miliar.

Budi mengungkapkan, puluhan ribu rol kain itu disita karena tidak memiliki dokumen persyaratan izin impor yakni dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), melanggar kewajiban pemdaftaran barang terkait keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L).

“Di Gudang Kamal Muara ini sebanyak 60.000 rol kain, dengan nilai Rp 60 miliar, kemudian di gudang satunya, di Roa Malaka sebanyak 30.000 rol kain dengan nilai Rp 30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp 90 miliar,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

KOMPAS.com/Labib Zamani Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam kunjungan kerjanya ke UMKM eksportir furnitur PT Mulya Abadi Indocarpentry di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (31/10/2024).

Budi bilang rol kain tekstil impor itu mayoritas berasal dari China. Menurutnya puluhan ribu gulungan kain inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang, bahkan gulumg tikar.

“Jadi kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar terus melakukan pemberantasan penyelundupan (barang impor ilegal). Terima kasih untuk tim Satgas yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini, agar industri dan konsumen kita tidak dirugikan,” katanya.

Kemudian terkait proses selanjutnya, Mendag Budi bilang keputusan akan diserahkan kepada tim Satgas Impor Ilegal.

“Tim Satgas Impor akan membicarakan ya setelah ini barang-barangnya mau diapakan. Yang jelas, ini kan sementara terbukti bahwa secara administrasi tidak memenuhi syarat. Tentu kita akan pelajari terus apakah nanti (importir) bisa membuktikan. Tapi sampai sekarang tidak ada membuktikan bahwa kalau barang ini legal ya, tidak terbukti,” terang dia.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan, pihaknya telah menginvestigasi kasus impor ilegal 90.000 gulungan kain ini dalam kurun waktu tiga minggu yang lalu.

Tim Satgas Impor juga telah melakukan proses klarifikasi kepada importir, dan meminta agar importir tersebut melengkapi dokumen impor dan lain sebagainya.

Namun, hingga saat ini pihak importir masih belum menyertakan dokumen-dokumen yang diminta tim Satgas Impor.

Pihaknya memberikan tenggat waktu penyerahan dokumen sampai akhir pekan ini.

"Jika sampai batas tenggat waktu importir tak kunjung melengkapi dokumen, maka sesuai dengan aturan yang berlaku, ini akan kami musnahkan dengan didampingi tim Satgas Impor," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengungkapkan bahwa pengalihan pintu masukproduk tekstil impor dan beberapa komoditas lainnya ke wilayah Indonesia bagian Timur masih dalam proses kajian.

"Belum, masih kajian," kata Moga saat ditemui usai acara Indonesia Retail Summit 2024 di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Menurut Moga, pemerintah belum menentukan pelabuhan mana yang akan digunakan karena perlu dilakukan kajian dampak regulasi atau regulatory impact assessment yang dapat mengakomodasi semua kepentingan.

"Keputusan itu semua kan harus kembali ke regulatory impact assessment, apakah perlu atau itu nanti hasilnya seperti apa baru jadi kebijakan," ujarnya.

Latar Belakang Rencana Pengalihan

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan akan mengalihkan pintu masuk tujuh komoditas barang jadi impor ke pelabuhan-pelabuhan di wilayah Indonesia bagian Timur.

Tujuh komoditas tersebut meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Agus mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi banjirnya barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri.

"Nah itu akan kami usulkan, termasuk tekstil, untuk pintu masuknya ke Indonesia itu adalah pelabuhan-pelabuhannya ada di wilayah timur Indonesia," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM memperkirakan impor tekstil ilegal mengakibatkan negara kehilangan pendapatan hingga Rp 6,2 triliun setiap tahunnya. Plt Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temmy Setya Permana mengatakan bahwa berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh timnya, negara kehilangan pendapatan dari pajak sebesar Rp 1,4 triliun per tahun.

Sementara itu, kerugian dari sisi bea cukai mencapai Rp 4,8 triliun per tahun.

“Banyaknya barang masuk yang tidak tercatat tanpa bea masuk ini akan mendistorsi harga di pasar karena harga pakaian impor ini dijual dengan harga yang sangat murah,” kata Temmy dalam diskusi media di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Ia lebih lanjut menyampaikan masuknya produk impor secara besar-besaran ke pasar domestik telah memicu gejala deindustrialisasi. Ini berakibat pada penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Temmy, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2015-2023, menyebut bahwa sektor industri pengolahan mencatatkan andil terhadap PDB Indonesia di atas 20 persen per tahun.

Namun, nilainya turun di bawah 20 persen dalam lima tahun terakhir. Data BPS (2024) menunjukkan terdapat lonjakan impor pakaian dan produk tekstil dan produk tekstil (TPT) sebesar 62,28 persen pada Januari 2024 dibandingkan Januari 2023. Total impor pada Januari 2024 mencapai 11.604 ton.

Impor ilegal, menurut dia, juga telah mengubah struktur pelaku usaha mikro. Pada 2023, proporsi usaha mikro mencapai 99,62 persen, sedangkan proporsi pelaku usaha kecil dan menengah sebesar 1,32 persen.

Mayoritas dari para pelaku usaha mikro cenderung informal dan bergerak di sektor bernilai tambah rendah. Data Institute for Development of Economic and Finance (Indef) pada 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang ada di e-commerce adalah reseller yang menjual produk-produk impor, terutama barang habis pakai atau consumer goods.

Sebanyak 74 persen barang yang dijual di e-commerce merupakan barang impor.

Temmy menyebut impor tekstil ilegal juga berpotensi menyebabkan kehilangan serapan 67 ribu tenaga kerja dengan total pendapatan karyawan Rp 2 triliun per tahun, serta kehilangan potensi PDB multi sektor TPT sebesar Rp 11,83 triliun per tahun.

Kemenkop UKM merekomendasikan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 200 persen untuk produk tekstil dengan memperhatikan pembatasan hanya untuk produk yang dikonsumsi akhir, seperti pakaian jadi, aksesoris, dan alas kaki.

Sedangkan, bahan baku industri seperti filamen, kain, dan serat masih dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri TPT dalam negeri.

Selain itu, Kemenkop UKM mendukung usulan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tentang insentif restrukturisasi mesin yang diberikan melalui perbankan dalam bentuk pembebasan bea impor terhadap mesin.