IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkap tiga prioritas utama dalam 100 hari kerja kementeriannya.

Dia menyebut akan menyelesaikan penataan organisasi di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang pertama adalah kita ingin menyelesaikan terhadap penataan organisasi kementerian kabinet Merah Putih serta pengisian jabatan ASN kementerian kabinet Merah Putih 2025-2029," ujar Rini saat rapat kerja bersama komisi II DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Kedua, penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Lalu, penataan tenaga non-ASN. Sebab kini terdapat 48 kementerian di kabinet Merah Putih.

"Untuk program pertama susunan kementerian negara pada kabinet merah putih tahun 2024 itu terdapat 48 kementerian dengan rincian 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas dan fungsi, 2 kementerian hanya perubahan nomenklatur," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

KOMPAS.com - Pemerintah akan segera membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024. Dalam rekrutmen PPPK kali ini, dibuka sebanyak 1.031.554 formasi.

Jenis jabatan yang dibuka pada pengadaan PPPK 2024 terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, formasi PPPK 2024 disiapkan bagi pelamar tenaga non-ASN atau tenaga honorer di instansi pemerintah.

”Formasi PPPK ini disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah,” ujar Anas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Selasa (27/8/2024).

Dilansir dari laman resmi Kementerian PANRB, pengadaan PPPK tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas eks THK-II sesuai database THK-II di BKN, tenaga non-ASN terdata di database BKN, dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Dalam seleksi PPPK 2024, tidak ada nilai ambang batas atau passing grade. Melainkan, pelamar PPPK wajib mengikuti seleksi dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik.

Setiap instansi terutama instansi daerah harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di lingkungannya masing-masing.

Kebijakan seleksi PPPK 2024

Sebelumnya, KemenpanRB telah menerbitkan tiga peraturan terkait kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Pemerintah Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, yaitu:

Keputusan Menteri PANRB (KepmenPANRB) Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024

KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024

KepmenPANRB Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

Lebih lanjut, bagaimana dengan kriteria pelamar PPPK 2024?

Kriteria pelamar PPPK 2024

Setiap pelamar PPPK wajib mempunyai pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar.

Untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama minimal telah bekerja selama 2 tahun, sedangkan jenjang ahli muda minimal 3 tahun.

Syarat tersebut dikecualikan bagi JF (Jabatan Fungsional) Dosen, JF Pengawas Sekolah, dan JF Kesehatan.

Tak hanya itu, pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar.

Dituliskan bahwa pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN di database BKN telah mengikuti proses seleksi dan memperoleh peringkat terbaik tapi belum sesuai dengan lowongan formasi, maka bisa diusulkan menjadi PPPK paruh waktu sesuai ketentuan yang berlaku.